Sulit Bagi Golkar Untuk Beroposisi

Sulit Bagi Golkar Untuk Beroposisi

Sebuah catatan atas tulisan M Alfan Alfian

Oleh Ubedilah Badrun

Tulisan M Alfan Alfian pada rubrik opini harian Kompas (13/9) dengan judul “Mungkinkah Golkar Oposisi ?” menarik untuk ditanggapi. Alfian meyakini dan mendorong Golkar untuk berdiri di luar kekuasaan sebagai kekuatan politik pengimbang yang tidak kalah wibawanya dengan pemerintah. Dorongan ini dilakukan Alfian dengan mengamati perkembangan mutakhir bahwa saat ini Golkar mengalami pertaruhan yang amat berat dengan mengamati betapa pemerintah saat ini kian hari kian menghadapi akumulasi berbagai kritik, dan dimungkinkan Golkar banyak kena getahnya. Latar gagasan ini nampaknya lebih merupakan upaya ‘cuci tangan’ atas gejala empirik mutakhir partai berkuasa di Indonesia untuk mempersiapkan dan menghadapi pemilu 2009. Selain itu upaya untuk mendorong Golkar menjadi partai oposisi dan menjadi partai berwibawa dimasa depan adalah hal yang tidak mudah. Setidaknya ada dua alasan yang bisa menjelaskan hal ini, yakni realitas historis sebagai the ruler’s party dan kecenderungan mengumpulkan ‘modal politik’ melalui birokrasi.

The ruler’s party

Golkar sejak 1964 saat masih berbentuk Sekretaris Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) besutan SOKSI sejatinya dirancang sebagai organisasi alat kekuasaan yang kemudian terbukti mampu menguasai republik ini selama 32 tahun dan bahkan menang kembali pada pemilu 2004 lalu. Tentu saja realitas historis ini menjadi catatan penting untuk mengetahui budaya politik yang telah terbentuk puluhan tahun di tubuh partai berwarna kuning ini. Alfian memang mencoba membedakan antara Golkar lama dan Golkar baru (Partai Golkar) dibawah kepengurusan Akbar Tanjung yang dipujinya karena membawa paradigma baru dan sukses pada pemilu 2004. Namun Alfian lupa bahwa hubungan historis antara Golkar lama dengan Golkar Baru (Partai Golkar) masih signifikan karena ketika terjadi peralihan dari Golkar menjadi Partai Golkar, struktur kekuasaan dan kepengurusan partai dari tingkat pusat sampai daerah tidak mengalami perubahan berarti. Warna birokrasi masih mendominasi partai berlambang pohon beringin ini. Walhasil budaya politik memanfaatkan kekuasaan di birokrasi masih sangat kental, baik pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004 lalu (ingat kasus pemanfaatan dana Bulog). Maka tidak heran jika kemudian pada pemilu 2004 Partai Golkar kembali memenangi pemilu.

Realitas histories sebagai the rule’s party (“partainya penguasa”) adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yang menunjukkan betapa kuatnya jaringan birokrasi Golkar untuk terus bermesraan dengan kekuasaan. Nafsu untuk berkuasa menjadi budaya yang telah mengakar kuat di tubuh partai yang berkuasa selama rezim otoriter orde baru (Soeharto) ini. Karena itu kehendak untuk menjadi oposisi pemerintah saat ini adalah ibarat ‘mimpi di siang bolong’. Sebab riil politik yang bermaen menjalankan negara saat ini adalah Partai Golkar yang diotaki oleh Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar dan kini berkuasa sebagai Wakil Presiden. Di hampir setiap produk kebijakan pemerintah saat ini telah diwarnai oleh peran Jusuf Kalla. Karena itu segala persoalan akibat tindakan pemerintah saat ini sedikit banyak menjadi tanggungjawab Partai Golkar. Maka jika kemudian menjelang pemilu 2009 tiba-tiba Golkar menjadi oposisi seperti yang disarankan Alfian, maka upaya ini sama halnya dengan keluar dari tanggungjawab politik.

Modal Politik

Dalam waktu tiga tahun mendatang sampai dilaksanakannya pemilu 2009 adalah waktu yang cukup berarti bagi Partai Golkar untuk mengumpulkan modal politik. Modal politik ini penting bagi Golkar untuk kembali menjadi pemenang pemilu 2009 baik pemilu untuk memilih anggota DPR-DPD maupun pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Modal politik yang ingin dicapai Golkar sebagai sebuah partai politik menuju kemenangan pada pemilu 2009 bisa mewujud dalam bentuk pencitraan partai maupun dalam bentuk mengumpulkan pundi-pundi untuk membiayai kemenangan partainya. Pencitraan partai sebagai partai yang bertaubat atas dosa-dosa masa lalunya dan pencitraan sebagai mediator penyelesaian konflik nasional melalui peran Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI adalah upaya yang terus menerus dilakukan sampai saat ini dan kemungkinan besar sampai menjelang pemilu 2009. Pengumpulan pundi-pundi untuk kemenangan partai pada pemilu 2009 juga masih akan terus dilakukan Partai Golkar . Karena itu hal yang mustahil jika Golkar mau menjadi oposisi pemerintah saat ini.

Budaya mengumpulkan modal politik di tubuh Partai Golkar bukanlah budaya baru, tetapi budaya yang sudah begitu kuat mengakar sejak puluhan tahun silam, ketika partai ini masih berbentuk Golongan Karya. Sebuah organisasi satu-satunya non partai di dunia yang ikut pemilu dan memenangi pemilu berkali-kali di Indonesia. Budaya mengumpulkan modal politik inilah yang membuat Partai Golkar memenangi pemilu kembali meski diadakan pada 2004 setelah partai berlambang beringin ini dihujat mahasiswa sejak jatuhnya Soeharto pada 1998. Secara kasat mata modal politik dalam bentuk pundi-pundi yang dikumpulkan melalaui kader-kader Golkar yang menjadi menteri, gubernur, bupati, dan camat di seluruh Indonesia amatlah cukup untuk kembali menjadikan Partai Golkar menjadi pemenang pemilu pada 2009 mendatang. Karena itu adalah mustahil bila Partai Golkar saat ini mau berseberangan dengan pemerintah atau berdiri di luar kekuasaan sebagaimana yang disarankan oleh Alfian.

Oposisi

Budaya politik Partai Golkar bukanlah budaya oposisi, yang terjadi justru selalu ingin mendekati kekuasaan dan mendukung kekuasaan demi kelanggengan eksistensinya yang terus diganggu dan diancam mahasiswa untuk dibubarkan. Dengan mendekati kekuasaan atau menjadi penguasa maka Partai Golkar secara power full telah berada diwilayah yang aman dari gangguan. Lalu, apakah oposisi diperlukan dalam iklim demokrasi di Indonesia ? Sejarah politik Indonesia pernah membuktikan bahwa budaya oposisi di era demokrasi liberal (tahun 1955) telah mampu menampilkan politik Indonesia yang bermutu. Sistim kontrol politik, kebebasan politik, accountability politik, dan budaya pergantian kekuasaan telah mampu malahirkan politik yang bermutu melalui pergantian kekuasaan secara damai dan pemilu yang bermutu pada 1955 hingga kemudian melahirkan Dekrit Presiden 5 juli 1959. Dalam konteks ini oposisi sesungguhnya dibutuhkan sebagai semacam advocatus diaboli atau devil's advocate yang memainkan peranan seperti setan yang menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus-menerus (Ignas Kleden, 1998).

Partai politik mana yang bisa menjadi oposisi yang sebenarnya (bukan oposisi setengah hati) ? Usai pemilu 1999 dan 2004 lalu tidak ada satupun partai yang memperoleh suara di parlemen mau menjadi oposisi pemerintah SBY-JK. PDIP yang berencana menjadi oposisi pasca pemilu 2004 masih setengah hati karena tidak menjalankan tugas oposisinya dengan sepenuh hati hingga saat ini. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang memperoleh kritikan keras dan kemudian melahirkan gagasan bernas PDIP dalam menghadapi isu-isu kebijakan pemerintah. Walhasil pemerintah SBY –JK melenggang dengan sempurna menjalankan kebijakan-kebijakannya meski tidak seidkit kebijakannya merugikan rakyat dan masa depan bangsa (kebijakan kenaikan BBM, impor beras, pengelolaan sumber minyak di Cepu, dll). Banyak kalangan aktifis berharap agar PDIP menjalankan fungsi oposisinya dengan sepenuh hati dalam mengawasi pemerintah SBY-JK hingga berakhir saat pemilu 2009 nanti. Jika peran oposisi ini tidak dijalankan dengan sempurna maka bisa dipastikan mutu politik dan mutu kebijakan pemerintah akan jauh dari berkualitas. Atau kita seharusnya hanya patut berharap pada peran oposisi permanen yang dimainkan mahasiswa ? Pasalnya barisan oposisi mahasiswa juga mengalami kemandulan yang luar biasa. Beban ekonomi, beban perkuliahan, dan sedikit tawaran proyek-proyek “penelitian” yang menghasilkan uang telah meninabobokan mahasiswa atas nama kepentingan akademik.

Lalu, pada siapa kita berharap ada ‘barisan pengingat’ (oposisi) ini ? Nampaknya sampai saat ini masih sulit berharap pada PDIP, pada mahasiswa, apalagi pada Partai Golkar sebagaimana yang ditawarkan M Alfan Alfian.? Pasca Pemilu 2009 nampaknya sudah waktunya untuk mempertegas peran oposisi partai politik demi meningkatkan mutu politik dan masa depan bangsa.