UBEDILAH BADRUN

Apa Yang Jalan Di tempat Dari Agenda Reformasi

2011-06-01T17:53:00.001+09:00

Apa Yang Jalan di Tempat dari Agenda Reformasi
Oleh: Ubedilah Badrun
Tulisan ini dimuat di www.Detik.com 27 Mei 2011

Masih melekat diingatan penulis ketika bersama kawan-kawan dari kampus, kejalanan dan sampai gedung DPR/MPR melangkah tegap meneriakan yel perjuangan ”Revolusi...Revolusi...Revolusi sampai Mati!”. Gaung teriakan itu kini tinggal kenangan 13 tahun lalu 21 Mei 1998. Menjelang jatuhnya Soeharto teriakan Revolusi yang diteriakan mahasiswa berubah menjadi Reformasi. Ada pergeseran gerakan dari yang semula begitu radikal lalu berubah menjadi bahasa penguasa dan khalayak, bahasa yang diakomodir oleh penguasa saat itu dengan membentuk kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999. Reformasi adalah bahasa penguasa, Revolusi sebagai bahasa perjuangan di lapangan menjadi hilang, yang ada adalah Reformasi, sebuah konsepsi perubahan yang diyakini berbagai kalangan sebagai jalan tengah perubahan di Indonesia. Sebuah perubahan tatanan politik yang dilakukan secara gradual atau bertahap. Reformasi lalu dimaknai lebih jauh sebagai gerakan moral yang bertujuan untuk menata kembali perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berda-sarkan Pancasila, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sebagai sebuah gerakan sosial ia lahir karena dua hal. Pertama karena faktor eksternal yaitu situasi krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan faktor melemahnya kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Suharto. Selain itu Nilai tukar rupiah terus merosot. Para investor banyak yang menarik investasinya. Inflasi mencapai titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan Orde Baru. Reformasi kemudian meluas maknanya sebagai keseluruhan perubahan gradual di semua bidang kehidupan karena disadari betapa sistemiknya kerusakan dan persoalan bangsa saat itu. Kedua, faktor internal aktor gerakan sosial ia lahir karena munculnya kesadaran kolektif dari kaum terpelajar mahasiswa dan kaum cendekiawan untuk memperbaiki bangsanya yang kemudian didukung rakyat.
Kini setelah 13 tahun Reformasi berlalu, pertanyaan yang patut dimunculkan adalah apa yang jalan ditempat dari agenda reformasi 1998? Jika kita mengingat tuntutan mahasiwa pada saat itu setidaknya yang paling mendasar ada lima poin yakni (1) Amandemen UUD 1945, (2) Pemberantasan KKN , (3) Mengadili pelanggaran HAM , (4) Cabut Dwi Fungsi ABRI, (5) Demokratisasi, dan (6) otonomi daerah. Dari keenam poin tersebut ada dua poin yang masih jalan ditempat meskipun poin yang lainya juga masih menuai kritik dan kelemahan-kelemahan. Dua poin yang raportnya belum mencapai angka 5,5 tersebut adalah Pemberantasan KKN dan Mengadili Pelanggaran HAM (kasus Trisakti, Semanggi, Munir, dll). Dua agenda tersebut jalan ditempat setidaknya karena tiga hal. Pertama , karena elit lama yang tersangkut KKN dan pelanggaran HAM masih memiliki akses yang kuat terhadap elit politik dan elit penegak hukum saat ini. Hal ini menyulitkan upaya keras pemberantasan KKN dan pengadilan Pelanggaran HAM. Selain itu pelaku KKN makin meluas dan melebar di semua lini politik saat ini dari lingkaran eksekutif sampai lingkaran legislatif. Kedua, minimnya keberanian elit politik dan penegak hukum. Faktor penyebab pertama sebenarnya bisa diatasi jika ada keberanian dari elit politik dan penegak hukum saat ini untuk tidak tebang pilih dan siap mengambil resiko dari keputusannya. Ketiga, minimnya tekanan publik untuk pemberantasan KKN. Mahasiswa dan kaum intelektual seperti kehilangan ruh idealismenya. Tekanan publik yang dilakukan seperti pepatah ” hangat-hangat tai ayam”. Ia hanya panas dalam hitungan menit. Tekanan publik yang garang pada soal Korupsi dan pelanggaran HAM hanya pada momentum satu dua hari, atau pada momentum peringatan reformasi atau momentum hari anti korupsi sedunia dan hari deklarasi Hak Azasi Manusia se-dunia.
Mahasiswa setiap bulan Mei selalu ada agenda aksi untuk mengingatkan agenda Reformasi. Tetapi nampaknya tekanan publik yang dilakukan mahasiswa juga nampak hanya sebagai seremoni saja. Ketika agenda Reformasi jalan ditempat, dimanakah kaum intelektual? Ia sedang tertidur lelap diatas bantal-bantal beasiswa dan selimut proyek-proyek penelitian yang kontribusinya patut dipertanyakan bagi perbaikan bangsa. Hal lain juga terlihat bahwa kaum intelektual lebih suka menjadi selebriti ketimbang mendekati mereka yang papa dan yang secara ekonomi dan sistemik disakiti. Pertanyaan mendasar kemudian adalah siapa yang paling bertanggungjawab dari mandegnya agenda Reformasi? Para aktivis gerakan reformasi sudah mencoba untuk masuk dalam sistem, meskipun masih lapisan menengah kebawah, mereka masuk di parlemen maupun di eksekutif. Tetapi ternyata jamaah yang anti reformasi jauh lebih bergigi. Reformasi bukan pekerjaan mudah dan memerlukan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Apalagi jika elit-elit politik baru yang terpilih adalah bagian dari jamaah yang anti reformasi. Lucunya jamaah yang sejatinya anti reformasi ini mengaku reformis dan menggunakan simbol-simbol reformasi, walhasil dua agenda reformasi menjadi jalan ditempat. Kemunafikan politik menjadi tontonan yang dianggap mafhum di Republik ini. Ketika para aktivis reformasi tidak bergigi, penguasa baru bagian dari masalah, dan kaum intelektual tertidur nyenyak, perubahan tidak akan pernah datang. Ia akan tertimbun masalah yang terus bertubi-tubi. Dalam situasi yang semacam ini setidaknya kita bangsa Indonesia patut mengoreksi diri siapapun kita untuk menjawab pertanyaan mau dibawa kemana arah bangsa ini? Lalu, mengapa diam?!
Ubedilah Badrun, Aktivis 1998, mantan Presidium FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta), saat ini bekerja sebagai pengajar Sosiologi Politik di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dinamika Politik Menjelang 2014

2011-05-23T15:54:00.000+09:00

Dinamika Politik Menjelang 2014
Ubedilah Badrun

Menjelang 2014 trend politik di Indoneisa makin dinamis dan cenderung memanas. Kecenderungan dinamis dan memanasnya suhu politik Indonesia setidaknya dapat dianalisis dengan memahami enam area sensitif politik Indonesia saat ini. Enam area sensitif tersebut meliputi problem Etika elit politik, isu Amandemen UUD 1945, aksi Evaluasi Pemerintahan, aturan Pemilu 2014 dan serangan politik. Enam area sensitif inilah yang akan memicu dinamika politik hingga 2014 dan menentukan perubahan politik baik sebelumnya maupun sesudahnya.
Etika Elit Politik
Fenomena perilaku elit politik kita dalam lima tahun terakhir ini masih diwarnai sejumlah persoalan etika, hal tersebut bisa dilihat dalam beberapa hal menyangkut ketidakmampuan elit politik mengelola modal legitimasi dari rakyat, ketidakmampuan menterjemahkan filosofi bangsa dalam berpolitik, rendahnya sensitifitas wakil rakyat maupun eksekutif pada penderitaan rakyat, ketidakmampuan mengelola konflik, gemar menciptakan dan mempertajam konflik, tidak bisa membangun teamwork (gotong-royong), meluapnya kemarahan dalam menghadapi kritik, hilangnya kejujuran dalam komunikasi politik, dan memutarbalikan kesalahan menjadi kebenaran dengan politik pencitraan. Perilaku elit politik yang tidak etis dalam lima tahun terakhir ini menjalar ke arena etik dalam makna moralitas.
Hal tersebut dilihat dengan adanya perilaku amoral atau asusila dari para politisi, dari sekedar membuka file video porno sampai sebagai pelaku utama aktor video porno dan perilaku asusila lainya. Tidak sedikit kasus asusila yang merasuki wakil rakyat di parlemen. Seperti terjadi beberapa waktu lalu dalam kasus Amin Nasution, Yahya Zaini, Max Moein, Ahmad Tohari dan terakhir kasus Arifinto yang kemudian dengan cepat mengundurkan diri dari Anggota DPR. Tidak etisnya elit politik jauh sebelum kasus asusila tersebut, sesungguhnya telah terjadi praktik yang secara sistemik merugikan negara yakni kuatnya praktik korupsi. Bahkan korupsi yang paling memalukan terjadi di Kementrian terhormat yang menaungi agama-agama di Indonesia dan juga terjadi pada Kementrian terhormat yang mendidik anak bangsa dan membawa misi peradaban, bahkan korupsi juga terjadi pada lembaga wakil rakyat yang terhormat. Tidak tanggung-tanggung lembaga eksekutif paling top juga tersandera Century Gate dan ‘Abused Power’. Ini semua menyangkut etika elit politik kita yang akan terus memicu gejolak politik dalam tahun tahun kedepan. Semua lembaga negara sebagai penjaga paling otoritatif telah runtuh ditelan citra yang buruk dan meluasnya ketidakpercayaan publik (public distrust) pada lembaga otoritatif tersebut. Situasi public distrust akibat asusila politik ini jika tidak mampu dibenahi ia akan mendorong sikap protes masyarakat dan menjadi batu sandungan politik menjelang 2014, atau bahkan tidak hanya batu sandungan tapi juga bisa menjadi semacam tsunami politik menerjang karang kekuasaan.
Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1945 dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi agenda politik nasional yang cukup serius. Kemungkinan besar akan terbelah menjadi dua kelompok politik, yakni kelompok politik yang menginginkan amandemen UUD’45 dan kelompok politik yang menginginkan kembali ke UUD 1945 asli. Kelompok politik yang menginginkan amandemen UUD 1945 didasari oleh realitas politik saat ini yang menyangkut pemilihan umum Presiden, pilkada, peran DPD, dan tentang hubungan ketatanegaraan antar lembaga negara. Tentang pemilihan presiden, sebagian kelompok politik ini menginginkan dibolehkannya calon independen karena menjadi presiden diyakini sebagai hak politik seluruh rakyat Indonesia. Tentang pilkada, kelompok ini sebagian menghendaki bahwa pilkada di tingkat Kabupaten tidak diperlukan karena ongkos besar politik dan kejenuhan politik ditingkat daerah, termasuk konflik politik yang cukup banyak di tingkat daerah. Pilkada cukup dilakukan di tingkat profinsi.
Sementara tentang peran DPD, ini disuarakan oleh anggota DPD yang memang minus peran legislasi padahal mereka adalah wakil rakyat yang suaranya harus didengar dalam menyusun setiap Undang-undang. Mereka juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Mereka menginginkan peran DPD layaknya senator di Amerika atau senator di Era Republik Indonesia Serikat (RIS) yang juga memiliki peran dalam setiap penyusunan Undang-Undang. Karena itu kelompok pro amandemen menginginkan dilakukannya amandemen tentang DPD ini. Tentang hubungan ketatanegaraan antar lembaga negara, kelompok politik pro amandemen juga mempertanyakan posisi lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi super body dalam membatalkan Undang-Undang. Mereka mempertanyakan posisi MK yang begitu kuat bisa membatalkan Undang-Undang yang sudah dibuat DPR dan Presiden, padahal MK dipilih melalui fit and proper test DPR, sementara DPR dan Presiden dipilih langsung oleh Rakyat yang memiliki legalitas dari rakyat yang lebih kuat dibanding MK. Realitas ini dinilainya sebagai ironi demokrasi, karena itu fungsi MK perlu diperbaiki.
Kelompok politik yang menghendaki amandemen UUD 1945 ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kelompok politik yang menghendaki kembali ke UUD 1945 yang asli. Kelompok yang menghendaki kembali ke UUD 1945 yang asli meyakini bahwa arah politik nasional saat ini sudah terlalu liberal dan sudah keluar dari kaedah-kaedah politik kebangsaan Indonesia. Meski jumlahnya lebih sedikit dari yang pro amandemen namun kelompok politik yang menghendaki kembali ke UUD 1945 ini di dukung kuat oleh kelompok nasionalis sipil dan militer yang kuat. Realitas ini akan menjadi sumber dinamika politik yang menyita energi politik nasional. Jika realitas politik ini tidak mampu dikelola dengan baik oleh elit politik maka ia akan memicu meluasnya gerakan kembali ke UUD 1945 yang asli.
Evaluasi Pemerintahan
Momentum evaluasi pemerintahan tahunan di Indonesia yang paling dominan mempengaruhi politik nasional ada pada lima peristiwa, yakni momentum peringatan reformasi, momentum pidato tahunan Presiden, momentum hari buruh, momentum hari pendidikan nasional dan momentum sumpah pemuda. Pada momentum peringatan reformasi 21 Mei, seringkali dijadikan kelompok mahasiswa untuk melakukan refleksi tahunan untuk melakukan evaluasi terhadap praktik penyelenggaraan negara. Jika pada momentum peringatan reformasi ini ditemukan banyak pembelokan arah reformasi dimana agenda-agenda penting reformasi seperti pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, demokratisasi politik dan ekonomi tidak lagi sesuai dengn track nya maka kemungkinan besar mahasiswa akan kembali melakukan protes terhadap persoalan ini. Sebut saja misalnya kasus Century yang belum tuntas, kasus mafia pajak dan penggelapan pajak, kasus pemberitaan Wikileaks, dan masalah-masalah kemiskinan yang masih terus mendera rakyat Indonesia. Mahasiswa sebagai kekuatan sosial politik kelas menengah yang paling independen ia akan tetap muncul menyuarakan kepentingan rakyat banyak, karena panggilan moralnya yang setiap hari pada mereka diajarkan tentang objektivitas, rasionalitas, kejujuran, dan sejumlah budaya intelektual lainnya. Mahasiswa pada setiap zaman akan tetap menjadi kekuatan yang masih menakutkan bagi pemerintahan yang korup dan diktator.
Momentum evaluasi tahunan juga terjadi pada momentum pidato tahunan presiden yang dilakukan pada setiap tanggal 16 Agustus dihadapan paripurna DPR. Pada momentum ini semua kelompok politik, , akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum menyaksikan pidato langsung Presiden. Dalam pidato inilah berbagai analisis dilakukan oleh kelompok politik, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum. Jika pidato presiden tidak mampu menjelaskan secara baik terutama menyangkut kebijakan politik, ekonomi dan berbagai masalah respon negatif dari mahasiswa, akademisi, bahkan termasuk dunia bisnis dapat memicu protes masyarakat. Oleh sebab itu pidato tahunan Presiden adalah arena terbuka munculnya kritik dari masyarakat luas.
Hari buruh yang jatuh pada 1 Mei dan hari pendidikan nasional 2 Mei juga menjadi momentum evaluasi tahunan yang sering dijadikan sebagai momentum perjuangan hak-hak buruh dan momentum perjuangan bagi para guru. Problem buruh dan guru saat ini masih didera persoalan yang sama menyangkut kesejahteraan. Tuntutan upah minimum propinsi yang layak bagi buruh masih “jauh panggang dari api”, harapan buruh untuk sejahtera masih ada dalam mimpi. Misalnya di DKI Jakarta Upah Minimum Propinsi (UMP) hanya Rp.1.290.000 tidaklah cukup bagi buruh untuk memikul beban hidup yang berat di Jakarta. Wal hasil penderitaan buruh nampaknya masih terus mewarnai Indonesia, karena itu protes para buruh dalam tahun tahun kedepan juga akan terus terjadi dan jika skala nya meluas akan turut mempengaruhi dinamika politik nasional.
Hari pendidikan nasional juga menjadi momentum penting evaluasi tahunan. Tidak sedikit problem yang mendera begitu berat di dunia pendidikan. Dari Problem kesejahteraan guru, banyaknya guru honorer yang belum diangkat, mandegnya uang tunjangan guru yang telah lulus sertifikasi, korupsi di lembaga dan kementrian pendidikan, hingga kapitalisasi pendidikan yang melahirkan diskriminasi di dunia pendidikan. Hal itu akan mewarnai protes komunitas akademis terhadap dunia pendidikan, baik yang dilakukan akademisi kampus, guru-guru, maupun yang dilakukan mahasiswa. Protes dunia pendidikan ini juga akan mewarnai dinamika politik nasional.
Momentum sumpah pemuda sering dijadikan kalangan kaum muda Indonesia untuk melakukan refleksi kritis tentang kabangsaan. Tidak sedikit problem kebangsaan yang mendera bangsa Indonesia, dari soal lemahnya kedaulatan politik, lemahnya kedaulatan ekonomi, sampai memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks nasionalisme, koruptor juga bagi kaum muda sama dengan penghianat bangsa. Seorang koruptor adalah orang yang minus nasionalisme. Selain memahami problem-problem kebangsaan dan pada saat yang sama kaum muda juga sering menjadikan nilai-nilai kepeloporan pemuda era 1928 telah memberi inspirasi bagi lahirnya militansi pemuda untuk melakukan perjuangan membela rakyat. Momentum ini jika bersentuhan dengan politik ia bisa melahirkan gerakan protes militant dari kelas menengah pemuda Indonesia dalam tahun-tahun mendatang.
Aturan Pemilu 2014 dan Serangan Politik
Jika sampai menjelang 2014 tidak ada gejolak politik signifikan maka Pemilu 2014 akan berlangsung sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya dan pemenangnya sudah dapat diketahui sejak saat ini. Jika tidak ada tokoh muda alternatif yang visioner, memiliki integritas, dan memiliki leadership yang kuat dari calon independen, pemenang pemilu presiden kemungkinan besar akan dimenangkan dengan pola yang sama, yakni dimenangkan oleh sosok yang popular dan memiliki modal kapital yang besar. Bukan oleh mereka yang minus popularitas apalagi yang minus modal kapital. Hal menarik lain yang akan mewarnai dinamika politik menjelang pemilu 2014 adalah problematika menyangkut aturan main pemilu. Nampaknya yang akan banyak menyita energi politik sebelum pemilu adalah menyangkut batas Parliamentary Threshold (PT) yang dijadikan patokan untuk mendapatkan kursi di tingkat DPR RI dan DPRD. Jika perolehan kursi di DPRD ditentukan oleh partai yang lulus PT, tentu ini menjadi sumber picu politik baru. Selain soal PT, penggalangan koalisi politik juga akan mewarnai dinamika politik nasional. Koalisis politik ini bisa terjadi dimulai saat pembahasan aturan pemilu. Koalisi politik akan dilakukan semata-mata karena hal pragmatis kekuasaan. Hal ini bisa memicu protes dari massa partai maupun berbagai kalangan lainya.
Selain aturan pemilu 2014, serangan politik antar partai dan antar kekuatan politik juga akan menjadi menu sehari-hari. Makin mendekati pemilu maka makin santer dan intensif serangan-serangan politik dilancarkan para politisi. Hal ini dilakukan untuk melemahkan citra politik lawan dan sekaligus membangun citra politik diri dan partainya. Lebih berdampak sosial politik bahkan ekonomi jika arena serangan elit politik ini merambat ke massa akar rumput !
Ubedilah Badrun, pengajar Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Ketua Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Membaca Etika Elit Politik Kita

2010-04-01T14:37:00.000+09:00

Membaca Etika Elit Politik Kita

Relasi psikologis elit politik dengan perilakunya

Oleh: Ubedilah Badrun

Fenomena perilaku elit politik kita dalam sepuluh tahun terakhir ini masih diwarnai sejumlah persolan etika politik, hal tersebut bisa dilihat dalam beberapa hal menyangkut ketidakmampuan mengelola modal legitimasi dari rakyat, ketidakmampuan menterjemahkan filosofi bangsa dalam berpolitik, ketidakmampuan mengelola konflik, gemar menciptakan dan mempertajam konflik, tidak bisa membangun teamwork, meluapnya kemarahan dalam menghadapi kritik, hilangnya kejujuran dalam komunikasi politik, memutarbalikan kesalahan menjadi kebenaran dengan politik make up, menurut perspektif penulis merupakan persoalan psikologis elit politik yang berdampak pada etika politiknya. Robertus Robert dalam makalahnya mengungkapkan bahwa hidup dan berpolitik saat ini berjalan tanpa prinsip. Inilah salah satu persoalan etis paling mendasar dalam demokrasi kontemporer. Dimensi etis dalam relatifisasi dan kematian prinsip ini secara simultan bertemu dengan kerusakan dalam dimensi psikologis yang sama-sama diakibatkan oleh industri media kontemporer berupa tenggelamnya ingatan (Demokrasi, Mediakrasi, dan kaum Medioker,2010).

Perilaku elit politik Indonesia yang demikian sesungguhnya berkorelasi dengan peristiwa politik. Pergolakan politik Indonesia mutakhir sebagai sebuah peristiwa politik nampak secara jelas dipengaruhi oleh perilaku elit politik yang ada di republik ini. Peristiwa paling dekat kita bisa cermati dari konflik KPK-POLRI beberapa bulan lalu dan kasus Bank Century.

Etika politik Indonesia sesungguhnya bisa dibangun dengan dua hal, yakni oleh kemampuan menterjemahkan konsensus nasional secara tepat dalam kehidupan politik dan kemampuan menterjemahkan kejujuran nurani dalam kehidupan politik. Hal pertama akan melahirkan perilaku politik yang taat pada konstitusi dasar dan taat pada aturan-aturan politik serta tidak menghianatinya. Hal kedua akan melahirkan perilaku politik yang santun, rasional, apresiatif pada prestasi politik orang lain termasuk lawan politik, dan menempatkan kejujuran sebagai spirit komunikasi politik. Pada ranah kedua ini coba penulis konstruksikan dalam analisis relasi psikologis elit politik dengan perilaku elit politik. Karenanya kajian yang menyangkut hal psikologis dalam kaitanya dengan perilaku elit politik penting untuk didiskusikan.

Robert Frost pernah mengemukakan bahwa sesuatu yang kita sembunyikan membuat kita lemah, sampai kita menemukan bahwa sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Apa yang membuat diri kita begitu hebat di mata hati orang lain? Data empiris menunjukkan bahwa hampir setiap hari tak terbilang jumlahnya manajer dan profesional yang cemerlang menunjukkan kebolehan mereka sebelum diterima bekerja, serta pemimpin yang cemerlang, ternyata yang melekat dan nampak pada diri mereka sesungguhnya adalah hati nurani. Inilah yang mengiringi kesuksesan mereka. Ada komentar rasional yang menunjukkan pentingnya hati nurani dan lebih sedikit menyindir para pengagum IQ (baca-rasionalitas semata), yakni komentar psikolog dari Yale, Robert Stenberg, ahli dalam bidang Succesful Intelligence menyatakan bahwa bila IQ yang berkuasa, ini karena kita membiarkannya berbuat demikian. Dan bila kita membiarkannya berkuasa, kita telah memilih penguasa yang buruk. (Robert J.Sternberg, Succesful Intelligence,1996).

Praktik politik elit politik nasional juga nampaknya cenderung membiarkan ‘rasionalitas’ lebih berkuasa dibanding nurani atau kejujuran. Logika kuantitatif politik lebih digunakan elit ketimbang keberpihakan kepada nurani atau kepentingan rakyat banyak. Hal ini bisa dicermati dalam kasus koalisi elit politik sejak pemilu 2004 dan pemilu 2009. Koalisi politik yang terjadi cenderung koalisi pragmatis yang mengedepankan bagi-bagi kue kekuasaan yang sangat akuntatif, berkoalisi sekedar mendapatkan kekuasaan berapa?. Walhasil koalisi tidak pernah menghasilkan pemerintahan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan besar. Koalisi menjadi sangat rapuh karena tidak dibangun dengan dasar koalisi gagasan besar yang menjadikan filosofi bangsa dan konstitusi Negara sebagai pijakan dalam menjalankan pemerintahan. Efek berbahaya dari lenahnya basis etika politik elit politik nasional adalah pencapaian cita-cita besar berbangsa dan bernegara menjadi sangat lamban tercapai dan berdampak pada berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya , integrasi bangsa dan moralitas hidup.

Analisis diatas menunjukkan ada dua persoalan besar yang menyangkut problem etika politik kehidupan politik nasional kita. Dua persoalan tersebut menyangkut (1) menjauhnya etika politik elit politik dari basis hidup berbangsa dan bernegara yakni dasar bernegara dan konstitusi bernegara.(2)menjauhnya elit politik dari basis etika hidup antar manusia sebagai warga yakni hati nurani dan kearifan hidup. Dua hal tersebut terjadi karena menempatkan “rasionalitas akuntatif’ sebagai panglima. Dalam kajian psikologi menggunakan perspektif Robert J.Stemberg sebagaimana ditulis diatas sebagai membiarkan IQ berkuasa, dan karenanya dinilai memilih penguasa yang buruk (1996).

Lalu persoalannya adalah bagaimana dua persoalan etika politik itu bisa diminimalisir? Dua problem etika tersebut hanya bisa diminimalisir dengan pendekatan yang holistic. Bahwa problem pertama bisa dilakukan dengan analisis utuh tentang praktik-praktik politik nasional yang menjauh dari filosofi berbangsa dan bernegara Indonesia dan melakukan regulasi untuk memperkuat komitmen pada kesepakatan berbangsa dan bernegara. Misalnya menyangkut problem koalisi politik bisa ditelusuri sampai pada pentingnya meningkatkan jumlah persentase parliamentary threshold dari 2,5 % menjadi 4 % atau 5 % untuk menciptakan sistem multi partai sederhana yang cenderung dapat menjalankan pemerintahan yang efektif. Dalam kasus lain misalnya menyangkut pentingnya regulasi baru atau amanden UUD menyangkut Pilkada yang memakan dana yang cukup besar dan melahirkan buruknya etika poitik dalam praktik politik di daerah. Pemilihan kepala daerah dapat diubah polanya dengan pemilihan oleh anggota DPRD dengan dasar budaya politik nasional musyawarah mufakat, khususnya untuk tingkat kabupaten. Hal-hal demikian setidaknya dapat meminimalisir problem etika politik dalam praktik politik baik nasional maupun daerah.

Masalah “rasionalitas akuntatif” yang berkuasa dalam praktek politik elit politk nasional memungkinkan dapat diminimalisir dengan menguatnya kontrol civil society maupun media massa. Problemnya memang ketika media juga menempatkan “rasionalitas akuntatif” dalam pemberitaan politik. Karenanya pers yang mampu memadukan antara idealism pers, kepentingan “rasionalitas akuntatif”(capital), dan kepentingan berbangsa dan bernegara menjadi jalan tengah perlu didiskusikan lebih lainjut.

Ubedilah Badrun Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Pahlawan

2009-11-16T10:32:00.000+09:00

Pahlawan

Oleh : Ubedilah Badrun

Setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri dan karenanya memiliki pahlawannya sendiri. Pahlawan bagi sebuah bangsa adalah spirit yang terus menyala dan menyejarah, ia memberi warna bagi sejarah bangsanya bahkan bagi sejarah kemanusiaan dan peradaban dunia. Namun seringkali karena kontribusinya pada suatu bangsa, sang pahlawan menjadi milik sebuah bangsa saja, ia bukan milik bangsa lain. Sebab bisa jadi pada sosok pahlawan yang sama, ia dinilai bukan pahlawan oleh bangsa lain, bahkan dinilai sebagai pemberontak. Sebut saja misalnya pada diri Pangeran Diponegoro, bagi bangsa Indonesia ia adalah pahlawan tetapi bagi bangsa Belanda ia adalah pemberontak. Namun secara substansial nilai-nilai universal yang diperjuangkan sang pahlawan pada tataran tertentu sesungguhnya bisa menjadikan sang pahlawan milik dunia.

Semangat anti penjajahan adalah nilai-nilai universal yang diperjuangkan para pahlawan pada dekade abad ke-19 hingga abad ke-20. Hanya sedikit orang yang menjadi pahlawan bagi dunia. Karenanya kepahlawanan seseorang sangat interpretatif, subyektif dan sekaligus hasil dari proses obyektivikasi sosial yang melingkupinya. Dalam konteks kepahlawanan ini, subyektifitas bisa berlaku bersamaan dengan obyektifitas. Karena itu sah-sah saja jika sebuah bangsa menentukan siapa-siapa pahlawan bangsanya. Pada momentum bulan November ini kita bangsa Indonesia sesungguhnya diingatkan kembali untuk merenungkan nilai-nilai kepahlawanan.

"Maju terus pantang mundur, lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau Mati !!" Itulah kalimat yang berkali-kali berkumandang saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Adalah Bung Tomo, sang pembakar semangat, yang mengumandangkannya ditengah-tengah pertempuran. Anti penjajahan dan kemauan untuk merdekalah yang menjadi nilai universal sehingga mampu menyatukan seluruh pemuda dan rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang diboncengi Belanda. Merdeka atau mati adalah pilihan sang pahlawan, sebab pahlawan memang pada situasi tertentu seringkali dihadapkan pada pilihan yang paling beresiko, sebuah pilihan kemerdekaan untuk hidup mulia dan bermartabat atau bahkan kematian yang sempurna atau dalam bahasa agama disebut kesyahidan (martyrdom).

Merdeka adalah kewenangan individual maupun komunal untuk hidup bermartabat, hidup mulia, hidup dengan pilihan yang sesuai dengan fitrah kemanusiaanya. Karena itu merdeka sesungguhnya merupakan nilai universal yang ada pada setiap manusia, yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Kini, lebih dari 64 tahun lalu bangsa Indonesia telah menikmati buah dari perjuangan para pahlawan. Sebuah kemerdekaan bangsa. Ya, pahlawan memang selalu berkorelasi dengan buah perjuangannya, tiada pahlawan tanpa buah perjuangan. Saat ini atau esok buah perjuangan itu selalu ada.

Sayangnya memang buah perjuangan itu kadang tidak mampu dijaga oleh generasi berikutnya. Tidak sedikit kemerdekaan sebuah bangsa tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan yang tak bermartabat. Kedaulatan bangsanya seolah digerogoti tanpa sadar oleh ulah generasi ke generasi. Menjual aset bangsa tanpa menjunjung tinggi kepentingan rakyat banyak adalah bentuk penggerogotan kemerdekaan dan kedaulatan. Ketergantungan Negara pada negera lain adalah hal lain yang juga berstatus sama. Kasus penjualan sampel Virus pada lembaga asing bisa menjadi contoh penghambaan kepada Negara besar.

Ya, persoalannya memang ada pada generasi baru yang hidup di zaman berbeda dengan pahlawan tempo dulu. Spirit kepahlawanan telah terkikis oleh tumpukan kepentingan-kepentingan, terkikis oleh berbagai ragam idiologi yang berseliweran menghantui zaman. Seolah masa kini adalah peristiwa yang terpisah dengan masa lalu. Pada konteks ini perlu diajukan kritik bahwa jika masa kini adalah peristiwa yang terpisah dengan masa lalu maka adakah kupu-kupu jika tidak ada kepompong ? dan adakah kepompong jika tidak ada yang membentuknya? Ya, masa kini adalah siklus hidup dari masa lalu. Nilai-nilai kepahlawanan dari masa lalu bangsa Indonesia patut kita renungkan sebagai kepompong hidup yang membingkai masa depan. Spirit kepahlawanan nampaknya penting dipatrikan kembali secara kuat didada kaum muda Indonesia. Bukankah hidup adalah lembaran-lembaran kepahlawanan bagi kaum yang berpikir? Lalu, nilai kepahlawanan apa yang bisa kita patrikan?

Pahlawan selalu memilih hidup mulia. Kemuliaan hidup pahlawan terlihat dari sejauhmana ia memberi manfaat bagi orang banyak. Kemanfaatan pahlawan masa lalu adalah kontribusinya dalam memerdekakan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan untuk kehidupan generasi berikutnya, meski sering diakhiri dengan kematian di tiang gantungan atau terkena timah panas yang menembus dadanya. Lalu, kita yang hidup di zaman yang terus berubah ini kemanfaatan apa yang bisa kita berikan untuk orang banyak?

Orang-orang terpelajar atau yang mengaku dirinya kaum terpelajar bisa menjadi pahlawan hanya kalau ia mampu memberikan manfaat untuk orang banyak. Sisi-sisi keilmuan kaum terpelajar adalah pintu-pintu untuk berkontribusi. Persoalannya adalah memilih jalan hidup pahlawan merupakan pilihan penuh resiko. Kesanggupan untuk menanggung resiko adalah ciri kepahlawanan itu sendiri, baik kesanggupan menanggung resiko waktu, resiko harta, hingga resiko kematian. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita disuguhi tontonan KPK vs POLRI betapa sulitnya kita menemukan sosok yang memilih jalan pahlawan. Semoga saja pahlawan pejuang pemberantasan korupsi akan hadir di Republik Indonesia. Bangsa Indonesia hari ini miskin pahlawan, bumi pertiwi sedang menangis mencari pahlawan. Dimanakah pahlawan saat ini?!

Bung Karno pernah berkata : " Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, Jangan sekali-kali melupakan sejarah, hak tak dapat diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan, Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri yang tidak mengerti arti berbangsa dan bernegara, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun"

Ubedilah Badrun, Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Direktur Eksekutif Center for Social and political Indonesia Studies (CESPIS).

Menakar Capres-Cawapres 2009

2009-05-29T18:18:00.000+09:00

Menakar Capres dan Cawapres 2009
Oleh : Ubedilah Badrun

JK-Win, SBY-Beediono, Mega-Pro Rakyat, akhirnya siap bersaing pada Pilpres Juli mendatang setelah sebelumnya berlomba membangun koalisi yang menyita waktu dan perhatian publik. Hal pragmatis dan sekedar bagi-bagi kekuasaan adalah aroma yang sempat tercium dari koalisi yang dibangun. Kini mereka memasuki tahapan baru untuk saling berhadapan, masing-masing pasangan selayaknya menggeser hal pragmatis ke wilayah gagasan yang diusung. Kompetisi untuk merebut RI-1 dan RI-2 ini nampaknya akan berlangsung secara ketat. Jika demikian, bagaimana menakar peluang menang dari ketiga pasangan tersebut?
JK-Win
Pasangan JK-Win merupakan pasangan yang paling awal mendeklarasikan pencalonannya untuk berlaga pada pilpres 2009 ini. Kecepatan JK mengambil keputusan menggandeng Wiranto sebagai pasangannya adalah kelebihan tersendiri pada sosok JK. Sementara pendeklarasian pasangan JK-Win yang lebih dulu dilakukan dibanding pasangan lain akan menguntungkan pasangan ini, karena akan lebih awal memanfaatkan rentang waktu sampai Juli mendatang.
Namun, perlu dicermati bahwa pemilih untuk menjatuhkan pilihannya pada pasangan Capres dan Cawapres juga dipengaruhi oleh bagaimana pemilih meyakini kemungkinan efektifitas pemerintahannya jika pasangan tersebut terpilih. Efektifitas pemerintahan tidak hanya dilihat dari kemampuan seorang Presiden dan Wapres dalam menjalankan roda pemerintahannya tetapi juga pada faktor dukungan parlemen. Pada pasangan JK-Win nampaknya lemah pada faktor dukungan parlemen ini dan ini akan membuat pemerintahannya tidak efektif. Sebab pasangan ini hanya memperoleh dukungan 123 kursi di parlemen atau sekitar 22 % saja. Dengan pemahaman ini, publik cukup memiliki keraguan untuk memilih JK-Win. Kecuali jika anggota parlemen dari pasangan lain yang gagal akan melimpahkan dukungan kepada pasangan ini. Faktor pengalaman dan kepiawaian anggota DPR dari partai Golkar untuk melakukan lobi-lobi politik juga bisa menjadi faktor yang mendorong efektifitas dukungan parlemen pada pasangan ini.
Kemungkinan JK-Win mendulang suara yang cukup signifikan ada pada empat faktor. Pertama, faktor keseimbangan jawa dan luar jawa. Jika faktor ini mampu dikelola dengan baik oleh pasangan ini, maka perolehan suaranya akan cukup signifikan dan mungkin bisa terus berlaga pada putaran kedua. Kedua, faktor dukungan logistik. Pasangan ini nampaknya memiliki dukungan logistik yang cukup besar. Hal ini bisa terbaca dari kesiapan keuangan dari pasangan ini, selain itu JK yang dikenal luas memiliki jaringan kuat di dunia bisnis memungkinkan akan memiliki dukungan besar dari dunia bisnis bahkan oleh pasar secara umum. Ketiga, faktor marketing politik. Dalam seminggu ini publik disuguhi iklan JK disejumlah media elektronik, baik TV maupun radio. Para pemerhati iklan menyebutkan bahwa iklan JK nampak mampu mempengaruhi publik dengan kesaksian beberapa tokoh yang memiliki integritas yang tidak diragukan . Keempat, faktor kekuatan karakter. Pasangan ini dinilai memiliki karakter yang kuat, JK yang berlatar bisnis dinilai sebagai sosok yang kuat dan terlatih menghadapi berbagai persoalan. Sementara Wiranto yang berlatar Militer dinilai sebagai Jenderal yang cerdas, tegas dan tenang. Faktor ini jika mampu dikemas dalam marketing politik yang bagus bisa membentuk image yang menguntungkan pasangan ini.
Namun, pada pasangan JK-Win ada dua kelemahan yang cukup berat dan bisa menghambat pasangan ini untuk berlaga pada putaran kedua, yakni faktor lemahnya kinerja mesin politik partai pendukung dan track record Wiranto yang dinilai para aktivis masih terkait pelanggaran HAM.
SBY-BOEDIONO
Pasangan SBY-Boediono mendeklarasikan diri pada urutan kedua setelah pasangan JK-Win. Pasangan SBY-Boediono termasuk pasangan yang cukup menyedot perhatian karena cawapres Boediono dinilai pesanan asing, dan tidak mewakili kepentingan partai-partai Islam dan berbasis Islam yang merapat berkoalisi dengan SBY, meski akhirnya partai pendukung bisa memahami keputusan SBY. Transaksi kekuasaan sempat tercium atas melemahnya protes partai pendukung koalisi SBY ini.
SBY-Boediono memiliki peluang untuk masuk dalam putaran kedua pada Pilpres 2009 karena memiliki empat faktor. Pertama, faktor popularitas SBY. Faktor ini nampak sekali diyakini oleh SBY maupun oleh Partai Demokrat. Bahkan dengan keyakinan ini Partai Demokrat sangat percaya diri seolah tinggal selangkah lagi SBY-Boediono menjadi pemenang. Keyakinan ini pula yang kemudian mengakibatkan posisi tawar partai pendukung lainya kurang dipertimbangkan dalam pencalonan Cawapres. Dalam konteks ini perlu diingatkan bahwa pemilih di Indonesia memiliki karakter sangat mudah berubah-ubah yang berarti terbuka peluang juga bagi pasangan lain untuk mendulang suara besar. Popularitas SBY memang menjadi modal besar dan faktor utama untuk menang, tetapi jika salah mengelola popularitas ini bisa menjadi batu sandung pasangan ini.
Kedua, faktor mesin politik partai pendukung pasangan SBY-Berbudi. Empat partai pendukung pasangan ini memiliki dua karakter, yakni karakter mesin politik yang bekerja dan karakter pemilih tradisional. Bekerjanya mesin politik terlihat pada PKS. Sementara PAN, PPP, dan PKB memiliki pemilih setia yang berbasis massa tradisional Islam, PAN dengan Muhammadiyhanya, PPP dan PKB dengan Nahdliyinnya. Konfigurasi pendukung SBY-Boediono ini menjadi modal yang kuat bagi kemenangan pasangan ini.
Ketiga, faktor keyakinan publik akan efektifitas pemerintahan jika pasangan SBY-Boediono memenangi Pilpres. Keyakinan publik ini muncul dengan pertimbangan dukungan parlemen yang mencapai 313 kursi atau sekitar 52 %. Faktor dukungan parlemen ini sering menjadi pertimbangan karena melihat pengalaman SBY-JK yang efektifitas dan ketidakefektifannya dipengaruhi daya dukung parlemen.
Keempat, faktor kesiapan logistik. Pasangan SBY-Boediono termasuk pasangan yang memiliki kesiapan logistik yang cukup besar. Hal ini tidak hanya karena dukungan dana yang dimiliki SBY-Berbudi dan Partai Demokrat, tetapi juga dukungan dana partai pendukung dan pengusaha.
Selain empat hal di atas yang menjadi faktor kemungkinan pasangan SBY-Boedionoi masuk putaran kedua, juga disisi lain pasangan SBY-Boediono memiliki kelemahan yang bisa potensial mengurangi perolehan suara pasangan ini. Ada tiga kelemahan yang potensial pada pasangan ini yang bisa dimanfaatkan oleh pesaing untuk mengalahkan pasangan ini. Tiga kelemahan tersebut adalah (1) pasangan SBY-Boediono tidak merepresentasikan pasangan Jawa-luar Jawa, juga tidak merepresentasikan Nasionalis-Religius. Jika pesaing mampu memanfaatkan kelemahan ini untuk membidik SBY-Boediono maka bisa mengurangi suara SBY-Boediono. (2) pasangan SBY-Boediono dinilai oleh kalangan aktivis sebagai pasangan beraliran ekonomi neo-liberal yang tidak pro rakyat. Ini bisa dimanfaatkan oleh pesaing dan bisa mengurangi dukungan pemilih terhadap SBY-Boediono. (3) citra SBY yang dinilai JK lamban dan penuh kehati-hatian dalam mengambil keputusan, akan makin lengkap karena berpasangan dengan Boediono yang juga dinilai memliki sikap kehati-hatian yang tinggi. Dalam dua minggu terakhir ini kompetisi atas persoalan karakter ini muncul di Iklan TV yang terlihat pada iklan SBY dan iklan JK. Agaknya faktor karakter ini akan terus mewarnai persaingan Pilpres dan bisa menjadi faktor berpengaruh pada perolehan suara.
MEGA-PRO RAKYAT
Pasangan yang terakhir mendeklarasikan diri maju sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2009 adalah pasangan Mega-Pro Rakyat, setelah sebelumnya terjadi komunikasi politik yang cukup alot. Koalisi ini sempat mendorong kubu PDIP mendekati Partai Demokorat (PD) dan kubu Prabowo sempat akan bergabung dengan koalisi alternatif.
Mega-Pro Rakyat memiliki kemungkinan untuk lolos putaran pertama dan berlaga pada putaran kedua karena empat faktor. Pertama, pasangan Mega-Pro Rakyat memiliki popularitas yang patut diperhitungkan, terutama efek popularitas Prabowo. Hal ini bisa dilihat oleh daya sedot Prabowo yang mampu membawa partai baru lolos parliamentary treshold melampaui puluhan partai lain yang sudah berdiri lama. Daya sedot Prabowo dan pengikut setia Megawati jika dikelola dengan baik bisa menjadi hal potensial yang bisa membawa pasangan ini terus berlaga di putaran kedua.
Kedua, faktor logistik. Pasangan Mega-Pro Rakyat adalah juga pasangan yang memiliki kesiapan logistik yang cukup besar, hal ini karena pasangan ini sudah menyiapkan sejak awal untuk mengikuti kompetisi pilpres, Megawati sudah sejak musyawarah Nasional dicalonkan PDIP dan Prabowo juga sejak awal dicalonkan Gerindra. Dukungan keuangan Prabowo nampaknya akan sangat besar diberikan untuk kemenangan pasangan ini.
Ketiga, faktor pengalaman marketing politik. Pengalaman marketing politik antara Mega dan Prabowo yang berbeda ekstrim akan menjadi pelajaran berharga untuk membuat marketing politik yang mampu menarik minat masyarakat untuk memilih pasangan ini. Turunnya suara PDIP salah satu faktornya karena marketing politik yang lemah, sementara perolehan suara Gerinda yang signifikan sebagai partai baru menunjukkan keunggulan marketing politik partai ini. Team marketing Gerindra yang punya pengalaman sukses dan team marketing PDIP yang punya pengalaman gagal akan menjadi perpaduan berharga yang akan melahirkan model marketing politik yang bagus. Jika ini terjadi maka peluang lolos dalam putaran kedua akan terjdi.
Keempat, faktor gagasan atau ide-ide baru. Faktor ini terlihat dalam deklarasi pasangan ini yang menjanjikan perubahan dan kerja keras menjalankan prinsip-prinsip ekonomi yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Jika faktor ini dikelola secara baik dan mampu diterjemahkan secara lebih konkrit dan mendudukan pasar secara tepat maka bisa menjadi faktor kuat keterpilihan pasangan ini. Kecenderungan pemilih yang menghendaki perubahan dan perbaikan arah ekonomi tercermin dari dukungan masyarakat terhadap Gerindra.
Terlepas dari peluang lolos pada putaran pertama, pasangan Mega-Pro Rakyat juga memiliki kelemahan yang bisa menghambat lolosnya pasangan ini pada putaran pertama. Kelemahan ini terlihat pada dua hal. (1) faktor persepsi publik atas efektifitas pemerintahan pasangan ini jika terpilih. Pasangan ini dinilai akan bekerja kurang efektif karena dukungan parlemen yang kurang lebih hanya mencapai 21,6 % hampir sama dengan pasangan JK-Win. Faktor ini bisa berubah jika pasangan yang kalah mendukung pasangan ini pada putaran kedua. (2) faktor track record Prabowo yang pada dirinya masih melekat kasus penculikan aktivis. Ini akan menjadi batu sandung pasangan ini, kecuali pasangan ini mampu membangun marketing politik yang mampu merubah image tersebut.
Pilpres Berlangsung Kompetitif
Dengan analisis diatas maka penulis memprediksi bahwa Pilpres Juli mendatang akan berlangsung sangat ketat. Perolehan suara antara urutan perolehan suara terbanyak, urutan kedua dan urutan ketiga tidak begitu jauh. Karena itu putaran kedua akan mungkin terjadi. Penulis berharap para kompetitor bermain secara sehat dan memfokuskan pada upaya sungguh-sungguh untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat tetap selayaknya menjadi orientasi utama capres dan cawapres, bukan kekuasaan semata. Bahwa kekuasaan adalah sarana untuk melayani rakyat.
Ubedilah Badrun, Direktur Eksekutif Puspol-Indonesia (Pusat Studi Politik Indonesia).

Koalisi Politik Pilpres 2009

2009-05-08T16:46:00.002+09:00

Koalisi Politik Pilpres 2009
Oleh : Ubedilah Badrun

Satu tradisi politik Indonesia pasca reformasi 1998 dan pasca berlangsungnya Pemilu 1999, 2004 dan 2009 adalah munculnya kebiasaan koalisi politik nasional. Sayangnya koalisi politik yang pernah dibentuk baik pasca pemilu 1999 , maupun 2004 kerap tidak mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif. Ketidakefektifan pemerintahan koalisi ini terjadi karena dua hal. Pertama, koalisi dibangun tanpa komitmen yang jelas pada gagasan besar. Kedua, koalisi dibangun hanya untuk kepentingan power sharing atau sekedar bagi-bagi kekuasaan. Walhasil tradisi koalisi yang saya sebut sebagai ’koalisi tak bergigi’ ini tidak akan pernah sampai pada substansi arah negara yang telah digariskan oleh konstitusi. Negara yang melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Lalu bagaimana halnya dengan koalisi yang terjadi pada pemilihan Presiden 2009 ini?.

Koalisi SBY dan PKS
Koalisi ini sudah dirintis sejak sebelum pemilu legislatif 2009 lalu. Ada dua hal yang membuat koalisi ini terjadi, pertama sejak pemilihan presiden 2004, SBY dan PKS sudah memiliki budaya komunikasi politik yang terbentuk secara baik sehingga kemudian SBY menempatkan tiga kader PKS untuk menduduki jabatan mentri di kabinetnya. Tentu saja tiga mentri adalah bargaining position yang tidak sekedar jatah tetapi sebelumnya telah terbangun komunikasi politik yang intensif. Meski antara SBY dan PKS sempat sedikit bersitegang dalam kasus blok cepu dan kenaikan BBM namun tidak mampu mematahkan komunikasi kedua kekuatan politik tersebut.
Pada pemilu presiden 2009 nanti publik membaca bahwa SBY akan kembali bergandengan dengan PKS, namun penulis membaca ada semacam keengganan atau semacam keraguan dari SBY jika wakil presiden yang akan dipasangkan dengannya berasal dari kader PKS meski PKS sudah menawarkan Hidayat Nurwahid dan Tifatul Sembiring. Keraguan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, SBY belum melihat kapasitas Hidayat dan Tifatul sebagai Wakil Presiden yang tepat untuk mengatasi persoalan bangsa, khususnya menghadapi persoalan ekonomi yang cukup berat di awal semester pemerintahannya jika nanti memenangkan pemilu Presiden. Kedua, SBY nampaknya masih berharap kader dari partai Golkar untuk wapres dengan pertimbangan efektifitas pemerintahannya kelak tidak terganggu karena Golkar memiliki suara signifikan di Parlemen. Koalisi dengan PKS ini mungkin akan terjadi jika PKS mampu meyakinkan SBY tentang kapasitas kadernya untuk mampu menangani gejolak ekonomi diawal pemerintahannya jika terpilih. Selain itu pencalonan wakil presiden oleh PKS juga tidak mudah karena didalam koalisi ini ada PKB dan PAN yang tidak bisa dikesampingkan dalam menentukan arah koalisi ini. Apalagi belakangan Muhaimin Iskandar dicalonkan oleh Rapimnas PKB sebagai calon wakil Presiden yang bisa mendampingi SBY. Disisi lain PKS juga nampak tidak menonjolkan ambisusitasnya untuk menjadi wapres pasangan SBY, ini karakter khas PKS.

SBY dan Wapres Independen
Jika SBY memiliki keraguan yang tinggi atas koalisinya dengan PKS , maka SBY dimungkinkan akan menggandeng wakil presiden dari kalangan independen, mungkin dari kalangan kampus atau mungkin juga dari kalangan pengusaha. Jika koalisi ini yang terjadi maka SBY harus mampu meyakinkan partai-partai yang berada dalam barisan koalisinya baik terhadap PKS, PKB maupun PAN dan partai lainya.
Koalisi SBY dan Wapres Independen ini bisa terjadi dan mungkin akan memenangi pemilu jika SBY mampu memilih figur yang tepat. Dalam konteks ini SBY nampaknya membutuhkan figur wapres yang memiliki kemampuan pemahaman dan strategi ekonomi yang tepat sekaligus figur yang memiliki wawasan kenegaraan yang baik. Soal popularitas tidak terlalu menjadi pertimbangan penting karena dalam politik SBY 'matahari harus satu'. SBY tidak ingin ada semacam 'matahari kembar' seperti yang pernah terjadi antara SBY dan JK. Pertanyaanya siapakah figur yang akan muncul mendampingi SBY jika tidak dengan kader PKS? Penulis menduga bisa saja SBY akan menggandeng Boediono, Sri Mulyani, Meutia Hatta, Jimly Asyidiqi atau mungkin dengan Fadel Muhammad.

Koalisi Besar dan Kemungkinan Untuk Menang?
SBY dan koalisinya akan sulit memenangkan Pemilihan Presiden 2009 jika Koalisi Besar menemukan bentuk Ideal Capres dan Cawapres yang berlaga pada pilpres 2009 nanti. Pada kubu koalisi besar ini jika memenangi Pilprers nampaknya akan bisa menjalankan pemerintahan yang efektif karena didukung oleh Partai-Partai yang memiliki suara signifikan di parlemen (PDIP,Golkar,Gerindra,PPP, dan Hanura) PAN juga nampaknya punya dua kaki ( di kubu SBY dan Koalisi besar). Namun sayangnya koalisi besar sampai hari ini belum mampu memunculkan figur capres dan cawapres yang ideal dan satu paket. Yang terjadi sampai saat ini muncul 3 paket yakni JK & Wiranto, Mega&Prabowo, Prabowo & Sutrisno Bachir (SB). Koalisis Besar nampaknya belum mampu memutus ego politik masing-masing elit partai untuk memunculkan satu paket capres dan cawapres, misalnya Mega & Prabowo. Penulis melihat pasangan Mega & Prabowo akan lebih mampu menandingi koalisi SBY. Atau memang kompetisis yang seimbang ini akan terjadi pada putaran kedua.

Koalisi Besar Menjadi Oposisi
Jika koalisi besar tidak mampu menyelesaikan ego elit politiknya maka kekalahan sudah ada di depan mata dan jalan yang paling tepat diambil oleh koalisi besar adalah jalan oposisi. Tentu saja oposisi Koalisi besar ini akan berdampak pada dua hal. Pertama, bisa membuat pemerintahan SBY tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena sikap kritis kubu oposisi koalisi besar ini bisa menjadi bola liar yang m,enghambat efektifitas pemerintahan SBY. Kedua, oposisi koalisi besar juga disisi lain akan mampu mengontrol jalanya pemerintahan SBY secara lebih baik. Pada poin kedua ini nampaknya yang akan mampu menampilkan check and balancies yang terbaik dalam periode sejarah politik Indonesia.
Namun penulis masih memiliki keraguan, bisakah koalisis besar ini solid menjadi oposan. Sebab Partai Golkar misalnya telah lama memiliki budaya politik sebagai penguasa, apakah akan mudah memilih jalan oposisi? Agaknya ada kemungkinan kader partai Golkar membelot dan bergabung dalam kabinet SBY jika SBY menang. Ini terjadi karena koalisi besar belum mengikatkan diri dalam satu ikatan koalisi yang solid.

Koalisi Gagasan
Satu catatan yang paling lemah dari koalisi menjelang Pilpres 2009 ini adalah minimnya gagasan besar dalam koalisi baik pada koalisi SBY maupun pada koalisi besar. Pada koalisi SBY misalnya belum ada gagasan besar yang dimunculkan untuk menata Indonesia kedepan yang lebih baik, misalnya tentang konsepsi ekonomi Indonesia kedepan. Publik masih menilai bahwa SBY akan konservatif mengikuti pola yang selama ini dijalankan dengan barisan Neo Liberalisme-nya. Belum ditemukan gagasan ekonomi yang keluar dari kungkungan Neo Liberal. Sementara pada kubu koalisi besar (JK, Mega, Prabowo dll) juga belum menghadirkan gagasan besar tentang Indonesia masa depan. Konsepsi ekonomi seperti apa yang akan dibawa jika memenangi pilpres nanti. Kegamangan memilih konsepsi ekonomi nampaknya mendera pada dua kubu koalisis ini, sebabnya cuma satu karena dua koalisi ini masih berada dalam bayang-bayang dominasi neo liberal. Bagi penulis ini persoalan paling serius mendera Indonesia. Memiliki konsepsi dasar ekonomi yang terbaik sebagaimana terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 tetapi diabaikan begitu saja. Penulsi berharap dua koalisi besar ini mampu menterjemahkan pasal 33 UUD 1945 dalam mengarahkan ekonomi nasional Indonesia kedepan. Sehingga sejatinya koalisis politik adalah koalisi dengan gagasan besar tentang masa depan Indonesia, bukan sekedar hasrat mencapai kekuasaan.
DPT dan Pilpres
Ada batu sandungan besar yang harus dituntaskan oleh KPU dan Pemerintah sebelum Pilpres, yakni soal akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab terbukti dalam Pemilu legislatif lalu ada sekitar 20 juta (data KPU) warga negara yang berhak memilih tidak dimasukan dalam DPT. Bagi penulis ini salah KPU dan pemerintah sebab dalam UU No 10 2008 pasal 32, Pemerintah dan pemerintah berperan dalam menyediakan data untuk kepentingan DPT. Ini yang tidak dipenuhi pemerintah dan KPU, tentu saja pemerintah yang dimaksud disini adalah Pemerintahan saat ini. Karena itu Pilpres 2009 akan mengalami hambatan serius jika pemerintah dan KPU tidak mampu menuntaskan persoalan DPT, apalagi kemudian jika gagal menuntaskan rekapitulasi atau molor dari jadwal. Ini akan merendahkan derajat kualitas demokrasi, bahkan Pilpres bisa tertunda. Jika ini yang terjadi maka potensi yang membahayakan situasi politik 2009 ada di hadapan rakyat Indonesia yang rindu perubahan.
Ubedilah Badrun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik Indonesia (Puspol-Indonesia).

Indonesia dan Wajah Ganda Globalisasi Pendidikan

2008-12-04T12:34:00.000+09:00

Indonesia dan Wajah Ganda Globalisasi Pendidikan
Oleh : Ubedilah Badrun

Kajian globalisasi sesungguhnya merupakan kajian klasik yang sejak era tahun ’80-an menjadi perbincangan publik internasional. Komunitas ilmuwan terbelah dalam menyikapi globalisasi. Sebagian menyikapi globalisasi secara positif, golongan ini kemudian disebut komunitas pro-globalisasi. Sebagian yang lain menyikapi globalisasi secara negatif, golongan ini kemudian disebut komunitas anti-globalisasi atau mereka lebih suka menyebut dirinya gerakan keadilan global.
Bagi komunitas pro-globalisasi, globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif (comparative advantage) yang dicetuskan oleh David Ricardo dalam buku Principles of Political Economy and Taxation (David Ricardo,1817). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya. Oleh karena itu tiap negara harus memproduksi barang yang memiliki kelebihan dalam faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi dan sebagainya
Sementara bagi komunitas anti-globalisasi atau gerakan keadilan global, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Globalisasi akan menggerogoti rasa kebangsaan dan kedaulatan negara dan memperlebar jurang kemiskinan. Globalisasi juga disebut sebagai bentuk mutakhir imperialisme Barat. Prasetyantoko dalam bukunya Arsitektur Baru Ekonomi Global mencatat pendapatnya Jeffry Sachs yang dikenal radikal dalam menanggapi globalisasi, Sachs menilai bahwa globalisasi tak lain adalah bungkus baru dari developmentalisme yang merupakan episode lanjutan dari imperialisme yang gagal dalam bentuk awalnya (Prasetyantoko, 2001).
Indonesia dan Globalisasi
Menurut Mubiyarto (guru besar ekonomi UGM), globalisasi bukan hal baru bagi Indonesia karena sejak abad-abad awal penjajahan (17-18) rempah-rempah dan komoditi-komoditi pertanian Indonesia sudah “diglobalisasikan” (globalisasi tahapI). Selanjutnya globalisasi tahap II (sistem tanam paksa 1830-1870) dan sistem kapitalis liberal (pasca 1870) lebih jauh lagi “mengglobalkan” komoditi-komoditi pertanian Indonesia (terutama gula dan tembakau) sehingga “Hindia Belanda” menjadi terkenal sebagai sumber komoditi-komoditi tropik. Kini pada globalisasi tahap III (sejak medio delapan puluhan) Indonesia mengikuti arus globalisasi itu hingga meyentuh unsur-unsur terpenting sendi pembangunan bangsa yakni pendidikan. Pemerintah Indonesia secara sadar telah terlibat dalam konspirasi globalisasi. Lalu, kapan Indonesia secara blak-blakan dan bahkan membuat Undang-undang untuk mengikuti arus globalisasi? Ternyata ini terjadi ketika masih masa rezim Soeharto. Pada saat itu Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan meratifikasi semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata cara perdagangan barang, jasa, dan trade related intellectual property rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Perlu diketahui bahwa organisasi WTO dalam mengatur sistem perdagangan internasional membedakannya dalam dua kategori, yaitu kategori perdagangan barang dan perdagangan jasa. Mekanisme perdagangan barang diatur dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade), sedangkan perdagangan jasa diatur dalam GATS (General Agreement on Trade in Services). Sampai saat ini WTO telah membagi belasan sektor jasa yang dapat diperdagangkan di tingkat dunia. Adapun satu dari belasan sektor tersebut adalah jasa pendidikan. Karena pendidikan dimasukkan dalam sektor jasa maka pendidikan menjadi sesuatu yang dijualbelikan. Globalisasi Pendidikan ala WTO Beberapa model perdagangan atau jual beli jasa pendidikan / globalisasi pendidikan versi WTO dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, disebut Model Cross Border Supply. Dalam hal ini suatu lembaga pendidikan pada suatu negara menjual jasa pendidikan tanpa kehadiran fisik lembaga kepada konsumen yang berada di negara lain. Contoh riilnya, banyak orang-orang Indonesia yang mengikuti program pendidikan jarak jauh (distance learning) serta pendidikan maya (virtual education) yang diselenggarakan negara manca; misalnya United King-dom Open University (Inggris) dan Michigan Virtual University (AS). Kedua, disebut Model Consumption Abroad. Dalam hal ini lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain. Contohnya saat ini terdapat ribuan pemuda Indonesia yang belajar pada perguruan tinggi ternama di Australia, seperti Monash University, Melbourne University, UNSW, dsb. Dalam hal ini kita menjadi pembeli jasa pendidikan yang dijual oleh Australia dengan cara hadir di Australia. Ketiga, disebut Model Movement of Natural Persons. Dalam hal ini lembaga pendidikan di suatu negara menjual jasa pendidikan ke konsumen di negara lain dengan cara mengirimkan personelnya ke negara konsumen. Contohnya banyak perguruan tinggi kita seperti UI Jakarta, UGM Yogyakarta, dan beberapa PTS yang ternama mempekerjakan dosen dari AS, Australia, Jepang, Jerman, Inggris, dsb. Sebaliknya ada beberapa perguruan tinggi di negara manca seperti Monash University di Australia dan National University of Singapore (NUS) di Singapura telah mempekerjakan dosen yang berasal dari Indonesia. Keempat, disebut Model Commercial Presence, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut. Hadirnya Perguruan Tinggi Asing (PTA) dari negara manca untuk menjual jasa pendidikan tinggi kepada konsumen di Indonesia adalah contoh yang sering diperdebatkan. Namun terlepas dari sejauh mana penyelesaian masalah izin penyelenggaraan PTA oleh lembaga yang bersangkutan, dalam realitasnya kehadiran PTA di Indonesia memang sudah terjadi baik dengan membentuk partnership, subsidiary,maupun twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal. Model keempat ini yang dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan di Indonesia akan berdampak negatif bagi idiologi negara, sosial-budaya dan ekonomi rakyat.Wajah Ganda Globalisasi Pendidikan
John Naisbitt (1988), dalam bukunya Global Paradox memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Naisbitt (1988) mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Hal ini menurut Naisbit dimaksudkan agar kita harus mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional.
Apa yang dikemukakan Naisbit adalah wajah ganda globalisasi yang masuk pada wilayah pemikiran dan sosial. Sementara pada wilayah globalisasi pendidikan wajah ganda itu juga terlihat dengan kasat mata. Misalnya ketika semua bangsa sepakat mengumandangkan slogan education for all justru globalisasi pendidikan menciptakan education for rich people only. Hal ini bisa dicermati dari fenomena mahalnya biaya masuk perguruan tinggi yang berkualitas dan berstandar internasional. Bahkan perguruan tinggi negeri pun kini sulit terjangkau oleh semua rakyat karena latah menjadikan dirinya BHMN mengikuti arus kapitalisme pendidikan yang merupakan bagian penting dari tahap globalisasi pendidikan tinggi. Hal ini akan semakin diperparah jika RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) gagasan pemerintah tanpa revisi dan reform disetujui DPR.
Wajah ganda itu pada akhirnya akan turut menciptakan kapasitas sosial yang terbelah. Orang-orang berkualitas dan kompetitif hanya akan dimiliki oleh orang-orang kaya yang mampu membiayai pendidikan yang mahal. Sementara belahan sosial yang lain adalah orang-orang yang tidak berkualitas, tidak kompetitif dan hanya akan menjadi orang pinggiran namun dalam kuantitas yang banyak. Keterbelahan kapasitas sosial ini pada akhirnya akan berdampak pada makin lebarnya jurang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Jika ini dibiarkan maka persoalan sosial akan makin serius menghantui Indonesia justru di abad yang paling menentukan masa depan Indonesia.
Wajah ganda lain dari globalisasi pendidikan adalah semangat internasionalisme yang tumbuh di perguruan tinggi yang bertaraf internasional dan outcome-nya siap berkompetisi secara internasional dengan bangsa-bangsa lain didunia. Namun disisi lain nation character building pelan-pelan tapi pasti akan terkikis melalui sejumlah kurikulum yang berorientasi Barat. Budaya dan karakter bangsa menjadi kehilangan ruhnya, dan budaya bangsa pada akhirnya kehilangan energinya. Meski saat ini belum secara masif diterapkanya Model Commercial Presence ala WTO di Indonesia, kita bisa mengamati betapa karakter dan budaya bangsa sudah mulai kehilangan sebagian ruhnya akibat globalisasi yang tak terbendung melalui tehnologi informasi yang berkembang secara dahsyat saat ini. Apalagi jika jelas-jelas Perguruan Tinggi Asing (PTA) akan berdiri di seluruh Indonesia.
Peran Negara dan Masyarakat Kampus?
Persoalan globalisasi pendidikan di Indonesia jika diruntut ke belakang maka terlihat betapa besar peran negara untuk melegalkan proyek kapitalisme ini melalui UU No.7 tahun 1994 sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini. Dengan legalitas itu upaya untuk menolak globalisasi pendidikan adalah upaya yang sangat sulit dilakukan karena menyangkut politik nasional dan internasional. Sangat sulit berarti bukan tidak bisa, kemungkinan untuk membendung globalisasi pendidikan atau setidaknya meminimalisir wajah ganda globalisasi pendidikan selalu saja ada kemungkinannya.
Lalu, siapa yang memiliki peran strategis membendung globalisasi pendidikan tinggi ? Penulis masih mempercayai bahwa Negara dan Masyarakat Kampus lah yang bisa mengambil peran strategis itu. Negara melalui Departemen Pendidikan Nasional bisa membuat aturan main untuk menolak Model Commercial Presence yang diyakini banyak kalangan sebagai model yang paling berbahaya dari globalisasi pendidikan ala WTO. Persoalanya adalah beranikah Menteri Pendidikan Nasional atau bahkan Presiden untuk menolak model keempat dari globalisasi pendidikan ala WTO ini ?
Peran strategis lainya adalah peran yang harus dimainkan oleh masyarakat kampus. Mereka adalah kaum cendekiawan yang seharusnya memiliki ikatan nurani yang kuat terhadap rakyat dan merasakan sejak dini penderitaan rakyat banyak akibat globalisasi pendidikan. Forum Rektor sudah membuktikan kecendekiawanannya dengan secara tegas menolak globalisasi pendidikan. Tentu saja gerakan forum rektor ini tidak cukup untuk membendung arus kuat globalisasi pendidikan apalagi jika Menteri Pendidikan Nasional justru berlawanan dengan forum rektor dengan berkiblat pada kapitalisme global. Karenanya segenap masyarakat kampus (dosen & mahasiswa) sangat penting peranannya untuk bergerak menolak globalisasi pendidikan.
Peran strategis lainya yang penting dimainkan oleh masyarakat kampus adalah upaya keras untuk terus meningkatkan kualitas perguruan tinggi sebagai bentuk perlawanan aktif terhadap agenda WTO tersebut. Bahwa tanpa mengikuti Model Commercial Presence nya WTO pun perguruan tinggi Indonesia bisa bersaing dikancah internasional. Disinilah PR besar masyarakat kampus untuk meningkatkan budaya riset dan mengembangkan wawasan internasionalnya.

Ubedilah Badrun, praktisi pendidikan & dosen luar biasa pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Masalah Pasca Pilkada DKI dan Rel Demokrasi

2007-08-07T11:21:00.000+09:00

Masalah Pasca Pilkada DKI dan Rel Demokrasi
Oleh : Ubedilah Badrun

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tinggal hitungan hari, kampanye sudah berjalan lebih dari satu pekan dan janji-janji manis bertebaran diobral oleh para calon gubernur. Rakyat Jakarta mulai ada gairah untuk terlibat pemilu. Gairah politik juga terlihat pada kelompok yang mendukung calon perseorangan, meski dalam bentuknya yang memilih jalan golput (golongan putih).
Mahkamah Konstitusi memutuskan dibolehkannya calon perseorangan melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, namun pilkada nampaknya akan terus berlangsung tanpa calon perseorangan. Kecuali jika KPUD DKI Jakarta berani memutuskan untuk menunda Pilkada atau bahkan Presiden menggunakan kewenangannya untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menterjemahkan putusan MK dan mengantisipasi darurat politik Jakarta. Pilihan lain bisa juga dengan melakukan revisi atas Undang-Undang No 32 tahun 2004 oleh DPR. Pertemuan tiga lembaga (Presiden, DPR dan KPU) bisa juga menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah pilkada ini, meski jalan ini akan panjang karena DPR bukanlah lembaga yang satu warna. Terlepas dari solusi itu, adanya putusan MK yang membolehkan calon perseorangan dan bersiteguhnya KPUD DKI untuk melaksanakan Pilkada menunjukkan bahwa Pilkada DKI diselimuti masalah hukum. Selain itu persoalan-persoalan lain kemungkinan besar akan muncul setelah Pilkada berakhir. Realitas ini penting untuk diatasi dan diantisipasi oleh masyarakat dan politisi Jakarta.

Masalah Setelah Pilkada
Realitas Pilkada DKI yang diwarnai problem hukum tersebut jika direspon masyarakat dengan menggugat KPUD DKI dan termasuk menggugat keabsahan gubernur terpilih, akan menjadi masalah yang terus menguras energi masyarakat Jakarta. Legitimasi gubernur terpilih secara pelan tapi pasti akan digerogoti justru oleh rakyatnya sendiri. Polemik ini diperkirakan akan memakan waktu yang panjang hingga sedikit banyak akan menimbulkan gejolak politik Jakarta. Hal yang penting untuk diantisipasi adalah jika gejolak politik itu kemudian berdampak pada terhambatnya roda ekonomi Jakarta.
Pada saat yang sama gubernur terpilih (siapapun yang terpilih) akan menghadapi masalah politis yang tentu akan menghambat kepemimpinannya. Untuk menjelaskan hal ini perlu dikemukakan kemungkinan masalah tersebut dengan pengandaian kedua cagub tersebut masing-masing menjadi pemenang. Jika diandaikan yang menang adalah pasangan Fauzi-Prijanto, masalah politis justru terjadi ketika alokasi-alokasi kekuasaan diperebutkan partai-partai politik pendukung Fauzi-Prijanto. Rebutan alokasi kekuasaan ini tidak akan terjadi jika deal-deal politik sudah dilakukan Fauzi justru pada saat sebelum pilkada. Persoalannya adalah tertutupnya akses informasi untuk mengetahui deal-deal politik apa yang dilakukan Fauzi dengan 20 partai politik pendukungnya? Yang diketahui publik adalah melalui slogan kampanyenya yang berbunyi ” Jakarta untuk semua”. Dalam komunikasi politik slogan ini bisa saja ditafsirkan selain menyindir pasangan Adang-Dani yang dinilainya cenderung akan mementingkan kelompok tertentu, tafsir lainya juga bisa saja diartikan sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk semua kekuatan politik di Jakarta. Jika ini yang terjadi maka kekhawatiran akan terjadinya rebutan jatah proyek atau posisi politis tertentu pasca pilkada akan mewarnai jalannya kepemimpinan Fauzi-Prijanto.
Lalu, bagaimana jika diandaikan pasangan Adang-Dani memenangi Pilkada DKI? Dalam perspektif politik, masalah krusial juga akan dihadapi pasangan Adang-Dani. Selain keabsahannya akan terus digugat oleh kelompok pro-calon perseorangan sehingga legitimasinya akan digerogoti, apalagi jika jumlah suaranya menang tipis atas pasangan Fauzi-Prijanto. Masalah krusial politis yang mungkin akan menghadang kepemimpinan Adang-Dani adalah masalah ketidakseimbangan posisi checks and balances dengan DPRD. Kekuatan politik yang tidak berimbang antara gubernur Jakarta dengan DPRD. Adang-Dani akan menghadapi lawan politiknya di DPRD yang lebih banyak. Meski PKS (pendukung Adang-Dani) memiliki suara yang signifikan dengan 941.684 suara (23,32 % ) atau 18 anggota legislatif di DPRD DKI, tetapi jika kekuatan politik lain (pendukung Fauzi-Prijanto) di DPRD DKI bergabung maka jumlahnya akan cukup strategis dengan 3.062.012 suara (75,9 %) dan lebih dari cukup untuk menghambat kebijakan-kebijakan gubernur. Pada gilirannya proyek-proyek untuk membenahi Jakarta bisa saja hanya akan menemui jalan buntu akibat tekanan DPRD, dan pada gilirannya akan merugikan rakyat Jakarta. Persoalan ini bisa diantisipasi pasangan Adang-Dani jika sejak dini dan pasca Pilkada melakukan terobosan politik untuk memecahkan ketegangan politik dengan partai pendukung pasangan Fauzi‑Prijanto.

Janji Harus Ditepati
Hal yang sangat penting justru adalah upaya serius yang harus dilakukan gubernur terpilih untuk merealisasikan janji-janji manisnya saat kampanye. Kesan bahwa partai politik dengan konstituennya mirip peribahasa habis manis sepah dibuang harus dihilangkan. Janji manis para calon gubernur ini penulis temukan di sejumlah media massa. Pasangan Fauzi-Prijanto misalnya menjanjikan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan Jakarta. Tanpa pertumbuhan ekonomi, kota akan mati. Pemerintah bisa memberi kontribusi sebesar-besarnya, tetapi tetap ada batas maksimalnya. Khusus Jakarta, Fauzi ingin ada zona kawasan khusus yang terbuka dan ramah untuk investasi, dengan perizinan mudah dan lebih cepat dari sekarang serta lebih murah. Kawasan investasi itu menurut Fauzi dituangkan dalam gagasan membangun pelabuhan baru. Pembangunan pelabuhan bukan hanya fisik pelabuhan, tetapi juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana lain, terutama infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Seluruh fase pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga perawatan merupakan peluang lapangan kerja baru penyerap pengangguran. Untuk mengatasi penduduk miskin di Jakarta, Fauzi Bowo menawarkan program keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di tingkat bawah. Pertumbuhan ekonomi didorong dengan investasi, pemerataan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan
Sementara janji Adang juga penulis temukan di media massa bahwa untuk mewujudkan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat diatasi dengan program membebaskan biaya perawatan kelas III di semua rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, penyedia jasa kesehatan (provider) swasta, ketersediaan obat-obatan, dan tenaga medis. Adang juga menjanjikan pembangunan sektor pendidikan akan difokuskan pada mewujudkan jaminan pendidikan 12 tahun bagi seluruh warga dengan membebaskan biaya pendidikan sejak SD sampai SLTA, termasuk madrasah. Program lain, berfokus pada penyediaan perumahan sehat dan terjangkau untuk rakyat miskin, pengelolaan sampah, serta pengelolaan limbah dan air bersih. Penyediaan perumahan untuk rakyat miskin dilakukan dengan mendukung secara aktif program pembangunan rumah susun oleh pemerintah pusat dalam bentuk penyediaan tanah, sertifikasi tanah dan perizinan yang mudah dan murah, serta menghapus biaya ekonomi tinggi.
Sejumlah program yang diajukan oleh kedua calon gubernur tersebut meski memang masih cenderung janji manis, tetapi setidaknya memberi harapan bagi warga Jakarta akan adanya peningkatan kesejahteraan. Persoalannya kemudian adalah belum terbacanya operasionalisasi program tersebut, bagaimana program atau janji mereka dapat dilaksanakan masih belum dijelaskan secara detail. Jika rumusan program tersebut tidak direncanakan sampai tingkat operasionalisasi atau cara melaksanakannya maka kemungkinan pasca pilkada program tersebut statusnya hanya sebagai lips service belaka. Jika ini yang terjadi maka gejolak protes akan terus mewarnai kepemimpinan gubernur terpilih. Karena itu menepati janji adalah jalan terbaik bagi kuatnya kepemimpinan seorang gubernur Jakarta.

Rel Demokrasi

Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) menyebutkan, "...adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah". Semangat yang bisa ditangkap dari putusan MK ini adalah upaya untuk mendudukkan politik pada rel demokrasi. Dalam perspektif yang lebih khusus berkenaan dengan pilkada DKI adalah bagaimana menempatkan Jakarta sebagai percontohan demokrasi. Karena itu sudah selayaknya partai-partai politik di Jakarta memberi apresiasi atas keputusan MK ini. Semangat berdemokrasi harus menjadi poin kunci (key point), meski demokrasi secara teoritis mengandung sejumlah kelemahan.
Robert A Dahl, ilmuwan politik peraih Lippincott Award pada tahun 1989 untuk karyanya yang luar biasa A Preface to Democratic Theory (1956), melakukan kritik cukup tajam terhadap demokrasi dalam buku Democracy and Its Critics (1989). Salah satu poin penting yang bisa diambil dari kritik Dahl adalah ketika demokrasi memberi ruang kebebasan sementara pada saat yang sama juga membatasi kebebasan. Misalnya kasus batasan usia pemilih dengan dasar undang-undang politik produk lembaga demokrasi (parlemen), atau seperti kasus aktual di Indonesia misalnya sempat terhalangnya calon perseorangan secara hukum dalam pilkada DKI. Pada satu perspektif demokrasi memang nampak bermasalah karena memang sarat akan kelemahan. Bahkan beberapa paparan sejumlah studi, dari Robert Kaplan (The Coming Anarchy, 2000) hingga Noreena Hertz (Silent Takeover, 2001) cukup mempertegas betapa "buruk"-nya demokrasi.
Namun sejumlah kelemahan tentang demokrasi sesungguhnya tidak mengurangi betapa demokrasi memiliki keunggulan yang patut diapresiasi. Seperti apa yang dikemukakan pengkritik demokrasi Robert Dahl. Justru kemudian Robert Dahl dalam bukunya yang cukup baru On Democracy (1999) memaparkan keunggulan-keunggulan demokrasi dibanding alternatif mana pun yang mungkin ada. Menurut Dahl, demokrasi setidaknya memiliki keunggulan dalam sepuluh hal yakni (1) menghindari tirani; (2) menjamin hak asasi; (3) menjamin kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri; (5) otonomi moral; (6) menjamin perkembangan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) persamaan politik; (9) menjaga perdamaian; dan (10) mendorong kemakmuran. Ya, semoga saja dengan keputusan MK yang membolehkan calon perseorangan dalam pilkada DKI justru akan menjadikan DKI sebagai percontohan Demokrasi sehingga hal buruk pasca pilkada tidak menjadi kenyataan dan sepuluh kelebihan demokrasi sebagaimana yang diungkap Robert Dahl menjadi kenyataan di Jakarta.

Ubedilah Badrun, pengajar Sosiologi Politik Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta.

Gerakan Mahasiswa Memprihatinkan

2007-05-30T12:59:00.000+09:00

Gerakan Mahasiswa Memprihatinkan
Oleh : Ubedilah Badrun

Membaca berita sejumlah media nasional (9/5) yang memberitakan Seminar Nasional BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa ) Nusantara II yang di buka Presiden Soesilo Bambang Yoedoyono dan melihat foto betapa ekspresifnya para aktivis BEM tertawa terbahak-bahak bersama Presiden cukup membuat dahi berkernyit sejenak dan memunculkan sejumlah tanda tanya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin label moral force, values political movement dan oposisi permanen yang selama ini melekat pada diri gerakan mahasiswa dinodai dengan bermesraan bersama Presiden yang notabene sebagai pemimpin pemerintahan yang patut diawasi dan dikritik langkah-langkah kebijakannya oleh mahasiswa? Bukankah mahasiswa adalah penjaga moral dan pilar demokrasi yang paling independen? Adakah pergeseran nilai terjadi pada gerakan mahasiswa 2007 ini? Setidaknya ada tiga hal yang perlu dikemukakan untuk membaca fenomena yang memprihatinkan ini, yakni menyangkut miskinnya idiologi gerakan mahasiswa, minimnya tradisi intelektual, dan reposisi gerakan mahasiswa.
Miskin Idiologi
Mencermati gerakan mahasiswa dalam perspektif ideologi merupakan hal mendasar untuk membaca langkah-langkah gerakan mahasiswa 2007. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan sejauhmana ideologi mempengaruhi gerakan mahasiswa. Lalu, bagaimana wajah idiologi mahasiswa saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya dikemukakan beberapa kajian tentang idiologi. Menurut Frans Magnis Suseno, ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaaan. (Franz Magnis Suseno, 1992).
Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut. Dalam konteks inilah kajian ideologi menjadi sangat penting, namun seringkali diabaikan.
Istilah ideologi adalah istilah yang seringkali dipergunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi juga seringkali dipahami sebagai istilah yang abstrak. Banyak para ahli yang melihat ketidakjelasan ini berawal dari rumitnya konsep ideologi itu sendiri. Ideologi dalam pengertian yang paling umum dan paling dangkal biasanya diartikan sebagai istilah mengenai sistem nilai, ide, moralitas, interpretasi dunia dan lainnya. Menurut Antonio Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi ‘mengatur’ manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya (Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999).
Dari penjelasan diatas setidaknya idiologi dapat dipahami sebagai ide sistimitas dan cita-cita atau proyeksi masyarakat masa depan yang diyakini sebagai kebenaran dan diperjuangkan melalui tindakan nyata. Oleh karena itu akan terihat adanya suatu korelasi antara tindakan dan ideologi, artinya tindakan seringkali terjadi merupakan representasi dari ideologi atau seringkali bersumber dari sebuah ideologi yang dimiliki seseorang atau komunitas masyarakat. Dalam konteks ini, fenomena gerakan mahasiswa Indonesia bisa jadi dilatari oleh ideologi-ideologi yang dimilikinya. Meskipun kepemilikan ideologi tersebut hanya dimonopoli oleh sejumlah elit atau pemimpin dari gerakan mahasiswa.
Lalu, apa bukti yang menguatkan bahwa mahasiswa bergerak dengan ideologinya?”. Kalau dicoba ditelusuri, maka sebetulnya secara sederhana bisa di lihat dari tindakannya atau gerakan yang dilakukannya. Hal ini bisa dilihat lebih tajam lagi ketika pada gerakan mahasiswa Indonesia terjadi polarisasi hingga kemudian mengkristal secara ekstrim membentuk beberapa tipologi gerakan mahasiswa, yakni antara pragmatis, realis-kritis, dan radikal-revolusioner sebagaimana yang telah disinyalir sejumlah media massa pada november 1998 lalu. Gerakan mahasiswa yang pragmatis adalah representasi dari gerakan yang sangat miskin idiologi pergerakan, dan karenanya tidak layak disebut gerakan mahasiswa.
Dua klasifikasi gerakan mahasiwa (realis-kritis dan radikal-revolusioner) adalah contoh gerakan mahasiswa yang memiliki idiologi. Gerakan mahasiswa realis-kritis ini adalah mereka yang berfikir realistik tetapi sambil mengusung sejumlah agenda politik dengan cara-caranya yang kritis. Artinya gerakan mahasiswa mirip di posisikan sebagai koboi sebagaimana yang pernah di ulas So Hok Gie mengutip siaran radio Ampera dalam Zaman Peralihan. Bahwa perjuangan mahasiswa adalah seperti perjuangan Koboi. Seorang Koboi datang disebuah kota dari horizon yang jauh. Di kota ini sedang merajalela perampokan, perkosaan, dan ketidakadilan. Koboi ini menantang sang bandit berduel, dan ia menang. Setelah banditnya mati, penduduk kota yang ingin berterima kasih mencari sang Koboi. Tetapi ia telah pergi ke horizon yang jauh. Ia tidak ingin pangkat dan sanjungan. Ia akan datang lagi kalau ada bandit-bandit lain yang berkuasa. Ini yang kemudian dikenal sebagai moral force. (Soe Hok Gie, Zaman Peralihan, Gagas Media, 2005).
Sementara gerakan mahasiswa radikal-revolusioner adalah mereka yang berfikiran radikal, mempunyai cita-cita radikal, dan bertindak revolusioner. Artinya gerakan mahasiswa tidak sekedar moral force tetapi sudah masuk dalam kategori gerakan politik nilai atau sebuah gerakan politik yang radikal untuk menerapkan cita-cita (nilai) yang diinginkanya. Ini yang kemudian disebut values political movement. Pada gerakan mahasiswa radikal-revolusioner ini, pada titik tertentu dia bisa bergeser menjadi power political movement atau sebuah gerakan politik untuk merebut kekuasaan. Pada kategori kedua ini nampak ada basis idiologi yang kuat dalam pergerakannya. Sebab organisasi pergerakan mahasiswa yang berbasis idiologi adalah mereka yang terus berjuang mencapai cita-cita idiologisnya.
Perihal seminar nasional BEM Nusantara II tahun 2007 yang bermesraan di Istana Negara tidaklah layak disebut sebagai gerakan mahasiswa realis-kritis apalagi radikal-revolusioner. Sebab dari perilaku politiknya baik dari segi tempat kegiatan yang dimulai dari Istana, para pembicaranya yang kebanyakan para penguasa saat ini, miskinnya gagasan, dan lemahnya greget perjuangan, maka layaklah jika penulis sebut sebagai fenomena gerakan mahasiswa yang miskin idiologi. Jika pun mereka para pemimpin mahasiswa yang ke Istana mengaku memiliki idiologi , maka idiologinya telah tergadaikan demi kepentingan sesaat.
Minimnya Tradisi Intelektual
Sebab mendasar dari miskinnya idiologi pada gerakan mahasiswa saat ini adalah minimnya tradisi intelektual dikalangan mahasiswa. Tradisi intelektual adalah kebiasaan yang dicipta secara sadar oleh mahasiswa dan terus-menerus berlangsung dalam melakukan analisis terhadap teori-teori pengetahuan dan kenyataan sosial, antara asah otak dan asah kepedulian nurani untuk kepentingan orang banyak. Tradisi intelektual tidak sekedar membangun budaya baca, tulis, diskusi, dan riset, tetapi juga membangun budaya kepekaan sosial yang dalam.
Dari pengamatan penulis di sejumlah kampus di Jakarta, lebih dari 70 % kampus di Jakarta mahasiswanya minim tradisi intelektual, kemungkinan juga terjadi pada perguruan tinggi di daerah. Disini persoalannya juga menyangkut kultur universitas yang semakin kering spirit idialisme, kering spirit perbaikan, perubahan, dan perjuangan. Civitas akademika juga disibukan dengan penelitian-penelitian yang sebetulnya hanya sekedar memenuhi standar proyek dari departemen atau lembaga donor tertentu. Orientasi keilmuan dan kepekaan sosial sangat minim, yang terjadi justru didasari orientasi yang semata-mata uang. Bagaimana mungkin sebuah lingkaran kerjasama produktif antara universitas, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sekitar kampus bisa dibangun jika tradisi intelektual sangat minim di kampus-kampus ? Mahasiswa adalah agen utama dari proses pembangunan tradisi intelektual di kampus.
Reposisi Gerakan Mahasiswa
Seminar Nasional BEM Nusantara II yang dibuka di Istana adalah cermin dari kebingungan memposisikan diri sebagai mahasiswa ditengah-tengah kekuatan politik yang sedang berkuasa. Miskinya idiologi dan minimnya tradisi intelektual sebagaimana diuraikan diatas adalah faktor substantif yang turut mempengaruhinya. Sebagai fenomena baru dalam sejarah pergerakan mahasiswa, langkah aktivis BEM ini patut diingatkan. Tentu saja tidak ada hak untuk melarang aktivis BEM, tetapi persoalanya bukan pada level hak namun pada level ketergugahan nurani. Sebab dalam sejarah pergerakan mahasiswa yang berbasis di kampus dan bukan organisasi kemasyarakatan, maka yang sepatutnya dikedepankan adalah independensi pergerakan mahasiswa kampus dan kepekaan pada realitas masyarakat yang saat ini masih terus dirundung kepedihan. Langkah aktivis BEM ini bisa saja dimaklumi jika BEM sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang jelas-jelas dibawah kendali pemerintah.
Reposisi adalah kata kunci yang perlu segera dilakukan terhadap organisasi dan aktivis BEM. Kembali kepada independensi gerakan moral yang realis-kritis atau gerakan radikal-revolusioner adalah lebih pas dengan eksistensi BEM sebagai komunitas yang masih memiliki energi kepemudaan.
Ubedilah Badrun, pengajar Sosiologi Politik Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) dan pemerhati gerakan sosial politik di Indonesia.

Mahasiswa Bergerak Tanpa Idiologi?

2007-05-22T10:43:00.000+09:00

Mahasiswa Bergerak Tanpa Idiologi?
Oleh: Ubedilah Badrun

Ada banyak argumentasi yang coba dijelaskan tentang bergeraknya mahasiswa oleh banyak ahli politik, sosiologi maupun psikologi, pengamat gerakan mahaiswa, atau bahkan mahasiswa itu sendiri. Ernest Mandel misalnya ketika berpidato di New York University tanggal 21 september 1968 dalam pertemuan Majelis Internasional Gerakan Mahasiswa Revolusioner, bercerita seperti berikut ini :“Beberapa hari yang lalu, ketika berada di Toronto, salah satu pendidik Kanada yang terkenal memberikan kuliah umum tentang sebab-sebab terjadinya perlawanan mahasiswa. Menurutnya, alasan-alasan perlawanan itu secara mendasar bersifat material. Tetapi bukan berarti bahwa kondisi hidup mereka tidak memuaskan, bukan karena mereka diperlakukan seperti buruh abad XIX. Tapi karena secara sosial kita menciptakan sejenis proletariat di universitas yang tidak berhak berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, tidak berhak, setidaknya untuk ikut menentukan kehidupan mereka sendiri selama empat, lima atau enam tahun yang mereka habiskan di universitas”.(indomarxist.net, 2002).
Sekalipun kemudian Ernest Mandel tidak dapat menerima definisi yang non-Marxis tentang proletariat tersebut, Mandel kemudian berpikir bahwa pengajar yang dinilainya pengajar borjuis tersebut sebagian telah menelusuri salah satu akar dari perlawanan mahasiswa. Struktur universitas borjuis katanya hanyalah cerminan dari struktur hierarki yang umum dalam masyarakat borjuis, keduanya tidak dapat diterima oleh mahasiswa, bahkan oleh tingkat kesadaran sosial yang masih rendah itu.
Pada analisis Mandel yang dikemukakan di atas setidaknya penulis menemukan satu perspektif faktor dengan pendekatan ideologi Marxist yang kental bahwa faktor bergeraknya mahasiswa sesungguhnya tidak lepas dari hierarki masyarakat borjuis yang melingkupinya. Meski analisis ini Marxist, penulis melihatnya sebagai satu argumentasi yang rasional ketika argumentasi tersebut dibangun atas realitas sebuah bangsa yang menampilkan satu rejim borjuis. Apa yang dikemukakan pengajar Kanada yang dinilai Mandel sebagai pengajar borjuis tersebut adalah realitas yang memang berkembang di masyarakatnya saat itu, bahwa telah tercipta sejenis proletariat di Universitas. Artinya sang pengajar tersebut mencoba berfikir dari hal yang paling realistis terjadi di universitas. Dan bisa jadi untuk kasus Indonesia, perspektif proletariat universitas itu menjadi lebih realistik dan fungsional. Bukankah para mahasiswa Indonesia secara umum juga adalah proletariat?. Hal ini tidak hanya karena kultur universitas yang masih hierarkhis borjuis, tetapi juga akibat krisis berkepanjangan yang secara ekonomi menurunkan kemampuan ekonomi mahasiswa, baik yang masih bergantung pada orang tua maupun yang mencoba bekerja paruh waktu atau di sela-sela kuliahnya.
Hal-hal realistik yang dihadapi mahasiswa seringkali juga lebih kuat menjadi faktor pendorong dari munculnya gerakan mahasiswa. Arbi Sanit misalnya mengemukakan bahwa ada lima faktor yang menjadikan mahasiswa peka dengan masalah kemasyarakatan sehingga mendorong mereka untuk melakukan perubahan. (lihat Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik, 1999 ).Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai pandangan luas untuk dapat bergerak diantara semua lapisan masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik melalui akulturasi sosial budaya yang tinggi diantara mereka. Keempat, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan akan memiliki kelebihan tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain adalah kelompok elit dikalangan kaum muda. Kelima, seringnya mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan dan penelitian berbagai masalah masyarakat.
Faktor-faktor di atas sesungguhnya secara langsung maupun tidak langsung turut memberi kontribusi bagi terbentuknya semacam ideologi mahasiswa. Artinya faktor ideologi kemudian bisa mempengaruhi bagaimana mahasiswa bergerak. Pertanyaannya “Apakah betul mahasiswa bergerak karena punya ideologi?”. Beberapa tahun yang lalu ketika penulis melakukan diskusi-diskusi politik di wilayah Rawamangun, Matraman, Salemba, Duren Sawit, Tanah Abang, Kemayoran, ataupun Kemandoran, sempat terlontar pernyataan yang bernada protes, “ Emang mahasiswa bergerak pake ideologi?” “ wong mahasiswa demonstrasi hanya ikut-ikutan kok, biar seru aja, atau hanya karena ada seseorang yang dikaguminya?”. Kalimat bernada protes itu sedikit banyak ada benarnya, bahwa bisa jadi mahasiswa bergerak itu hanya karena hal-hal yang artifisial tersebut. Meski kemudian nada protes itu berubah menjadi nada tertawa.
Tetapi barangkali kita coba perlu arif untuk menempatkan satu wacana teoritik bahwa antara tindakan dan ideologi sesungguhnya berjalan sering bergantian, kadang tindakan berjalan di depan ideologi atau kadang juga ideologi berjalan di depan tindakan. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Karena itu mencoba melihat gerakan mahasiswa dalam satu perspektif ideologi menurut hemat penulis tidak ada salahnya. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan sejauhmana ideologi mempengaruhi gerakan mahasiswa.
Menurut Frans Magnis Suseno, ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaaan. (Franz Magnis Suseno, 1992).
Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut. Dalam konteks inilah kajian ideologi menjadi sangat penting, namun seringkali diabaikan.
Istilah ideologi adalah istilah yang seringkali dipergunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi juga seringkali dipahami sebagai istilah yang abstrak. Banyak para ahli yang melihat ketidakjelasan ini berawal dari rumitnya konsep ideologi itu sendiri. Ideologi dalam pengertian yang paling umum dan paling dangkal biasanya diartikan sebagai istilah mengenai sistem nilai, ide, moralitas, interpretasi dunia dan lainnya. Menurut Antonio Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi ‘mengatur’ manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya (Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999)
Secara sederhana, Franz Magnis Suseno mengemukakan tiga kategorisasi ideologi. Pertama, ideologi dalam arti penuh atau disebut juga ideologi tertutup. Ideologi dalam arti penuh berisi teori tentang hakekat realitas seluruhnya, yaitu merupakan sebuah teori metafisika. Kemudian selanjutnya berisi teori tentang makna sejarah yang memuat tujuan dan norma-norma politik sosial tentang bagaimana suatu masyarakat harus di tata. Ideologi dalam arti penuh melegitimasi monopoli elit penguasa di atas masyarakat, isinya tidak boleh dipertanyakan lagi, bersifat dogmatis dan apriori dalam arti ideologi itu tidak dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman. Salah satu ciri khas ideologi semacam ini adalah klaim atas kebenaran yang tidak boleh diragukan dengan hak menuntut adanya ketaatan mutlak tanpa reserve. Dalam kaitan ini Franz Magnis-Suseno mencontohkan ideologi Marxisme-Leninisme.
Kedua, ideologi dalam arti terbuka. Artinya ideologi yang menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional keseharianya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral dan cita-cita masyarakat. Operasionalisasi dalam praktek kehidupan masyarakat tidak dapat ditentukan secara apriori melainkan harus disepakati secara demokratis sebagai bentuk cita-cita bersama. Dengan demikian ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.
Ketiga, Ideologi dalam arti implisit atau tersirat. Ideologi semacam ini ditemukan dalam keyakinan-keyakinan masyarakat tradisional tentang hakekat realitas dan bagaimana manusia harus hidup didalamnya. Meskipun keyakinan itu hanya implisit saja, tidak dirumuskan dan tidak diajarkan namun cita-cita dan keyakinan itu sering berdimensi ideologis, karena mendukung tatanan sosial yang ada dan melegitimasi struktur non demokratis tertentu seperti kekuasaan suatu kelas sosial terhadap kelas sosial yang lain.
Dari beberapa pengertian ideologi sebagaimana dijelaskan di atas, nampak terihat adanya suatu korelasi antara tindakan dan ideologi, artinya tindakan seringkali terjadi merupakan representasi dari ideologi atau seringkali bersumber dari sebuah ideologi yang dimiliki seseorang atau komunitas masyarakat. Dalam konteks ini, fenomena gerakan mahasiswa Indonesia bisa jadi dilatari oleh ideologi-ideologi yang dimilikinya. Meskipun kepemilikan ideologi tersebut hanya dimiliki oleh sejumlah elit atau pemimpin dari gerakan mahasiswa.
Pertanyaannya adalah “ Apa bukti yang menguatkan bahwa mahasiswa bergerak dengan ideologinya?”. Kalau dicoba ditelusuri, maka sebetulnya secara sederhana bisa di lihat dari tindakannya atau gerakan yang dilakukannya. Hal ini bisa di lihat lebih tajam lagi ketika pada gerakan mahasiswa Indoesia terjadi polarisasi hingga kemudian mengkristal secara ekstrim membentuk beberapa tipologi gerakan mahasiswa, yakni antara pragmatis, realis-kritis, dan radikal-revolusioner sebagaimana yang telah disinyalir sejumlah media massa pada november 1998, yang kemudian di coba dirumuskan rasionalisasinya antara lain oleh Adi Suryadi Culla. Dengan tipologi tersebut sesungguhnya dalam perspektif penulis sendiri, tidak hendak mengklasifikasikan gerakan mahasiswa seperti mengklasifikasikan politik aliran yang dilakukan oleh Clifort Gerzt, tetapi lebih melihat klasifikasi ideologi dalam salah satu pengertian bahwa ideologi sebagai sistem penjelas tentang proyeksi masa depan sebagaimana dijelaskan Franz Magnis Suseno di atas, artinya mirip dengan gagasan tentang masa depan. Atau dalam konteks gerakan, tepatnya diistilahkan dengan cita-cita politik atau gagasan politik.
Jika dipahami dari konteks itu, maka fenomena gerakan mahasiswa era 90-an hingga 2000-an sesungguhnya hanya bisa diklasifikasikan dalam dua klasifikasi. Dua klasifikasi tersebut adalah, pertama, gerakan mahasiswa yang masuk dalam kategori gerakan mahasiswa realis-kritis, dan kedua, gerakan mahasiswa radikal-revolusioner. Gerakan mahasiswa realis-kritis ini adalah mereka yang berfikir realistik tetapi sambil mengusung sejumlah agenda politik dengan cara-caranya yang kritis. Artinya gerakan mahasiswa mirip di posisikan sebagai koboi sebagaimana yang pernah di ulas So Hok Gie mengutip siaran radio Ampera dalam Zaman Peralihan. Bahwa perjuangan mahasiswa adalah seperti perjuangan Koboi. Seorang Koboi datang disebuah kota dari horizon yang jauh. Di kota ini sedang merajalela perampokan, perkosaan, dan ketidakadilan. Koboi ini menantang sang bandit berduel, dan ia menang. Setelah banditnya mati, penduduk kota yang ingin berterima kasih mencari sang Koboi. Tetapi ia telah pergi ke horizon yang jauh. Ia tidak ingin pangkat dan sanjungan. Ia akan datang lagi kalau ada bandit-bandit lain yang berkuasa. Ini yang kemudian dikenal sebagai moral force. (Soe Hok Gie, Zaman Peralihan, Gagasa Media, 2005).
Sementara gerakan mahasiswa radikal-revolusioner adalah mereka yang berfikiran radikal, mempunyai cita-cita radikal, dan bertindak revolusioner. Artinya gerakan mahasiswa tidak sekedar moral force tetapi sudah masuk dalam kategori gerakan politik nilai atau sebuah gerakan politik yang radikal untuk menerapkan cita-cita (nilai) yang diinginkanya. Ini yang kemudian disebut values political movement. Pada gerakan mahasiswa radikal-revolusioner ini, pada titik tertentu dia bisa bergeser menjadi power political movement atau sebuah gerakan politik untuk merebut kekuasaan. Pada kategori kedua ini nampak ada basis idiologi yang kuat dalam pergerakannya. Sebab organisasi pergerakan mahasiswa yang berbasis idiologi adalah mereka yang terus berjuang mencapai cita-cita idiologisnya.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah organisasi gerakan mahasiswa semacam HMI MPO, FKSMJ, FORKOT, BEM, dan KAMMI bergerak akibat “ideologi” yang dianutnya?. Ataukah, justru mereka bergerak sesungguhnya dengan ideologi “ tanpa ideologi”?. Mereka bergerak hanya sebagai rutinitas roda organisasi. Lalu, adakah organ gerakan mahasiswa saat ini yang berbasis Idiologi yang terus bergerak memperjuangkan cita-cita idiologisnya? Layakah mereka menyandang sebagai organisasi pergerakan, lalu diam, sementara ketidakadilan, fenomena rakyat miskin dan pengangguran terus bertambah jumlahnya di Republik ini !

Ubedilah Badrun, pengajar sosiologi politik UNJ dan pemerhati gerakan sosial politik di Indonesia.

Apa Kabar IPTEK Indonesia? Sebuah Pesan Bagi Para Ilmuwan

2007-03-17T12:28:00.000+09:00

Apa Kabar IPTEK Indonesia?
Sebuah Pesan Bagi Para Ilmuwan !
Oleh: Ubedilah Badrun

Ada banyak pertanyaan tentang berbagai hal yang sering diajukan disetiap awal tahun, tak terkecuali tentang perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia. "Apa kabar IPTEK Indonesia saat ini? ". Tentu saja pertanyaan ini tidak bisa hanya dijawab dengan kalimat "kabarnya baik-baik saja" dengan mimik wajah yang tenang dan tanpa merasa punya tanggungjawab moral. Apalagi jika yang menjawabnya adalah pengambil kebijakan IPTEK atau bahkan jika yang menjawabnya para kaum terpelajar yang disebut ilmuwan Indonesia.
Perkembangan IPTEK Indonesia memang masih memprihatinkan persis seprihatin gaya menjawab pertanyaan diatas. Realitas yang memprihatinkan itu bukan dilihat dari prestasi beberapa bidang IPTEK yang telah dicapai seperti temuan aplikasi teknologi DNA, temuan bibit padi unggul, temuan vector medan laju percepatan gerakan lempeng tektonik, rancang bangun pesawat remotely piloted vehicle, memperoleh penghargaan internasional Fellowship L'Oreal-Unesco for Woman in Science, mendapat medali emas pada International Exhibition of Invention New Technique and Product, memperoleh The First Step to Nobel Prize di bidang fisika tingkat SMA, hingga temuan nutrisi baru yang disebut Nutrisi Saputra, yang memang semua itu perlu disyukuri, tetapi keprihatinan itu muncul justru ketika pergerakan dampak perkembangan IPTEK itu memang tidak segaris lurus dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka kebijakan IPTEK secara nasional. Disinilah titik persoalannya. Kerangka IPTEK dalam bingkai kesejahteraan masyarakat? Sebuah orientasi yang terdistorsi karena lemahnya penggerak arah kebijakan IPTEK.
Lalu apa yang sesungguhnya bisa menjadi penggerak? Bukankah sudah ada visi IPTEK tahun 2025? Ya, kita sudah punya visi IPTEK 2025 yang sangat menarik dan nampak begitu ideal sesuai dengan kehendak kita yang mencita-citakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. "Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa" begitulah bunyi visi IPTEK kita yang dicanangkan pemerintah hasil pemilu 2004 lalu. Namun menurut pengamatan penulis visi itu sampai saat ini belum menjadi ruh bagi bergeraknya IPTEK di Indonesia, bahkan masih menjadi barang asing yang bahkan tidak sedikit yang belum mengetahui visi tersebut. Walhasil bagaiman bisa menjadi ruh bergeraknya IPTEK wong mengetahui saja tidak?
Selain itu, jika kita mau belajar dari Korea Selatan, India, Taiwan, China, Singapura, maupun Malaysia, yang mereka telah lebih awal mencanangkan visi IPTEK nya dan diikuti langsung dengan laju pergerakan ekonomi dan laju kesejahteraan masyarakatnya, maka kita bisa menemukan bahwa visi IPTEK itu akan berjalan jika pengambil kebijakan memiliki keberanian untuk mengalokasikan anggaran yang besar bagi riset IPTEK. Disisi yang lain pada saat yang sama dunia swasta mereka juga turut memberi kontribusi anggaran besar bagi riset IPTEK. Keberanian kedua aktor penting ini (pemerintah & swasta) pada akhirnya akan memberi gairah baru bagi tumbuhnya inovasi-inovasi baru dan terbentuknya masyarakat berbasis IPTEK. Realitasnya di Indonesia sampai saat ini kedau aktor tersebut masih enggan dengan alasan-alasan yang sesungguhnya klasik, problemnya sebetulnya karena tidak punya willing yang diikat oleh spirit pentingnya mencapai visi IPTEK Indonesia.
Pada sisi yang lain, persoalan masa depan IPTEK juga menghantui Indonesia, seperti yang disinyalir Marsudi Budi Utomo yang mengkhawatirkan Indonesia yang bingung memutuskan model IPTEK mana yang sesuai dengan kondisi Indonesia (beritaiptek, 2006). Berkiblat ke Barat yang sarat idiologi liberalis dan materialis atau berkiblat ke Timur (Iran, Jepang, China)? Atau memilih kiblat sendiri yang sesuai dengan kultur dan sosio-psikologis-ideologis bangsa yang agamis?
Saat ini sebagaimana dicatat oleh Menristek Kusmayanto Kadiman (http://winaryo.wordpress.com/tag/kebijakan-iptek), sebetulnya berkembang trans-disiplineritas yang menjembatani sains, ekonomi, dan politik. Trans-disiplineritas ini menjadi kunci dalam memobilisasi kapital intelektual masyarakat. Hal ini disepakati dalam sebuah konferensi internasional di Switzerland, 2000, yang dihadiri ratusan universitas, puluhan perusahaan dan perwakilan pemerintahan. Bukan saja ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu fisis yang dipertemukan dalam agora(alun-alun iptek yang baru), tetapi juga bidang-bidang humanitas (seperti sejarah, literatur, dan filsafat). Disinilah perlunya berdialog dan berbagi peran dalam simfoni orkestra IPTEK Indonesia, yang menghadirkan riset dan iptek bagi kesejahteraan, martabat, dan peradaban masyarakat hari ini dan generasi-generasi masa depan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, termasuk nilai-nilai yang berbasis agama.
Arah dan medan persoalan kemajuan IPTEK Indonesia sebagaimana diurai diatas saya meyakini sesungguhnya sudah terbaca oleh komunitas ilmuwan Indonesia, namun kemudian hasil bacaan itu cukup disimpan saja dalam laci-laci laboratorium dan kemudian ikut arus rutinitas riset yang tak terdeteksi kemajuanya. Mandeg ! atau bergerak tetapi persis seperti bergeraknya militer dengan bunyi sepatu lars yang keras tetapi dalam formasi jalan ditempat grak!!
Ya, ketika persoalan stagnan-nya IPTEK Indonesia sudah jelas-jelas sebabnya karena rendahnya anggaran riset IPTEK dan lemahnya kepedulian swasta pada IPTEK sehingga berdampak pada lambatnya pembentukan masyarakat berbasis IPTEK, lalu para ilmuwannya diam dan duduk-duduk manja di kursi laboratorium atau bahkan lebih mengerikan lagi ketika para ilmuwannya justru sibuk dengan urusan kepentingan individualnya semata (scientist yang pragmatis) maka harapan-harapan kemajuan IPTEK Indonesia masa depan sebagaimana yang terdapat dalam Visi IPTEK 2025 hanyalah sebuah ilusi. Tetapi jika para ilmuwan Indonesia mau menyaksikan betapa indahanya kemajuan IPTEK yang dibarengi kesejahteraan rakyat maka sudah saatnya Ilmuwan Indonesia harus bergerak ! Loh kok bergerak? Bukankah selama ini sudah sibuk bergerak di laboratorium? Sudah sibuk melakukan penelitian-pnelitian? Ya, itulah apologi yang sering penulis dengar, para ilmuwan nampaknya tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya hanyalah menjalankan kebijakan minimal. Ia menjadi subordinat dari kebijakan minimal itu dan terjebak dalam rutinitas. Jika guru-guru pernah bergerak menuntut naiknya anggaran pendidikan, jika para buruh bergerak menuntut hak kesejahteraaan naiknya upah minimum regional, penulis tidak pernah mendengar Ilmuwan Indonesia bergerak menuntut naiknya anggaran riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Wahai para ilmuwan bergeraklah!
Ubedilah Badrun, analis gerakan sosial politik di Indonesia.

Penanganan dan Pendidikan Bencana : Belajar Dari Jepang

2006-12-24T22:48:00.000+09:00

Penanganan dan Pendidikan Bencana

Belajar Dari Jepang

Oleh :Ubedilah Badrun

Dalam rangka memperingati bencana tsunami di Aceh yang terjadi tgl 26 Desember dua tahun lalu, ISTECS chapter Japan bekerjasama dengan Indonesia Vision beberapa waktu lalu mengadakan diskusi online dengan tema “Memasyarakatkan Pendidikan Dan Pelatihan Siaga Bencana Dengan Memanfaatkan Hari Siaga Bencana Nasional“. Tema ini sengaja diangkat untuk mendudukan secara jernih upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi bencana, mengingat posisi geografis Indonesia yang tergolong rawan bencana. Pengalaman bencana yang sangat memilukan bagi bangsa Indonesia seperti tsunami di Aceh, Pangandaran, dan gempa di Yogyakarta yang menelan korban ratusan ribu jiwa adalah pengalaman yang patut dijadikan pelajaran sekaligus peringatan bagi komunitas terpelajar untuk merumuskan solusi tepat dalam menghadapi bencana di kemudian hari.
Diskusi ini menghadirkan Dr.Ir.M.Ridha, M.Eng (Tsunami and Disaster Mitigation Center, Universitas Syah Kuala), Dr.Bambang Rudiyanto (Wako University, JICA & Asian Disaster Reduction Center (ADRC)), dan Dr. Heru Susetyo LLM ( Visiting Researcher Disaster Prevention Research Inst Kyoto University & Chulalongkorn University, Asian Public Intellectual Fellow). Diskusi yang juga disiarkan melalui radio internet Radio ISTECS ini dipandu oleh Dr.Iko Pramudiono (divisi kajian ISTECS chapter Japan) ini berlangsung santai namun kaya informasi dan gagasan-gagasan yang patut direnungkan dan bisa dijadikan sebagai solusi dalam memecahkan kebuntuan penanganan bencana yang terjadi di Indonesia. Pengalaman Jepang dalam menanggulangi bencana banyak dijadikan rujukan untuk dijadikan pelajaran bagi Indonesia dalam menanggulangi bencana.

Pengalaman Aceh: BRR tidak efektif & Rendahnya Respon Masyarakat

Menurut M.Ridha, pendidikan siaga bencana (disaster education) di Aceh secara umum bisa dikatakan masih sangat lemah sekali, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh NGO-NGO lokal, termasuk oleh NGO internasional yang ditempatkan di Aceh. Pendidikan siaga bencana yang dilakukan di Aceh sifatnya masih terpisah-pisah atau sendiri-sendiri (sporadic). Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh sebenarnya punya satu bidang yang fokusnya mengkaji tentang bagaimana memberikan pendidikan siaga bencana kepada masyarakat. Namun menurut M. Ridha yang beberapa kali mengikuti pelatihan yang mereka lakukan yang melibatkan pegawai-pegawai pemda, kepolisan, dan NGO, pelatihan tersebut masih sangat tidak efektif. Pasalnya pelatihan hanya satu hari. Selain itu BRR juga melakukan beberapa kali simulasi di beberapa tempat, namun karena diadakan di tempat bekas tsunami, banyak masyarakat yang masih trauma, sehingga simulasinya tidak efektif. M.Ridha selanjutnya mengemukakan bahwa pemerintah daerah (pemda), pernah ingin memasukan pendidikan siaga bencana ini dalam kurikulum sekolah, namun sejauh ini belum serius, masih dalam batas wacana. Pernah ada forum bersama untuk membahas pentingnya pendidikan tsunami, namun dalam praktek di lapangan kesadaran itu sangat rendah. Bahkan antusiasme dari sekolah pun kurang. Bila ada orang datang ke sekolah tidak membawa bantuan, mereka kurang begitu mendapat respon. Mungkin karena problem ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka tidak responsif karena ada hal lain yang bagi mereka merupakan kebutuhan mendesak.

Pengalaman Jepang

Dalam diskusi yang diikuti komunitas masyarakat Indonesia di Jepang ini Bambang Rudiyanto mengemukakan bahwa pada tahun 1950-an usai tsunami, Jepang sudah bisa memprediksi berapa menit setelah gempa bumi tsunami akan terjadi. Pada waktu itu waktu yang dibutuhkan kira-kira 20 menit setelah gempa bumi. Bagaimana dengan saat ini? Menurut Bambang saat ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memprediksi tsunami setelah gempa terjadi. Ini berarti dari pusat gempa dan jarak laut ke pantai kira-kira membutuhkan waktu 10 menit gerakan air tsunami sampai ke daratan. Dengan demikian penduduk pantai Jepang memiliki waktu 6 atau 7 menit untuk bisa menyelamatkan diri dari tsunami. Di Indonesia belum ada sistem seperti ini. Tehnologi mutakhir dalam menghadapi bencana memang sudah saatnya dibuat di Indoensia, namun menurut Bambang harus diikuti pendidikan tsunami pada masyarakat. Model pendidikan ini menurut Bambang bisa dilakukan dalam bentuk cerita pada anak-anak SD. Model cerita ini dilakukan di Jepang. Cerita anak-anak atau bahkan sudah menjadi cerita rakyat masyarakat Jepang pada tahun 1854 tentang kejadian dibakarnya padi (inamura no hi) di daerah Nankai. Dalam cerita tersebut diceritakan ada seorang kakek yang melihat ombak yang tinggi kemudian ia memberitahu masyarakat dengan membakar padi, kemudian asap mengepul dimana-mana sebagai simbol adanya bahaya, sehingga masyarakat pada waktu itu siaga akan adanya bencana. Model cerita seperti ini pesan moralnya mudah dicerna anak-anak SD, yakni pentingnya kesiagaan dan partisipasi masyarakat dalam menyelamatkan sesama.

Hari Bencana Nasional & Penanganan Bencana Yang Komprehensif

Heru Susetyo pada sesi ketiga mengemukakan bahwa dari beberapa hasil risetnya tentang disaster education di Jepang menunjukkan bahwa Jepang menemukan ide penanganan bencana yang lebih komprehensif justru pada tahun 1960 setelah bencana gempa dan badai menerpa Jepang di tahun 1950-an. Sedangkan saat ini Jepang sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur disaster management. Pencanangan hari bencana yang dilakukan setiap 1 September sebagai peringatan bencana gempa bumi di Kanto di tahun 1923 adalah bagian penting dalam disaster management di Jepang. Pada momentum itu dilakukan berbagai kegiatan seperti disaster drill, training, seminar dan lain lain. Di semua daerah yang pernah terkena bencana, termasuk di Kobe pada tiap tanggal peristiwa bencana dijadikan momentum juga untuk membuat program mitigasi bencana dan sebagainya.
Berdasarkan pengalamannya Heru Susetyo yang beberapa kali ke Aceh mengemukakan bahwa ternyata belum ada upaya disaster drill atau disaster management yang di manage dengan baik. Baik dari bencana Aceh pada 2004, hingga bencana gempa di Yogyakarta dan tsunami di Pangandaran 2006. Menurut Heru Susetyo sebetulnya ada waktu satu tahun lebih untuk menyiapkan banyak upaya mitigasi bencana. Di Jepang pada tahun 1960 sempat bangkit menyusun konsep penanggulangan bencana, namun beberapa tahun kemudian tertidur kembali, dan baru setelah tahun 1995 ketika terjadi bencana gempa di Kobe mereka bangkit kembali. Menurut salah seorang Profesor di Jepang, hal ini adalah semacam turning point of disaster management di Jepang. Pada tahun ini terjadi fenomena munculnya gerakan-gerakan volunteer yang lebih masif dan disaster management yang lebih baik. Gempa Nigata tahun 2004 juga membangunkan kembali bangsa Jepang, menyadarkan pentingnya kegiatan mitigasi bencana yang terus menerus.
Selain itu Heru Susetyo juga mengemukakan betapa disaster education di Jepang dilakukan makin intensif. Sedangkan Indonesia yang sama-sama rawan bencana masih belum memiliki disaster management yang utuh. Di Jepang menurut Dosen UI ini ada juga disaster education yang dilakukan instansi, atau kantor-kantor swasta, yang dilakukan beberapa kali dalam setahun. Mereka melakukan latihan evakuasi dan penyelamatan diri dan lain-lain. Bahkan ada disaster drill yang diselenggarakan secara nasional setiap tanggal 1 September. Disaster education juga diakukan di sekolah.(TK, SD,SMP,dan SMA). Kegiatan ini paling intensif dilakukan di tingkat SD. Sementara di tingkat masyarakat mereka membentuk simbol tertentu yang ditempel di beberapa tempat atau rumah untuk sebagai tanda bahwa masyarakat tersebut tanggap bencana. Sementara di Indonesia menurut Heru Susetyo kultur tanggap bencana belum terbangun.

Undang-Undang Penanggulangan bencana Dan Masyarakat Yang Sadar Bencana

Pentingnya program pendidikan mitigasi bencana juga mengemuka dalam diskusi online ISTECS Chapter Japan . Menurut Heru Susetyo pendidikan mitigasi bencana di Jepang misalnya dilakukan dengan tujuan: (1) memberi informasi pada siswa tentang pengetahuan yang benar mengenai bencana, (2) memberi pemahaman tentang perlindungan secara sistematis, (3) membekali siswa melalui practical training bagaimana melindungi dirinya dan bagaimana mereka bisa merespon bencana tersebut secara tepat dan cepat. Informasi yang diberikan kepada siswa juga bisa dalam bentuk basic information (misalnya tentang mengapa gempa bumi terjadi), teknik dan perencanaan untuk mengurangi resiko bencana, pengetahuan tentang respon darurat, respon terhadap api, mengamankan diri mereka dari bahaya, evakuasi, dan pertolongan pertama. Latihan praktis yang diberikan adalah evakuasi praktis, bagaimana ketika terjadi bencana bisa sampai pulang secara aman sampai ke rumah. Mereka juga diwajibkan untuk hadir di national disaster drill day, juga training ke museum dengan menyaksikan simulasi pencegahan bencana. Selain itu menurut Heru Susetyo di Jepang juga ada pendidikan pemadaman kebakaran yang dilakukan secara rutin untuk anak-anak TK dan SD. Mereka juga melengkapi lingkungannya dengan tanda-tanda, semacam tulisan dan peta jika bencana terjadi anda harus kearah mana tempat yang harus dituju. Walhasil Jepang memiliki sistem yang sangat komprehensif dalam menghadapi dan menangulangi bencana. Sementara Indonesia menurut Herus Susetyo masih belum punya sistemnya, termasuk undang-undang penangulangan bencana juga belum lahir sampai sekarang. Kehadiran Undang-undang ini kalah cepat dengan undang–undang sektor ekonomi, politik, dan sebagainya. Langkah Indonesia seharusnya sudah saatnya menempatkan disaster education & disaster management pada posisi yang sangat penting. Selain itu pemerintah dan masyarakat harus membuat penanganan bencana sesuai dengan potensi dan kearifan masyarakat setempat (local wisdom), membuat semacam community based disaster education. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar bencana.

Seismograph , operasionalisasi Institusi Dan Kurikulum Pendidikan Siaga Bencana

Dalam diskusi online yang disiarkan melalui radio ISTECS yang diikuti puluhan pendengar di seluruh dunia ini juga berlangsung sesi pertanyaan yang menarik. Jawaban-jawaban meyakinkan dan penuh dengan gagasan yang bermanfaat muncul dalam sesi ini. Sebut saja misalnya gagasan Bambang Rudiyanto yang meyakinkan pentingnya membeli tehnologi seismograph dari negera-negara maju meskipun dengan biaya mahal. Hal ini harus dilakukan sebab Indonesia baru memiliki 30 titik lokasi seismograph dan ini belum bisa mendeteksi tsunami lebih dini. Menurut Bambang biayanya memang mahal, tetapi mau tidak mau teknologi harus kita ambil dari negara yang lebih maju. Sementara M.Ridha memberikan kritik yang tajam tentang fenomena Badan Koordinasi penangulangan bencana yang kesannya mirirp sebuah kepanitiaan. Selain itu menurut aktivis Tsunami and Disaster Mitigation Center Universitas Syah Kuala ini, konsep penanggulangan bencana nampak bagus diatas kertas namun operasionalnya belum.
Menanggapi soal kurikulum pendidikan penanggulangan bencana, Heru Susetyo mengemukakan bahwa kurikulum kita harus hati-hati juga, jangan sampai konsepnya hanya sekedar informasi. Hal terpenting adalah bagaimana memasukan disaster education tersebut kepada masyarakat dengan lebih mudah. Pengalaman di Jepang menunjukkan bahwa adanya cerita-cerita rakyat tentang tsunami memberi dampak positif bagi kesiagaan warganya. Model cerita ini bermanfaat bagi anak-anak ketika menghadapi bencana, karena itu membuat cerita bencana yang mudah dimengerti oleh anak-anak merupakan langkah yang menarik untuk ditiru Indonesia. Jadi tidak sekedar memasukkan disaster education dalam kurikulum tetapi juga perlu dipikirkan berbagai cara menerapkan disaster education, termasuk melalui buku-buku cerita, komik dan melalui media televisi.

Ubedilah Badrun, divisi Kajian Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) chapter Japan.

Motivasi Berorganisasi: Sebuah Catatan Evaluatif

2006-12-24T22:42:00.000+09:00

Motivasi Berorganisasi Kita

Sebuah Catatan Evaluatif

Oleh: Ubedilah Badrun

Tidak sedikit sebuah organisasi mengalami penurunan motivasi dalam menjalankan roda organisasinya. Hal demikian biasanya nampak dari munculnya banyak keluhan-keluhan dari para aktivis organisasi tersebut dan mandegnya aktivitas organisasi. Keluhan ini terjadi bisa disebabkan karena ada masalah di wilayah motivasi para aktivisnya. Sebuah kerancuan motivasi mungkin sedang terjadi. Lalu, pembenaran-pembenaran alasan dirumuskan, misalnya karena banyaknya aktivitas sehingga hilang konsentrasi untuk menggerakan roda organisasi atau karena organisasinya tidak lagi dianggap memiliki greget. Konsekuensi ini nampak pada kecenderungan para aktivisnya yang berharap dari organisasi bukan bagaimana memberi kontribusi bagi organisasi.Walhasil organisasi menjadi stagnan. Dalam konteks ini mungkin perlu disegarkan kembali dengan menguliti motivasi, melakukan evaluasi kritis atas motivasi dalam berorganisasi. Untuk itu mendiskusikan kembali teori motivasi yang selama ini berkembang atau mungkin juga dianut para aktivis organisasi perlu didilakukan.

Kritik Atas Teori Abraham Maslow

Dalam kajian psikologi, motivasi sering didefinisikan sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan atau gerak hati dalam diri individu (Hersey, Blanchard dan Johnson, 1996), dengan kata lain sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, atau sekurang-kurangnya mengembangkan sesuatu karena hal tertentu (Hodgetts,1996). Kemudian dijelaskan lebih jauh oleh Abraham Maslow manusia memiliki motivasi karena didorong oleh adanya kebutuhan-kebutuhan, dari kebutuhan fisiologis dasar (the physiological needs), kebutuhan akan rasa aman dan tentram (the safety and security needs), kebutuhan untuk dicintai dan disayangi (the love and belonging needs), kebutuhan untuk dihargai (the esteem needs), kebutuhan untuk aktualisasi diri (self-actualization). Teori Abraham Maslow ini telah dianut oleh sebagain besar umat manusia bahkan bisa jadi dianut juga oleh para aktivis organisasi yang berbasis Islam. Untuk itu kritik atas teori hirarki Maslow ini perlu didiskusikan.
Dalam kajian psikologi kontemporer, para analis psikologi mencoba untuk melakukan kritik atas teori Maslow ini antara lain yang dilakukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya Spiritual Capital (Mizan: 2005) tentang perlunya pembalikan hirarki kebutuhan. Beberapa kritik lain atas teori Maslow ini juga muncul dari para pegiat psikologi terapan di Indonesia antara lain yang dilakukan oleh Ubaydillah,AN seorang trainer dengan bidang kekhususan Life Learning Skill Development (Mari membalik Hirarki, http://www.e-psikologi.com,2006). Dalam analisisnya berdasarkan bacaan-bacaan di bidang manajemen terdapat tiga kritik penting terhadap teori Maslow . Pertama, setiap tingkatan atau hierarki, harus dipenuhi lebih dulu sebelum tingkatan berikutnya diaktifkan. Orang tidak terdorong untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan sosial sebelum kebutuhan fisiknya dapat dipenuhi. Orang tidak terdorong untuk mengaktualisasikan dirinya sebelum kebutuhan lain-lain terpenuhi. Kedua, setelah satu kebutuhan dipenuhi, kebutuhan tersebut tidak lagi dapat memotivasi perilaku seseorang. Tingkatan kebutuhan di atas hanya bisa diibaratkan seperti pintu masuk. Jauh sebelum kita sampai rumah, yang kita tuju adalah pintu masuk rumah. Begitu kita sudah sampai di depan rumah, kepentingan kita dengan pintu masuk hanyalah untuk bisa melewatinya. Jika ini dikaitkan dengan usaha memotivasi orang, maka yang diperlukan adalah mengetahui sudah sampai pada hierarki ke berapa kini orang itu berada. Seandainya orang itu masih berada pada hierarki fisiologi lantas dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan sosial, ini mungkin tidak kena. Paling-paling dia akan jawab: “wong cari makan aja susah, masak diajak yang nggak-nggak. . .”. Ketiga, Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu menjadi dua tingkat, yaitu: tingkat atas dan tingkat bawah. Kebutuhan fisiologis dan keamanan digambarkanya sebagai kebutuhan tingkat bawah. Sedangkan kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri digambarkannya sebagai kebutuhan tingkat atas. Kebutuhan tingkat bawah mendapatkan pemenuhan dari faktor eksternal. Sementara kebutuhan tingkat atas mendapatkan pemenuhan dari faktor internal.
Bisa diamati secara real dalam kehidupan masyarakat kita termasuk juga dalam kehidupan berorganisasi, betapa tidak sedikit mandegnya organisasi karena miskin aktualisasi diri (baca : miskin kreativitas dan miskin inovasi pelaku organisasi) dengan alasan kebutuhan fisiologis dan rasa aman belum terpenuhi. Inilah dampak kronis dari logika hirarkis Abraham Maslow yang juga mungkin dianut para aktivis organisasi termasuk mungkin juga terjadi di organisasi yang berbasis Islam. Konon, sebelum wafat, Abraham Maslow, Bapak Penggagas Hierarki Kebutuhan itu, sempat menunjukkan penyesalannya. Teori motivasi yang digagasnya itu mestinya perlu direvisi. Apanya yang perlu direvisi? Menurut yang ditulis Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya Spiritual Capital (Mizan: 2005), katanya, Hierarki Kebutuhan yang digagasnya mestinya perlu dibalik.
Pembalikan hirarki ini menjadi amat penting bagi upaya dinamisasi aktivitas dalam suatu organisasi dan bagi kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Bahwa aktualisasi diri sesungguhnya bisa dilakukan kapan saja untuk memerankan kedirian kita dan siapa diri kita sesungguhnya ditengah-tengah masyarakat untuk berkontribusi. Tentu saja jika kita sudah meniatkan diri bergabung dalam organisasi yang berbasis Islam, konteks aktualisasi dirinya sudah seharusnya didasari oleh motivasi-motivasi yang berbasis nilai-nilai Islam. Untuk itu perlu refleksi ulang atas motivasi kita. Bagaimana Islam memandang motivasi?

Islam Memandang Motivasi

Jika motivasi dipahami sebagai dorongan dalam diri seseorang dalam menjalani hidup di muka bumi ini maka Islam sangat jelas memberi koridor bagi segala aktivitas ummatnya, termasuk dalam hal berorganisasi. Dalam Alqur’an Alkarim Allah subhanahuwata’ala berfirman :"Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah."(Al-An'aam 162-163). Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa segala aktivitas seorang muslim seharusnya didasari atas motivasi pada pencapaian hanya untuk Allah, termasuk dalam berorganisasi.
Bagaimana jika dalam perjalanan organisasi para aktivisnya dihadapkan dengan berbagai persoalan yang bisa jadi membuat turunnya motivasi dan berakibat pada stagnasi organisasi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, “Jika kalian berada dalam perkara yang besar, maka katakanlah Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil.” Adalah Nabi Ibrahim a.s. juga melantunkan ucapan ini ketika dilempar ke dalam api. Ini artiny apa? Sejauh yang dapat kita tangkap, dari hadis tersebut digambarkan betapa optimisme dengan cara bertawakal pada Allah menjadi hal yang penting ketika segala upaya menyelesaikan masalah sudah kita lakukan. Islam juga melarang berputus asa atas rahmat Allah sebagaimana Allah berfirman dalam kisah Nabiu Yusuf :“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah , melainkan kaum yang kafir" (QS 12: 87). Pada ayat lain juga dikemukakan “Ibrahim berkata, “Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat" (QS 15:56).
Dari gambaran sebagaimana yang termaktub dalam AlQur’an maka kita disadarkan kembali bahwa sesungguhnya Islam memandang Motivasi begitu penting. Dari beberapa ayat diatas setidaknya dapat disimpukan tiga hal penting. Pertama, Islam menegaskan bahwa motivasi utama manusia menjalankan aktivitas apapun adalah semata-mata untuk Allah (lillahirobbil a’lamiin).Kedua, Islam melarang rasa putus asa, dengan demikian Islam menempatkan semangat untuk terus berjuang dan tidak kenal lelah betatapun beratnya masalah itu. Ketiga, Islam memposisikan orang yang tidak memiliki motivasi (berputus asa) sebagai orang-orang yang sehat dan kafir. Dari ketiga gambaran tersebut sudah cukup bagi seorang muslim untuk terus menjaga motivasinya dalam segala aktivitas.

Manusia Mahluk Sosial yang Membutuhkan Orang lain Dan Bagaimana Islam memandang Organisasi ?

Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani pernah menyebutkan bahwa manusia itu mahluk sosial dan mahluk politik (zoon politicon). Manusia tidak bisa hidup sendiri, ia selalu membutuhkan kebreadaan orang lain. Airstoteles tentu saja mendasarai pemikirannya dari analisisnya terhadap relitas manusia di zamannya. Bahwa memang manusia secara fitrahnya membutuhkan keberadaan manusia lain.
Allah Ta'ala berfirman:"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan wanita yang banyak ..." (An Nisaa' [4]: 1). Firman-Nya yang lain:"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal ..." (Al Hujuraat [49]: 13). Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman:"... Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (An Nisaa' [4]: 1).
Dari ayat di atas tergambarkan dengan jelas bahwa keberadaan manusia sesungguhnya diciptakan tidak sendirian tetapi kemudian berkembang biak dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Selain itu realitas keberagaman dan banyaknya manusia itu juga ditegaskan bahwa manusia sesungguhnya sebagi mahluk yang saling meminta satu sama lain. Ini artinya dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak bisa sendirian, ia harus bersama orang lain dan membutuhkan orang lain. Disinilah pentingnya berorganisasi atau berkumpul bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan hatta setelah berorganisasi pun manusia tetap membutuhkan pertolongan orang lain dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasionalnya. Dalam kajian organisasi modern inilah yang kemudian disebut team work atau dalam bahasa Islam yang lebih cocok disebut amal jama’i. Maka kebersamaan, kepercayaan dan keterbukaan untuk menjalankan amanah berorganisasi menjadi sesuatu yang penting bagi jalanya roda organisasi. Dalam kaitanya dengan motivasi maka motivasi adalah ruh organisasi sedangkan amal jama’i adalah operasionalisasi bagi bergeraknya organisasi. Penulis membayangkan betapa indahnya berorganisasi jika motivasi para aktivisnya sudah selaras sebagaimana Islam memandang motivasi dan jalanya organisasi bergerak dengan jalan amal jama’i. Maka menjadi aneh jika sebuah organisasi yang mendasarkan dirinya berbasis Islam tetapi ia mengalami stagnasi. Jika hal ini terjadi maka problemnya bisa jadi pada salahnya memahami motivasi dan salah dalam memahami pentingnay memerlukan bantuan orang lain.
Di penghujung tulisan ini penulis mengingatkan betapa kita semua mengharapkan sejatinya cinta yakni cinta Allah pada kita, dan di medan organisasi ini betapa Allah mencintai orang-orang yang berorganisasi yang berjalan di jalan-Nya dengan barisan atau organisasi yang teratur. Semoga para aktivis organisasi yang berbasis Islam selalu berusaha keras agar Allah mencintai kita yang berorganisasi dijalan Allah dimanapun aktivitas kita dalam berorganisasi. Mari kita mencari cinta_nya Allah dengan berorganisasi sebagaimana Allah SWT berfirman :“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh.” (Ash-Shaf: 4).

Ubedilah Badrun, divisi kajian Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Japan.

Perangi Korupsi, MASSA Jepang Berdiri

2006-12-10T19:23:00.000+09:00

Perangi Korupsi, MASSA Jepang Berdiri
tulisan ini juga di muat di harian detik.com tgl 10 Desember 2006

Perangi Korupsi, MASSA Jepang Berdiri

Sabtu (9/12) sore ini tepat pukul 15.30 berdiri sebuah organisasi Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa (MASSA)-Jepang yang dimotori oleh para pelajar(mahasiswa) dan tokoh masyarakat Indonesia di Jepang. Dalam deklarasi yang dibacakan Kadarsah (peneliti dan aktivis LSM) menyatakan bahwa keberadaan MASSA-Jepang ini sebagai wujud tanggungjawab moral bangsa Indonesia yang ada di Jepang. Keberadaan organisasi ini dimaksudkan untuk menampung pengaduan warga Negara Indonesia tentang perilaku pejabat publik yang berkunjung ke Jepang dan birokrasi di Jepang, mempublikasikan hasil pengaduan secara berimbang dan bertanggungjawab, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk menindaklanjuti. Fenomena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang belum juga usai menjangkiti masyarakat dan birokrasi Indonesia menjadi sorotan penting dari organisasi ini yang mungkin juga terjadi pada birokrasi Indonesia yang ada di Jepang. Disela-sela deklarasi Harus Laksana Guntur mengemukakan bahwa keberadaan organisasi ini tidak seperti Embassy Watch yang cenderung penjadi pengawas dan pemantau KBRI tetapi lebih luas mencakup aspek-aspek advokasi masyarakat yang ada di jepang dan kontrol terhadap para pejabat yang berkunjung ke Jepang.

Organisasi yang didirikan bertepatan dengan hari anti korupsi internasional ini merupakan organisasi yang independent, bersifat terbuka dan bekerja dengan prinsip berdasar pada data dan fakta, mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dan bekerjasama dengan siapapun yang peduli pada harkat dan martabat bangsa di mata dunia dan bangsa Jepang. Secara keseluruhan agenda tersebut terangkum dalam Visi yang dibuatnya yakni terbangunnya partisipasi warga negara Indonesia di Jepang dalam ikut menjalankan fungsi kontrol terhadap perilaku pejabat publik dan birokrasi.

Para deklarator organisasi MASSA-Jepang ini adalah para pelajar, aktivis LSM, pendidik dan tokoh masyarakat Indoensia yang ada di Jepang. Mereka adalah Edy Marwanta (Ketua PPI Jepang), Kadarsah (Peneliti dan aktivis LSM), Harus Laksana Guntur (Direktur Indonesia Rural Development Institute-IRDI), dan Ubedilah Badrun (Pendidik dan Tokoh masyarakat Indonesia di Jepang).

Ada Apa Dibalik Kunjungan SBY ke Tokyo?

2006-11-28T21:09:00.000+09:00

Ada Apa Dibalik Kunjungan SBY ke Tokyo?

Oleh: Ubedilah Badrun

Senin (27/11), SBY beserta Istri resmi disambut Kaisar Akihito bersama Permaisuri Michiko di Istana Kekaisaran. Suasana penyambutan yang sangat berbeda dengan gaya Indonesia ketika menyambut Mr.Bush, ruangan tempat menyambut Presiden RI itu nampak biasa-biasa saja. Di ruangan yang dikenal dengan ruang Shinju (musim semi & musim gugur) itu tak ada satupun pernak-pernik sebagaimana Indonesia menyambut penguasa Negara Adi Daya. Bagi bangsa Jepang penghargaan kepada tamu penting bukan dengan cara berlebihan menyambut tamu tetapi penghargaan itu lebih ditujukan kepada content, esensi dan kepentingan kunjungan kenegaraan (efektifitas diplomasi).

Meski Terlambat Ada Harapan Bagi TKI Indonesia

Kepentingan kunjungan SBY ke Jepang ini yang paling disorot media massa Jepang adalah pernyataan bersama Jepang-Indonesia tentang Economic Partnership Agreement (EPA). Pernyataan bersama EPA Indoensia – Jepang ini adalah pernyataan bersama paling lambat dibanding negara-negara tetangga antara lain seperti Malaysia, Philipina, Thailand dan Vietnam. Sebabnya cuma satu, lemahnya efektifitas diplomasi tim negosiasi Indonesia sehingga baru ditandatangani pada 24 November lalu. Di media massa Jepang Senin ini muncul pemberitaan menarik seputar bebas bea cukainya mobil-mobil Jepang memasuki Indonesia, disisi lain Jepang nampaknya kemungkinan besar akan memberikan peluang kerja bagi tenaga professional Indonesia untuk bisa bekerja di Rumah Sakit-Rumah Sakit Jepang, khususnya sebagai perawat. Selain itu kesempatan untuk trainee di perhotelan Jepang juga diberikan kesempatan bagi tenaga trampil perhotelan Indonesia selama 3 tahun, selama satu tahun didik di lembaga training perhotelan Jepang dan dua tahun dipekerjakan di hotel-hotel Jepang. Peluang ini sebetulnya bagi Indonesia sangat terlambat sebab Philipina sudah beberapa tahun lalu mengirimkan ribuan perawat dan entertainer ke Jepang. Meski terlambat bisa jadi ini memberi harapan bagi para calon tenaga kerja Indonesia yang berminat ke Jepang.

Doktor Kehormatan Yang Menuai Desas-Desus

Senin (27/11) usai kunjungan kenegaraan di Istana kekaisaran, tepat pukul 14.30 SBY berada di Keio University ( Universitas Swasta terkemuka di Jepang) untuk menerima gelar Doktor kehormatan ( Doctor honoris causa) di bidang media dan tata pemerintahan. Dalam pidatonya SBY antara lain mengemukakan dilema demokratisasi di negaranya yang masih transisional menuju Demokrasi, dilema itu antara lain nampak terlihat pada pergulatan antara pentingnya kebebasan pers dan pentingnya pengendalian kebebasan oleh negara. Beberapa menit sebelum SBY memperoleh gelar Doktor kehormatan tersebut tersebar desas-desus di milist PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Jepang bahwa pemberian gelar Doktor kehormatan kemungkinan juga tidak gratis. Namanya desas-desus sampai berita ini diturunkan masih banyak yang memberikan komentar dan sikap penasaran atas desas-desus tersebut bahkan ada yang menyinggung bahwa dulu ketika soeharto dapat penghargaan FAO juga tidak diperolehnya secara gratis.

Banyaknya Rombongan: Inefisiensi dan Agenda Yang Mendadak

Jumlah rombongan kunjungan kenegaraan ini memang sangat fantastis, seluruhnya berjumlah 99 orang, dari 99 orang ini anggota rombongan yang resmi hanya berjumlah 22 orang. Banyaknya rombongan ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia di Tokyo. Pertanyaan yang muncul antara lain berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan? Informasi yang penulis terima dari aktivis penggerak Embassy Watch (EW) Tokyo yang tidak bersedia disebutkan namanya menyebutkan anggaran yang dikeluarkan nilainya bisa mencapai miliyaran rupiah. Ini sebuah inefisiensi yang luar biasa. Selain itu aktivis ini juga mengemukakan bedanya dengan rombongan Negara-negara lain yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Jepang kalau ke Indonesia selalu membawa rombongan dengan jumlah yang sedikit namun diplomasinya berjalan efektif.

Hal lain yang juga nampak aneh adalah agenda rombongan yang tidak terjadwal dengan jelas, termasuk agenda dengan pemerintah ataupun komunitas Jepang lainya. Rombongan khusus seperti Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, tujuh rektor universitas negeri (UI, ITB, UGM, ITS, IPB, Unhas, dan Unand) termasuk mantan anggota KPU Anas Urbaningrum agendanya masih tentatif, mendadak bahkan di hari kedua kedatangan mereka nampak seolah tidak punya agenda yang jelas. Salah seorang aktivis mahasiswa di Jepang yang tidak mau disebutkan namanya mengemukakan bahwa itulah budaya diplomasi Indonesia yang mengganggap negera-negara lain dengan ukuran budaya dan kebiasaan Indonesia yang serba mendadak dan ngasal. Selain itu ada juga yang tidak termasuk rombongan resmi dan rombongan khusus, untuk rombongan ini agendanya hanya mereka yang tau. Ya ,sebuah kunjungan dengan biaya Milyaran namun diselimuti Agenda yang mendadak dan luput dari perhatian dan kritik pers.

Pahlawan !

2006-11-28T21:02:00.000+09:00

Pahlawan !

Oleh : Ubedilah Badrun

Setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri dan karenanya memiliki pahlawannya sendiri. Pahlawan bagi sebuah bangsa adalah spirit yang terus menyala dan menyejarah, ia memberi warna bagi sejarah bangsanya bahkan bagi sejarah kemanusiaan dan peradaban dunia. Namun seringkali karena kontribusinya pada suatu bangsa, sang pahlawan menjadi milik sebuah bangsa saja, ia bukan milik bangsa lain. Sebab bisa jadi pada sosok pahlawan yang sama ia dinilai bukan pahlawan oleh bangsa lain, bahkan dinilai sebagai pemberontak. Sebut saja misalnya pada diri Pangeran Diponegoro, bagi bangsa Indonesia ia adalah pahlawan tetapi bagi bangsa Belanda ia adalah pemberontak. Namun secara substansial nilai-nilai universal yang diperjuangkan sang pahlawan pada tataran tertentu sesungguhnya bisa menjadikan sang pahlawan milik dunia.

Semangat anti penjajahan adalah nilai-nilai universal yang diperjuangkan para pahlawan di dekade abad 19 hingga abad 20. Hanya sedikit orang yang menjadi pahlawan bagi dunia. Karenanya kepahlawanan seseorang sangat interpretatif, subyektif sekaligus juga hasil dari proses obyektivikasi sosial yang melingkupinya. Dalam konteks pahlawan ini, subyektifitas bisa berlaku bersamaan dengan obyektifitas. Karena itu sah-sah saja jika sebuah bangsa menentukan siapa-siapa pahlawan bangsanya. Pada momentum bulan November ini kita bangsa Indonesia sesungguhnya diingatkan kembali untuk merenungkan nilai-nilai kepahlawanan.

“Maju terus pantang mundur , lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau Mati !!” Itulah kalimat yang berkali-kali berkumandang saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Adalah Bung Tomo sang pembakar semangat yang mengumandangkan kalimat tersebut ditengah-tengah pertempuran. Anti penjajahan dan kemauan untuk merdekalah yang menjadi nilai universal yang mampu menyatukan seluruh komponen rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang diboncengi Belanda. Merdeka atau mati adalah pilihan sang pahlawan, sebab pahlawan memang pada situasi tertentu seringkali dihadapkan pada pilihan yang paling beresiko, sebuah pilihan kemerdekaan untuk hidup mulia dan bermartabat atau bahkan kematian yang sempurna atau dalam bahasa agama disebut kesyahidan (martyrdom).

Merdeka adalah kewenangan individual maupun komunal untuk hidup bermartabat, hidup mulia, hidup dengan pilihan yang sesuai dengan fitrah kemanusiaanya. Karena itu merdeka sesungguhnya merupakan nilai universal yang ada pada setiap manusia, yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Kini lebih 61 tahun lalu bangsa Indonesia telah menikmati buah dari perjuagan para pahlawan. Sebuah kemerdekaan bangsa. Ya, pahlawan memang selalu berkorelasi dengan buah perjuangannya, tiada pahlawan tanpa buah perjuangan. Saat ini atau esok buah perjuangan itu selalu ada.

Sayangnya memang buah perjuangan itu kadang tidak mampu dijaga oleh generasi manusia berikutnya. Tidak sedikit kemerdekaan sebuah bangsa tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan yang tak bermartabat. Kedaulatan bangsanya seolah digerogoti tanpa sadar oleh ulah dari generasi ke generasi. Menjual aset bangsa tanpa menjunjung tinggi kepentingan rakyat banyak adalah bentuk penggerogotan kemerdekaan dan kedaulatan. Ketergantungan Negara pada negera lain adalah hal lain yang juga berstatus sama. Bisa jadi penyambutan istimewa Mr.SBY pada Mr.Bush dengan biaya 6 milyar dan kerugian masyarakat Bogor milyaran rupiah adalah contoh terakhir penghambaan yang sedang dipertontonkan.

Nilai-nilai kepahlawanan dari masa lalu bangsa Indonesia patut kita renungkan sebagai kepompong hidup yang membingkai masa depan. Spirit kepahlawanan nampaknya penting dipatrikan kembali secara kuat didada kaum muda Indonesia. Bukankah hidup adalah lembaran-lembaran kepahlawanan bagi kaum yang berpikir ? Lalu, nilai kepahlawanan apa yang bisa kita patrikan ?

Pahlawan selalu memilih hidup mulia. Kemuliaan hidup pahlawan terlihat dari sejauhmana ia memberi manfaat bagi orang banyak. Kemanfaatan pahlawan masa lalu adalah kontribusinya memerdekakan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan untuk kehidupan generasi berikutnya, meski sering diakhiri dengan kematian di tiang gantungan atau terkena timah panas yang menembus dadanya. Lalu, kita yang hidup dizaman yang terus berubah ini kemanfaatan apa yang bisa kita berikan untuk orang banyak?

Orang-orang terpelajar atau yang mengaku dirinya kaum terpelajar bisa menjadi pahlawan hanya kalau ia mampu memberikan manfaat untuk orang banyak. Sisi-sisi keilmuan kaum terpelajar adalah pintu-pintu untuk berkontribusi. Persoalannya adalah memilih jalan hidup pahlawan merupakan pilihan penuh resiko. Kesanggupan untuk menanggung resiko adalah ciri kepahlawanan itu sendiri, baik kesanggupan menanggung resiko waktu, resiko harta, hingga resiko kematian. Bangsa Indonesia hari ini miskin pahlawan, bumi pertiwi sedang menangis mencari pahlawan. Adakah kaum terpelajar berduyun-duyun untuk menjadi pahlawan?!

“ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, Jangan sekali-kali melupakan sejarah, hak tak dapat diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan, Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri yang tidak mengerti arti berbangsa dan bernegara, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun” (Pesan Pahlawan Nasional Bung Karno).

Sulit Bagi Golkar Untuk Beroposisi

2006-11-28T20:58:00.000+09:00

Sulit Bagi Golkar Untuk Beroposisi

Sebuah catatan atas tulisan M Alfan Alfian

Oleh Ubedilah Badrun

Tulisan M Alfan Alfian pada rubrik opini harian Kompas (13/9) dengan judul “Mungkinkah Golkar Oposisi ?” menarik untuk ditanggapi. Alfian meyakini dan mendorong Golkar untuk berdiri di luar kekuasaan sebagai kekuatan politik pengimbang yang tidak kalah wibawanya dengan pemerintah. Dorongan ini dilakukan Alfian dengan mengamati perkembangan mutakhir bahwa saat ini Golkar mengalami pertaruhan yang amat berat dengan mengamati betapa pemerintah saat ini kian hari kian menghadapi akumulasi berbagai kritik, dan dimungkinkan Golkar banyak kena getahnya. Latar gagasan ini nampaknya lebih merupakan upaya ‘cuci tangan’ atas gejala empirik mutakhir partai berkuasa di Indonesia untuk mempersiapkan dan menghadapi pemilu 2009. Selain itu upaya untuk mendorong Golkar menjadi partai oposisi dan menjadi partai berwibawa dimasa depan adalah hal yang tidak mudah. Setidaknya ada dua alasan yang bisa menjelaskan hal ini, yakni realitas historis sebagai the ruler’s party dan kecenderungan mengumpulkan ‘modal politik’ melalui birokrasi.

The ruler’s party

Golkar sejak 1964 saat masih berbentuk Sekretaris Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) besutan SOKSI sejatinya dirancang sebagai organisasi alat kekuasaan yang kemudian terbukti mampu menguasai republik ini selama 32 tahun dan bahkan menang kembali pada pemilu 2004 lalu. Tentu saja realitas historis ini menjadi catatan penting untuk mengetahui budaya politik yang telah terbentuk puluhan tahun di tubuh partai berwarna kuning ini. Alfian memang mencoba membedakan antara Golkar lama dan Golkar baru (Partai Golkar) dibawah kepengurusan Akbar Tanjung yang dipujinya karena membawa paradigma baru dan sukses pada pemilu 2004. Namun Alfian lupa bahwa hubungan historis antara Golkar lama dengan Golkar Baru (Partai Golkar) masih signifikan karena ketika terjadi peralihan dari Golkar menjadi Partai Golkar, struktur kekuasaan dan kepengurusan partai dari tingkat pusat sampai daerah tidak mengalami perubahan berarti. Warna birokrasi masih mendominasi partai berlambang pohon beringin ini. Walhasil budaya politik memanfaatkan kekuasaan di birokrasi masih sangat kental, baik pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004 lalu (ingat kasus pemanfaatan dana Bulog). Maka tidak heran jika kemudian pada pemilu 2004 Partai Golkar kembali memenangi pemilu.

Realitas histories sebagai the rule’s party (“partainya penguasa”) adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yang menunjukkan betapa kuatnya jaringan birokrasi Golkar untuk terus bermesraan dengan kekuasaan. Nafsu untuk berkuasa menjadi budaya yang telah mengakar kuat di tubuh partai yang berkuasa selama rezim otoriter orde baru (Soeharto) ini. Karena itu kehendak untuk menjadi oposisi pemerintah saat ini adalah ibarat ‘mimpi di siang bolong’. Sebab riil politik yang bermaen menjalankan negara saat ini adalah Partai Golkar yang diotaki oleh Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar dan kini berkuasa sebagai Wakil Presiden. Di hampir setiap produk kebijakan pemerintah saat ini telah diwarnai oleh peran Jusuf Kalla. Karena itu segala persoalan akibat tindakan pemerintah saat ini sedikit banyak menjadi tanggungjawab Partai Golkar. Maka jika kemudian menjelang pemilu 2009 tiba-tiba Golkar menjadi oposisi seperti yang disarankan Alfian, maka upaya ini sama halnya dengan keluar dari tanggungjawab politik.

Modal Politik

Dalam waktu tiga tahun mendatang sampai dilaksanakannya pemilu 2009 adalah waktu yang cukup berarti bagi Partai Golkar untuk mengumpulkan modal politik. Modal politik ini penting bagi Golkar untuk kembali menjadi pemenang pemilu 2009 baik pemilu untuk memilih anggota DPR-DPD maupun pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Modal politik yang ingin dicapai Golkar sebagai sebuah partai politik menuju kemenangan pada pemilu 2009 bisa mewujud dalam bentuk pencitraan partai maupun dalam bentuk mengumpulkan pundi-pundi untuk membiayai kemenangan partainya. Pencitraan partai sebagai partai yang bertaubat atas dosa-dosa masa lalunya dan pencitraan sebagai mediator penyelesaian konflik nasional melalui peran Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI adalah upaya yang terus menerus dilakukan sampai saat ini dan kemungkinan besar sampai menjelang pemilu 2009. Pengumpulan pundi-pundi untuk kemenangan partai pada pemilu 2009 juga masih akan terus dilakukan Partai Golkar . Karena itu hal yang mustahil jika Golkar mau menjadi oposisi pemerintah saat ini.

Budaya mengumpulkan modal politik di tubuh Partai Golkar bukanlah budaya baru, tetapi budaya yang sudah begitu kuat mengakar sejak puluhan tahun silam, ketika partai ini masih berbentuk Golongan Karya. Sebuah organisasi satu-satunya non partai di dunia yang ikut pemilu dan memenangi pemilu berkali-kali di Indonesia. Budaya mengumpulkan modal politik inilah yang membuat Partai Golkar memenangi pemilu kembali meski diadakan pada 2004 setelah partai berlambang beringin ini dihujat mahasiswa sejak jatuhnya Soeharto pada 1998. Secara kasat mata modal politik dalam bentuk pundi-pundi yang dikumpulkan melalaui kader-kader Golkar yang menjadi menteri, gubernur, bupati, dan camat di seluruh Indonesia amatlah cukup untuk kembali menjadikan Partai Golkar menjadi pemenang pemilu pada 2009 mendatang. Karena itu adalah mustahil bila Partai Golkar saat ini mau berseberangan dengan pemerintah atau berdiri di luar kekuasaan sebagaimana yang disarankan oleh Alfian.

Oposisi

Budaya politik Partai Golkar bukanlah budaya oposisi, yang terjadi justru selalu ingin mendekati kekuasaan dan mendukung kekuasaan demi kelanggengan eksistensinya yang terus diganggu dan diancam mahasiswa untuk dibubarkan. Dengan mendekati kekuasaan atau menjadi penguasa maka Partai Golkar secara power full telah berada diwilayah yang aman dari gangguan. Lalu, apakah oposisi diperlukan dalam iklim demokrasi di Indonesia ? Sejarah politik Indonesia pernah membuktikan bahwa budaya oposisi di era demokrasi liberal (tahun 1955) telah mampu menampilkan politik Indonesia yang bermutu. Sistim kontrol politik, kebebasan politik, accountability politik, dan budaya pergantian kekuasaan telah mampu malahirkan politik yang bermutu melalui pergantian kekuasaan secara damai dan pemilu yang bermutu pada 1955 hingga kemudian melahirkan Dekrit Presiden 5 juli 1959. Dalam konteks ini oposisi sesungguhnya dibutuhkan sebagai semacam advocatus diaboli atau devil's advocate yang memainkan peranan seperti setan yang menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus-menerus (Ignas Kleden, 1998).

Partai politik mana yang bisa menjadi oposisi yang sebenarnya (bukan oposisi setengah hati) ? Usai pemilu 1999 dan 2004 lalu tidak ada satupun partai yang memperoleh suara di parlemen mau menjadi oposisi pemerintah SBY-JK. PDIP yang berencana menjadi oposisi pasca pemilu 2004 masih setengah hati karena tidak menjalankan tugas oposisinya dengan sepenuh hati hingga saat ini. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang memperoleh kritikan keras dan kemudian melahirkan gagasan bernas PDIP dalam menghadapi isu-isu kebijakan pemerintah. Walhasil pemerintah SBY –JK melenggang dengan sempurna menjalankan kebijakan-kebijakannya meski tidak seidkit kebijakannya merugikan rakyat dan masa depan bangsa (kebijakan kenaikan BBM, impor beras, pengelolaan sumber minyak di Cepu, dll). Banyak kalangan aktifis berharap agar PDIP menjalankan fungsi oposisinya dengan sepenuh hati dalam mengawasi pemerintah SBY-JK hingga berakhir saat pemilu 2009 nanti. Jika peran oposisi ini tidak dijalankan dengan sempurna maka bisa dipastikan mutu politik dan mutu kebijakan pemerintah akan jauh dari berkualitas. Atau kita seharusnya hanya patut berharap pada peran oposisi permanen yang dimainkan mahasiswa ? Pasalnya barisan oposisi mahasiswa juga mengalami kemandulan yang luar biasa. Beban ekonomi, beban perkuliahan, dan sedikit tawaran proyek-proyek “penelitian” yang menghasilkan uang telah meninabobokan mahasiswa atas nama kepentingan akademik.

Lalu, pada siapa kita berharap ada ‘barisan pengingat’ (oposisi) ini ? Nampaknya sampai saat ini masih sulit berharap pada PDIP, pada mahasiswa, apalagi pada Partai Golkar sebagaimana yang ditawarkan M Alfan Alfian.? Pasca Pemilu 2009 nampaknya sudah waktunya untuk mempertegas peran oposisi partai politik demi meningkatkan mutu politik dan masa depan bangsa.

Memaknai Kebangkitan Nasional

2006-08-22T19:11:00.000+09:00

Memaknai Kebangkitan Nasional
Oleh : Ubedilah Badrun

Jika di hitung, sudah sembilan puluh delapan tahun yang lalu peristiwa Kebangkitan Nasional berlangsung (1908-2006). Sebuah umur yang melebihi umur rata-rata manusia Indonesia. Sebuah umur yang melampaui usia kematangan seorang manusia. Artinya jika dianalisis secara kualitatif maka kesadaran berbangsa untuk maju pada saat ini seharusnya sudah memetik buahnya. Sebuah kenyataan bangsa yang maju tanpa kehilangan jati diri kebangsaannnya. Tetapi realitas Indonesia hari ini adalah sebuah realitas yang memang sulit untuk dikatakan maju, selain itu juga sulit untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki jati diri kebangsaan yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari ukuran kemajuan sebuah bangsa dan ukuran ketergantungan yang berlebihan terhadap bangsa lain, bahkan hingga nyaris kehilangan kedaulatannnya sebagai sebuah negara. Ini memang sebuah Ironi yang cukup menggelikan ?
Tetapi, mengeluh, bukanlah solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah bangsa yang saat ini masih merangkak kembali untuk bangun dari keterpurukannnya. Paling tidak momentum Kebangkitan nasional ini bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan analisis untuk kemudian menemukan gagasan sebagai sebuah urun rembuk dalam rangka membangkitkan kembali bangsa dan negara yang kita cintai dari sebuah keterpurukan yang saat ini sedang membelit bangsa Indonesia. Sejumlah masalah sedang kita hadapi, antara lain dari masalah ekonomi, disintegrasi, sampai masalah moralitas hidup berbangsa dan bernegara.
Harus diakui bahwa masalah-masalah tersebut adalah warisan dari sebuah rezim yang berkuasa cukup lama selama 32 tahun. Rezim Orde Baru. Sebagaimana diketahui bahwa Rezim Orde Baru atas nama pembangunan, menjalankan pemerintahannya secara otoriter. Ini terlihat dari praktek ekonomi maupun politik Orde baru yang jauh dari demokrasi. Namun demikian otoriterianisme Orde Baru itu bisa ditutupi dengan menampakkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bahkan pada tahun 1993 World Bank sempat menempatkan Indonesia diantara kelompok negara yang perekonomiannya berkinerja tinggi (“ The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy”, Washington,DC,1993) . Realitas ekonomi yang demikian itu dijadikan pembenaran oleh Orde Baru untuk menyatakan bahwa stabilitas politik sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekalipun upaya stabilisasi itu dilakukan dengan cara-cara yang represif (R.William Liddle, “ Rezim : Orde Baru”, dalam Indonesia Beyond Soeharto, editor Donald K.Emmerson, The Asia Society, 1999 ). Cara-cara inilah yang kemudian mampu memendam dendam yang kuat yang menjadi pemicu disintegrasi bangsa (kasus Tomor-Timur, Aceh, dan Papua). Selain itu, ketidak adilan dan berkembangnya budaya korupsi juga menjadi faktor cukup berpengaruh bagi makin ruetnya persoalan bangsa.

Persoalan Substansial
Lalu pertanyaannnya, “mengapa itu semua terjadi ?”. Barangkali sulit untuk memastikan jawabanya. Tetapi ada satu jawaban yang cukup mendekati kebenaran, yakni memudarnya moralitas hidup berbangsa dan bernegara. Rasa kebangsaan memudar hingga merusak sistem hukum, demokrasi, dan kepentingan nasional yang di cita-citakan oleh the founding fathers and mothers bangsa Indonesia. Inilah sesungguhnya persoalan substansial yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.
Jika kita mengingat ketika Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 digagas dan didirikan oleh Wahidin Soedirohusodo, Soetomo, dan teman-temannnya, maka kita diingatkan betapa awal kebangkitan nasional sesungguhnya berakar pada pentingnya rasa kebangsaan. Dengan semangat inilah proses sejarah nasionalisme menemukan bentuknya, hingga lahirnya Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Arnold Toynbee menamakan proses ini sebagai Nasionalisme Herodianisme. Sebuah semangat kebangsaan yang heroik dan mampu mewujudkan cita-citanya dengan caranya tersendiri ( Lihat I Wayan Badrika, Sejarah Nasional, hlm.131-136).
Dari penggalan sejarah diatas, nampak bahwa rasa kebangsaan menjadi faktor magnetik yang mampu menarik begitu sangat kuat seluruh komponen bangsa untuk mencapai idealitas yang diinginkannnya. Inilah pelajaran berharga dari Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia pada saat itu. Ketundukan rasional pada cita-cita luhur menjadi moralitas yang begitu kuat melekat pada diri pejuang pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketundukan rasional pada cita-cita luhur bangsa Indonesia atau sebuah komitmen idiologis yang begitu kuat telah mampu membawa bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan. Disinilah national character terbentuk begitu kuat.
Karena itu, untuk mengatasi sejumlah masalah yang sampai saat ini masih membelit bangsa Indonesia, hal penting yang perlu dilakukan adalah menata kembali sejauhmana pembangunan karakter kebangsaan ( national character building ) dilakukan. Disinilah sekali lagi kita perlu belajar dari gagasan Budi Utomo yang kedua, selain rasa kebangsaan, yakni pentingnya pendidikan. Kita ingat bahwa Dr.Wahidin Soedirohusodo pada awalnya mengajak Soetomo untuk menghimpun dana bagi nasib belajar anak-anak Indonesia. Pada saat itu sudah disadari betul bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Tentu saja pendidikan pada saat itu mampu membentuk karakter kebangsaan yang amat kuat. Hal ini selanjutnya menemukan bentuknya ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman siswa pada 1922. (lihat I Wayan Badrika, Sejarah, hlm.152-153). Sebuah pendidikan yang mampu membentuk karakter kebangsaan yang memiliki ketundukan rasional pada cita-cita luhur bangsa Indonesia atau sebuah komitmen idiologis yang kuat pada kemerdekaan sebuah bangsa.

Beberapa Catatan Penting
Lalu, jika kita mencermati persoalan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini, komitmen idiologis apa yang perlu dikembangkan? Beberapa catatan berikut ini bisa dijadikan pijakan untuk menata Indonesia ke depan:
Pertama, menjadikan pendidikan sebagai hal utama sebagai upaya untuk menata karakter kebangsaan manusia Indonesia masa depan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana juga digagas pada Kebangkitan Nasional thn 1908. Sebab pendidikan sesungguhnya merupakan institusi yang paling strategis untuk membangun masa depan bangsa. Persoalannya, seringkali tanggungjawab pendidikan dianggap hanya sebagai tanggungjawab pemerintah atau tanggungjawab sekolah, padahal pendidikan hakekatnya juga meliputi tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Alangkah indahnya jika seluruh komponen bangsa ikut bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia.
Selain itu, orientasi pendidikan juga perlu dikembangkan ke arah memanusiakan manusia , yakni tidak hanya mampu menjadikan siswa atau mahasiswa untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi tetapi juga memiliki moralitas yang kuat. Bukankah persoalan moralitas yang membuat bangsa Indonesia terperosok jauh ke lembah krisis yang berkepanjangan ?. Sebab moralitas sesungguhnya tidak hanya mampu membangkitkan etos untuk maju, tetapi juga mampu membendung perilaku yang merugikan bangsa & negara.
Kedua, mengoreksi total seluruh kesalahan-kesalan dalam menjalankan negara untuk kemudian menyatakan menolak terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk didalamnya menolak korupsi, menolak kekerasan, menolak ketidakadilan, dan menolak pseudo reformasi. Ini dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Hal ini amat penting untuk membangun kepercayaan bangsa Indonesia maupun publik internasional. Sebab saat ini kita bangsa Indonesia memang sedang dihadapkan pada sebuah kenyataan Public Distrust yang amat memprihatinkan. Berkurangnya tingkat korupsi, tegaknya supremasi hukum, dan berjalannnya Demokrasi, sesungguhnya menjadi bagian penting bagi pemulihan kepercayaan publik, baik nasional maupun internasional.
Ketiga, diandaikan pemilu 2009 nanti mampu menghasilkan lembaga legislatif (DPR&DPD) dan Eksekutif (Presiden & Wapres) yang berkualitas dan representatif mewakili kepentingan nasional, maka komitmen pertama yang harus dijalankan adalah membuat “Garis Tegas” atau “Garis Pembeda” antara yang salah dan yang benar, antara yang korup dan tidak korup, antara rezim orba dan pemerintahan reformis, antara neokolonialisme dan nasionalisme. Garis tegas ini yang selama ini tiada meskipun rezim terus berganti. Sehingga kebijakan-kebijakan rezim baru sampai hari ini tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang sesungguhnya membutuhkan ketegasan. Jika garis tegas atau garis pembeda itu dimiliki pemerintahan baru nanti maka langkah -langkah implementasi jalannya negara yang berdaulat akan berjalan sesuai agenda reformasi total sebagaimana juga cita – cita The founding Fathers and Mothers bangsa ini .
Ubedilah Badrun ( Alumnus Program pascasarjana Ilmu Politik UI, kini mengajar Civics Education & Social Science di Tokyo Indonesian School- Jepang)

Pemuda Islam Dan Kontribusinya Bagi Masa Depan Politik di Indonesia

2006-08-11T01:04:00.000+09:00

Pemuda Islam Dan Kontribusinya Bagi Masa Depan Politik di Indonesia
Oleh : Ubedilah Badrun

Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 210 juta orang. Dari jumlah tersebut, kelompok yang dikategorikan generasi muda atau yang berusia diantara 15 - 35 tahun, diperkirakan berjumlah sekitar 78 juta jiwa atau 37 persen dari jumlah penduduk seluruhnya (http://www.plsp.depdiknas.go.id/renstra.html). Dengan melihat data kwantitatif ini bisa kita pahami betapa tidak sedikitnya jumlah pemuda di Indonesia. Karenanya kajian tentang pemuda selalu menarik, selain itu juga pemuda diyakini oleh banyak kalangan sebagai komunitas yang paling potensial untuk mempengaruhi dan memberi warna masa depan sebuah bangsa. Hampir dapat dipastikan bahwa kemajuan sebuah bangsa dimasa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas pemuda saat ini. Konteks logika ini bisa terjadi di semua ranah kehidupan, baik ranah kemajuan Ilmu Pengetahuan Tehnologi maupun ranah Sosial dan Politik . Dalam tulisan yang dibuat khusus untuk natsu camp KAMMI Jepang 2006 ini saya diminta untuk memfokuskan pada kajian Pemuda Islam dan kontribusinya bagi masa depan politik di Indonesia.
Pemuda Islam
Secara harfiah, kamus Websters, Princeton mengartikan bahwa youth yang diterjemahkan sebagai pemuda, adalah the time of life between childhood and maturity, early maturity, the state of being young or immature or inexperienced, the freshness and vitality characteristic of a young person . Dari definisi ini, maka dapat diinterpretasikan pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, penuh vitalitas, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil karena masa transisional psikologisnya. Pemuda juga menghadapi suatu masa sosial dan cultural yang terus berkembang. Dalam situasi psikologis seperti ini tidak jarang manusia usia muda yang kemudian terjerumus dalam pola hidup yang justru merusak dirinya sendiri (semisal ketergantungan pada Narkoba hingga mengakhiri hidupnya) atau ada yang sebaliknya justru masa muda yang penuh vitalitas ini dimaknainya secara lebih positif sehingga tidak sedikit anak-anak muda juga telah mengukir prestasi di usianya yang masih dini.
Pemahaman tentang Pemuda sebagaimana dijelaskan diatas sengaja dikemukakan untuk mempertegas betapa usia muda menjadi begitu menentukan perjalanan hidup seseorang dimasa depan. Lalu, bagaimana Islam memandang Pemuda ? Pemuda memiliki rasa idealisme yang tinggi, berani menanggung resiko untuk keteguhan tujuannya, gesit, kuat, yang terpenting memiliki fitrah yang masih bersih (Q.S.18:13). Sebagai produk generasi yang serba ingin tahu, memuda selalu menunjukkan kebolehannya dan kemampuannya dalam mencapai cita-cita meraih izzah (kemuliaan ) didunia maupun akhirat. Pemuda juga memiliki semangat tinggi dan kemampuan belajar, mudah menyerap kebaikan bahkan kemungkinan dapat terpengaruh oleh kejahatan. Islam sebagai agama yang tsumul sangat memperhatikan dan memuliakan para pemuda, al-Qur'an menceritakan tentang potret pemuda ashaabul kahfi sebagai kelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan mayoritas kaumnya yang menyimpang dari agama Allah SWT, sehingga Allah SWT menyelamatkan para pemuda tersebut dengan menidurkan mereka selama 309 tahun. Kisah pemuda ashaabul ukhdud dalam al-Qur'an juga menceritakan tentang pemuda yang tegar dalam keimanannya kepada Allah SWT sehingga menyebabkan banyak masyarakatnya yang beriman dan membuat murka penguasa.
Jika kita mencermati usia para Nabi juga berusia masih muda. Ibnu abbas ra, berkata " tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan ia pilih dari kalangan pemuda saja (sekitar30-40 tahun) begitu juga seorang tidak alim pun yang diberi ilmu melainkan dari pemuda saja." (tafsir ibnu Katsir III/63). Banyak pula yang tercantum dalam Al-Quran, kisah-kisah para pemuda , diantaranya: Nabi yusuf, Musa, Ibrahim, dan lainnya. Dalam surat al-Anbiya 60" mereka berkata: kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama ibrahim." Selanjutnya kisah-kisah lainnya dapat kita lihat dan renungkan bagaimana Ibrahim menentang raja nambrud yang sangat kejam, bagaimana Daud mengalahkan Raja Jalut yang bengis dan berpengalaman tempur terhebat kala itu, bagaimana Musa dan Harun melawan Raja Firaun yang dzalim dan sombong, yang tega membunuh semua bayi laki-laki yang lahir tanpa berdosa itu untuk kepentingannya sendiri.
Masih banyak lagi contoh-contoh kisah para pemuda lainnya, diantaranya bahwa mayoritas dari assabiquunal awwaluun (orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW) adalah para pemuda. Ketika Nabi Muhammad SAW di utus Oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islamiyah, yang mengimani saat itu diawali mayoritas oleh pemuda. Diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam (masing-masing 8 tahun), thalhah bin ubaidillah ( 11 tahun), al-arqam bin abi al-arqom (12 tahun), seorang ahli tafsir terkemuka, Abdullah bin Mas’ud (14 tahun), saad bin Abi Waqqash (17 tahun), ja’far bin Abi Thalib (18 tahun), zaid bin haristah (20 tahun ), mush’ab bin Umair (24 Tahun), Umar bin Khattab(26 tahun), Abu bakar Ash-Siddiq (37 tahun), dll.(http://www.khilafah.or.id/pemuda/Pemuda11.htm). Subhanallah, bahkan seringkali diantara mareka ditunjuk oleh Nabi Saw menjadi panglima yang memimpin tidak hanya kaum muda saja tetapi juga yang tua yang lebih berpengalaman. Selain kisah-kisah usia muda yang mengagumkan pada masa assabiquunal awwaluun, juga tidak sedikit kita menemukan kisah-kisah usia muda yang mengagumkan pada periode salafus sholeh, semisal kisah Imam Syafii yang hafal al-Qur’an diusia tujuh tahun.
Di penghujung abad 20, gerakan-gerakan pemuda Islam yang dipelopori oleh mahasiswa telah menjadi pemeran dalam menumbangkan rezim-rezim otoriter dan mendorong perubahan-perubahan mendasar di sejumlah negara. Kita bisa belajar dari perjuangan tokoh-tokoh pergerakan muda Islam seperti Hasan Al-Bana, Sayid Qutub, Abdullah Azzam, Said Hawa dan masih banyak lagi, ikut membangun kembali umat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
Kisah-kisah muda para perintis perjuangan Islam di Indonesia juga tak lapuk untuk dikaji oleh para pemikir Islam dan ilmuwan sosial, sebut saja misalnya bagaimana kisah muda Agus Salim yang hanya lulusan setingkat SMA (Hoogere Burgerschool) namun mampu menjadi pemikir besar yang mewarnai perkembangan Islam Indonesia, mempengaruhi arah politik nasional di periode awal kemerdekaan, hingga turut memberikan khazanah keislaman secara internasional karena aktifitasnya di dunia jurnalistik dan diplomasi. Kisah-kisah perjuangan H.O.S Tjokroaminoto yang menjadi pelopor penting lahirnya Syarikat Dagang Islam (SDI) dan kisah M.Natsir yang dengan prinsip Islamnya memberi warna tersendiri bagi perkembangan Dakwah Islam dan politik di Indonesia.
Dari sejumlah penjelasan tentang bagaimana Islam memandang pemuda dan bagaimana kisah-kisah pemuda Islam sejak para Nabi hingga beberapa catatan kisah pemuda di Zaman Rasulullah hingga kisah pergerakan pemuda Islam di belahan dunia lainya termasuk Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas, kita bisa mengambil ibroh dari kisah-kisah yang mengagumkan itu. Bahwa betapa banyaknya pemuda-pemuda Islam diusianya yang masih muda telah memberi manfaat yang besar bagi kejayaan Islam, termasuk mampu memberi kontribusi bagi lahirnya model pergerakan politik Islam hingga saat ini.

Kontribusi Pemuda Islam Bagi Masa depan Politik Indonesia

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Min Fiqhid-Daulah Fil Islam mengemukakan bahwa “tabiat dan risalah Islam yang bersifat umum dan universal, harus bisa menyusup ke seluruh sisi kehidupan. Maka sulit digambarkan jika ia mengabaikan urusan daulah dan menyerahkan kepada para ateis atau orang-orang jahat untuk memutarbalikannya berdasarkan hawa nafsu mereka. Karena Islam menyeru kepada disiplin dan pembatasan tanggungjawab, membenci kesemrawutan dan anarkisme dalam segala hal, maka kita mengikuti Rasulullah SAW memerintahkan kita agar meluruskan shaf tatkala sholat dan mengangkat orang yang paling banyak ilmunya sebagai imam. Beliau juga pernah bersabda tentang sebuah berjalanan “ angkatlah salah satu dinatara kalian sebagai pemimpin”. Kemudian Yusuf Qordhawi mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar’iyah yang berkata “ harus diketahui bahwa wilayah (perwalian, pemerintahan) untuk mengurus urusan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar. Bahkan tidak ada artinya penegakkan agama dan dunia tanpa perwalian ini. Kemaslahatan bani Adam tidak akan berjalan secara sempurna kecuali dengan membentuk komunitas, karena sebagaian di antara mereka pasti membutuhkan sebagian yang lain. Dalam komunitas itu dibutuhkan seorang pemimpin, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “ Jika ada tiga orang yang pergi dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengankat salah seorang diantara nya sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud). (lihat lebih jauh tentang politik di bukunya Yusuf Qardhawi Min Fiqhid-Daulah Fil Islam, Darusy-syuruq, Cairo,1997).
Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah mengemukakan bahwa : “Berpolitik adalah salah satu aktivitas dalam dakwah yang muaranya adalah untuk mengurusi umat hingga mengangkat mereka ke kedudukan sebagaimana yang diperintahkan al-Qur’an di tengah-tengah manusia“. Kemudian Imam Syahid menyampaikan pesan khusus kepada para pemuda berkenaan dengan as-Siyasi (politik) bernegara sebagai berikut : “Adalah sangat mengherankan sebuah faham seperti Komunisme, Kapitalisme, memiliki negara yang melindunginya, yang mendakwahkan ajarannya, yang menegakkan prinsip-prinsipnya, dan mengajak masyarakat untuk menuju ke sana. Dan lebih mengherankan lagi, kita dapati beragam ideologi sosial-politik di dunia ini bersatu untuk menjadi pendukungnya. Mereka perjuangkan demi tegaknya ideologi tersebut dengan jiwa, pengorbanan, pikiran, media, harta, dan benda serta kesungguhan. Namun sebaliknya, kita tidak mendapatkan sebuah negara yang menegakkan ideologi yang datangnya dari ALLOH yakni Al-Islam, yang bekerja untuk menegakkan kewajiban Dakwah Islam, yang menghimpun berbagai sisi positif yang ada di seluruh aliran ideologi dan membuang sisi negatifnya. Lalu ia persembahkan itu kepada seluruh bangsa sebagai ideologi alternatif dunia yang memberi solusi yang benar dan jelas bagi selurih persoalan umat manusia” (lihat lebih jauh di Majmu Rasail I).
Beberapa pendapatnya Yusuf Qardhawi, Ibnu Taimiyah, dan Hasan Albana yang didasari atas keilmuan Islamnya yang kuat sebagaimana dijelaskan di atas sudah cukup untuk menggerakan hati kaum muda Islam untuk mempersiapkan diri pada suatau saat masuk ke wilayah politik di Indonesia. Ada beberapa argumentasi obyektif yang mendasari pentingnya kaum muda Islam mempersiapkan diri berkontribusi dalam wilayah politik :
Indonesia adalah Negara yang jumlah penganut Islamnya terbesar di dunia, maka menjadi aneh jika Negara terbesar komunitas Islamnya lalu dipimpin oleh orang yang tidak memiliki visi keislaman yang jelas.
Realitas politik Indonesia kontemporer adalah realitas politik yang para elit politiknya dalam memegang kepercayaan rakyat masih diwarnai korupsi dan seringkali tidak menggunakan etika politik dalam menjalankan pemerintahannya.
Tersendatnya agenda reformasi total di Indonesia bisa jadi disebabkan karena minimnya pemimpin politik Islam yang committed dengan moral Islam sehingga terkalahkan oleh arus besar kezaliman politik yang sistimatis melalui berbagai partai politik sekuler yang tidak mengindahkan fatsun politik yang disepakati.
Para aktifis politik Islam kurang memiliki bekal wawasan politik yang memadai, sehingga seringkali perjuangan politiknya terkalahkan oleh para aktifis politik lain yang memiliki wawasan politik yang memadai dan strategi politik yang jitu.
Sedikitnya politisi muda Islam yang concern dengan perkembangan IPTEK dan SDM di Indonesia sehingga hampir bisa dipastikan kita bangsa Indonesia yang mayoritas ummat islam tidak mengetahui arah pengembangan IPTEK dan pembangunan SDM Indonesia di masa depan.
Realitas ummat Islam Indonesia kini memiliki kecenderungan sebagai ummat yang cerdas, kritis, dan berkeinginan untuk memiliki pemimpin-pemimpin politik yang berilmu dan bermoral.

Untuk sampai pada peran kontribusi pemuda Islam Indonesia pada wilayah politik maka mempersiapkan diri untuk mencapai keunggulan moral dan keunggulan ilmu adalah jalan awal yang baik. Kedua keunggulan ini harus dilanjutkan sampai ada kemauan kuat atau memiliki keberanian untuk bersedia atau terjun ke posisi-posisi startegis di bagian manapun struktur politik di Indonesia. Sampai disini diperlukan kearifan politisi Islam senior untuk dengan cermat membuka pintu dan melakukan pembinaan bagi lahirnya aktifis politik Islam muda di Indonesia yang disiapkan untuk memimpin dan membawa Indonesia lebih progresif dengan tetap memegang prinsip-prinsip Islam.

Kunci-kunci untuk mencapai keunggulan moral pemuda Islam bisa direnungkan pesan moral dari sifat-sifat yang menyebabkan para pemuda dicintai Allah SWT. Sifat-sifat tersebut dikisahkan dan diabadikan di dalam al-Qur’an dan dibaca oleh jutaan manusia dari masa ke masa. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut :
Karena mereka selalu menyeru pada al-haq (QS 7/181)
Mereka mencintai Allah SWT, maka Allah SWT mencintai mereka (QS 5/54)
Mereka saling melindungi, menegakkan shalat (QS 9/71) tidak sebagaimana para pemuda yang menjadi musuh Allah SWT (QS 9/67)
Mereka adalah para pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah SWT (QS 13/20)
Mereka tidak ragu-ragu dalam berkorban diri dan harta mereka untuk kepentingan Islam (QS 49/15)
Sementara kunci untuk mencapai keunggulan ilmu antara lain dapat ditemukan pesan-pesan moralnya dalam dua sifat berikut:
Bersungguh-sungguh mencari Ilmu (QS.3 /7)
Kritis dalam mencermati berbagai pendapat, maapu memilih yang benar dan terbaik (QS. 39/18)
Semoga tulisan ini bermanfaat sebagai bahan diskusi dan renungan bagi komunitas muda

Belajar Dari Filosofi Bangsa Jepang

2006-06-25T17:16:00.000+09:00

Belajar Dari Filosofi Bangsa Jepang
Oleh : Ubedilah Badrun

Tema Filosofi bangsa mengingatkan saya pada peristiwa kira-kira setahun lalu ketika saya bertemu dengan Matshumoto San, seorang guru di SMA Toshima yang sedang mengambil program master di sebuah Universitas di Jepang. Perbincangan yang berjalan lebih dari 45 menit itu sampai menyinggung Idiologi bangsa Jepang, dan yang saya kaget Matshumoto San tau tentang Pancasila sebagai Idiologi bangsa Indoensia dengan segala pujian teoritisnya sekaligus miskin prakteknya. Nahh ketika saya tanya tentang idiologi bangsa Jepang? Ia hanya bisa menjawab dengan senyuman sambil mengatakan "we don't have Ideology ".
Beberapa bulan lalu, saya berbincang lama dengan Koichi Tokuda, seorang Professor Emeritus Tokyo institute of Technology, kebetulan beliau adalah juga chief adviser of JICA yang sedang mendalami pembelajaran science di Indonesia, di penghujung pembicaraanya beliau berkomentar bahwa kurikulum science di Indonesia terlalu tinggi untuk level SMP dan SMA nya dan beliau tidak bisa membayangkan bagaimana content kurikulum yang begitu padat itu bisa dipraktekkan dengan fasilitas laboratorium di Indonesia yang sangat terbatas.
Dari kisah bertemu dengan Matshumoto dan Koichi Tokuda saya kira bisa sedikit menangkap struktur berfikirnya, bahwa idiologi yang tidak diparktekkan dan kecanggihan teoritis yang kosong eksperimen adalah sebuah kesia-siaan belaka. Nahh ini saya kira kritik tersembunyi manusia Jepang untuk bangsa Indoensia. Dan ini nampaknya penyakit kronis yang menjangkit cukup lama di tubuh bangsa Indonesia.

Garis Lurus Yang Nyaris Sempurna
Dua tahun lalu, saya pernah mengajar di sebuah sekolah Jepang di wilayah Torideshi Ibaraki tentang budaya Indonesia. Mereka tentu saja sangat antusias dengan presentasi budaya, bahkan sejumlah tarian daerah yang mereka lihat gambar-gambarnya minta saya untuk mepraktekkannya, walhasil antusiaisme anak-anak berlanjut dengan tepuk tangan. Nahh disekolah inilah saya justru belajar banyak secara langsung karena seharian bersama mereka dan guru-gurunya. Saya belajar dari standarisasi sekolah Jepang, dengan fasilitas yang memadai, juga belajar bagaimana contextual teaching learning dijalankan, selain itu saya juga belajar bagaimana PTA (Parents and Teachers Association) mereka menjalankan fungsinya bagi kemajuan sekolah. Dan jangan pernah menanyakan kesejahteraan para gurunya? Kita terlalu jauh tertinggal untuk yang satu ini. Di sekolah yang saya kunjungi ini, lokasinya berdekatan dengan masyarakat dan dikelilingi kebun, tanaman-tanaman bunga, dan pepohonan yang rindang, disini juga saya menemukan sebuah konsistensi perilaku di tiga lingkungan pendidikan (di rumah, sekolah dan di masyarakat). Di tiga lingkungan ini tidak ada ambivalensi perilaku, baik di rumah, disekolah dan dimasyarakat, nilai-nilai kejujuran, kebersihan, ketertiban sejalan seperti garis lurus yang nyaris sempurna. Hal demikain adalah fenomena umum di negeri sakura ini. Bagaimana di Indonesia? Jawabanya singkat saja "garisnya masih bengkok, berantakan, dan bahkan patah-patah !!!", perilaku dirumah, di sekolah dan di masyarakat sangat jauh bertentangan.

Mengejar Kesempurnaan dan Semangat Bushido
Bagaimana watak manusia Jepang terbentuk sehingga filosofi "mengejar kesempurnaan" begitu kuat dimiliki bangsa Jepang ? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja tidak mudah dan tidak singkat, sebab ini menyangkut pengetahuan kita tentang sejarah manusia Jepang. Setidaknya dengan sejarah kita diingatkan bahwa bangsa Jepang sebelum Restorasi Meiji adalah bangsa yang penuh carut marut konflik sosial dan konflik antar kelompok, termasuk carut marut ekonomi. Pristiwa Restorasi Meiji 1868 adalah sejarah agung manusia Jepang sesudah carut marut politik itu. Restorasi Meiji menjadi sejarah besar yang pengaruhnya begitu abadi bagi bangsa Jepang hingga saat ini. Bayangkan ketika Kaisar Meiji mengeluarkan proklamasinya yang terkenal (pembentukan parlemen, harus bersatu utk mencapai kesejahteraan bangsa, semua jabatan terbuka utk semua orang, adat istiadat kolot yang menghalangi kemajuan harus dihapus, mengejar kemajuan sebanyak mungkin untuk pembangunan negara). Sejak itu wajib belajar 6 tahun sudah digalakkan, bahkan 6 tahun kemudian (1872) membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun (Indonesia baru tahun 1999). Selain itu pengiriman pelajar ke luar negeri juga besar-besaran dilakukan. Dari akar sejarah ini, Jepang menemukan keagungan masa lalunya yang berjalan lurus menggerakkan kemajuan bangsanya hingga saat ini. Meskipun penggalan sejarah gelap pernah Jepang lalui saat Perang Dunia II. Mengenai ini saya kira sudah mahfum diketahui oleh siapapun yang concern dengan Jepang, apalagi temen-temen yang tinggal di Jepang.
Motoyasu Tanaka dari Kementrian Luar Negeri Jepang ketika memediasi guru-guru pesantren yang diundang ke Jepang beberapa bulan lalu, pernah berbicara cukup serius dengan saya ketika menyinggung soal mental manusia Jepang. Tanaka San mengatakan bahwa mental manusia Jepang memang telah lama diwarisi dan terbentuk oleh mental Bushido atau jalan hidup samurai (kerja keras, jujur, ikuti pemimpin, tidak individualis, tidak egois, bertanggungjawab, bersih hati, harus tahu malu). Beliau bercerita bahwa ada seorang Hakim di zaman itu yang bekerja dengan penghasilan pas-pasan tetapi tetap bersikap jujur dan tegas dalam mengadili semua perkara meski kemudian harus meninggal karena kekurangan gizi, tetapi tetap memiliki semangat pengabdian yang luar biasa untuk penegakkan keadilan meski banyak upaya untuk merubah keputusannya dengan berbagai cara termasuk menyogoknya dengan sejumlah uang yang jauh lebih besar dari penghasilannya.

Sontoku Dan Yukichi : Pembangkit Semangat Belajar Manusia Jepang
Kisah Kinjiro atau Ninomiya Sontoku (1787-1856) adalah juga catatan yang menarik. Kisah seorang Sontoku yang yatim ditinggal ayahnya, dan kemudian pada usia 15 tahun ia harus bekerja siang malam sambil membaca buku hingga menjadi manusia sukses yang masih tetap rajin bekerja dan belajar hingga menjadi orang yang berpengaruh. Kalau kita cermati dari namanya Sontoku bisa diartikan Son (hormat) dan Toku (berbudi). Sosok yang terhormat karena ahlaknya yang tak kenal lelah bekerja dan belajar.
Kisah Iukuzawa Yukichi (1835-1901) yang hidup di zaman Sakoku (Isolasi) adalah juga kisah yang mengagumkan, Yukichi adalah seorang anak samurai berpangkat tinggi. Dengan semangat belajarnya yang tinggi dan langsung dipraktekkan menjadikannya seorang pemikir yang tangguh. Kerja kerasnya untuk menguasai bahasa Belanda dan Inggris yang mendorongnya untuk belajar ke negeri Belanda dan Amerika telah menjadikannya seorang yang fasih berbahasa asing. Yukichi telah melahirkan pernyataannya yang popular tentang pentingnya menguasai ilmu: “ meski miskin seorang yang berilmu akan tetap berharga”. Pernyataan lainya yang sangat berpengaruh bagi bangsa Jepang adalah “ Sekarang tidak perlu alat-alat perang, yang paling penting adalah Belajar !”. Pendiri Keio University ini juga mengatakan “ Kekuatan Pena lebih kuat dari kekuatan Katana (militer) “. Atau kita bisa mencermati bukunya yang popular yang berjudul “Gakumon No Susume” yang menggerakkan manusia Jepang untuk Belajar , atau pernyataan egaliteriannya yang menarik “ Tenwa Hitono Ueni Hitoo Tsukurazu Hi tono Shitani Hitoo Tsukurazu”. (Tuhan menciptakan manusia itu sama, tidak ada yang diatas dan di bawah / semua manusia itu memiliki hak dan peluang yang sama). Pesan ini untuk membongkar kasta-kasta sosial dimasyarakat Jepang yang membelenggu manusia Jepang pada saat itu, termasuk kultur struktur sosial Jepang yang membelenggu pencarian manusia Jepang akan Ilmu dan kesuksesan Hidup. Pada saat itu kapasitas keilmuan dan kesuksesan hidup hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berdarah biru.
Kisah Kinjiro atau Ninomiya Sontoku dan kisah Iukuzawa seperti yang saya uraikan diatas adalah sejarah manusia Jepang yang pengaruhnya besar bagi bangkitnya kesadaran intelektualisme di Jepang. Walhasil dari uraian diatas setidaknya bisa dipahami bagaimana pengaruh Restorasi Meiji, dan para pendahulunya yang menggerakkan manusia Jepang untuk mencari ilmu. Hasilnya? Filosofi “mengejar kesempurnaan” menjadi sebuah kenyataan yang terus berjalan hingga saat ini.
Pengaruh-pengaruh lainya yang membuat bangsa Jepang maju tentu saja banyak, termasuk pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang membuat mereka merasa sejajar dengan bangsa Eropa. Pengaruh PD II juga hal lainya yang membuat Jepang bangkit dari kekalahannya, meski harus menjadi “kacung”nya Amerika, baik dari soal politik internasionalnya maupun budayanya.

Fenomena NEET dan Pareto Principle
Saya saat ini sedang mengamati fenomena NEET (Not in Education, Employment or Training) dikalangan muda Jepang. Fenomena NEET ini menjadi menarik karena secara sosio psikologis adalah mirip sebuah bentuk pemberontakan anak muda Jepang atas kemapanan, mereka melakukan semacam pelarian atas ketidakberdayaannya karena kekejaman kapitalisme. Mereka anak muda Jepang yang tidak mau sekolah, tidak mau bekerja, termasuk tidak mau di training, mereka jumlahnya tidak sedikit dan kabarnya sudah memiliki organisasi. Mereka sangat menggantungkan hidupnya pada orang tua mereka. Dalam sebuah survey, kantor Kabinet Jepang membagi dua kategori NEET ini, yaitu kategori "Tidak mencari kerja" dan "Tidak berkeinginan (kerja)".
Di penghujung ulasan ini, saya sengaja mengangkat NEET untuk melihat Jepang secara obyektif, dari sinilah sisi-sisi lemah manusia Jepang bisa kita cermati. Bahwa dibalik kebesaran bangsa Jepang kita bisa melihat sisi sisi lemahnya secara sosiologis dan psikologis. Untuk hal ini mungkin bisa dilakukan kajian khusus lebih lanjut tentang realitas sosiologis anak muda Jepang.
Di sisi yang lain ada satu catatan menarik yang bisa kita pelajari dari negara yang sudah maju seperti Jepang ini, yakni Pareto Principle (Vilfredo Pareto, 1906) benar-benar berjalan di negeri Samurai ini. Sebuah teori yang meyakini perbandingan peran dan kontribusi dengan perbandingan 20% berbanding 80%. Jika menggunakan perspektif Vilfredo Pareto untuk memahami Jepang maka kira-kira penjelasan singkatnya seperti ini : 20% manusia Jepang telah menolong 80% manusia Jepang lainya. Artinya mungkin kelompok anak muda NEET yang menggejala di Jepang ini masuk dalam bagian 80% yang tertolong itu. Namun demikian fenomena NEET ini sempat mengkhawatirkan pemerintahan Jepang karena Jepang akan kehilangan beberapa persen pajak dari warganya yang tidak mau bekerja ini.

Sebuah Pertanyaan
Walhasil filosofi bangsa Jepang lahir dari kebesaran spirit para pendahulunya. Selain itu konsistensi karakter manusia Jepang baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat , juga berpengaruh bagi terwujudnya social order yang nampak otomatis dimiliki manusia Jepang. Realitas bangsa Jepang yang sungguh-sungguh memberikan kontribusi dan menolong manusia lainya (20% : 80%), juga memberi pengaruh bagi terbentuknya karakter manusia Jepang dengan filosofinya yang rasionalis. Namun, kekhawatiran akan generasi muda Jepang yang tergilas kapitalisme (seperti fenomena NEET) juga merongrong masa depan Jepang puluhan tahun mendatang, diduga Jepang akan kehilangan sekitar 1 juta generasi muda akibat fenomena sosial semacam ini. Beberapa kalangan menduga Jepang akan kekurangan 100 juta tenaga kerja menengah kebawah pada tahun 2050. Akankah filosofi bangsa Jepang tergilas logika kapitalisme yang justru sampai saat ini masih dipuja-puja pemerintahnya? Akankah kekuasaan (dominasi negara di Asia) pada puluhan tahun mendatang akan bergilir ke wilayah lain? Adakah Indonesia bisa belajar dari fenomena Jepang ini?

Ubedilah Badrun, Pengamat sosial politik, saat ini tinggal di Jepang.

Buku "Radikalisasi Gerakan Mahasiswa"

2006-06-04T11:44:00.000+09:00

Judul Buku : "Radikalisasi Gerakan Mahasiswa"

Kasus HMI MPO

Penulis : Ubedilah Badrun

Pengantar : Dr.Ken Miichi

Penerbit : Media Raushanfekr

Tahun Terbit : Mei 2006

Dibawah ini adalah beberapa Komentar terhadap buku tersebut:

"Sebetulnya agenda gerakan kanan Islamis dan kiri post-Marxist itu tidak jauh. Dua-duanya menyikapi anti-hegemoni Amerika, anti-globalisasi dan anti - pasar bebas. Mereka membuat demonstrasi terhadap hal yang sama dan sering bertemu di lapangan. Inilah nampaknya bagian dari arah radikalisasi itu. Kajian tentang HMI-MPO serta buku karya Ubedilah Badrun ini bisa memahami gerakan-gerakan religius-sosial-politik di Indonesia lebih mendalam"

( Dr.Ken Miichi, Pengamat Internasional, aktif di Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) -Kyoto University).

"Buku ini harus dibaca ! meyakinkan saya bahwa dialektika gagasan, praktik serta konsistensilah yang menjadi motor penggulingan Soeharto-Orba dan masa depan demokrasi Indonesia"

(M.Fadjroel Rachman, Aktifis Mahasiswa ITB 1989 serta Presidium Wacana UI 1998. Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negera Kesejahteraan (Pedoman Indonesia).

"Perlawanan terhadap Orde Baru dan terjadinya Reformasi 1998 tak dapat dipisahkan dari perlawanan HMI-MPO. Sayangnya , pergolakan HMI-MPO tersebut belum banyak dituangkan dalam karya-karya ilmiah. Karya Ubedilah Badrun ini merupakan catatan yang sangat tepat dalam menambah banyak tinjauan tentang pergolakan anak-anak HMI-MPO dalam gerakan reformasi. Suatu tulisan yang obyektif dan teliti. Buku ini penting dibaca oleh akademisi, aktivis, dan pemerhati demokrasi"

(Syafinudin Al-Mandari, Ketua Umum PB HMI 2001-2003, Penulis buku "HMI dan Wacana Revolusi Sosial" dan " Demi Cita-cita HMI")

"Buku ini dapat menjadi bahan renungan bagi para aktivis, betapa sulitnya menjaga idealisme dan perlawanan. Kang Ubed cukup fasih memberikan pesan bahwa perubahan tidak akan berhasil baik jika apa yang dilakukan telah berseberangan dengan apa yang telah ditetapkan sebagai fondasi perjuangan. Konsistensi perjuangan dan pengorganisasian secara sistematis adalah syarat mutlak bagi Indonesia yang lebih baik. Dan itu hanya dimiliki oleh kalangan yang lebih dikenal sebagai orang pergerakan"
(Sarbini, aktivis 1998, mantan Presidium Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta -FKSMJ)

Thomas & Uber Cup 2006 di Jepang

2006-05-06T12:02:00.000+09:00

Thomas & Uber Cup 2006 berlangsung di Jepang. Saya menghadiri kompetisi bulu tangkis tingkat dunia itu sebagai supporter untuk team Indonesia. Lumayan bisa menyaksikan nasionalisme simbolik ratusan bangsa Indonesia yang memadati Studion bergengsi itu. Kompetisi yang bertempat di Tokyo Metropolitan Gymnasium itu berlangsung sangat seru. Namun sayang saat perempat final tanggal 5 Mei 2006 itu team Indonesia yang dimotori Taufik Hidayat kalah telak 3 - 0 atas team China meski Sony Dwi Kuncoro sempat memimpin angka beberapa kali. Terlepas dari kekalahan itu saya mengucapkan salut buat team Indonesia meski harus mundur di perempat final dan salut buat supporter team Indonesia yang nasionalismenya tak lekang oleh himpitan borjuasi dan kapitalisme di Jepang.

The American Policy towards Islamic World Should be Changed

2006-04-20T20:05:00.000+09:00

The American Policy towards Islamic World Should be Changed
by Ubedilah Badrun

Islamic society has already reached 1.5 billion people in this world. That is 1/4 of the world population itself. While total of Moslem countries all over the world are 57 countries which means it is 1/3 of the total of the world countries. Thus, it is clear that the role of Islam in creating the world peace is quite important. Understanding between West countries and Islam countries, vice versa, is an absolute answer.

West countries, lead by America, recently appeared to be careless in making judgment and carrying out their policies towards Islam world. This is the reason why there are so many anti American groups spread out all over the world. The mistake I talk about is the U.S policies that based on suspicion and negative perception towards Islam before they release it. We can see it in the American invasion to Iraq and Afghanistan. Moreover, the American policy in defending Israel, and the extreme American suspicion towards HAMMAS won in Palestine as well. This policy should be changed by eradicating their negative perception and start to make dialogue with Islamic countries. The dialogue itself is the only way to understand the way of thinking of both West countries and Islamic countries and it is a very crucial thing in creating the world peace.

Indonesia as the biggest Moslem population in the world is able to act as an important mediator in solving problems appeared from the misunderstanding between West countries and Islamic countries. This role can be carry out by Indonesia, as the Moslem people in Indonesia are considered not educated in an extreme but Islam moderate.

Other possibility way to solve the problem is if America able to make the intellectual American Moslem figure that really has knowledge in Islam and Science to act as the America front mediator in cooling down the heating up politic relationship between the U.S and Islamic countries since the arising of terrorist phenomenon.

Membicarakan Soal Negosiasi

2006-03-23T22:32:00.000+09:00

Membicarakan Soal Negosiasi
Oleh : Ubedilah Badrun

Dalam tulisan yang bisa dijadikan rujukan bagi para peminat negosiasi ini sedikitnya membahas empat hal : (1) persiapan melakukan negosiasi, (2) tujuan negosiasi, (3) strategi negosiasi, dan (4) bagaimana mempertahankan hasil negosiasi. Sekalipun tidak terlihat spesifikasinya (apakah negosiasi bisnis, politik, organisasi atau negosiasi aksi ? ). Penulis akan coba mengulasnya dalam berbagai perspektif yang memfokus pada negosiasi pada umumnya. Sebab nampaknya negosiasi hampir selalu akan dihadapi oleh setiap manusia, apalagi bagi mahasiswa yang aktif di organisasi. Negosiasi sesungguhnya merupakan unsur yang penting dalam menentukan tingkat suksesnya aplikasi program bagi sebuah organisasi, baik organisasi mahasiswa maupun organisasi Negara.
Secara populer negosiasi bisa diartikan sebagai proses tawar menawar atau bargaining Process untuk mensukseskan sebuah gagasan, tujuan, program, atau proyek yang diinginkan oleh pelaku negosiasi. Dalam negosiasi sedikitnya terdapat tiga hal, yakni mereka yang disebut negosiator (orang yang melakukan negosiasi ), media negosiasi (surat, telephone, tempat, dsb.), dan materi negosiasi. Nah, pada tingkat materi negosiasi inilah tujuan negosiasi terlihat. Kalau materi negosiasinya tentang sponsorship kegiatan pekan ilmiah mahasiswa maka tujuannya akan tidak jauh dari sejauhmana sponsorship tersebut berhasil diperoleh dari perusahaan yang dinegosiasi. Kalau materi negosiasi tersebut terjadi pada saat demonstrasi maka tujuannya jelas agar negosiasi itu menghasilkan tuntutan demonstrasi, atau setidaknya demonstrasi berjalan sukses. Pengertian populer tersebut setidaknya memberikan gambaran singkat tentang apa yang dimaksud dengan negosiasi. Dari pengertian tersebut secara substansial negosiasi hampir sama pengertiannya dengan bargaining process.
Dalam bargaining Process ada satu hal yang sulit dilepaskan didalamnya, yakni menyangkut Human Relationship atau hubungan antar manusia. Dalam konteks hubungan antar manusia inilah dalam negosiasi sesungguhnya membutuhkan semacam Relationship Intellegence atau kecerdasan hubungan. Edwin A.Hoover & Collette Lombard Hoover dalam bukunya Getting Along in Family Business The Relationship Intellegence Handbook (1995) mengemukakan bahwa kecerdasan hubungan sangat menentukan kemajuan sebuah organisasi (sekalipun Edwin & Colette memfokuskan pada organisasi bisnis). Pertanyaannya kemudian adalah “ apa yang dimaksud Relationship Intellegence ?” Lebih lanjut Edwin & Colette mengemukakan bahwa kecerdasan hubungan meniscayakan dua hal penting, yakni memiliki (1) paradigma hubungan dan (2) keterampilan hubungan. Paradigma hubungan yang dimaksud adalah bahwa dalam hubungan antara manusia termasuk dalam negosiasi meniscayakan adanya semangat, moralitas, dan budaya. Sementara keterampilan hubungan menyangkut keterampilan komunikasi yang meliputi keterampilan mendengarkan secara aktif, menghargai sesama negosiator, dan keterampilan memanaj gagasan.

Pada tingkat memanaj gagasan ini Jose Silva & Ed Bernd.Jr. dalam bukunya Sales Power The Silva Mind Method (1992) mengemukakan bahwa pikiran yang sehat akan menentukan bagaimana gagasan bisa dimanaj. Karenanya Positive Thinking sangat diperlukan bagi tumbuhnya keterampilan memanaj gagasan. Keterampilan memanaj gagasan ini sangat diperlukan dalam sebuah negosiasi.
Hal lain yang perlu menjadi catatan bahwa untuk menjalankan negosiasi yang baik diperlukan persiapan yang matang. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan negosiasi yang berhasil. Persiapan tersebut antara lain ; (1)menguasai materi negosiasi, (2) mengetahui tujuan negosiasi, (3) menguasai keterampilan –keterampilan tehnis negosiasi yang didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi.
Menguasai materi negosiasi berarti sang negosiator harus mengetahui materi apa yang akan dibicarakan dalam negosiasi. Misalnya materi tentang perlunya menaikkan gaji guru, maka sang negosiator setidaknya mengetahui perkembangan gaji guru dari tahun ketahun, mengetahui perbandingan gaji guru di Indonesia dengan di negara tetangga, mengetahui kebijakan pemerintah tentang guru, dsb. Tentu penguasaan materi yang actual sangat mendukung keberhasilan proses negosiasi. Mengetahui tujuan negosiasi berarti sang negosiator harus tahu sesungguhnya tujuan yang ingin dicapai dari negosiasi. Misalnya negosiasi tersebut bertujuan untuk memperoleh dukungan gerakan yang dilakukan mahasiswa . Maka dalam proses negosiasi sang negosiator harus selalu ingat bahwa negosiasi yang dilakukannya harus mengarahkan bagi diperolehnya dukungan gerakan. Menguasai keterampilan – keterampilan tehnis negosiasi berarti bahwa sang negosiator setidaknya antara lain memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau retorika yang baik.
Dalam proses negosiasi juga memerlukan strategi negosiasi agar negosiasi berjalan sukses. Setidaknya ada tiga strategi penting dalam negosiasi, yakni (1) untuk menarik empaty sesama negosiator, seorang negosiator harus memiliki sikap saling menghargai. Jangan meremehkan antar sesama negosiator. Demikian pesan moral dari David Schward dalam bukunya The Magic Of Thinking Success (1995). Jika sikap saling menghargai antar negosiator terbangun maka separuh dari target negosiasi sudah tercapai. (2) untuk mensukseskan tujuan negosiasi sang negosiator harus pandai membuat komitmen untuk mengikat sasaran negosiasi. (3) untuk bisa membuat komitmen diperlukan kemampuan argumentasi (rasionalitas) yang baik.
Lalu, ada pertanyaan yang juga perlu dijawab, “ setelah tujuan negosiasi tercapai, bagaimana caranya mempertahankan hasil negosiasi tersebut ?”. Edwin & Collete menyarankan tiga hal untuk memelihara hasil negosiasi, yakni menjaga komunikasi (saling menukar informasi), menjaga komitmen bersama, dan menjalankan komitmen yang telah disepakati. Dalam bahasa lain menjaga kepercayaan (amanah). Tentang kepercayaan ini sangat penting dalam proses berorganisasi, apalagi kalau berorganisasi dipahami sebagai media perjuangan. Menjaga kepercayaan inilah yang dicontohkan Muhammad (SAW) hampir lima belas abad yang lalu, yang menjadikannya pemimpin besar dunia.
Sejumlah pemahaman tentang negosiasi sebagaimana diuraikan diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa memang keterampilan negosiasi sangat diperlukan dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuannya. Bahkan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan lewat demonstrasi ( sebagaimana yang sering dilakukan mahasiswa )-pun diperlukan keterampilan negosiasi. Misalnya dalam aksi-aksi demonstrasi seringkali mahasiswa dihadapkan pada upaya penyumbatan aspirasi yang dilakukan aparat lewat blokade-blokadenya. Pada saat seperti itu sangat diperlukan keterampilan negosiasi yang baik. Sehingga aspirasi dari perjuangan lewat demonstrasi tersebut tidak sia-sia diperjuangkan. Dalam konteks ini sang negosiator tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk menghargai sasaran negosiasi dan kemampuan rasionalitas yang baik tetapi juga diperlukan keberanian untuk menyatakan sesuatu yang benar. Keberanian inilah yang seringkali menentukan sebuah negosiasi aksi akan berjalan sukses.
Demikian makalah singkat ini penulis buat semoga bermanfaat untuk para peminat dan pelaku negosiator.

Titik Balik Kegagalan ?

2006-03-23T22:21:00.000+09:00

Titik Balik Kegagalan ?
Oleh : Ubedilah Badrun

Ada banyak pertanyaan yang sekarang ini muncul ke permukaan berkenaan dengan nasib bangsa ini. Pertanyaan tersebut antara lain“ Mengapa krisis di Indonesia sampai saat ini belum bisa dipulihkan ?” “ Benarkah bangsa ini sudah berada pada titik kebuntuan !?” “Akankah titik balik kegagalan yang akan mengisi lembar perpolitikan Indonesia kedepan ?” Pertanyaan – pertanyaan tersebut menggugah penulis untuk urun rembuk mencermati persoalan bangsa yang carut-marut ini.
Sebelum lebih jauh mencermati kondisi bangsa yang carut-marut saat ini, ada baiknya kita mengingat kembali saat-saat menjelang kejatuhan rezim otoriter orde baru Pada saat itu terlihat dengan jelas betapa rakyat Indonesia begitu antusias mendukung gerakan reformasi dan penuh harap agar otoriterisme, ketidakadilan dan korupsi segera berakhir. Antusiasitas rakyat tidak sia-sia, Soeharto sebagai simbol rezim otoriter akhirnya jatuh pada 21 Mei 1998. Kejatuhan itu mampu membangun optimisme rakyat untuk memperbaiki bangsa agar bebas dari belenggu otoriterisme, ketidakadilan dan bebas dari korup. Kepercayaan publik internasional juga mulai pulih. Tetapi sayang, optimisme dan kepercayaan (yang sesungguhnya merupakan peluang emas untuk memperbaiki bangsa) tidak dimanfaatkan dengan baik tetapi malah dirusak oleh rezim-rezim baru, baik oleh rezim eksekutif maupun rezim legislatif.
Dirusak Rezim – Rezim Baru
Untuk mencermati bagaimana rezim – rezim baru (eksekutif & legislative / Presiden & DPR-MPR ) tidak mampu memanfaatkan peluang dengan baik ada baiknya satu persatu rezim baru tersebut dianalisis (dari Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, sampai ketua DPR-MPR dan anggotanya ). Hal ini dilakukan agar bangsa ini bisa mengambil pelajaran dari kebodohannya.
Naiknya Habibie menjadi presiden penuh dengan kontraversi, baik kontraversi konstitusional (sah tidaknya Habibie menurut konstitusi) maupun kontraversi tentang kedekatan Habibie dengan Soeharto. Sekalipun Habibie bersikeras menampilkan pemerintahan yang demokratis tetapi factor kedekatanya dengan Soeharto menjadikan pemerintahannya berjalan tidak efektif sehingga menghambat kelanggengan kekuasaanya. Demonstrasi penolakan terhadap rezim Habibie berlangsung cukup lama, bahkan sempat memakan korban jiwa rakyat dan mahasiswa (tragedi Semanggi). Rezim Habibie juga setengah-setengah menegakkan supremasi hukum dalam menangani kasus-kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( pengadilan atas mantan presiden Soeharto, Tommy, dsb.) Bahkan membuat masalah baru dengan adanya kasus Bank Bali. Dan, pada saat yang sama rezim Habibie membuat kebijakan yang paling sensitive yakni memberikan kebebasan pada rakyat Timor- Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui jejak pendapat yang berakhir dengan lepasnya Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah kebijakan yang menyakitkan kelompok nasionalis yang berada di parlemen (DPR/MPR) hasil pemilu yang dilaksanakan rezim Habibie sendiri. Ketidaktegasan rezim Habibie dan kebijakan yang sensitive memperparah sekaligus memperlambat proses penyelesaian agenda reformasi. Perseteruan politik dan konflik sosial juga mewarnai pemerintahan Habibie (konflik di Ambon, dsb.). Habibie akhirnya jatuh setelah laporan pertanggungjawabannya di tolak MPR. Waktu satu tahun lima bulan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh rezim Habibie.
Naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden mampu membangun kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Hal ini bisa dicermati misalnya dari naiknya nilai mata uang rupiah mencapai Rp.6.700 per dollar. Ini merupakan kesempatan emas untuk menggairahkan ekonomi nasional. Walaupun sebetulnya naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden juga mengandung kontraversi demokrasi dan menjadi embrio bagi konflik-konflik politik selanjutnya. Betapa tidak ? Abdurrahman Wahid yang basis partainya (PKB) dalam pemilu 1999 hanya mencapai 11 persen, jauh di bawah PDIP, bisa menjadi presiden. Terlepas dari kontraversi dan embrio konflik politik tersebut, Abdurrahman Wahid akhirnya terpilih menjadi presiden melalui mekanisme “demokrasi formal” di MPR oktober 1999 dan segera membentuk kabinet pemerintahannya.
Pemerintahan baru terbentuk dan pada mulanya pasar memang menaruh kepercayaan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, tetapi setelah kesalahan demi kesalahan dilakukan, mulai dari pembentukan kabinet yang tidak professional, soal pergantian menteri yang kontraversial, sampai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkaran dekat presiden Abdurrahman Wahid dan berbagai isu negatif lainnya yang memicu konflik antar elit politik, pasar mulai berreaksi negatif hingga rupiah melemah sampai Rp.9.000 per dollar (dari Rp.6.700 per dollar saat pertama Abdurrahman Wahid naik jadi presiden). Peluang emas pemulihan ekonomi nasional tidak dimanfaatkan dengan baik oleh rezim Abdurrahman Wahid, tetapi sibuk membuat kebijakan dan pernyataan-pernyataan yang kontraversial hingga membelenggu kelanggengan kekuasaanya sendiri. Maklumat(“dekrit”) presiden Abdurrahman Wahid tanggal 23 Juli 2001 adalah kebijakan yang inkonstitusional menurut MPR. Andaipun maklumat itu konstitusional, kebijakan tersebut sangat terlambat. Mengapa tidak sejak awal ketika baru terpilih sebagai presiden mengeluarkan maklumat tersebut. Rezim Abdurrahman Wahid akhirnya jatuh dari kekuasaanya pada 23 Juli 2001 melalui sidang MPR, hanya beberapa jam setelah maklumat tersebut di keluarkan..
Megawati terpilih sebagai presiden RI ke V menggantikan Abdurrahman Wahid. Dukungan rakyat dan dunia internasional kembali terlihat. Tetapi, sekali lagi peluang emas tersebut sampai saat ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Rezim Megawati nampak terlihat tidak secara sungguh-sungguh melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan besar. Bahkan beberapa kebijakannya bermasalah (kasus PKPS, walaupun akhirnya diralat, menaikan harga BBM, dan masalah asramagate yang bisa saja akan mengakhiri kekuasaannya). Selain itu kasus Akbar Tanjung (Buloggate II) yang ditangguhkan penahannya, semakin menunjukkan bahwa rezim Megawati memang setengah-setengah dan tidak bisa diharapkan untuk melakukan perbaikan dan perubahan mendasar di Republik ini. Megawati nampaknya tidak populis lagi untuk kembali menjadi presiden pada 2004 dan waktu yang tersisa hingga 2004 hanya akan di isi dengan kesibukan untuk kepentingan partai politiknya. Jadi, peluang perbaikan dan perubahan mendasar kembali tidak dimanfaatkan dengan baik.
Selain rezim eksekutif (presiden dan kabinetnya) yang memang tidak pandai memanfaatkan peluang emas untuk melakukan perbaikan dan perubahan mendasar, rezim legislative ( DPR&MPR) juga menunjukkan ketidakpandainnya memanfaatkan peluang emas perbaikan dan perubahan mendasar tersebut. Beberapa ketidakpandaian rezim legislative tersebut antara lain terlihat dari ketidakpandaian ketua dan anggota rezim legislative untuk bersikap dan menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas kongruen dengan substansi agenda reformasi total. Sebut saja misalnya hasil sidang umum MPR yang akhirnya memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden, padahal Abdurrahman Wahid basis partainya hanya mencapai 11 persen pada pemilu 7 juni 1999 (kesediaan Abdurrahman Wahid menjadi presiden juga ketidakpandaian tersendiri ?). Bukankah ini hasil sidang yang justru membentuk embrio konflik politik. Embrio ini semakin terlihat beberapa bulan setelah rezim Abdurrahman Wahid berjalan. Poros tengah yang digalang Amin Rais adalah aktor ketidakpandaian itu yang menciptakan embrio konflik politik.
Contoh lain ketidakpandaian rezim legislative adalah ketidakberhasilannya membuat undang-undang. Tidak ada undang-undang yang dihasilkan DPR merujuk pada substansi reformasi total, bahkan puluhan rancangan undang-undang dibiarkan begitu saja dan lebih sibuk dengan konflik-konflik politik yang dibangunnya sendiri. Amandemen UUD 1945 yang lebih substansial, kini juga terkatung-katung. Nampaknya akan ada kebuntuan konstitusi. Ide perlunya Mahkamah konstitusi masih belum terformulasi. Peluang emas perbaikan dan perubahan mendasar yang seharusnya bisa dilakukan rezim legislative tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan kini DPR mengalami krisis moral yang sangat memalukan. Betapa tidak memalukan ? Ketua DPR-nya terpidana dan anggotanya terbiasa dan senang menerima suap (kasus komisis Anggaran DPR).Bukankah ini sebuah ketololan ?
Sebuah Titik Balik
Jika ditelusuri lebih cermat saat awal kejatuhan rezim otoriter orde baru sebetulnya terlihat betapa bodohnya elit politik baru republik ini, yakni elit politik baru tidak membuat garis tegas terhadap rezim sebelumnya. Sehingga apa yang diinginkannya tentang perubahan mendasar berjalan secara setengah-setengah. Dan kini, baik rezim eksekutif maupun rezim legislative terlalu banyak membuat kegagalan demi kegagalan. S Sebuah titik balik kegagalan mungkin akan terjadi. Titik balik itu ada dua kemungkinan, bisa revolusi damai atau revolusi yang rusak-rusakan. Jangan salahkan rakyat kalau justru revolusi yang rusak-rusakan itu yang akan terjadi, sebab rakyat sudah muak dengan tingkah laku rezim yang justru memperpanjang penderitaan rakyat. Muak dengan tingkah laku rezim yang doyan korupsi dan kolusi. Apalagi kini Pemerintah Indonesia dihadapkan pada isu terorisme yang mengarah kepada ketidakberdayaan negara di ’obok – obok’ AS.
Persoalannya memang ada pada ketidakberanian rezim untuk membuat “GARIS TEGAS” atau “GARIS PEMBEDA” antara yang salah dan yang benar, antara yang korup dan tidak korup, antara rezim orba dan rezim reformasi total, antara nasionalisme dan neokolonialisme. Jika garis tegas atau garis pembeda itu dimiliki rezim maka langkah -langkah implementasi jalannya negara akan berjalan sesuai agenda reformasi total sebagaimana juga cita – cita The founding Fathers and Mothers bangsa ini . Nah…sebelum revolusi rusak-rusakan itu terjadi, segeralah membuat garis tegas itu !!!.

EQ Elit Politik Kita Rendah

2006-03-04T11:58:00.000+09:00

Ini tulisan tahun 2001, sengaja dimuat lagi siapa tau bermanfaat.

EQ Elit Politik Kita Rendah
Oleh : Ubedilah Badrun

Pergolakan politik Indonesia mutakhir nampak secara jelas dipengaruhi oleh perilaku elit politik yang ada di republik ini. Agar lebih jelas untuk memahami perilaku elit politik, terlebih dulu penulis kemukakan siapa sesungguhnya yang dimaksud elit politik dalam kerangka tulisan ini ? Elit politik yang dimaksud dalam hal ini adalah elit politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Roberto Pareto yakni governing elite (elit yang memerintah). Lebih lanjut Pareto mengemukakan bahwa yang termasuk katagori elit yang memerintah antara lain adalah pimpinan suatu lembaga, organisasi, atau pimpinan institusi negara (S.P. Varma ,Modern Political Theory,1967).
Dalam konteks Indonesia, elit politik yang termasuk kategori governing elite-nya Pareto adalah Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Megawati dan Akbar Tanjung. Perilaku merekalah yang selama ini paling dominan mempengaruhi pergolakan politik di tanah air. Jika yang terjadi sampai hari ini bangsa ini sulit keluar dari krisis yang makin multidimensional maka secara struktural dan moral kenegaraan, merekalah yang pertama harus mempertanggungjawabkannya.
Pertanyaan yang menarik dan patut dianalisis adalah mengapa krisis multidimensional itu sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda pemulihan ? Padahal pada awal terpilihnya empat elit politik sebagaimana yang disebutkan diatas, peluang dan modal untuk pulih itu nampak didepan mata. Peluang dan modal tersebut antara lain : menguatnya nilai tukar rupiah, modal legitimasi yang kuat dari rakyat, dan konsentrasi publik yang kuat untuk bersama - sama menyelesaikan masalah bangsa. Peluang dan modal untuk pulih tersebut tidak dikelola secara cerdas dan holistik oleh elit politik di republik ini. Dan pada saat yang sama justru elit politik gemar menciptakan dan mempertajam konflik antar mereka sendiri bahkan kemudian mengorbankan massanya untuk turut serta membawa konflik elit ke tingkat konflik massa. Karenanya kerja bersama - sama untuk keluar dari krisis nampak sulit terjadi. Yang kemudian nampak terjadi adalah sebuah kemarahan.
Robert Frost pernah mengemukakan bahwa sesuatu yang kita sembunyikan membuat kita lemah, sampai kita menemukan bahwa sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Data empiris menunjukkan hampir setiap hari tak terbilang jumlahnya manajer dan profesional yang cemerlang menunjukkan kebolehan mereka sebelum diterima bekerja, serta pemimpin yang cemerlang, ternyata yang melekat dan nampak pada diri mereka sesungguhnya adalah hati. Inilah yang mengiringi kesuksesan mereka. Komentar yang menunjukkan pentingnya hati dan mungkin lebih sedikit puitis, yakni komentar psikolog dari Yale, Robert Stenberg, ahli dalam bidang succesful intelligence, menyatakan Bila IQ yang berkuasa, ini karena kita membiarkannya berbuat demikian. Dan bila kita membiarkannya berkuasa, kita telah memilih penguasa yang buruk. (Robert J.Sternberg, Succesful Intelligence,1996).

Signifikan dengan uraian diatas Robert K Cooper dan Ayman Sawaf mengemukakan bahwa kecerdasan emosional (EQ) bukanlah muncul dari pemikiran intelek, tetapi dari pekerjaan hati manusia. EQ bukanlah tentang trik-trik penjualan atau cara menata sebuah ruangan. EQ bukanlah tentang memakai topeng kemunafikan atau penggunaan psikologi untuk mengendalikan,mengeksploitasi, atau memanipulasi seseorang. Kata emosi bisa secara sederhana didefinisikan sebagai menerapkan gerakan, baik secara metafora maupun harfiah, untuk mengeluarkan perasaan. Kecerdasan emosionallah yang memotivasi kita untuk mencari manfaat dan potensi unik kita, dan mengaktifkan aspirasi dan nilai-nilai kita yang paling dalam,mengubahnya dari apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kita jalani. Emosi sejak lama dianggap memiliki kedalaman dan kekuatan sehingga dalam bahasa Latin,misalnya, emosi dijelaskan sebagai motus anima yang arti harfiahnya jiwa yang menggerakkan kita (Robert K Cooper and Ayman Sawaf , Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations,1997). Berlawanan dengan kebanyakan pemikiran konvensional kita, emosi bukanlah sesuatu yang bersifat positif atau negatif, tetapi emosi berlaku sebagai sumber energi, autentisitas, dan semangat manusia yang paling kuat, dan dapat memberikan kita sumber kebijakan intuitif. Pada kenyataannya, perasaan memberi kita informasi penting dan berpotensi menguntungkan setiap saat. Umpan balik inilah -- dari hati,bukan kepala-- yang menyalakan kreativitas, membuat kita jujur terhadap diri sendiri, menjalin hubungan yang saling mempercayai, memberikan panduan nurani bagi hidup dan karir, menuntun klita ke kemungkinan yang tak terduga, dan bahkan bisa menyelamatkan diri kita atau komunitas kita dari kehancuran.(Robert K Cooper & Ayman Sawaf,1997). Tentu saja tidak cukup hanya memiliki perasaan. Kecerdasan emosional menuntut kita untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan-- pada diri kita dan orang lain --dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Uraian tersebut mendorong Ropbert K Cooper dan Ayman Sawaf membuat definisi lengkap tentang kecerdasan emosional. Definisi lengkapnya sebagai berikut : Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami , dan secara efektif dan kreatif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi,informasi,koneksi dan pengaruh yang manusiawi.(Robert K Cooper & Ayman Sawaf,1997).
EQ Elit Politik Kita
Uraian tentang kecerdasan emosional diatas bisa menjadi bahan renungan kita dalam mencermati tingkah laku elit politik kita saat ini. Fenomena tingkah laku elit politik yang dijelaskan pada awal tulisan ini yakni ketidakmampuan mengelola peluang dan mengelola modal legitimasi untuk pulih dari krisis, gemar menciptakan dan mempertajam konflik, sulitnya kerja sama dan meluapnya kemarahan adalah fenomena yang menunjukkan rendahnya kecerdasan emosional elit politik kita. Untuk membuktikan analisis tersebut bisa dicermati uraian dibawah ini.
Setidaknya ada empat poin yang bisa menjadi alat ukur rendahnya kecerdasan emosional elit politik kita. Alat ukur tersebut adalah Kesadaran emosi (emotional literacy), Kebugaran emosi (emotional fitness) , Kedalaman emosi (emotional dept), dan Alkimia emosi (emotional alchemy). Empat alat ukur tersebut diambil dari empat batu penjuru EQ eksekutive-nya Robert K Cooper dan Ayman Sawaf (1997).
Dalam kesadaran emosi (emotional literacy) terdapat ukuran tingkah laku yang menjadi indikasi seseorang yang memiliki kesadaran emosi yang tinggi. Indikasi tingkah laku tersebut antara lain adalah rasa tanggungjawab dan kejujuran. Dalam kebugaran emosi (emotional fitness) terdapat ukuran tingkah laku yang menjadi indikasi seseorang memiliki kebugaran emosi yang tinggi yakni dapat dipercaya, mau mendengar, mampu mengelola konflik dan mengatasi kekecewaan dengan cara yang paling konstruktif. Dalam kedalaman emosi (emotional dept) ada ketulusan, kerja sama, dan dalam alkimia emosi (emotional alchemy) ada kepekaan akan adanya kemungkinan - kemungkinan solusi yang masih tersembunyi.
Tingkah laku elit politik yang mengabaikan peluang dan modal legitimasi untuk pulih dari krisis bisa dikategorikan sebagai tingkah laku yang menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab (kesadaran emosi yang rendah). Gemar menciptakan dan mempertajam konflik menunjukkan rendahnya kebugaran emosi elit politik. Sebab kebugaran emosi yang tinggi ditunjukkan dengan adanya kemampuan mengelola konflik dan mengatasi kekecewaan dengan cara yang paling konstruktif. Tidak mau kerja sama yang dikarenakan tiadanya ketulusan untuk duduk berdampingan menunjukkan rendahnya kedalaman emosi elit politik kita. Tiadanya kepekaan akan adanya kemungkinan - kemungkinan solusi yang ditunjukkan dengan sikap frustasi dan marah menunjukkan rendahnya alkimia emosi elit politik kita.
Berkaitan dengan marah ini barangkali kita perlu mengingat George Washington yang berhasil dalam setiap usahanya ternyata karena kemampuannya mengelola energi emosi, khususnya sifat pemarah dan mudah naik darahnya. Kemampuan mengelola energi emosi tersebut George Washington tunjukkan dengan meminta maaf kepada siapa saja yang terkena akibatnya, dan mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki ketidakenakan yang telah diperbuatnya (Lihat Parikh,J.D.et al, Institution: The New Frontier of Management,1994). Ternyata meminta maaf dan mengambil tindakan - tindakan untuk memperbaiki ketidakenakan yang telah diperbuat juga tidak nampak pada tingkah laku elit politik kita.
Uraian diatas menunjukkan bahwa tingkah laku elit politik kita memang menunjukkan rendahnya EQ yang dimilikinya.

Wallahua’lam

Kalaedoskop Ummat Islam : Sebuah Refleksi Untuk Ummat Islam

2006-03-04T11:50:00.000+09:00

Kaleidoskop Dunia Islam 1426 H/2005 M:
Sebuah Refleksi Untuk Ummat Islam
Oleh : Ubedilah Badrun

Jika kita merangkai peristiwa yang terjadi di dunia Islam dalam rentang waktu satu tahun maka amat banyak kita temukan data peristiwa, tidak hanya puluhan peristiwa tetapi bisa ratusan peristiwa. Sebab merangkai peristiwa di dunia Islam berarti juga merangkai peristiwa yang terjadi pada kurang lebih 1,5 milyar manusia di dunia, ini berarti kurang lebih 1/4 dari populasi seluruh penduduk bumi. Kemudian, jumlah negara muslim di dunia juga cukup banyak, yaitu 57 negara, dan itu berarti hampir 1/3 dari jumlah negara di dunia. (http://www.irib.com/worldservice). Karenanya dengan keterbatasan kapasitas saya untuk mengamati peristiwa satu tahun yang terjadi di dunia Islam, saya hanya akan menyebutkan beberapa peristiwa saja yang dibagi dalam lima kategori yaitu (1) Bencana Alam, (2) Peristiwa Seputar Palestina, (3)Penghinaan Terhadap Islam, (4) Perkembangan di Eropa, dan (5) Perkembangan Politik Islam. Dan di penghujung tulisan ini akan ditutup dengan sebuah Refleksi dan Pesan Bagi Ummat Islam.
Bencana Alam
Setelah pada penghujung tahun 1425 H / 2004 M ummat Islam terperanjat dengan peristiwa tsunami di Aceh yang menelan korban ratusan ribu jiwa dan menyedot perhatian dunia, sepanjang tahun 1426 H / 2005 M di belahan dunia Islam lainya juga dilanda bencana alam yang terus memperpanjang daftar penderitaan ummat Islam. Gempa bumi berukuran 6.4 Skala Richter terjadi di Zarand, Iran pada Februari 2005 yang merenggut lebih dari 500 jiwa. Kemudian pada bulan Maret 2005 gempa susulan (8,6 SR) terjadi di kepulauan Nias yang mengakibatkan tsunami dan lebih 1.600 jiwa meninggal, selain itu tujuh puluh persen bangunan luluh lantak karenanya.
Pada 8 Oktober 2005 ummat Islam kembali dikejutkan dengan peristiwa gempa bumi di wilayah Asia Selatan (Pakistan, Afghanistan, dan India). Gempa bumi yang berkekuatan 7.6 Skala Richter terutama yang terjadi di Pakistan tersebut merenggut kira-kira 83.000 nyawa dan tiga juta orang kehilangan tempat tinggal. Dari korban bencana gempa yang meninggal tersebut, 17.000 diantaranya adalah anak-anak. (www.islamhadhari.net). Selain itu gempa juga sempat terjadi di Mekkah. Gempa sengan kekuatan 1,7 SR mengguncang kota Mekkah pada pukul 01.00 Senin 12 September 2005. Getaran gempa tersebut dirasakan oleh penduduk pinggiran el-Otaibi sebelah Utara Mekkah. Bersamaan dengan itu terdengar suara keras karena reruntuhan yang berjarak 8 KM dari lokasi Masjidil Haram sehingga membuat penduduk sekitar cemas.
Peristiwa Seputar Palestina
Rakyat Palestina melangsungkan Pemilu memilih presiden yang baru, sebagai pengganti Yasser Arafat yang meninggal di Paris. Dalam pemilu yang berlangsung pada 10 Januari itu, Mahmud Abbas, berdasarkan hasil sementara menunjukkan perolehan suara yang cukup besar, 62%. Sementara itu, lawannya, yang memimpin kelompok Fattah baru Marwan Barghoutti mendapat 19,8%.
Kongres Ummat Islam Indonesia (KUII) yang berakhir pada 21 April 2005 berhasil merumuskan 14 rekomendasi penting berhubungan dengan Kondisi Ummat Islam Indonesia dan dunia internasional. Termasuk dukungan terhadap pembebasan al Aqsha dan perjuangan Palestina. Ke-14 rekomndasi tersebut tertuang dalam apa yang disebut DEKLARASI JAKARTA. Berkaitan dengan masalah dunia Islam internasional, KUII menuntut pemerintah Indonesia berperan aktif menyelasaikan masalah Ummat Islam, diantaranya masalah Palestina, Kasmir, Irak dan yang lainnya.
Pada April 2005 ribuan Yahudi ekstrim beramai-ramai menuju Masjid Al-Aqsa dengan alasan melakukan ritual Yahudi (Paskah ala Ibrani). Hal ini dilakukan dibawah keterlibatan polisi Zionis Israel. Ini dilakukan sebagai upaya lanjutan yang pernah dilakukan ekstrimis Yahudi menerobos Al-Quds pada 10 April lalu yang berujung dengan kegagalan.
Para pemimpin Arab dan Amerika Latin melakukan pertemuan puncak di Brasilia, Brasil pada 10 Mei 2005. Dalam pertemuan itu menghasilkan resolusi mengutuk pendudukan Israel di tanah Palestina. Selain itu, meminta agar Israel meninggalkan tanah yang diduduki sejak perang tahun 1967. Konferensi itu meminta agar Israel menyerahkan Yerusalem Timur kepada pihak Palestina, yang akan menjadi ibukota negeri Palestina. Pertemuan itu diakhiri kerjasama antara negara-negara Amerika Latin dan Arab. Hadir Mahmud Abbas, dan juga Presiden Brasil, Lula da Silva.
Pada 12 September 2005, Israel menarik seluruh tentara dari Gaza dan Tepi Barat. Ini menandai berakhirnya pendudukan yang dilakukan Israel terhadap wilayah itu, yang sudah berlangsung selama 38 tahun. Ribuan orang berpawai di jalan-jalan mengungkapkan kegembiraan atas keluarnya Israel , hingga larut malam.
Pada 21 November Perdana Israel Ariel Sharon menyatakan keluar dari Partai Likud dan membentuk partai baru, Kadima. Partai ini menampung berbagai tokoh, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh, Simon Pherez. Likud merasa kecewa, karena Likud dianggap tidak sejalan dengan garis politik yang ingin ia jalankan, terutama untuk membuka hubungan politik dengan pihak Palestina.
Penghinaan Terhadap Islam
Pemerintah Amerika pada 4 Juni 2005, melalui Departemen Pertahanan mengakui telah terjadi penghinaan terhadap al-Qur'an di kamp Guantanamo. Al Qur'an dikencingi dan dibuang ke toilet. Ini bukan pertama kalinya dilakukan tentara Amerika, hal ini terjadi juga di Iraq dan Afghanistan.
Pada 27 Juli 2005 skandal kejahatan yang dilakukan militer Amerika di penjara Abu Ghuraib terkuak berkat pengakuan dari orang-orang yang dibebaskan dari penjara itu. Cara-cara kotor dan penyiksaan, termasuk pelecehan seksual dilakukan tentara Amerika untuk mendapat pengakuan.
Pada 30 September 2005 Flemming Rose Redaktur Budaya Koran Jylands –Posten memutuskan untuk menampilkan 12 kartun Nabi Muhammad SAW, pada halaman 3 koran tersebut. Salah satu Kartun tersebut menampilkan Nabi Muhammad SAW, dengan memakai surban yang berisi bom. Kartun lain menampilkan Nabi dengan tanduk di kepala. Sementara yang lain menggambarkan beberapa pembom bunuh diri yang datang di pintu surga disambut oleh Nabi. Sebuah penghinaan yang sangat keji terhadap sosok mulia, sosok yang sangat berpengaruh dan qudwah bagi milyaran ummat muslim di Dunia.
Perkembangan di Eropa
Presiden Uni Eropa saat ini adalah Austria. Karenanya mencermati perkembangan Islam di Austria menjadi menarik. Austria adalah sebuah negara yang berada di kawasan Eropa Barat. Hingga di penghujung 2005 ini , di Eropa Barat komunitas muslim sudah mencapai jumlah antara 12 hingga 15 juta jiwa lebih. Mereka di antaranya menetap di Austria.
Pada 4 Maret 2005 pemimpin Belgia, marah mendengar seorang wanita muslim dipaksa meninggalkan pekerjaannya, setelah ancaman kematian yang diterima bosnya, yang memperingatkan dia untuk memecatnya karena mengenakan jilbab. Dalam perkembangannya, kasus yang muncul ke permukaan akhir tahun lalu itu, Naima Amzil (31), memutuskan mundur dari pekerjaannya, setelah majikannya mengirim surat ancaman ketujuh, termasuk dua peluru. Sejumlah politisi menyampaikan penghormatan atas keputusan (Naima) itu, tapi benci bahwa masalahnya akan menjadi penting."Saya terkejut," kata Perdana Menteri Guy Verhofstadt. "Kami akan melakukan apa saja semampu kami untuk menemukan orang-orang yang berada di belakang kasus itu." Peristiwa ini bermula ketika Rick Remmery, yang memimpin sebuah perusahaan yang memroses makanan di Belgia barat, menerima sebuah surat yang meminta dia memecat Amzil, jika ia bersikeras mengenakan kerudungnya saat bekerja.
Sementara di Swiss hingga penghujung tahun 2005 Islam merupakan agama kedua terbesar setelah agama Kristen. Jumlah warga Muslim meliputi 4,5 persen dari 8 juta jumlah penduduk Swiss atau sekitar 350.000 jiwa. Angka itu belum termasuk warga Muslim imigran ilegal yang jumlahnya mencapai 10.000 orang. Warga Muslim di Swiss kebanyakan keturunan Turki dan Balkan.
Di Eropa Timur pada Februari 2005 hadir sejarah baru yakni ketika Muslim di Tatarstan memulai mendirikan Masjid terbesar di Eropa yang dilengkapi dengan madrasah yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sains. Sebuah peristiwa yang mendorong Geliat Islam di benua Eropa.. Masjid tersebut terletak di Republik Tatarstan, negara pecahan Uni Soviet. Masjid Qul Sharif merupakan nama yang diberikan kepada bangunan masjid itu. Berada di ibukota negara, Kazan, peresmiannya berlangsung pada Jumat, 24 Juni lalu, sekaligus bertepatan dengan hari berdirinya ibukota Kazan yang ke-1000. Hadir dalam kesempatan itu ribuan warga Muslim Tatarstan, demikian pula ratusan tamu undangan yang berasal dari perwakilan negara-negara sahabat.
Sementara, sejak awal januari 2005 di Rusia sekitar 20 ribu orang lebih telah menjadi mualaf. Angka itu, mengutip situs Islamonline, hanya di ibukota Moskow saja. Pada periode 2 tahun sebelumnya, sekitar 12.450 orang telah menyatakan diri sebagai Muslim."Dari jumlah pemeluk Islam baru itu, sebanyak 60 persennya adalah dari kaum nasionalis yang belum pernah memeluk agama apa pun," slah satu isi laporan di situs islamonline. Sebanyak 75 persen dari jumlah itu terdiri dari kaum hawa berusia antara 17-21 tahun dan mereka memang sedang mencari panduan melalui agama.
Perkembangan Politik Islam
Beberapa bulan terakhir ini nampak muncul suatu kebangkitan baru di negeri-negeri Muslim, yang dipersepsikan Barat sebagi anti Barat. Lebih dari 75 persen kursi parlemen Afganistan jatuh ke dalam kekuasaan kelompok-kelompok jihad, sedangkan di Irak sekitar 50 persen kursi parlemen dikuasai oleh kelompok Islam anti Barat,di Iran Mahmoud Ahmadinejad dilantik menjadi presiden Iran yang memenangkan pemilu yang digelar secara bebas dengan perolehan suara 6l,6%, Ahmadinejad dijuluki oleh pers Barat sebagai tokoh garis keras yang melawan hegemony Barat..
Pada 16 November 2005 Ikhwanul Muslimun berhasil mengubah sejarah politik Mesir. Gerakan da'wah yang didirikan Hasan al-Banna ini secara mengejutkan memenangkan pemilihan parlemen dan mengantongi suara 88 kursi (20%). Pemimpin Ikhwanul Muslimun, Dr.Mahdi Akif, secara tegas menolak ajakan pemerintah untuk melakukan koalisi. Ikhwan mempunyai peluang untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang. Sementara pada 26 Januari 2006 yang baru lalu HAMAS memenangkan 70 % dari 132 kursi parlemen, dengan demikian Palestina jatuh ke tangan HAMAS.
Refleksi dan Pesan Bagi Ummat Islam
Beberapa peristiwa yang sengaja penulis urai secara singkat diatas yang merupakan sebagian saja dari berbagai masalah lainya yang terjadi di dunia Islam sepanjang tahun 1426 H adalah fenomena yang complicated. Ada fenomena bencana alam yang membuat kita terenyuh dan tak tahan untuk meneteskan air mata, ada fenomena Palestina yang masih terus harus menghadapi berbagai kemungkinan (meski Hamas menang pemilu) dan tantangannya tak kunjung usai hingga saat ini, ada perkembangan kwantitas muslim yang menggembirakan di Eropa meski kini menghadapi stigma yang dibangun AS dkk, ada kemenangan partai-partai Islam di sejumlah negera muslim yang cukup menggembirakan meski harus diuji dengan berbagai tantangan hari ini dan kedepan, hingga peristiwa penghinaan terhadap Islam dengan dimulai penghinaan terhadap Alqur’an oleh pasukan AS di Guantanamou, penghinaan terhadap komunitas muslim di penjara Abu Gharib, hingga penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kepedihan ummat Islam amat mendalam atas peristiwa penghinaan ini.
Meratapi berbagai hal yang menimpa ummat Islam adalah tidak selayaknya dilakukan oleh ummat Islam saat ini. Realitas peristiwa yang menimpa ummat Islam harus dijadikan Ibrah atau pelajaran atau tanda-tanda bagi muslim yang berakal (lihat Q.S 12 : 111) untuk dijadikan sebagai semacam The New Starting point of Islamic Civilization Era setelah Peradaban Madinah, Peradaban Umawiyah-Abasiyah yang telah ratusan abad lalu mempengaruhi sejarah ummat manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan belajar dari peristiwa 1426 H yang lalu?
Di tahun baru 1427 Hijriyah ini ummat Islam setidaknya melakukan dua hal, yakni Muhassabah (instrospeksi-refleksi) dan menjadikan momentum tahun baru Hijriyah 1427 H ini sebagai Nuqthoh Al Hijrah (titik Peralihan) dari perilaku zhulumat (kegelapan) ilanur (menuju cahaya) perilaku yang membawa manfaat dan berkah.
Selain itu dalam konteks persolan global umat Islam sudah harusnya menyadari kekuatan dan potensi yang kita miliki, sehingga dengan potensi ini kita mengetahui kenapa Allah Swt menjuluki kita sebagai khairul ummah, umat yang terbaik (Q.S 3: 110). Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa potensi moralitas Islam tentang amar ma’ruf nahyi munkar dan keimanan yang kuat adalah modal penting bagi terwujudnya status ummat terbaik (khoirul ummah).
Potensi dan sekaligus kekuatan ummat Islam secara obyektif juga harus dirinci. Denny Kodrat yang tulisannya dimuat di kammi online mencoba merinci potensi ummat Islam tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan memilah potensi tersebut menjadi empat potensi obyektif yaitu (1) obyektifitas ajaran, (2) obyektifikasi sejarah, (3) obyektifitas sumber daya alam , (4) obyektifitas sumber daya manusia, dan (5) obyektifitas politik Islam Kontemporer.
(1) Obyektifitas Ajaran : Islam adalah ajaran yang obyektif, yang lahir sesuai fitrah manusia yang memiliki jiwa dan akal. Ia memiliki konsepsi kehidupan yang syumul (menyeluruh) yang membuat akal bekerja optimal dan membuat jiwa menemukan kedamaiannya. Dari keharusan optimalnya akal bekerja inilah konsepsi Islam menjiwai lahirnya konsep-konsep sosial dan membenarkan realitas yang eksakta (sunatullah) seperti temuan-temuan keilmuan modern (science & technology). Dan dari dahaga jiwa yang selalu ingin menemukan kedamaian itulah Islam memberikan keseimbangan hidup (harmony). Realitas obyektif ajaran inilah yang kini menyedot perhatian milyaran umat manusia didunia memeluk Islam. Sejarawan Inggris (orientalis) Arnold Toynbe pernah mengatakan” Islam is not simply a system of belief, it is a complete system of life”.
(2) Obyektifitas Sejarah : Realitas sejarah Islam adalah sejarah agung. Kisah sejarah yang digambarkan Alqur’an adalah bukti obyektif tentang bagaimana Islam menyejarah. Sejarah Islam adalah sejarah peradaban. Dari peradaban Madinah hingga peradaban Umawiyah-Abasyiah Islam telah menunjukkan dirinya secara obyektif sebagai sebuah peradaban. Samuel P Huntington yang bukunya (the Clash of Civilization: 1996) di baca oleh Bush telah memahami betul bahwa Islam adalah peradaban yang memiliki keunggulan.

(3) Obyektifitas Sumber Daya Alam : Negeri Islam adalah wilayah yang kaya sumber daya alam dan strategis secara geopolitis. Lebih 70% cadangan minyak dunia yang sangat vital itu ada di dunia Islam .Belum lagi sumber daya alam lain (emas, timah, tembaga, batubara, dan sebaganya). Hampir 80% potensi alam yang dapat dieksploitasi berada di dunia Islam (Dari Asia sampai Afrika).
(4) Obyektifitas Sumber Daya Manusia : Secara kuantitas ummat Islam adalah ummat yang sangat besar (lebih dari 1,5 milyar). Realitas kuantitas sumber daya manusia yang lebih besar dari pemeluk agama manapun ini merupakan potensi pasar yang sangat besar. Selain itu ummat Islam saat ini adalah ummat yang sedang merangkak maju secara kualitas seriring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di negera-negara muslim, termasuk di Indonesia.
(5) Obyektifitas Politik Islam Kontemporer : fenomena politik di Afghanistan, Iraq, Iran, Mesir, dan Palestina yang secara umum saya sebut sebagai munculnya generasi baru Islam sebagai bibit peradaban baru di Timur Tengah adalah sebuah realitas obyektif yang tidak bisa dipungkiri dan dihentikan oleh Barat. Karena di lima negara tersebut nyata-nyata menggunakan Demokrasi yang di bawa Barat untuk dipraktekkan di negera-negara Islam. Artinya politik di dunia Islam tidak alergi terhadap Demokrasi dan membuka peluang kemenangan bagi komunitas muslim yang memiliki visi yang jelas seiring dengan meningkatnya kesadaran islam dan politik yang mulai menuju kearah kematangan di dunia Islam.Di Indonesia dan Malaysia kecenderungan kearah kematangan politik ummat Islam juga nampak, termasuk di belahan Eropa (di beberapa negara Eropa Ummat Islam mulai masuk di parlemen).
Dengan mencermati potensi dan kekuatan diatas setidaknya dunai Islam memungkinkan memainkan perannya dalam menata dunia yang saat ini sedang sakit keras akibat salah atur dunia yang dibangun dengan idiologi yang tidak sesuai dengan keutuhan fitrah manusia (liberalisme). Idiologi liberalisme yang dianut Amerika dkk ini telah menemukan titik jenuhnya yang melahirkan perlawanan dari berbagai kalangan (dari kalangan idiologi yang paling kiri sampai idiologi yang paling kanan). Terorisme adalah contoh bentuk perlawanan yang paling radikal di abad 21 ini khususnya terhadap AS. Terhadap terorisme ini AS telah melakukan kesalahan besar karena melakukan kekerasan militeristik unilateral terhadap dunia Islam dan stigmatisasi yang keliru terhadap Islam. Tak kurang Pemimpin Open Society Institute, George Soros, awal Januari 2006 lalu di Jakarta mengemukakan bahwa “Kesalahan Bush adalah menuduh Islam sebagai teroris, dan itu kesalahan terbesarnya,” (www.tempointeraktif.com). Sebuah pernyataan keras dari sosok misterius yang pada 1997 dinilai public sebagai actor gonjang-ganjingnya nilai rupiah.

Setelah potensi ummat Islam terungkap dan dunia Barat (AS) telah dinilai salah tidak hanya oleh ummat Islam tetapi oleh sesama komunitas Barat, kini saya mengajukan pertanyaan “apa yang harus dilakukan dunia Islam?” Dibawah ini adalah jawaban yang bisa kita diskusikan dan renungkan bersama:
1. Ummat Islam secara individual maupun jamaah kembali dituntut untuk memahami Islam dengan benar dan kaffah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Kembali mendekati Alqur’an dan Assunnah. (lihat Q.S 2:208)
2. Ummat Islam harus melakukan konsolidasi internasional untuk kepentingan peradaban baru dan kepentingan damainya dunia dalam naungan peradaban Islami. Minimalisir perselisihan intern ummat Islam. (lihat Q.S 3:103)
3. Negara-negara Islam ataupun yang mayoritas penduduknya ummat Islam harus menjadi simpul-simpul peradaban. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas penduduk muslim baik kapasistas keislaman dan kapasitas penguasaan alat-alat peradaban seperti ilmu pengetahuan dan tehnologi sebagai tanggungjawab kekhalifahan manusia muslim (lihat Q.S 2:30)
4. Menjunjung tinggi semangat Hijrah Rasulullah yang salah satunya melahirkan perjanjian perdamaian terutama menyangkut hubungannya dengan bangsa lain yang berbeda agama. Hal ini sebagi bagiaj dari upaya mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam ( lihat Q.S 21:107)Semoga empat hal diatas bisa dijadikan bekal untuk kita renungkan dan diskusikan bersama sebagai bentuk kepedulian kita kepada ummat sebagaimana tuntunan hadist rasulullah “Barang siapa bangun pagi hari dan hanya memperhatikan masalah dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Barang siapa tidak pernah memperhatikan urusan kaum muslimin yang lain, maka tidak termasukgolongaku”. (HR.Thabrani).Wallahua’lam bishowab.

Sumber Bacaan :

Al-qur’an
Al-Hadits
http://www.euro-islam.info
http://www.infopalestina.com
http://www.irib.com/worldservice
http://www.islamhadhari.net
http://eramuslim.com
http://www.republika.co.id
http://www.majalahsaksi.com
http://www.isnet.org/archive-milis/archive95
Http://www.tempointeraktif.com
http://www.insistnet.com

Pesantren dan Kepemimpinan Nasional

2006-02-04T19:50:00.000+09:00

Pesantren dan Kepemimpinan Nasional
Oleh : UBedilah Badrun

Fenomena munculnya sejumlah politisi muslim / pemimpin nasional yang berlatar pesantren di Indonesia nampaknya menjadi sesuatu yang menarik bagi PPI Jepang. Saya bertanya-tanya argumentasi apa yang membuat PPI Jepang bersemangat untuk mengadakan dialog tentang konstribusi Pesantren di Indonesia? Sejauh yang bisa saya pahami nampaknya realitas empiris Indonesia kontemporer yang masih diliputi krisis akibat rusaknya moral politik memunculkan harapan besar bagi hadirnya kepemimpinan nasional yang memiliki moralitas politik yang baik. Selain itu gelagat politik nasional yang memiliki kecenderungan untuk memilih pemimpin yang bersih dan memiliki basis massa yang real adalah juga logika lain yang bisa dimengerti. Basis massa real yang sudah mengakar dalam tradisi Indonesia salah satunya yang paling berpengaruh adalah lembaga pesantren. Karena itulah komunitas pesantren menjadi realitas yang masih sulit di pisahkan dari hiruk pikuk politik nasional. Untuk mengurai sub tema “Pesantren dan Kepemimpinan Nasional” ada baiknya saya mengkaji 3 hal yang bisa menjadi bahan diskusi: (1) Hubungan pesantren dan Politik/kekuasaan/kepemimpinan,(2) Perkembangan Pesantren dan Politisi Santri. dan (3)Problem Kepemimpinan Nasional dan Solusi yang bisa di diskusikan.

Sekilas Sejarah Hubungan Pesantren dan Politik / Kekuasaan / Kepemimpinan di Indonesia
Jika kita telusuri sejarah Pesantren sejak masa akhir kerajaan Hindu Budha dan awal berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada abad 13 hingga masa kolonialisme Belanda, kita akan temukan betapa dalam tradisi Islam di Indonesia sulit melepaskan diri dari urusan politik/kekuasaan/kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin kerajaan Islam pada masa itu kerap berlatar belakang pesantren atau pesantren sebagai lembaga yang merestui sang raja. Hal ini bisa kita cermati dari sejarah Sultan Malik al-Saleh di Samudera Pasai (1270), Raden Patah di Demak(1481), Sultan Pasarean di Cirebon dan Hassanudin di Banten (1552), Sultan Babullah di Ternate (1575) , dan Sultan Hassanuddin di Gowa-Tallo-Makasar (1653). (http://www.arkeologi.net). Peran para ulama dalam mendakwahkan Islam melalui mendirikan pesantren telah membentuk komunitas Islam yang memiliki kekuatan massa real dan memiliki pengaruh dalam hiruk pikuk pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan Islam.
Sengaja sekilas tentang Kerajaan Islam di Indonesia saya sebutkan di awal tulisan ini untuk melihat pijakan historis hubungan Pesantren dengan politik atau kepemimpinan nasional Indonesia hingga saat ini. Bahwa hubungan Islam dan politik pernah mengakar kuat dalam tradisi kekuasaan di Indonesia justru sejak awal berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara hingga masa kolonialisme. Setelah itu ketika masa-masa pergerakan nasional bangkit, munculah organisasi-organisasi Islam yang dimotori oleh kaum santri. Yang paling fenomenal adalah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 31 Januari 1926. Sebuah organisasi wadah para ulama (pemimpin pesantren) dalam tugas memimpin Islam menuju cita-cita Izzul Islam Wal Muslimin (kejayaan Islam dan ummatnya). Dalam perkembangannya NU dapat berkembang dengan cepat sebagai organisasi Islam yang berskala Nasional disamping Muhammadiyah yang berdiri lebih dahulu(18-11-1912). Berkembanganya NU sesungguhnya ditunjang oleh kenyataan bahwa NU lahir di Jawa Timur yang selama berabad-abad menjadi pusat perkembangan pesantren dan tarekat di Indonesia. Karena itu berbicara pesantren akan tidak lepas dengan NU, dan melalui NU lah dunia pesantren masuk ke wilayah politik/kekuasaan/kepemimpinan.
Berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada 1935 yang merupakan tempat berhimpunnya berbagai organisasi Islam yang telah banyak bermunculan pada awal abad ke-20 adalah juga media terlibatnya pesantren dalam politik perjuangan hingga munculnya dukungan umat Islam terhadap memorandum tuntutan Indonesia berparlemen pada tahun 1939. Lalu, ketika kemudian Jepang berkuasa di Indonesia yang berusaha menarik kaum muslimin dan meng-angkatnya dengan cara memberikan kebebasan bergerak dalam organisasi Islam dengan mendirikan kembali MIAI pada 5 September 1942, dan kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) juga secara langsung maupun tidak langsung menjadi media komunitas pesantren masuk ke wilayah politik perjuangan.
Pada masa perjuangan ini nampak sekali bahwa NU sebagai representasi organisasi pesantren pada saat itu selain menyebarkan ajaran keislaman juga turut pula dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan nama organisasi sebelumnya, Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Negara/bangsa). Bahkan salah seorang tokoh generasi pertama NU lainnya K.H. Wahab Hasbullah mendirikan Syubbanul Wathan (pemuda tanah air). Isu utama yang diusungnya adalah membangkitkan semangat kaum muda agar mencintai tanah air yang sedang terjajah. Masa menjelang kemerdekaan juga diwarnai kontribusi politik penting dari para ulama pesantren khususnya K.H.Wahid Hasyim dalam melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang kemudian menjadi embrio dari lahirnya pembukaan UUD 1945. (www.indo-news.com) .
Keterlibatan K.H.Wahid Hasyim yang saat itu menjabat Ketua Umum PB NU dalam politik perjuangan telah memberi warna tersendiri dalam kancah perpolitikan Nasional. Sebab eksistensi NU dengan pesantrennya adalah kekuatan real umat Islam pada masa itu. Ketika kemudian Indonesia Merdeka K.H. Wahid Hasyim kemudian diangkat menjadi menteri agama oleh Presiden Soekarno dalam masa yang singkat yakni 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 karena polemik dengan kubu Masyumi. Namun pada masa RIS kembali menjadi Menteri Agama hingga kemudian pada tahun 1952 kembali berpolemik dengan Masyumi dan digantikan oleh Fakih Usman dari kubu Masyumi pada masa Kabinet Wilopo April 1952. Sejak itu kemudian NU menyatakan keluar dari Masyumi.(http://www.id.wikipedia.org ). Fenomena konflik politik antara NU dan Masyumi ini terekam dengan baik oleh Herbert Feith dengan menyimpulkan bahwa perpecahan partai (NU-Masyumi) pada masa itu tampak menjadi kebiasaan. (Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca, 1962).*
Diangkatnya K.H.Wahid Hasyim sebagai menteri agama sebagaimana saya sebutkan diatas adalah fenomena politik pesantren yang tidak bisa dipungkiri. Perkembangan politik pesantren kemudian makin terlihat usai pemilu 1955 dimana NU merupakan Partai Politik Pemenang Pemilu ketiga setelah PNI dan Masyumi, sehingga kepemimpinan menteri agama dipegang kembali oleh ulama berlatar belakang NU sampai runtuhnya Orde Lama pada 1966. Sejak NU menjadi partai politik dan ikut pemilu tahun 1955 itulah Pesantren makin sulit dipisahkan dengan politik/kekuasaan/kepemimpinan nasional hingga saat ini. Naluri politik, pengalaman sejarah berperan dalam politik dan basis massa yang kuat yang dimiliki komunitas pesantren telah mendorong keterlibatanya dalam wilayah politik nasional hingga saat ini.

Perkembangan Pesantren dan Politisi Santri

Ketika Mukti Ali menjabat menteri Agama hingga tahun 1978 sesuatu telah terjadi di lingkungan pesantren yang kemudian memberi warna baru bagi perjalanan politik kaum santri. Ketika itu Mukti Ali membuat kebijakan untuk memasukkan sekitar 70 persen mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah. Berkat pembaharuan di lingkungan pesantren inilah ekuivalensi pendidikan madrasah dengan sekolah umum diakui seperti ditegaskan UU Sisdiknas 1989 sebagaimana juga kemudian masih termuat dalam UU Sisdiknas 2003.
Menurut Azyumardi Azra (2005), sejak 1970-an pula pesantren berkembang menjadi semacam 'holding institution', lembaga yang mencakup tidak hanya institusi pendidikan agama --baik yang khusus untuk tafaqquh fid-din dan madrasah-- tetapi juga pendidikan umum, seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi umum. Bahkan, pesantren juga menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang sejak dari ekonomi rakyat seperti koperasi dan usaha kecil, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat sampai kepada konservasi lingkungan. Dan pesantren tidak lagi hanya terdapat di pedesaan; sejak 1980-an, banyak pesantren bermunculan di kawasan perkotaan, memunculkan gejala yang oleh Azyumardi Azra disebut sebagai 'pesantren urban'. Bahkan, sistem 'santri mukim' juga diadopsi sekolah-sekolah elite Islam, dengan menggunakan istilah 'boarding', yang dilengkapi figur 'kiai' seperti di pesantren. Berbagai pembaharuan dan perkembangan itulah yang membuat pesantren mampu tetap bertahan di tengah berbagai perubahan yang begitu cepat dan berdampak luas dalam masyarakat; dengan begitu pula, pesantren sekaligus mampu menampilkan citra yang kian positif terhadap distingsi pendidikannya. Semua itu juga, yang membuat anak-anak lulusan pesantren, sejak 1980-an mampu berkompetisi dan sukses melanjutkan pendidikan di mancanegara; tidak hanya di negara-negara Timur Tengah, namun juga di negara-negara Barat. Mereka ini pada gilirannya memperkaya dan memperkuat generasi baru kaum terpelajar dan intelektual Muslim di Indonesia. (Republika, Kamis, 22 Desember 2005).*
Sementara itu dua tahun setelah pemilu pertama rezim Orde Baru, komunitas politisi santri disibukkan dengan kebijakan fusi partai pada 1973. Ketika politisi santri (NU) tersisih dalam percaturan politik PPP yang berlawanan dengan MI-nya H.J Naro, melalui Munas Ulama NU di Situbondo, 21 Desember 1983 memutuskan untuk kembali ke Khitah 1926 dan dikuatkan setahun sesudahnya dalam Muktamar NU di Situbondo, 8-12 Desember 1984. Upaya NU kembali ke Khittah meniscayakan NU tidak berafiliasi kepada partai politik manapun sehingga para politisinya bebas masuk kemana saja, termasuk bebas untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah sebagaimana yang dilakukan Gus Dur dengan Forum Demokrasinya.
Martin van Bruinessen(2004) mengemukakan bahwa sejak Muktamar Situbondo (1984) para kiai bebas berafiliasi dengan partai politik mana pun (maksudnya dengan Golkar) dan menikmati enaknya kedekatan dengan pemerintah. NU tidak lagi ‘dicurigai’ oleh pemerintah, sehingga segala aktivitasnya – pertemuan, seminar – tidak lagi dilarang dan malah sering ‘difasilitasi’. Perubahan tersebut, walaupun merupakan momentum penting dalam sejarah politik Orde Baru, dapat dipahami sebagai sesuai dengan tradisi politik Sunni, yang selalu mencari akomodasi dengan penguasa.
Realitas ini terus berkembang hingga kemudian terjadi fragmentasi politik Islam (NU-ICMI-Muhammadiyah) menjelang berakhirnya Orde Baru dan bangkitnya gerakan reformasi 1998. Usai runtuhnay rezim Orde Baru pada Mei 1998, politisi santri bermunculan bagai jamur di musim hujan, bagai harimau yang lepas dari kandangnya.
Perkembangan pesat pesantren dan banjirnya alumni pesantren yang telah menamatkan perguruan tinggi baik dalam negeri maupun manca negara (Timur maupun Barat) dan perubahan politik Nasional, telah melahirkan interpretasi baru yang berkembang di masyarakat Indonesia tentang politisi santri. Sejauh yang saya tangkap dan saya pahami dari realitas yang berkembang , politisi santri bisa didefinisikan sebagai politisi yang memiliki latar belakang dan komitmen keagamaan Islam yang kuat baik berasal dari pesantren (NU) maupun non pesantren seperti organisasi-organisasi Islam lainya (Muhammadiyah, Persis, HMI, PMII, KAMMI, HMI MPO, Lembaga-lembaga Dakwah Kampus, dll). Fenomena Nurcholis Madjid (alm), Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Hidayat Nurwahid, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Alwi Shihab, Nurmahmudi Ismail, Tosari Wijaya, Yusril Ihza Mahendra, M.S.Kaban, Adyaksa Dault, Anis Matta, Muhaimin Iskandar, Efendi Choeri, Tamsil Linrung, Andi Rahmat, Rama Pratama, Anas Urbaningrum dll adalah fenomena politisi santri yang lahir dari perkembangan Islam di Indonesia. Meskipun disana-sini penuh dengan kelemahan tetapi kontribusi politiknya bisa dipahami dan dalam perkembanganya telah mendorong dinamika politik nasional.

Problem Kepemimpinan Nasional dan Diskusi solusi
Akankah kepemimpinan nasional Indonesia tahun 2009 dipegang oleh politisi santri? Jawabanya sulit dipastikan, sebab politisi santri saat ini menurut hemat saya masih sulit disatukan. Mengapa politisi Islam atau politisi santri sangat sulit bersatu? Ada beberapa sebab yang bisa kita cermati:
Pertama, politisi santri dengan latar belakang partai politiknya yang berbeda masih menyimpan trauma politik masa lalu yang masih sulit di damaikan. Kisah-kisah sejarah konflik NU Vs Masyumi era tahun 50-an dan PKB Vs Poros Tengah thn 2001 masih menggelayuti pikiran politisi Islam Indonesia. Abdul Mu’ti (2004) dalam Fragmentasi Politik Santri menyebutnya masih memiliki kontradiksi internal. Olivier Roy (1996) dalam The Failure of Political Islam menyebutnya sebagai "intellectual failure".
Kedua, ego politik masih kuat dikalangan politisi Islam, atau masih kuatnya nafsu untuk berkuasa di kalangan politisi Islam. Ego politik ini pada parksisnya menjadikan politits Islam tidak memiliki sikap mengalah atas keunggulan politit Islam lainya. Inilah yang menyebabkan munculnya banyak partai Islam. Mnculnya kompetisi antara Hasyim Muzadi, Sholahuddin Wahid, Amin Rais dan Hamzah Haz dalam perebutan kepemimpinan Nasional pada pemilu 2004 lalu adalah contoh ego politik itu. Bahkan konflik internal partai juga masih mewarnai politik Islam Indonesia hingga saat ini (kasus PKB).
Ketiga, adanya kekhawatiran yang berlebihan jika salah satu dari rival politisi Islam menjadi Presiden. Kekhawatiran tersebut muncul karena konfigurasi politik yang sudah terbentuk dengan latar idiologi politik yang berbeda.
Keempat, adanya faktor kekuatan politik militer dan Golkar yang dibangun dengan pencitraan politik yang baru telah mendorong terbelahnya politisi Islam. Peristiwa Munculnya pencalonan Wiranto yang bergandengan dengan Sholahuddin Wahid dan SBY yang bergandengan dengan Jusuf Kalla adalah contoh dalam kategori ini.
Selain faktor sulitnya politisi Islam bersatu yang menyebabkan sulitnya memastikan kepemimpinan nasional 2009 di pegang oleh politisi santri, juga ada faktor eksternal yang turut memberi kontribusi , khususnya faktor pencitraan Islam saat ini yang kerap dikaitkan dengan terorisme. Peristiwa kemenangan Hammas pada pemilu yang baru saja berlalu di Palestina merupakan peristiwa penting yang perkembangannya terus di tunggu oleh dunia menyangkut sikap Amerika terhadap kemenangan itu. Sementara pengalaman kemenangan FIS di Aljazair pada 1991 dan kemenangan Partai Refah di Turki pada 1995 berakhir tragis dengan diambil alihnya kekuasaan oleh kubu militer yang di dukung AS. Akankah Hammas menjadi contoh berikutnya? Dan akankah jika partai Islam yang memenangi pemilu Indonesia 2009 akan berakhir sama sebagaimana FIS dan Refah? Bukankah semua partai politik Islam di Indonesia menjunjung tinggi UUD 1945 dan karenanya tidak bisa disamakan dengan perkembangan politik di negara-negara Islam lainya?
Lalu, sejauhmana kemungkinan politisi santri memegang tampuk kepemimpinan nasional pada 2009? Setidaknya ada beberapa solusi yang bisa didiskusikan:
(1) Mengikis empat penyebab sulitnya politisi Islam bersatu (intellectual failure, ego politik, kekhawatiran berlebihan atas idiologi politik yang berbeda, meminimalisir penguatan politik militer )
(2) Partai politik Islam berjuang keras untuk salah satunya (PKB,PAN,PKS atau PPP) menjadi pemenang pemilu 2009 atau setidaknya ada yang memperoleh lebih dari 20% suara pada pemilu legislative 2009. Sehingga bisa mencalonkan Presiden dan harus di dukung oleh semua partai Islam.
(3) Memunculkan tokoh muda yang memiliki visi kebangsaan yang kuat dan pemikiran yang kuat yang mampu melahirkan ide-ide besar bagi perubahan dan perbaikan bangsa 10 tahun ke depan. Tokoh muda inilah yang harus dimunculkan sebagai calon Presiden satu-satunya oleh Partai-partai Islam beberapa bulan menjelang pemilu 2009. Jika ini dilakukan semoga saja mampu memenuhi kerinduan seluruh rakyat Indonesia akan pemimpin yang adil, bermoral, berani, tegas terhadap semua jenis kejahatan yang merugikan negara dan rakyat, dan memiliki semangat tinggi untuk mencapai cita-cita nasional (masyarakat yang adil dan sejahtera) sesuai konstitusi UUD 1945.
* Padahal pada awal berdirinya Partai Masyumi 8 November 1945 semua golongan Islam bersatu sebagaimana tercermin dalam kepengurusan Majelis Syuro Masyumi yakni KH Hasjim Asjari (ketua umum), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Muda I), KH Wahid Hasjim (Ketua Muda II), dan Mr Kasman Singodimedjo (Ketua Muda III). Anggota Pengurus Besar lainnya antara lain adalah Wondoamiseno, Mr Moh Roem, Muhammad Natsir, dan Dr Abu Hanifah. (http://www.gimonca.com).
* Alumni pesantren yang lulus dari Perguruan Tinggi baik dari Perguruan Tinggi Timur maupun Barat ini pada perkembangannya juga telah mendorong tumbuh suburnya khazanah pemikiran Islam di Indonesia yang juga turut memberi kontribusi bagi pencerdasan ummat Islam di Indonesia.

Mr.President:Mr.Cuek

2006-01-28T21:52:00.000+09:00

Mr. President : Mr. Cuek
Oleh: Ubedilah Badrun

Baru-baru ini saya membaca tulisan di sebuah media massa yang memplesetkan singkatan SBY-JK menjadi Susah Bensin Ya Jalan Kaki. Sebuah singkatan plesetan yang sangat menyindir penguasa saat ini. Sindiran itu entah di dengar SBY-JK atau tidak tetapi ia adalah bentuk protes keras terhadap penguasa saat ini yang dalam satu tahun menaikan harga BBM (maret & oktober 2005 lalu). Kini di awal tahun 2006 lagi-lagi membuat kebijakan merugikan rakyat, yakni mengimpor beras dan menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Protes dan penderitaan rakyat tidak dipedulikan, dibiarkan dan di-cuekin. Maka layak kalau SBY saya sebut Mr.Cuek. Saya jadi ingat saat SBY baru berkuasa yang pernah mengatakan I don’t care ketika menghadapi isu-isu miring tentang latar belakang dirinya dan istrinya. Kini sikap itu nampaknya berlaku bagi protes rakyat atas kebijakanya. Dalam konteks kebijakan SBY yang jalan terus tanpa peduli protes rakyat dan tanpa peduli penderitaan rakyat ini nampaknya perlu dicermati. Ada empat hal yang coba saya cermati yakni Soal Kenaikan BBM, Soal Impor Beras, Soal Kenaikan Tarif Dasar Listrik, serta soal Pendidikan di Indonesia. Sengaja di bagian akhir menyinggung pendidikan karena menurut hemat saya pendidikan hampir dilupakan rezim. Dari empat masalah ini saya akan coba diskusikan solusi yang mungkin bisa digunakan komunitas muda bangsa Indonesia.

Kenaikan BBM
Beberapa bulan setelah pemerintahan baru (SBY-JK) dilantik, saya terkaget dengan program pemerintahan baru yang akan menaikan harga BBM di bulan Maret 2005, lalu harga BBM jadi dinaikan dengan diwarnai gerakan protes sporadic dari kalangan mahasiswa. Gerakan protes tidak mampu membendung niatan kuat pemerintahan SBY-JK untuk menaikan harga BBM. Pernyataan SBY dan JK yang simpatik bahwa naiknya harga BBM akan mengurangi subsidi dan subsidi akan dialihkan untuk pendidikan gratis telah meredakan protes mahasiswa. Apalagi kemudian SBY-JK didukung “Intelektual Picisan” yang bergabung dalam Freedom Institute yang mendukung kenaikan BBM dengan membuat Iklan satu lembar penuh di harian Kompas dengan biaya milyaran rupiah. Lalu sekolah gratis tidak ada sampai hari ini. Saya masih ingat bahwa pendidikan gratis merupakan wacana yang dikembangkan pmerintah SBY-JK untuk meminta dukungan kenaikan BBM. Asumsi pemerintah SBY-JK adalah harga BBM di Indonesia sangat rendah karena negara memberikan subsidi sangat besar mencapai Rp.89 triliun per tahun. Dan katanya subsidi sebesar itu mau dialihkan untuk pendidikan sehingga pendidikan bisa gratis. Nyatanya untuk pendidikan hanya 5,6 triliun, lalu ada yang dialihkan untuk dana kompensasi kebutuhan pangan sebesar 5,4 triliun, kesehatan sebesar 2,17 triliun. Lalu sisa 75,83 triliun entah dialihkan kemana? Yang jelas setelah itu gaji anggota DPR naik, anggaran kepresidenan naik, lalu Presiden dan wakil Presiden jalan-jalan ke luar negeri, dll. Dan Sekali lagi, Sekolah Gratis tidak ada hingga saat ini.
Di awal bulan Oktober 2005 (menjelang puasa Ramadhan) SBY-JK kembali menaikan harga BBM , kali ini enggak tanggung-tanggung sampe 150% , sebuah angka kenaikan yang sangat fantastic. Protes mahasiswa dan NGO muncul dimana-mana di hampir seluruh kampus di tanah air, bahkan sempat ada demonstrasi mengepung Istana. Tapi lagi-lagi kandas, harga BBM tetap naik. Lalu mahasiswa diem, dan rakyat di sogok dengan dana kompensasi Rp.300.000, meski harus ngantri puluhan kilometer dan sangat tragis ada yang meninggal dunia saat ngantri dana kompensasi ini. Tapi tak ada yang melakukan perlawanan massif. Padahal dengan mata telanjang kita semua bisa menyaksikan betapa besar dampak sosial dari kenaikan BBM ini, dari naiknya harga-harga barang, naiknya tarif transportasi, kembalinya masyarakat menggunakan kayu bakar, hingga naiknya jumlah angka kemiskinan mencapai 70 juta jiwa, dan diantaranya ada yang sehari hanya makan satu kali, ada yang dua hari sekali, dan ada yang hanya makan bubur nasi putih sehari sekali. Sebuah ketidakberdayaan yang sangat luar biasa dari himpitan kemiskinan karena naiknya harga BBM.

Impor Beras
Drama politik baru saja berlalu, anggota DPR pro angket dan interpelasi soal impor beras di DPR kandas dan terkalahkan oleh kelompok pro impor beras yang menolak hak angket dan hak interpelasi. Ini menjadi kabar menggembirakan buat pemerintah SBY-JK untuk melanjutkan kemauannya mengimpor beras dari Vietnam. Padahal Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada 21 Desember 2005 melalui media massa mengemukakan bahwa awal tahun 2006 tidak diperlukan impor beras, karena masih ada kelebihan beras di masyarakat sebanyak 2,4 juta ton. Jumlah 2,4 juta ton beras itu diperoleh dari perhitungan kelebihan beras 2004 yang belum terserap ke masyarakat. Jumlah kelebihan itu masih ditambah stok perum Bulog yang hingga akhir 2005 mencapai 1 juta ton. Data dari menteri pertanian ini nampaknya tidak diyakini SBY-JK hingga tetap ngotot untuk melakukan impor beras dengan dasar data dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang baru dan dari sumber-sumber lain yang menyatakan bahwa pemerintah kekurangan stok beras sebesar 110.000 ton untuk memenuhi stok 1 juta ton beras. Angka stok 1 juta ton beras mengikuti rasio angka resiko ketidakmampuan pasokan menurut versi FAO (antara 3-5 persen dari total konsumsi), dan konsumsi beras rakyat Indoensia menurut veri pemerintah tahun 2005 adalah 32 juta ton . Logika inilah yang digunakan pemerintah untuk melakukan impor beras . Padahal data dari ARAM III tahun 2005 konsumsi beras rakyat Indonesia adalah 30,57 juta ton per tahun. Sementara produksi padi mencapai 53,98 juta ton atau setara dengan 31,63 juta ton beras.Dengan data ini seharusnya pemerintah tidak perlu impor beras, karena justru surplus lebih dari 1 juta ton.
Mengenai data dari BPS dan kawan-kawannya termasuk Bulog saya cukup meragukan keabsahannya. Bila mengamati angka-angka konsumsi beras per kapita per tahun ditemukan kejanggalan yang mencolok. Misalnya tahun 2002 rata-rata konsumsi beras mencapai 115,5 kilogram per kapita per tahun, sementara tahun 2003 turun menjadi 109,7 kilogram per kapita per tahun. Menurut analisis Bulog penurunan ini terjadi karena masyarakat mulai mengkonsumsi pangan dengan bahan yang beragam, tidak hanya beras. Lalu tahun 2004 tiba-tiba naik drastis, rata-rata konsumsi beras menjadi 138,81 kilogram per kapita per tahun, dan tahun 2005 naik menjadi 139,15 kilogram per kapita per tahun. Pergerakan angka konsumsi beras per kapita per tahun yang cenderung tidak normal tersebut mengundang tanda tanya saya, ada apa di balik permainan angka-angka konsumsi beras per kapita per tahun ini?
Dalam perspektif lain kebijakan impor beras 110.000 ton (baca: membeli beras petani dari negara lain) yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang sangat mengabaikan kepentingan petani Indonesia. Menurut perhitungan sederhana saya, stok 800.000 ton lebih sudah lebih dari cukup dengan syarat Bulog membeli beras petani pada bulan Februari dan Maret 2006 nanti. Bukankah antara Februari-Maret Petani kita sedang panen raya? Lalu ada apa dibalik Impor Beras ini?
Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)
Beberapa hari sebelum saya kembali ke Tokyo pemerintah mengumumkan rencana menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang disiarkan melalui berita di media electronik bahwa pemerintah akan menaikan TDL dengan rincian naik 100 % untuk Industri, dan 83-93 % untuk rumah tangga. Saya langsung tersentak mendengar dan membaca berita ini yang ditayangkan televisi angka-angkanya. Alasan pemerintah menaikkan TDL ini karena pemerintah mengatakan terlalu berat menanggung semua beban Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam APBN 2006, subsidi listrik yang diperoleh PLN adalah 17 triliun. Menurut pemerintah dengan kenaikan harga BBM , ditambah biaya produksi lainya yang semakin tinggi, membuat biaya pokok penyediaan (BPP) tahun 2006 ini menjadi tinggi. Karena itu PLN menurut pemerintah membutuhkan subsidi 38 triliun, dengan demikian kekurangan 21 triliun. Dengan kekurangan ini maka cara yang paling mudah dilakukan pemerintah adalah menaikan Tarif Dasar Listrik.
Jika kita mencermati data TDL negara-negara Asia Tenggara yang bersumber dari World Bank , TDL di Indonesia tercatat sebagai tariff termahal ke dua diantara negara-negara Asia Tenggara. Saat ini(sebelum kenaikan TDL 100%) TDL Indonesia sekitar 6,5 sen dolar AS per KWH. Sedangkan Malaysia 6,2 sen dolar AS, Thailand 6,0 sen dolar AS, Vietnam 5,2 sen dollar AS, dan Filipina 7,3 sen dollar AS. Saya orang awam tentang energi listrik bertanya-tanya mencermati kenyataan ini, kok bisa-bisanya TDL kita termahal kedua? Bagaimana Indonesia memanfaatkan sumber-sumber energi untuk pembangkit listrik? Lalu saya curiga jangan-jangan terlalu besar mark up BPP (Biaya Pokok Penyediaan) listrik yang di kelola PLN? Kecurigaan saya lalu terjawab ternyata banyak proyek PLN yang sedang disidik Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), antara lain proyek PLTU Cilacap dengan indikasi kerugian negara Rp.1,6 triliun, proyek PLTU Tanjung Bali (Rp.4,4 triliun), PTPJB (1,75 triliun).
Dalam konteks dampak sosial yang dirasakan rakyat langsung adalah penderitaan yang tak henti-henti, betapa tidak menderita? BBM sepanjang tahun 2005 naik dua kali (Maret & Oktober) dengan angka kenaikan yang sangat mencengangkan, lalu kini Tarif Dasar Listrik juga naik dengan angka yang juga fantastik. Secara otomatis beban hidup rakyat makin berat, belum penderitaan-penderitaan yang datang dari alam dan Virus seperti Banjir, flu burung, demam berdarah, bencana longsor dll. Sebuah penderitaan yang sempurna.

Pendidikan
Saya mengikuti dialog dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tanggal 24 Januari 2006 lalu di KBRI Tokyo. Saat Wapres menjawab pertanyaan salah seorang pengurus PPI hampir saja saya melakukan interupsi ketika Jusuf Kalla dengan bangganya berbicara tentang anggaran pendidikan. Menurutnya anggaran untuk pendidikan saat ini sudah sangat besar dan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Interupsi yang ingin saya lakukan pada saat itu adalah kekeliruan Jusuf Kalla ketika mengatakan anggaran untuk pendidikan saat ini paling besar sepanjang sejarah. Jusuf Kalla nampaknya tidak mengikuti logika perkembangan nilai rupiah yang hampir-hampir tidak berarti di hadapan dollar AS. Jelas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lebih besar tetapi nilai rupiah saat ini sangatlah lemah, belum lagi barang-barang pendidikan juga naik drastis mengikuti kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Jusuf Kalla juga lupa bahwa anggaran pendidikan seharusnya 20% dari APBN sebagaimana termaktub dalam pasal 31 UUD 1945. Senyatanya anggaran pendidikan yang diterima Departemen Pendidikan Nasional saat ini kurang dari 7 % yang menurut Jusuf Kalla dianggap paling besar sepanjang sejarah. Disini patut diajukan pertanyaan kritis “bagaimana mungkin pendidikan bisa maju sementara anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan malah dipakai untuk anggaran lain ? Itulah salah satu persoalan pendidikan di Indonesia yang anggarannya di sunat sana sini.
Di sisi yang lain Human Development Index (HDI) Indonesia yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2005 menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 177 negara, di bawah Vietnam, Philipines, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapore yang sesama negara ASEAN. Vietnam berada di urutan 108, Philipines urutan ke 84, Thailand urutan ke 73, Malaysia urutan ke 61, Brunei Darussalam urutan ke 33 dan Singapore urutan ke 25 .(http://hdr.undp.org). Data HDI ini diukur dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks perekonomian. Artinya faktor pendidikan menjadi faktor penting yang menentukan HDI Indonesia. Salah satu data yang di pakai UNDP antara lain adalah data pendidikan di Indonesia yang memang kalau dicermati sangat memprihatinkan. Misalnya data tentang angka putus sekolah yang mencapai 1.122.742 anak (Depdiknas, 2005), data tentang angka buta aksara di Indonesia mencapai 15.414.211 orang (Depdiknas,2005), dan data-data lainya yang memprihatinkan.
Persoalan pendidikan juga tidak hanya menyangkut data-data kuantitatif diatas tetapi juga hal-hal lain yang bersifat kualitatif masih menjadi PR besar untuk terus dilakukan perbaikan, antara lain persoalan kurikulum, tenaga pendidik, serta alat ukur pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

Mendiskusikan Solusi
Empat masalah yang digambarkan diatas jelas memiliki dampak sosial yang sangat besar dan akan mempengaruhi jalanya kehidupan berbangsa dan bernegara baik saat ini maupun yang akan datang. Lalu solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki persoalan di atas? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini, tetapi beberapa hal di bawah ini bisa di diskusikan.
Pertama, dalam perspektif politik meyakini bahwa salah satu faktor pengubah terpenting suatu bangsa adalah pemimpinnya. Dalam istilah Roberto Pareto adalah governing elite atau elit yang memerintah, alias penguasa di suatu pemerintahan (S.P.Varma, Modern Political Theory). Sebab elit yang memerintah ini sangat memiliki andil besar dalam pengelolaan negara. Dalam konteks Indonesia kasus naiknya harga BBM, Impor beras, naiknya TDL, kurangnya anggaran pendidikan adalah fenomena produk public policy yang di buat governing elite. Karena itu menjadi governing elite yang memihak rakyat adalah solusi jangka panjang yang harus dimiliki kaum muda terpelajar.
Kedua, pendidikan sesungguhnya menjadi faktor penting perubahan jangka panjang . Sebab tidak hanya karena pendidikan akan melahirkan generasi berkualitas karena kemampuan IPTEK yang dimilikinya tetapi juga pendidikan akan mampu membentuk generasi baru yang masuk dalam kategori Civil Society (Masyarakat Madani) atau masyarakat terpelajar, beradab, kritis, dan memiliki keberpihakan kuat pada kebenaran dan keadilan, serta memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam melahirkan public policy yang peduli pada nasib rakyat maupun mengkritisi public policy yang dikeluarkan pemerintah. Karena itu gerakan mendorong realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN adalah langkah startegis jangka panjang, namun perlu di dorong sejak saat ini.
Profesor Toshiko Kinosita (Guru Besar Waseda University Jepang ) dalam suatu kesempatan pernah mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. (1)pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi . (2) pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. (3) investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.
Ketiga, organisasi mahasiswa harus terbiasa untuk melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di Indonesia termasuk membuat semacam desa binaan untuk mencerahkan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa rakyat Indonesia sudah begitu sangat menderita tetapi tidak melakukan protes yang massif? Sikap protes keras terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat /ummat juga menjadi kewajiban moral kaum muda yang harus terus dijaga. Realitas naiknya harga BBM, Impor Beras, naiknya TDL seharusnya bisa menjadi momentum penting sikap protes keras itu. Apalagi saat ini berhadapan dengan penguasa yang bergelar Mr.Cuek. Kalau mahasiswanya juga Cuek jangan berharap rakyat akan bergerak, yang ada adalah Cuek berjamaah. Nau’zdubillah.

Wallahua’lam

Quo Vadis Indonesia

2005-12-26T00:01:00.000+09:00

Quo Vadis Indonesia?
Sebuah catatan kecil untuk generasi muda Islam Indonesia
Oleh Ubedilah Badrun

Saya pernah gelisah tentang bagaimana memposisikan diri saya sebagai muslim dan diri saya sebagai warga negara Indonesia. Namun realitas obyektif Indonesia yang mayoritas ummmat Islam (terbesar di dunia) membuat saya mencintainya. Apalagi Islam mengajarkan pentingnya membela dan mempertahankan wilayah tanah kelahiran dan memiliki tanggungjawab kontribusi atas wilayah atau negara yang dibentuknya. Selain itu secara historis Republik Indonesia juga lahir dan diperjuangkan oleh para pejuang muslim dan telah syuhada di medan perjuangan. Tokoh-tokoh seperti Diponegoro, Imam Bonjol, H.Agus Salim, Tjokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Mohammad Hatta, Bung Tomo, Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan, R.A. Kartini, M.Natsir dll adalah fenomena sejarah penting yang langkah-langkahnya bisa dijadikan ibroh. Realitas peran historis dan realitas mayoritas umat Islam terbesar di dunia ini sesungguhnya bisa menjadi tolak ukur percontohan negara muslim dengan penduduk terbesar di dunia. Artinya bangkrut dan bangkitnya Indonesia bisa menjadi parameter negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia.
Kini setelah belajar dari kesalahan Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1967-1998) yang kedua-duanya telah menjalankan politik otoriterianisme, bangsa Indonesia memasuki babak baru yang penting dalam menentukan masa depannya. Gerakan reformasi telah membawa Indonesia menuju sebuah bangsa yang baru. Amandemen UUD 1945 merupakan perubahan radikal di tingkat konstitusi, sebab selama dua rezim UUD 1945 pernah dijadikan sebagai kitab suci yang tidak boleh dirubah. Pemilu 2004 yang merupakan pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia adalah buah dari prubahan konstitusi itu. Jimmy Carter usai pemilu Indonesia 2004 langsung memberi penilaian. Menurut Carter, rakyat Indonesia telah memberikan contoh dramatis dalam hal perubahan politik yang damai, sekaligus membantah klaim Barat bahwa Muslim sebagai anti-demokrasi. Selain itu, Carter juga memberi catatan penting bahwa Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dilihat dari jumlah penduduknya yang sangat besar dan dari keyakinan agama mayoritas penduduknya, setelah India yang Hindu dan Amerika yang Kristen. "Ini pesan indah yang (harus) diterima orang-orang Amerika," tulis Carter dalam artikelnya yang berjudul Surprisingly Fair Election in Indonesia (International Herald Tribune , 15 Juli 2004).
Lalu, apakah pencapaian identitas sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia diyakini mampu membawa Indonesia menuju negara yang makmur, adil dan sejahtera ? Meski optimisme harus ada tetapi cukup sulit untuk memastikan hal itu. Sebabanya berbagai persoalan masih menghadang Indonesia. Tadinya penulis yakin bahwa satu tahun masa pemerintahan SBY tidak akan ada Bom lagi di Indonesia, lalu lapangan pekerjaan terbuka lebar, kesejahteraan rakyat perlahan meningkat, kegiatan riset tumbuh dengan pesat, nilai tukar rupiah tidak melemah, dan indikator-indikator kemajuan lainya muncul silih berganti. Namun agaknya kita masih harus menarik nafas cukup panjang untuk merenung kembali. Sebab rakyat yang mayoritas muslim itu masih dirundung berbagai persoalan yang dibeberapa bagiannya cenderung menyengsarakan rakyat. Untuk memahami berbagai persoalan bangsa yang masih ada dihadapan mata, ada baiknya saya uraikan beberapa persoalan dalam bentuk data yang perlu menjadi catatan penting di negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Sebetulnya banyak data yang menjadi tantangan besar bangsa Indonesia, tetapi tiga data dibawah ini sudah cukup untuk dijadikan bahan catatan kita sebagai bangsa.

Data Orang Miskin
Meski data orang miskin ini belum tentu memiliki akurasi yang pas, tetapi bisa menjadi catatan bahwa bangsa yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia itu sebagian besar penduduknya adalah miskin. Berikut ini beberapa data yang berbeda dikeluarkan lembaga pemerintah tahun 2005 ini. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah orang miskin Indonesia mencapai 36 juta orang. Menurut PT ASKES jumlah orang miskin Indonesia pascakenaikan BBM melambung hingga 54 juta orang. Menurut Sri Mulyani (saat menjabat Meneg PPN/Kepala Bapenas sebelum reshuffle cabinet) jumlah orang msikin Indonesia angkanya telah melambung mendekati 60 juta orang. Jumlah yang sebenarnya bisa lebih dari 60 juta. BBC dalam film dokumenternya The New Rules of The World menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 70 juta orang.
Data Korupsi
Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada 5 Desember 2005 lalu mengumumkan hasil surveinya bahwa Indonesia masih menjadi negara yang terburuk dalam hal korupsi. Survei ini didasarkan pendapat pengusaha dan eksekutif asing yang melakukan investasi di Indonesia. Sama seperti survei tahun-tahun sebelumnya, tahun 2005 ini PERC membuat gradasi nilai soal korupsi 0-10. Nol adalah yang terbaik dalam hal bersih korupsi, sementara 10 merupakan nilai terburuk. Berdasarkan survey itu, Indonesia mendapatkan nilai 9,44. Angka ini adalah yang terburuk. Nilai terburuk dalam hal korupsi di Indonesia juga diberikan oleh lembaga Transparency International yang masih menempatkan Indonesia pada papan atas (ke-5) untuk terkorup di dunia.
Dalam hal korupsi ini saya coba megikuti seorang penulis untuk mencari referensi di internet dan search melalui google (“googling”) dengan kata kunci “corruption Indonesia”. Hasilnya? Luar biasa dalam beberapa detik saya benar-benar menemukan lebih dari 90.000 artikel, berita, dokumen, interview dan segala macam bahan lainya yang berkaitan dengan masalah korupsi di Indonesia. Lalu saya juga coba “googling” dengan kata kunci bahasa Indonesia dengan memilih kata “korupsi” maka dalam beberapa detik saja saya membuktikan benar pernyataan seorang penulis itu bahwa ditemukan 19.000 bahan tentang korupsi di Indonesia dan di negara berbahasa melayu. Lalu saya hanya berdecak dan mau mengatakan bahwa betapa luar biasa produktifnya orang menulis tentang korupsi di Indonesia . Hal ini menunjukkan bahwa betapa persoalan korupsi Indonesia sangat akut hingga melahirkan banyak tulisan untuk membenahinya. Korupsi yang akut di negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia.
Data Human Development Index Indonesia
Human Development Index (HDI) Indonesia yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2005 ini menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 177 negara, di bawah Vietnam, Philipines, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapore yang sesama negara ASEAN. Vietnam berada di urutan 108, Philipines urutan ke 84, Thailand urutan ke 73, Malaysia urutan ke 61, Brunei Darussalam urutan ke 33 dan Singapore urutan ke 25. HDI ini diukur dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks perekonomian, dan obyek indeks di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah penduduk muslim terbesar di dunia.(http://hdr.undp.org/ )
Mempertanyakan Indonesia
Data kemiskinan, data korupsi, data human development index Indonesia kalau dibuat grafik dalam 15 tahun terakhir ini akan berbentuk grafik yang abnormal. Garis grafik berada pada posisi menurun secara terus menerus. Padahal seharusnya kalau mengikuti logika liberalisme yang didengungkan negara-negara Barat dengan menggunakan logika bantuan dari negara donor yang tergabung dalam IMF, World Bank, ADB, dan temen-temeannya serta mengikuti logikanya W.W. Rostow, Indonesia di prediksi saat ini seharusnya sudah mencapai tahapan take off atau tinggal landas. Sebuah tahapan yang ditandai oleh tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui pemanfaatan tehnologi industri modern di sejumlah sektor ekonomi dan terjadinya peningkatan investasi yang produktif sampai 10 % dari pendapatan nasional. (The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto, Cambridge University Press, 1960,p.4-16). Namun data obyektif justru menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal landas tapi justru bener-bener tinggal dilandasan. Dimana trickle down effect yang di dengung-dengungkan Barat melalui pembangunanisme-nya? Bukankah Indonesia sejak 1967 sungguh-sungguh mengikuti pola pembangunan sesuai idiologi liberalisme kapitalisme atau neoliberalisme? Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan. Jalan neoliberalisme yang buntu. Mau kemanakah Indonesia?
Menonton film dokumenter The New Rules of The World yang dibuat John Pilger memberikan gambaran cukup menarik tentang Indonesia dibawah bayang-ayang liberalisme kapitalisme industri yang tidak mampu mensejahterakan rakyat. Misi dari film ini hendak mengajak kita untuk kritis terhadap sistim ekonomi yang sekarang ini sedang berjalan. Penulis berharap film ini tidak untuk membawa kita mengikuti idiologi sang reporternya , dimana idiologi sosialisme itu sendiri belum menemukan bentuknya yang real sebagai sebuah negara yang menyejarah (belum ada contoh negara sosialis yang maju dan beradab). Gambaran tentang fenomena buruh dalam film dokumenter yang dibuat John Pilger sebagai tenaga kerja murah di Indonesia yang dieksploitasi demi keuntungan besar kaum kapitalis adalah fenomena obyektif yang memang sedang terjadi di Indonesia. Pengusaha yang notabene adalah kaum kapitalis sangat senang dengan tenaga kerja Indonesia yang murah. Soal kesejahteraan, kesehatan dan keamanan kerja buruh bukanlah hal penting yang harus diperhatikan oleh pengusaha. Perlu diketahui bahwa para buruh pabrik yang dibayar murah itu mayoritas adalah beragama Islam. Ini bagi pengusaha tidak penting. Bagi pengusaha, yang penting adalah bergeraknya roda perusahaan dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan kekayaan. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.. Walhasil persoalan kesejahteraan buruh tidak menjadi agenda penting sang pengusaha. Karenanya aktifis buruh semacam Dita Indah Sari (sebagaimana ditayangkan dalam film dokumenter yang digarap John Pilger) akan terus bermunculan. Mereka bergerak dan sesungguhnya menginginkan ekonomi sosialisme menjadi nyata di Indonesia. Lalu jika dua arus berbeda ini (neoliberalism dan sosilisme) terus berkembang di Indonesia, mau dibawa kemanakah Indonesia?
Disaat yang sama, sejak tujuh tahun terakhir ini intensitas peledakan Bom sangat tinggi dan sangat cepat terjadi dihampir seluruh belahan dunia. Peristiwa bom WTC pada 11 September 2001 di Amerika yang kemudian dibarengi dengan invasi AS ke Afghanistan dan Iraq menandai era baru dunia yang penuh ledakan Bom. Amerika menyebut pelaku ledakan itu adalah kelompok yang menamakan dirinya Al-qaeda dan memiliki jaringan international. Oleh Amerika kelompok ini disebut teroris dan akan dikejar Amerika sampai kapanpun dengan anggaran 40 milyar dollar lebih. Indonesia oleh Lee Kwan Yu dijuluki sebagai sarang Teroris. Cap ini masih belum hilang dalam image masyarakat dunia, sebab Bom kemudian masih terus meledak dimana-mana di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Identitas pelaku adalah seorang muslim , dan karenannya teroris diidentikan Amerika adalah Muslim. Walhasil Indonesia yang kebanjiran Bom hingga saat ini telah menjadi alat pembenaran image atau tuduhan Lee Kwan Yu dan masyarakat dunia tentang sarang teroris di Indonesia. Dalam konteks ini Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia menjadi tertuduh. Dalam konteks terorisme ini mau diapakan Indoensia?

Pertarungan Idiologi, dan apa yang bisa dilakukan Komunitas Muda Islam?
Fenomena kemiskinan, ketertinggalan, dan korupsi adalah fenomena yang sangat memprihatinkan umat Islam Indonesia. Disaat yang sama Indoensia sedang menjadi ajang dari pertarungan idiologi antara neoliberalism, sosialisme, dan terorisme. Ketiga idiologi itu menurut hemat penulis terus bekerja mewarnai Indonesia. Lalu jika komunitas muda Islam diam, maka tunggu saja saat kehancuran Indoensia sebagai sebuah bangsa.(penulis perlu meminjam pernyataan gaya anak muda saat ini “hari gini kok diem?!”). Bukankah Allah berfirman dalam surat Al Ra'du ayat 11, yang artinya: "Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka." Karenanya kerja keras untuk melakukan perubahan adalah pekerjaan dak’wah yang harus tak kenal lelah. Pekerjaan dakwah yang tak kenal lelah ini hanya bisa dilakukan oleh muslim yang unggul. Ada empat keunggulan yang harus dimiliki seorang muslim secara integral untuk membangun bangsa dan mampu berkompetisi, yakni: unggul moral, unggul ilmu, unggul kekayaan, dan unggul kekuasaan. Empat keunggulan ini akan memudahkan seorang muslim untuk berkontribusi di masyarakat. Muslim yang unggul inilah yang pada akhirnya akan memperoleh kemenangan dalam kompetisi dengan idiologi apapun dan dalam situasi apapun di Republik Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas Islam terbesar di dunia.
Keunggulan moral dalah jawaban atas krisis moral yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Komunitas nasional maupun dunia sedang membutuhkan orang-orang yang bermoral, memiliki etika sosial dan etika kekuasaan yang kuat. Keunggulan Ilmu adalah jalan yang akan bisa meningkatkatkan derajat umat dan mampu melahirkan gagasan-gagasan baru yang untuk memberi kontribusi bagi ummat dan bangsa Indonesia. Jalan keunggulan ilmu juga adalah pintu satu-satunya untuk bisa menguasai peradaban. Keunggulan kekayaan adalah keniscayaan untuk membangun izzah umat, memberi kontribusi harta bagi ummat dan bangsa. Keunggulan kekuasaan adalah kemampuan yang tinggi untuk memiliki pengaruh dan wewenang yang kuat untuk melakukan perubahan. Karena wilayah kekuasaan adalah wilayah strategis untuk melakukan perubahan mendasar saat ini dan mendatang. Jika keempat keunggulan itu tidak dimiliki generasi muda Islam, maka jangan harap perubahan besar akan terjadi di Indonesia.!!

Referensi :
Alqur’an
Jimmy Carter, Surprisingly Fair Election in Indonesia, International Herald Tribune , 15 Juli 2004.
John Pilger (film documenter) The New Rules of The World, BBC 2005

Human Development Report – Human Development Index, UNDP, http://hdr.undp.org

W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto, Cambridge University Press, 1960,p.4-16.

Sekali Lagi Soal Menempatkan Nurani

2005-12-19T21:42:00.000+09:00

Sekali Lagi Soal Menempatkan Nurani
Oleh : Ubedilah Badrun

Sebulan lalu seorang teman yang bekerja sebagai jurnalis di Tokyo pernah bercerita di sebuah forum dengan penuh keheranan. Teman yang terkenal tulisan-tulisannya yang kritis ini mengamati rombongan Indonesia yang datang ke Jepang dengan jumlah yang sangat banyak, lebih dari seratus orang dengan biaya negara. Teman saya ini mempertanyakan bagaimana bisa negara yang masih dalam kemelut krisis mengirimkan orang sebanyak itu dengan fasilitas yang sangat wah? Pebisnis dan pejabat di Jepang juga penuh keheranan dengan rombongan penting yang amat banyak ini. Pasalnya hal semacam ini tidak pernah dilakukan pemerintah Jepang sepanjang sejarahnya. Bagimana bisa efektif mencapai target diplomasi kalau rombongan sebanyak itu agendanya amat beragam dan cenderung tidak fokus. Sistim pendelegasian wewenang nampak tidak berjalan. Tapi itu tadi, ini rombongan penting dan menggunakan biaya negara. Lalu pada waktu itu ledakan bom meledak kembali di wilayah timur Indonesia justru disaat proses diplomasi sedang berjalan untuk menarik investor Jepang berinvestasi ke Indonesia. Kini apa hasil rombongan penting yang menggunakan biaya negara amat besar itu ? Saya tidak tau hingga saat ini dan mungkin tidak akan pernah tau karena tidak pernah diberitahu oleh negara bagaimana hasil-hasil diplomasi dengan biaya besar itu hingga saat ini?
Lalu beberapa bulan terakhir ini saya membaca berita dari sejumlah media massa dan me- review nya tentang berbagai hal di tanah air. Dari soal senangnya pemerintah karena masyarakat makin adem ayem setelah sebulan lebih kenaikan BBM tidak lagi dikritisi, kemudian soal kenaikan gaji DPR disaat rakyat mengalami penderitaan akibat kenaikan BBM, soal usulan agar PNS kembali boleh berpolitik, soal naiknya anggaran Presiden, soal busung lapar, soal melemahnya nilai tukar rupiah meski pemerintahannya memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih rakyat secara langsung, soal flu burung, soal tragedi bom Bali II yang mengerikan itu, soal kematian karena kelaparan di yahukimo, soal pendataan sidik jari para santri di sejumlah pesantren, soal korban banjir, hingga soal anggota DPR dan para pejabat Departemen yang jalan-jalan ke luar negeri dengan biaya negara atas nama studi banding di penghujung akhir tahun 2005 ini.
Me-review berita tanah air seolah menemukan segudang masalah yang tak kunjung usai. Dalam pendekatan politik, persoalan-persoalan itu muncul lebih banyak diwarnai karena kebijakan maupun perilaku elit politik yang kurang menempatkan rakyat secara tepat dan terhormat. Ketidak tepatan menempatkan rakyat secara terhormat ini berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat. Hanya satu sebabnya, elit politik kita tidak menghadirkan sedikti saja nurani yang masih dimilikinya. Dalam konteks itu, pertanyaan-pertanyaan kritis masih laik untuk dimunculkan di penghujung akhir tahun 2005 ini. Dimana nurani ditempatkan ketika naiknya harga BBM membuat pasangan Idup dan Silih makan dua hari sekali (Kompas, 12 Oktober 2005) ? dan dimana nurani ditempatkan ketika naiknya BBM membuat putri Ibu Darsih yang berumur 10 bulan hanya memakan bubur nasi putih sepanjang hari (Riau Pos, 23 Oktober 2005). Dimana nurani ditempatkan ketika anggaran kepresidenan naik disaat orang-orang seperti pasangan Idup, Silih dan Darsih makin banyak jumlahnya? Dimana nurani ditempatkan ketika gaji DPR naik disaat penderitaan rakyat makin terlihat secara kasat mata? Dimana nurani ditempatkan ketika rombongan DPR dan para pejabat Departemen jalan-jalan ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat justru disaat air mata menetes di atas nasi putih yang tak berlauk sepanjang hari? Rumusan-rumusan rasionalitas nampaknya seringkali mengalahkan getar nurani elit politik(Presiden,Wapres, Menteri, DPR, dst). Dalam konteks ini elit politik kita nampaknya perlu kembali melakukan introspeksi, kembali belajar memahami EQ dipenghujung akhir tahun 2005 ini.
Menempatkan Nurani dan Memposisikan Rasionalitas : Kembali Belajar memahami EQ
Robert Frost pernah mengemukakan bahwa sesuatu yang kita sembunyikan membuat kita lemah, sampai kita menemukan bahwa sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Apa yang membuat diri kita begitu hebat di mata hati orang lain? Data empiris menunjukkan bahwa hampir setiap hari tak terbilang jumlahnya manajer dan profesional yang cemerlang menunjukkan kebolehan mereka sebelum diterima bekerja, serta pemimpin yang cemerlang, ternyata yang melekat dan nampak pada diri mereka sesungguhnya adalah hati nurani. Inilah yang mengiringi kesuksesan mereka. Ada komentar rasional yang menunjukkan pentingnya hati dan lebih sedikit menyindir para pengagum IQ (baca-rasionalitas semata), yakni komentar psikolog dari Yale, Robert Stenberg, ahli dalam bidang Succesful Intelligence menyatakan bahwa bila IQ yang berkuasa, ini karena kita membiarkannya berbuat demikian. Dan bila kita membiarkannya berkuasa, kita telah memilih penguasa yang buruk. (Robert J.Sternberg, Succesful Intelligence,1996).
Signifikan dengan uraian diatas Robert K Cooper dan Ayman Sawaf mengemukakan bahwa kecerdasan emosional (EQ) bukanlah muncul dari pemikiran intelek, tetapi dari pekerjaan hati manusia. EQ bukanlah tentang trik-trik penjualan atau cara menata sebuah ruangan. EQ bukanlah tentang memakai topeng kemunafikan atau penggunaan psikologi untuk mengendalikan, mengeksploitasi, atau memanipulasi seseorang. Kata emosi bisa secara sederhana didefinisikan sebagai menerapkan gerakan, baik secara metafora maupun harfiah, untuk mengeluarkan perasaan. Kecerdasan emosional-lah yang memotivasi kita untuk mencari manfaat dan potensi unik kita, dan mengaktifkan aspirasi dan nilai-nilai kita yang paling dalam,mengubahnya dari apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kita jalani. Emosi sejak lama dianggap memiliki kedalaman dan kekuatan sehingga dalam bahasa Latin misalnya, emosi dijelaskan sebagai motus anima yang arti harfiahnya jiwa yang menggerakkan kita (Robert K Cooper and Ayman Sawaf , Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations,1997). Jiwa yang menggerakan ini bagi penulis adalah hati nurani manusia.
Berlawanan dengan kebanyakan pemikiran konvensional kita, emosi bukanlah sesuatu yang bersifat positif atau negatif, tetapi emosi berlaku sebagai sumber energi, autentisitas, dan semangat manusia yang paling kuat, dan dapat memberikan kita sumber kebijakan intuitif. Pada kenyataannya, perasaan memberi kita informasi penting dan berpotensi menguntungkan setiap saat. Umpan balik inilah -- dari hati,bukan kepala-- yang menyalakan kreativitas, membuat kita jujur terhadap diri sendiri, menjalin hubungan yang saling mempercayai, memberikan panduan nurani bagi hidup dan karir, menuntun kita ke kemungkinan yang tak terduga, dan bahkan bisa menyelamatkan diri kita atau komunitas kita dari kehancuran.(Robert K Cooper & Ayman Sawaf,1997).
Tentu saja tidak cukup hanya memiliki perasaan, kecerdasan emosional menuntut kita untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan-- pada diri kita dan orang lain --dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Uraian tersebut mendorong Robert K Cooper dan Ayman Sawaf membuat definisi lengkap tentang kecerdasan emosional. Definisi lengkapnya sebagai berikut : Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami , dan secara efektif dan kreatif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi.(Robert K Cooper & Ayman Sawaf,1997).
Beberapa pandangan diatas semoga saja bisa menjadi permenungan para elit politik untuk kembali menempatkan nuraninya dalam berperilaku maupun dalam menentukan kebijakan publik.
Pesan Dari Negeri Sakura
Sebagai catatan akhir, ada informasi menarik dari negeri sakura yang menurut hemat penulis merupakan peristiwa dimana nurani sudah menjadi milik kolektif dalam sebuah institusi besar. Seminggu yang lalu media massa nasional Jepang memberitakan tentang tewasnya seorang kakek-kakek berumur 80 tahun karena keracunan gas monoksida yang keluar dari heater (pemanas) di rumahnya. Lalu perusahaan pembuat heater (Matsushita-Panasonic) secara terbuka kepada masyarakat Jepang (khsusunya para korban) meminta maaf dan menarik produk heaternya yang dibuatnya pada tahun 1980-an. Menurut peraturan di Jepang sebetulnya produk tersebut sudah bukan tanggungjawab Matsushita lagi karena sudah lebih dari 10 tahun. Tetapi Matsushita sebagai perusahaan pembuat heater tersebut langsung menginformasikan bahwa akan mengganti dengan uang 50.000 yen utk setiap heater dan memperbaikinya secara gratis bagi para pemilik heater tersebut. Untuk itu Matsushita telah menyiapkan dana sebesar 20 milyar yen. Sikap ini dilakukan tanpa menunggu munculnya demonstrasi.
Peristiwa ini hanya terjadi beberapa hari setelah kematian seorang kakek-kakek yang berumur 80 tahun itu. Sebuah kesadaran nurani yang melekat secara institusional pada sebuah lembaga. Nurani nampaknya sudah menjadi milik lembaga dan menjadi dasar watak perusahaan. Lalu apa yang terjadi saat ini? Luar biasa, kepercayaan public (public trust) semakin tinggi terhadap Matsushita. Dari peristiwa ini penulis hendak mengambil pelajaran bahwa menempatkan nurani untuk memperbaiki public distrust yang sudah parah di republik ini adalah amat penting, dan tidak susah untuk memulainya. Bukankah tidak sulit untuk membuat kebijakan sesuai nurani ? Bukankah hati nurani ada di dada mu wahai para pemimpin negeri? Ia tidak jauh !

Terorisme Dalam Perspektif Historis

2005-11-28T22:37:00.000+09:00

Terorisme Dalam Perspektif Historis : Sebuah Catatan Pengantar
(Catatan Pengantar ini didiskusikan di Komunitas Mahasiswa Islam Tokyo University)
Dimuat di www.hminews.com pada rubrik opini
Oleh: Ubedilah Badrun
Terorisme makin populer ketika gedung World Trade Centre (WTC) New York yang merupakan symbol kapitalisme dan liberalisme dunia runtuh pada 11 september 2001 lalu. Peristiwa yang bagi bangsa Amerika merupakan peristiwa memalukan (the day of infamy) yang kedua setelah pengeboman Jepang atas Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 silam. Kalau peristiwa Pearl Harbour mendorong Amerika untuk menyerang Jepang dan menghancurkan Jepang pada Perang Dunia II, peristiwa WTC mendorong Amerika memerangi apa yang disebutnya sebagai Teroris, yang bagi penulis pelakunya sendiri masih misterius hingga saat ini. Meski Amerika meyakini bahwa kelompok Al-Qaeda berada dibalik serangan itu. Untuk memerangi Al-Qaeda dan jaringannya ini Amerika mengalokasikan dana 40 milyar dollar AS lebih. Peristiwa WTC ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara terlibat dalam misi pengejaran kaum Teroris yang dikejar Amerika, tak terkecuali pemerintah Indonesia.
Berbagai diskusi hingga studi ilmiahpun dilakukan oleh para akademisi untuk mengkaji tentang terorisme, namun yang hampir luput adalah kajian tentang sejarah terorisme dan sebab sebab terorisme terjadi. Inilah yang akan penulis urai sebagai catatan pengantar kajian di komunitas Todai Muslim ini (Komunitas mahasiswa Islam di Tokyo University). Namun sebelum dua hal itu dikaji secara singkat ada baiknya lebih dulu menelaah beberapa konsep tentang terorisme, sehingga bisa menjadi acuan untuk mencermati sejarah terorisme .
Definisi singkat tentang Terorisme
Sesungguhnya sulit merumuskan definisi terorisme secara pas, sebab didalamnya menyangkut berbagai aspek keilmuan, dari sosiologi, kriminologi, politik, hukum, psikologi dan ilmu-ilmu lainya.
Zuhairi Misrowi (2002) mengemukakan bahwa Terorisme sebagai sebuah paham memang berbeda dengan kebanyakan paham yang tumbuh dan berkembang di dunia, baik dulu maupun yang mutakhir. Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi. Para pelakunya biasa disebut sebagai teroris. Karena itu, terorisme sebagai paham yang identik dengan teror seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi kemanusiaan. Terorisme kerap menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tak terhitung.
Konvensi PBB 1937 (setahun sebelum konvensi ini, Yahudi melakukan serangan terhadap wilayah Palestina dengan bom-bom di Tel Aviv, Haiva, dan Al Quds). Menurut Konvensi PBB ini Terorisme didefinisikan sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
Militer Indonesia dalam buku petunjuk tehnis anti teror tahun 2000 ditulis bahwa Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.
David C Rapoport(1989), pendiri jurnal ilmiah Terrorism and Political Violence, dalamThe Morality of Terrorism membagi teror dalam tiga kategori, yakni (1) Religious Terror, (2) State Terror, dan (3) Rebel Terror. Religious Terror masuk kategori Teror suci dan dua jenis teror berikutnya masuk kategori terror sekuler. David C Rapoport mendefinisikan teror sekuler sebagai aksi teror yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan politik dan kekuasaan. Teror sekuler akan mengundang simpati selama tujuannya memiliki semangat kerakyatan. Namun, dalam sejarahnya, teror sekuler tidak menumbuhkan antusiasme yang tinggi seperti teror suci. Sebab, teror sekuler lebih banyak berkisar pada upaya merebut kekuasaan sehingga kepentingan yang terlihat bersifat elitis. Sedangkan teror suci dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan yang luhur. Baik terror suci maupun terror sekuler dilihat dari pelakunya bisa dikategorikan dalam tiga kelompok terrorism yakni personal terrorism, collective terrorism, dan state terrorism.
Penggunaan terma teror suci hanya dalam tataran akademik, dalam dunia keagamaan masing-masing memiliki terma sendiri, seperti jihad (Islam), crusade war (Kristen), dan sebagainya. Dalam bingkai tujuan luhur keagamaan inilah teror suci menumbuhkan antusiasme berlipat ganda. Mati satu tumbuh seribu. (Hilaly Basya,2005).
Sejarah Terrorism dan sebab-sebabnya atau latar belakangnya
Kapan terorisme mulai ada dan darimana akar-akar terorisme di mulai? Cukup sulit bagi penulis untuk melakukan penelusuran sejarah terorisme. Sebabnya bukan saja karena kesulitan melakukan generalisasi peristiwa yang masuk kategori terorisme, tetapi juga cukup sulit memposisikan subyektifitas penulis terhadap suatu peristiwa. Namun beberapa definisi diatas cukup membantu penulis mencatat peristiwa terorisme di masa lalu hingga kini secara singkat. Khusunya dari pembagian terorisme ala David C.Rapoport.
Jika merujuk definisi dan kategori pelaku terorisme dan kita mengamati sejarah masa lalu, maka terorisme sesungguhnya ada dihampir setiap periode sejarah manusia, sejak masa Nabi Adam hingga kini dan mungkin masih akan terus ada hingga masa mendatang. Namun jika kita melihatnya dari segi jumlah korban jiwa dan pengaruhnya pada dunia maka terrorisme bisa di catat dalam penggalan-penggalan abad, sejak abad ke 5 masehi hingga kini. Diabad kelima ini dunia mencatat serangan terroris terhebat yang mampu meruntuhkan kekuasaan kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi. (seratus tahun lebih sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW). Teroris yang meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat ini berasal dari suku Jerman bernama Odoacer. Pada saat itu orang Romawi Barat menyebut suku Jerman ini Barbar. Perilakunya disebut Barbarian. Perilaku Barbarian ini mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa . Perilaku terorisme modern (khususnya State Terrorism) mirip perilaku Barbarian ini. Peristiwa runtuhnya Romawi Barat ini menandai mulainya Abad Kegelapan ( Dark Ages) di Eropa selama 10 Abad. Menurut hemat penulis, pada masa terorisme awal ini latar belakangnya bukan karena hal-hal yang bersifat sacral atau keagamaan tetapi lebih hanya karena persoalan keinginan untuk berkuasa dan idiologi Anarkisme. Saat Eropa mengalami Dark Ages dibelahan dunia lain, khususnya Islam mengalami zaman apa yang disebut zaman keemasan. Periode pertama keemasan Islam terjadi ketika Nabi Muhammad dan Khulafaurrosyidin mampu membangun peradaban Madinah (awal abd ke 7 hingga awal abad ke 8), dimana toleransi dan perdamaian menjadi fenomenal. Periode kedua (abad ke 9-12 Masehi), dimana tradisi keilmuan dan kearifan tumbuh begitu subur (Bani Umayah dan Bani Abasyiah). Salah satu prestasi besar lainya dari kekhalifahan bani Abbasyiah adalah sikap toleransi yang amat baik dalam hubungannya dengan umat Kristen pada saat itu.
Saat Palestina berada di bawah kekuasaan Khalifah Abbasyiah, umat Kristen dari Eropa masih diperkenankan berziarah ke Yerussalem. Akan tetapi , sejak bangsa Turki Seljuk menguasai Yerusalem, para peziarah Kristen dilarang mengunjungi kota suci tersebut. Larangan itu menimbulkan reaksi dari bangsa-bangsa di Eropa yang mayoritas beragama Kristen.
Untuk mengatasi keadaan tersebut, Kaisar Maksius dari Byzantium (Istambul) minta bantuan Paus Urbanus II di Roma untuk merebut kota suci Yerusalem dari kekuasaan bangsa Turki Seljuk. Pada 1095, Paus Urbanus II menghimbau raja-raja Eropa untuk menyiapkan pasukan ke Yerusalem. Orang Eropa menyebut pasukan itu Crusaders atau “Tentara Salib”. Itulah sebabnya perang merebut Yerusalem yang meletus tahun 1096 hingga 1291 disebut Perang Salib. Semangat teror yang dimotori Maksius dan Paus Urbanus II ini akibat politik isolasi Yerusalem oleh kekuasaan Turki Seljuk menurut hemat penulis merupakan babak baru bagi munculnya Religious Terrorism dengan ditandai munculnya istilah Crusaders atau “Tentara Salib” dari bangsa Eropa. Periode ini yang kemudian oleh beberapa kalangan Kristen maupun Islam dibawa masuk ke wilayah perang agama ( terrorisme atas nama Tuhan). Padahal menurut catatan sejarah perang ini hanya terjadi pada tingkat elit politik dan militer, sementara perdagangan internasional antara komunitas Islam dengan Barat justru berjalan secara damai. Selain itu proses pembelajaran peradaban dari Islam kepada Barat justru terjadi di zaman ini, meski perang terus berjalan.
Perang yang berlangsung kurang lebih selama dua abad itu tidak berlangsung terus menerus, tetapi secara bergelombang sampai tujuh kali, diselingi beberapa kali genjatan senjata. Dari antara tujuh kali peperangan itu, hanya perang salib pertama yang dimenangkan tentara salib.Ketika itu , Yerusalem dapat direbut oleh tentara salib dari tangan Turki. Kemudian di kota tersebut didirikan kerajaan yang dipimpin oleh Godfried. Sebagai Raja ia bergelar Pelindung Makam Suci Yesus Kristus. Peristiwa kemenangan Islam fenomenal dari tentara Salib antara lain adalah kemenangan Salahudin Al Ayubi pada 1187 dan Sultan Baybars dari Turki Mameluk yang pada tahun 1291 berhasil merebut Acre sekaligus mengakhiri Perang Salib dengan kemenangan pasukan Islam. (Penggalan sejarah saat kemenangan Salahudin Alayubi telah di filmkan dengan baik oleh sutradara Ridley Scott dalam film Kingdom of Heaven). Terlepas dari kemenangan Islam pada perang Salib, periode ini telah memasuki periode dimana agama pada tingkat elit politik dijadikan sebagai spirit bagi lahirnya state terrorism. Fenomena ini terlihat jelas dari langkah kaisar Maksius dan Paus Urbanus II.
Penggalan sejarah terorisme lainya yang memiliki pengaruh besar dunia (kategori collective terrorism dan state terrorism) yakni terjadi pada abad ke 18 M. Puluhan tahun setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1763 M , di Perancis meletus peristiwa Revolusi pada 1789 M. Usai Revolusi, kemudian terjadi state terrorism yang mengerikan yang dilancarkan oleh Maxmilian Robespierre dengan melakukan kegiatan penangkapan dan pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap anti-revolusi. Ribuan jiwa disinyalir berguguran pada masa itu. Sebelum kemudian Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan dan kembali menyatukan Perancis dalam bingkai negara kekaisaran modern.
Dalam penggalan sejarah usai Revolusi Industri di Inggris sesunggunya dunia dilanda terrorisme global yakni terjadinya penjajahan dari negara-negara Eropa yang menyebar keseluruh penjuru dunia atas nama kepentingan industri dan modernisasi. Pada periode ini ratusan bahkan jutaan nyawa manusia berguguran akibat state terorisme yang dilakukan kaum colonial ini.
Periode Terorisme kemudian terjadi pada awal abad 20 yakni pada 1914 hingga 1919 dari Personal Terrorism yang dilakukan Gavrilo Principe (anggota teroris Serbia) yang menembak mati Archduke Franz Ferdinad pewaris tahta kerajaan Austria-Hongaria pada 28 Juni 1914. Peristiwa ini yang kemudian mendorong terjadinya Perang Dunia I selain faktor idiologi Cahuvinisme dan milterisme yang berkembang pesat saat itu. Dalam kontek ini Perang Dunia I adalah State Terrorism modern yang dilakukan berbasiskan idiologi. Pada dekade PD-I, aksi terorisme sebenarnya diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi, khusunya komunisme. Disinilah Colective Terrorism yang berbasis idiologi menemukan bentuknya yang paling radikal, sebab menjelang usai Perang Dunia I, terjadi peristiwa besar di Rusia, yakni peritiwa apa yang disebut Revolusi Bolsevic pada 1917.
Fenomena terorisme berbasis idiologi ini terus berkembang hingga masa Perang Dunia II (Fascisme, Naziisme dan Militerisme) dan sesudahnya dalam bentuk idiologi yang terus berkembang, khusunya munculnya aksi-aksis terorisme yang dimotori Zionisme Israel sejak 1936. Hingga saat kemunculan Zionisme di Timur Tengah, ideologi ini tidak mendatangkan apapun selain pertikaian dan penderitaan. Dalam masa di antara dua perang dunia, berbagai kelompok teroris Zionis melakukan serangan berdarah terhadap masyarakat Arab dan Inggris. Di tahun 1948, menyusul didirikannya negara Israel, strategi perluasan wilayah Zionisme telah menyeret keseluruhan Timur Tengah ke dalam kekacauan. Apa yang dimaksud Zionisme? sebagai sebuah catatan sejarah, The Neturei Karta (Organisasi Yahudi Ortodoks) mengemukakan bahwa zionisme adalah rekayasa Yahudi Eropa dalam konggresnya di Basel Swiss 1897 dipimpin Theodore Herzl, didukung Inggris lewat dekalarasi Balfour (1917) untuk membentuk sebuah Tanah Air bagi bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Semula Uganda yang dipilih untuk Tanah Air itu, tetapi akhirnya yang kita lihat adalah Israel, berdiri pada 1948 di atas bumi Palestina. Berdirinya negara Zionis itu tentu saja dengan tumbal darah dan tangis bangsa Palestina yang terusir dari Tanah Airnya. Pertumpahan darah di Palestina ini merupakan konflik berdarah terpanjang didunia hingga saat ini. Dalam konteks terorisme, diwilayah Palestina inilah Terorisme Zionisme menunjukkan kekejamanya hingga saat ini yang kemudian melahirkan tindakan balasan dalam bentuk terorisme pula.
Perkembangan Terorisme di abad 21 bergerak makin misterius meski indikasi-indikasi idiologis bisa dicermati secara konspiratif yang berkelindan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi global. Dipicu oleh tragedy WTC 11 september 2001 yang pelakunya sekali lagi menurut hemat penulis masih misterius, perkembangan terorisme abad 21 ini mewujud dalam bentuknya yang beragam, dari personal terrorism, collective terrorism, hingga state terrorism. Yang paling spektakuler adalah fenomena tragedy WTC, Invasi AS ke Afganistan dan Iraq, serta bom bunuh diri di Bali-Indonesia. Jika dilihat dari latar belakangnya juga beragam , dari latar belakang idiologis, ekonomis agama, hingga politis yang terangkum dalam satu kata kunci “ketidakadilan global!”. Ketidakadilan global nampaknya menjadi pemicu utama munculnya terorisme baru di awal abad 21 ini. Pertanyaannya : siapa yang menjadi penyebab ketidakadilan global itu? Dan bagaimana terorisme bisa diakhiri bila ketidakadilan global itu masih terus diciptakan.?
Pesan Moral Islam Dari Sejarah
“ Sesungguhnya pada kisah-kisah masa lalu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.” (QS.Yusuf : 111). Pertanyaannya adalah “ Pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kisah sejarah terorisme di atas?”. Jawaban dan analisis lainya bisa di dilanjutkan di forum diskusi.
Referensi
Al-Qur’an
The Morality of Terrorism, (David C,Rapoport, Columbia University,1989)
Early Modern History, (John Miksic, Glorier International,1996)
Reform and Revolution, (Derek Heater, Oxford University,1991)
Antusiasme dan Mimikri Teror (Hilaly Basya, Kompas, 2005)
Aksi Terorisme Melawan Agama dan Kemanusiaan (Zuhairi Misrowi, JIL, 2005)
Zionis Israel Berkubang Terorisme selama 60 tahun(1936-1996) (Yayasan SIDIK, 1996)

Indahnya kebersamaan di Musim Gugur 2-20 Nov 2005

2005-11-23T18:11:00.000+09:00

Hati menjadi damai dan segalanya menjadi indah ketika kebersamaan di musim gugur ini menjadi kenyataan setelah penantian yang cukup panjang (sejak Juli 2005 tak bersua ). Damai dan Indah dalam kebersamaan di suasana ieudul fitri 1426 H di Tokyo. Keceriaan dan kebahagiaan itu sungguh kami syukuri sebagai anugrah. Kami bersama menikmati indahnya suasana musim gugur 2-20 November 2005 di Jepang. Dari Tokyo Tower, Istana Kaisar, Tokyo Disneyland, hingga gunung fuji. Thank you Allah.

Bersama Dr.Didin Hafiduddin

2005-11-23T17:47:00.000+09:00

Tujuh hari terakhir di bulan Ramadhan yang baru saja berlalu Alhamdulillah saya berkesempatan mendengarkan ceramah-ceramah Ust.Didin Hafiduddin di Gedung Balai Indonesia Tokyo. Sebagian besar ceramah-ceramahnya mengenai Zakat, subhanallah banyak data-data potensi zakat kaum muslimin di Indonesia yang dikemukakan Ust.Didin yang jumlahnya triliunan rupiah. Selain itu beberapa langkah konkrit Badan Amil Zakat Nasional juga dikemukakannya, yang menarik adalah telah dilaksanakannya pembangunan sekolah gratis, rumah sakit, dan pengadaan ternak kambing berkualitas tinggi di Garut. Jazakallah Ustazd Didin. Nahh..satu hal yang menarik dari lontaran kalimat ust.Didin adalah " MENGHITUNG ZAKAT ITU MUDAH, MENGELUARKANNYA YANG SUSAH", sebuah kalimat sindiran bagi kebanyakan masyarakat muslim Indonesia. Semoga fenomena itu semakin lama terkikis dari komunitas kaum muslimin Indonesia. Amin

Bersama K.H. Usman Umar Shihab di Tokyo

2005-10-25T22:51:00.000+09:00

Ramadhan di Tokyo serasa di Indonesia, tetapi dengan nuansa kekhusyu'an yang khas. Dahaga spiritual para migran dan komunitas muslim di Jepang terasa terobati dengan hadirnya para ulama dari Indonesia. Panitia Ramadhan di Tokyo yang dikelola oleh organisasi muslim Indonesia terkemuka (Tokyo Indonesian Moslem Community) sengaja mengundang ulama-ulama dari Indonesia. Pada ramadhan kali ini diundang sejumlah ulama terkemuka, mereka adalah K.H. Abu Luay, K.H.Miftah Faridh, K.H.Jauhary Musadat, K.H.Usman Umar Shihab dan K.H. Didin Hafiduddin. Ulama-ulama yang bergelar Master dan Doktor ini secara bergiliran memberikan materi ceramah ba'da Tarawih dan dialog Ramadhan Mingguan dari materi tentang Aqidah, Syariah, Ahlak, sampai muamalah lainya seperti masalah ekonomi umat. Sungguh dahaga spiritual komunitas muslim di Tokyo terobati, dan semoga Ramadhan kali ini makin menambah dan meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Muslim Indonesia di Tokyo. Foto ini adalah saat penulis bersama K.H.Usman Umar Shihab. Penulis ingat betul pesan Ust.Usman bahwa ciri orang bertauhid pada Allah adalah: Takut pada Allah, Malu pada Allah, Zdikir pada Allah, Rindu pada Allah dan Cinta pada Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai Allah. Amin.

Indonesia : Pergerakan Islam Kontemporer

2005-10-07T14:13:00.000+09:00

Mendiskusikan Buku Dr.Ken Miichi
インドネシア―イスラーム主義のゆくえ
(Indonesia : Pergerakan Islam Kontemporer)
Oleh : Ubedilah Badrun

Tulisan ini dimuat di www.hminews.com pada rubrik Resensi Buku

Fenomena pergerakan Islam kontemporer di Indonesia dianalisis secara cukup menarik oleh Dr.Ken Miichi (Indonesianis dari Center for Southeast Asian Studies - Kyoto University-Jepang) dalam bukunyaインドネシア―イスラーム主義のゆくえ (Indonesia: Pergerakan Islam Kontemporer). Dalam buku yang terbit tahun lalu dan masih berbahasa Jepang itu Ken Miichi mengurainya dengan data-data yang diperolehnya melalui pengamatan langsung, dari berbagai sumber buku maupun wawancara di Indonesia. Rangkuman isi bukunya yang berbahasa Inggris bisa di lihat melalui website International Institute for Asian Studies (www.iias.nl) dengan judul Islamic Youth Movements in Indonesia.
Periode tahun ‘70-an dijadikan oleh Ken Miichi sebagai periode pergerakan yang kemudian memberi warna bagi hadirnya pergerakan Islam Indonesia kontemporer. Salah satu yang menarik perhatian Miichi adalah fenomena gerakan dakwah kampus di Indonesia. Miichi meyakini bahwa beberapa hal telah mempengaruhi munculnya gerakan dakwah kampus ini, antara lain peristiwa Revolusi Islam Iran tahun 1979 dan sejumlah pemikiran yang bersumber dari buku-buku pemikir Timur Tengah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada waktu itu. Beberapa pemikiran yang dimaksud seperti pemikiran Sayyid Qutub (tokoh Ikhwanul Muslimin-Mesir), Fazlur Rahman (Neo-modernis Pakistan) dan Ali Shariati (Idiolog Revolusi Islam Iran). Meskipun kemudian diyakini Miichi bahwa gerakan dakwah kampus yang dimotori oleh masjid Salman ITB ini dalam program-program trainingnya sepenuhnya meniru gaya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dibentuk Hasan Albana.
Faktor kondisi sosial politik Indonesia pada periode itu kurang menjadi perhatian Miichi (sangat sedikit mengurai benang merah dari peristiwa Malari 1974 dan gerakan protes mahasiswa menolak Soeharto pada tahun 1978). Padahal faktor kondisi sosial politik lainya pada periode itu cukup memberi kontroibusi bagi lahirnya pergerakan Islam ala kampus. Sebut saja misalnya represifnya Orde Baru membelenggu kebebasan mahasiswa dengan kebijakan NKK/BKK pasca Malari 1974, kebijakan fusi partai politik pada 1973 agar Orde Baru mudah mengendalikan Partai, kebijakan azas tunggal , dan 5 paket undang-undang politik yang dirancang secara sistimatis oleh rezim Orde Baru untuk mematikan gerakan kritis mahasiswa pada 1985. Termasuk yang luput dari perhatian Miichi adalah pengekangan Orde Baru terhadap HMI yang kemudian menimbulkan friksi dan lahirnya faksi di tubuh HMI (HMI Dipo dan HMI MPO). Faksi HMI MPO yang tetap mempertahankan Azas Islam kemudian sebagian aktifisnya juga menjadi penggerak Lembaga Dakwah Kampus sebagai medan dakwahnya (Khususnya di beberapa kampus di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar). Sebelum datangnya gelombang baru gerakan dakwah kampus yang massif dan solid (produk Masjid Salman ITB dan binaan alumni Timur Tengah ke Kampus), penggerak Lembaga Dakwah Kampus adalah para aktifis HMI yang kental keislamanya. Dr.Imaduddin, sang idiolog Masjid Salman ITB adalah juga aktifis HMI.
Pada perjalanannya menurut Miichi gerakan dakwah kampus yang dimotori komunitas Masjid Salman ITB kemudian menjadi embrio bagi lahirnya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera. Miichi selanjutnya mengemukakan bahwa gerakan dakwah ini meskipun menerima nilai-nilai modern (demokrasi, hak azasi manusia, dll) tetapi cara memahaminya berbeda dengan perspektif Barat. Disini Miichi sayang sekali kurang mengeksplorasi persentuhan gagasan Barat dengan gerakan Dakwah Kampus ini. Padahal dalam Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus yang diadakan secara Nasional kerap muncul tema-tema peradaban yang mencoba menggali nilai-nilai peradaban Barat baik secara posistif maupun negatif. Beberapa analisis sederhana juga muncul, misalnya mengamati gerakan dakwah kampus ini dari fenomena terpisahnya tempat duduk perempuan dengan laki-laki dalam pertemuan-pertemuan gerakan dakwah kampus. Miichi meyakini bahwa gerakan dakwah kampus (dengan representasi PKS) masih sulit melepaskan diri dari identitas kelompok militan dengan merujuk manifesto politik PKS yang menekankan konsep Khalifah di muka bumi, meskipun analisis terhadap konsep Khalifah tidak dilakukannya secara mendalam. Miichi kemudian memuji cara-cara moderat PKS dalam mensikapi berbagai hal.
Hal menarik lainnya yang dilakukan Miichi untuk memahami fenomena gerakan dakwah kampus ini adalah fenomena Islamic Left dikalangan muda Islam Kampus. Islamic Left di kampus ini tumbuh dari latar belakang pesantren yang berlatar tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Gelombang masuknya alumni pesantren ke IAIN pada periode antara tahun1979 hingga 1989 yang mengalami perkembangan signifikan juga memberi warna khas bagi lahirnya gerakan muda Islam di kampus yang cenderung masuk dalam kategori Islamic Left. Kecenderungan itu terlihat dari kajian-kajian yang dilakukannya dari diskusi soal Marx, Gramsci, Foucault, Hasan Hanafi, Mohammaed Arkoun, maupun pemikiran-penikiran lainya. Nampaknya Miichi juga cukup tertarik dengan LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) yang di motori para aktifis muda Islam IAIN Yogyakarta era tahun 1990-an. Sebuah lembaga yang dinilainya cenderung Islamic Left dan aktif menularkan diskusi-diskusi Islam transformatif dan toleran, termasuk toleran terhadap budaya lokal. LKiS juga terkenal dengan penerbitan buku-buku sejenis Islamic Left dan aktif melakukan training-training sosial.
Dua penggambaran model pergerakan Islam di Indonesia yang dianalisis Miichi (fenomena Islamic Left dan Partai Keadilan Sejahtera) menarik untuk didiskusikan. Meskipun sayang sekali keseluruhan isi bukunya masih berbahasa Jepang sehingga penulis cukup kesulitan memahami keseluruhannya. Pada akhir analisisnya Miichi mengemukakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sulit dipertimbangkan sebagai partai radikal sebab melihat metode-metode yang dilakukannya menggunakan metode-metode moderat. Dalam konteks keterbatasan analisis, Miichi masih menyisahkan lobang-lobang untuk bisa memahami secara menyeluruh tentang Pergerakan Islam Kontemporer di Indonesia. Termasuk diakui Miichi saat diskusi dengan penulis atas luputnya perhatian Miichi terhadap fenomena HMI MPO yang sejumlah alumninya juga aktif di PKS. Miichi kemudian menegaskan dalam bincang-bincang usai penulis menjadi panelis bedah bukunya yang diselenggrakan PIP PKS Jepang beberapa waktu lalu bahwa dirinya tertarik untuk meneliti HMI MPO.
Pada akhirnya Miichi kemudian meyakini bahwa tidaklah tepat jika melihat Pergerakan Islam Kontemporer di Indoneisa hanya dilihat secara dikotomis antara Islam Radikal dengan Islam Moderat. Sebab memang Pergerakan Islam di Indonesia spektrumnya amat beragam dan ini potensi besar bagi bangkitnya model pergerakan Islam yang makin matang dan menarik di Indonesia.

Ubedilah Badrun, tinggal di Tokyo-Jepang.

Dibalik Kemenangan Koizumi

2005-09-21T20:40:00.000+09:00

Dibalik Kemenangan Koizumi
Oleh : Ubedilah Badrun

Tulisan ini dimuat di www.hminews.com pada rubrik Opini

Pemilu Jepang usai dilaksanakan pada 11 September 2005 lalu dengan kemenangan LDP(Liberal Democratic Party) atau Jiyuminshuto dengan memperoleh 296 kursi di parlemen. Dengan kemenangan itu dan didukung 44 kursi dari partai koalisi di parlemen Junichiro Koizumi dengan mudah terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Jepang setelah 340 dari 480 suara anggota Majelis Rendah Parlemen memilihnya pada sidang parlemen, Rabu (21/9). Dua per tiga kursi Majelis Rendah memang ditempati oleh koalisi yang berkuasa pendukung Koizumi. Keputusan majelis rendah disusul keputusan senada dari Majelis Tinggi Parlemen. Sidang dilaksanakan selang beberapa jam setelah kabinet secara massal mengundurkan diri. Pengunduran diri ini merupakan formalitas untuk memuluskan sidang parlemen serta penunjukan perdana menteri. Hal ini dilakukan mengingat koalisi sudah menguasai Majelis Rendah dan Tinggi. Sejumlah pengamat menduga, setelah terpilih kembali, Koizumi akan melantik kembali kabinet yang membubarkan diri paling lambat Rabu malam.
Apa yang dilakukan Koizumi setelah itu? Jawabanya sudah pasti bahwa Koizumi akan memusatkan perhatian untuk melakukan swastanisasi Kantor Pos, sesuai program saat kampanye Pemilu. Kantor Pos Jepang adalah lembaga keuangan raksasa dengan simpanan hingga tiga triliun dollar AS, belum termasuk aset asuransi jiwa yang dikelolanya. Ada apa dibalik program swastanisasi Kantor Pos Jepang ? Argumentasi sederhana yang ditangkap penulis melalui sejumlah media Jepang dan diskusi dengan komunitas Jepang di Tokyo ditemukan bahwa Kantot Pos Jepang beroperasi dengan biaya negara dan dikelola oleh pegawai yang berstatus pegawai negeri. Karena merupakan perusahaan negara maka biaya pengelolaan Kantor Pos yang menyebar di seluruh wilayah Jepang ini diperoleh dari pajak rakyat dengan jumlah yang amat besar. Sementara perolehan keuntungan dari Kantor Pos Jepang tidak seimbang dengan pengeluaran yang ditanggung pemerintah. Sementara sumber perolehan dari pajak rakyat diprediksikan dalam 10-20 tahun kedepan mengalami penurunan yang amat drastis. Sebab jumlah pembayar pajak mengalami penurunan yang tajam.
Tahun 2005 ini jumlah pembayar pajak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena para wajib pajak tidak mampu membayar pajak dan tidak terkena wajib pajak karena usianya yang tidak produktif lagi. Jumlah penduduk yang tidak produktif di Jepang yang berusia di atas 65 tahun mencapai 20% dari seluruh jumlah penduduk Jepang. Ini artinya sumber pajak Jepang mengalami penurunan mencapai 20 %. Disaat yang sama mereka juga berhak memperoleh uang pensiun yang telah mereka bayar sejak usia 20 tahun. Di Jepang setiap warga negara yang sudah berusia 20 tahun setiap bulannya wajib membayar uang pensiun sebesar lebih dari ¥ 13.000 atau sekitar lebih dari satu juta rupiah. Bisa dibayangkan betapa banyak uang yang harus dikeluarkan pemerintah Jepang untuk para pensiunan, yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal produktif lainya.
Sementara dikalangan muda Jepang kini menghadapi permasalahan yang cukup serius sebab tidak sedikit anak muda Jepang yang berusia produktif tidak mau bekerja dan tidak mau sekolah. Kelompok anak muda ini menyebut dirinya NETO, suatu komunitas muda Jepang yang tidak mau bekerja dan tidak mau melanjutkan pendidikan. Dalam perspektif filsafat bisa jadi mereka masuk kategori kelompok hedonisme. Realitas anak muda usia produktif ini seharusnya bisa menjadi wajib pajak dan bisa menambah devisa negara dari pajak mereka. Ini artinya sumber penghasilan negara dari pajak juga mengalami penurunan.
Para perempuan Jepang yang bekerja sangat takut mempunyai anak sebab jika melahirkan itu artinya harus siap kehilangan pekerjaan. Sebab sulit bagi perusahaan Jepang untuk menerima kembali perempuan Jepang menduduki posisi semula dari pekerjaanya seperti sebelum melahirkan. Banyak kasus pekerja perempuan setelah cuti hamil kemudian ingin kembali bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Selain itu ketakutan punya anak juga disebabkan karena living Cost Jepang yang amat mahal, mereka ketakutan dengan biaya hidup dan masa depan anaknya yang harus memerlukan biaya yang mahal, dari biaya hidup sampai biaya sekolah. Perihal ketakutan punya anak inilah yang menyebabkan angka kelahiran di Jepang merupakan terendah di dunia. Rea;itas inilah yang kemudian para ahli demografi di Jepang memperkirakan bahwa menjelang tahun 2007, penduduk Jepang diperkirakan mencapai 127 juta jiwa, dan kemudian menyusut menjadi 100 juta menjelang pertengahan abad. Ini berarti jumlah pekerja berkurang 30 juta orang, sedangkan jumlah orang lanjut usia hampir berlipat dua. Dengan demikian sumber pajak dari rakyatpun berkurang secara drastis.
Realitas yang mengkhawatirkan berkurangnya devisa negara dari pajak rakyat inilah yang merupakan salah satu pendorong Koizumi untuk melakukan swastanisasi Kantor Pos. Sebab biaya pengelolaan kantor Pos yang begitu besar itu bersumber dari pajak rakyat yang kini diprediksi akan mengalami penuruan secara drastis. Dengan demikian jika Kantor Pos masih dikelola negara dengan biaya yang besar itu maka tidak mustahil akan mengalami kebangkrutan total. Ini analisis yang coba dilihat secara sederhana dari logika perpajakan dan pensiunan Jepang. Tetapi jika dilihat dari latar idiologi Koizumi dan partainya (LDP) yang penganut Liberalisme dan Koizumi termasuk pemimpin Asia yang paling dekat dengan G.W.Bush maka logika perpajakan itu tidak berlaku. Koizumi dengan idiologi liberalismenya ingin membebaskan swasta berinvestasi di Perusahaan Pos itu dan diketahui secara umum bahwa banyak perusahaan swasta atau investor Jepang yang memiliki jaringan bisnis dengan Amerika. Ini semacam konvensasi pembuktian idiologi liberal Koizumi untuk Amerika. Sebab Jepang di bawah Koizumi sungguh-sungguh membutuhkan Amerika dalam menghadapi hubungan politiknya yang tegang dengan China dan Korea Utara saat ini.
Hal diatas sekedar analisis sederhana. Jika nalisis ini keliru , maka realitas kemenangan Koizumi adalah sekedar bukti dari kehausan masyarakat Jepang yang ingin perubahan. Jika benar, itulah rahasia dibalik kemenangan Koizumi.

Ubedilah Badrun, tinggal di 4-6-6 Meguro Meguroku Tokyo- Jepang.

Pendidikan Untuk Masa Depan

2005-09-20T21:34:00.000+09:00

Sebuah Refleksi Pendidikan Untuk Masa Depan
Oleh : Ubedilah Badrun
Tulisan ini dimuat di

http://www.tokyo-indonesian-school.com/indonesian/opini.html

Sengaja tulisan ini dibuat untuk sekedar urun rembuk dalam rangka menyambut peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei 2005. Hari dimana 116 tahun yang lalu lahir seorang tokoh yang kemudian segenap hidupnya dicurahkan untuk kepentingan pendidikan anak bangsa walau harus menerima resiko merasakan kerasnya penjara kolonial Belanda. Dia pernah membuat Belanda marah dengan tulisanya yang berjudul Als Ik Eens Nederlander Was. Dia adalah Ki Hajar Dewantara, anak Keraton yang tidak mau memakai embel-embel Raden di depan namanya. Ia menangis dan kemudian bergerak ketika melihat anak bangsa tidak bisa sekolah karena sekolah yang dibuat Belanda sangat diskriminatif dan cenderung hanya untuk orang-orang kaya. Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah untuk semua anak bangsa. Di sekolah inilah karakter kebangsaan anak bangsa di bentuk untuk masa depan bangsanya, sebuah kemerdekaan. Inilah salah satu titik penting, betapa pendidikan merupakan wahana yang paling strategis untuk membangun masa depan bangsa sebagaimana yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara.
Kini, ketika kemerdekaan bangsa sudah lebih dari 59 tahun, persoalan pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan bahkan mengalami keterpurukan. Banyak para ahli pendidikan mengemukakan bahwa keterpurukan bangsa Indonesia hari ini adalah akibat langsung maupun tidak langsung dari kesalahan kebijakan pemerintah Orde Baru(1966-1998) yang tidak peduli pada pendidikan, misalnya untuk sektor pendidikan hanya dianggarkan 7 % saja dari APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), padahal Malaysia dan Thailand pada waktu itu sudah menganggarkan lebih dari 20 % untuk pendidikan dari APBN nya. Persoalan anggaran ini meski tidak menjadi satu-satunya faktor tetapi keberadaanya memiliki dampak yang sangat besar bagi kemajuan bangsa.
Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, dan kini Indonesia berada pada masa demokrasi yang mulai maju, berbagai masalah masih terus menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Seperti yang dilaporkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berkantor pusat di Hongkong, mengumumkan hasil surveinya tentang penilaian mengenai kualitas pendidikan di kawasan Asia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang pendidikanya terburuk di kawasan Asia dan bahkan satu tingkat di bawah Vietnam. Selain itu kualitas sumber daya manusia Indonesia juga rendah sebagaimana dijabarkan dalam Human Development Index (HDI) pada tahun 2004 lalu. Pada saat ini Indonesia menduduki peringkat 110 dari 173 negara, terburuk di Asia Tenggara. Variable yang digunakan dalam penghitungan HDI mencakup tiga bidang strategis pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Lalu, bagaimana kita mensikapi fenomena keterpurukan bangsa kita di atas? Sulit memang untuk merubah masalah bangsa yang jumlah penduduknya lebih dari 210 juta jiwa. Padahal kedepan bangsa kita akan menghadapi tantangan yang cukup berat, menyangkut kehidupan bangsa Indonesia secara nasional dan dalam kehidupan global diantara bangsa-bangsa di dunia.
Kunci utama bagi suksesnya pendidikan untuk masa depan bangsa adalah sejauhmana kita tetap optimis menatap masa depan, tanpa harus kehilangan rasionalitas kita untuk selalu mengoreksi diri dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Secercah optimisme kini sudah mulai nampak, misalnya bisa dilihat dari jumlah anggaran pendidikan yang akan dinaikan menjadi 20 % dari APBN. Tidak tangggung-tanggung kenaikan anggaraan pendidikan ini tertuang dalam amandemen UUD 1945. Meski hingga saat ini realisasinya masih belum nampak, tetapi optimisme akan terwujudnya amanah UUD 1945 itu harus terus dijaga. Apalagi kini bangsa kita menjadi bangsa yang Demokratis di mata dunia Internasional (setelah pemilu 2004 menjadi negera demokrasi terbesar setelah Amerika dan India), dan ini menjadi modal penting bagi identitas kemajuan sebuah bangsa.
Optimisme saja memang tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah konkrit. Lalu, langkah konkrit apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita untuk masa depan ? Tentu jawabanya amat sangat banyak, tetapi penulis coba menjawabnya secara sederhana saja. Beberapa jawaban sederhana dibawah ini bisa juga sebagai refleksi untuk sama- sama kita renungkan.
Pertama, pendidikan itu tanggungjawab semua warga negara, bukan hanya tanggungjawab sekolah. Konsekuensinya semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan pendidikan. Sehingga diandaikan ada warga negara yang tidak bisa sekolah hanya karena tidak punya uang, maka warga negara yang kaya atau tergolong sejahtera memiliki kewajiban moral untuk menjadi orang tua asuh bagi kelangsungan sekolah anak yang tidak beruntung itu. ( ingat ! akibat krisis yang berkepanjangan, jumlah anak putus sekolah pada tahun ini mencapai puluhan juta anak di seluruh Indonesia).
Kedua, penulis meyakini paradigma yang mengatakan bahwa “pendidikan itu dimulai dari keluarga”. Paradigma ini penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa-masa selanjutnya.
Ketiga, kurikulum pendidikan, metodologi pengajaran, sitem evaluasi dan kesejahteraan guru, juga adalah hal penting yang harus terus di perbaiki. Masalah kurikulum misalnya bisa dicermati dari padatnya kurikulum atau terlalu banyaknya pelajaran juga menjadi persoalan tersendiri yang seringkali menghambat kreatifitas guru mapun siswa. Penulis sebetulnya lebih setuju jika sekolah menerapkan sitem SKS ( Sistem Kredit Semester), dimana siswa diberikan kebebasan memilih mata pelajaran wajib dan pilihan dan ada ketentuan batas minimal jumlah kredit yang harus diselesaikan sehingga dinyatakan lulus suatu jenjang pendidikan tertentu.(khususnya untuk tingkat SMP dan SMA). Apalagi jika sistem SKS ini dipadukan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mungkin akan lebih membuat siswa menikmati belajar. Masalah metodologi pengajaran juga perlu terus dikembangkan ( ini kewajiban guru). Sementara masalah sistem evaluasi juga perlu terus diperbaiki, seperti misalnya masalah Ujian Nasional yang hingga kini masih dipermasalahkan. Dan masalah kesejahteraan guru, ini juga perlu di cermati. Sebab, bagaimana mungkin guru akan asyik mengajar sementara urusan kesejahteraannya bermasalah. Atau bagaimana mungkin guru mengajar tidak gagap tehnologi dan informasi, sementara ia tidak punya uang untuk beli majalah, jurnal, buku-buku baru, apalagi beli komputer yang bisa akses dengan mudah ke internet!?. Karena itu kesejahteraan guru juga harus diperhatikan.
Keempat, untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi masa depan diperlukan juga ketegasan untuk menegakkan aturan-aturan maen pendidikan yang konsisten dan konsekuen. Sekolah seringkali tidak menghargai siswa yang belajar sungguh-sungguh, buktinya ada banyak siswa yang enggak belajar, malas-malasan, nilainya selalu merah, tapi naik kelas juga?! Pokoknya 100% selalu naik kelas. Ini kan sama artinya tidak menghargai anak yang sungguh-sungguh belajar. Sebab yang santai-santai saja pasti naik kelas. Dan juga sekaligus tidak mendidik anak untuk belajar menghadapi resiko. Karena itu jangan heran jika mental manusia Indonesia cenderung enggak berani mengambil resiko, karena di sekolah tidak diajarkan untuk menghadapi resiko.?
Kelima, pendidikan itu tidak hanya untuk mencerdaskan anak dalam satu kategori kecerdasan, misalnya hanya kecerdasan intelektual (IQ) tetapi juga untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasan lainya. Seperti kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan rasa (EQ), dan kecerdasan ketahanmalangan (AQ), dan sebagainya. Atau para ahli psikologi menyebutnya sebagai Multiple Intelligence. Sebab, salah satu penyebab bangsa kita berlarut-larut dalam krisis juga karena bangsa kita miskin SQ atau tepatnya miskin ahlak. Karena itu hal-hal yang sifatnya spiritual juga menjadi sesuatu yang penting untuk terus di jaga dan dikembangkan melalui pendidikan. Termasuk juga membentuk semangat team work, pluralism, dan optimistik perlu dikembangkan di sekolah, misalnya bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, dan kegiatan keagamaan. Itulah sebabnya Ki Hajar Dewantara sejak awal mendirikan sekolah Taman Siswa juga mengedepankan pendidikan yang memekarkan rasa.
Keenam, mulailah merubah dari diri sendiri. Sebab untuk kemajuan masa depan bangsa harus bisa dimulai dari diri sendiri. Tentu saja dengan terus meningkatkan kualitas diri. Bukankah kemajuan sebuah bangsa tidak bisa terwujud dengan perilaku santai dan bermalas-malasan !!!?.
Ubedilah Badrun, Pemerhati Pendidikan dan Praktisi Pendidikan. Saat ini tinggal di Tokyo dan mengajar di Tokyo Indonesian School.

Bila Golkar Menang Pemilu 2004

2005-09-20T21:29:00.000+09:00

Bila Golkar Menang Pemilu 2004
Oleh : Ubedilah Badrun

Tulisan ini dimuat di

http://search.jawapos.com/index.php?act=detail_s&f_search=ubedilah%20badrun&id=70951

Lebih dari seratus hari lagi Pemilu 2004 akan berlangsung. Bagi partai politik yang akan bertarung pada pemilu 2004 nanti, hitungan hari itu menjadi begitu penting, karena menyangkut langkah-langkah strategis yang harus dilakukannya untuk mencapai kemenangan, atau paling tidak agar bisa memiliki wakil di parlemen. Karenanya berbagai langkah strategis dilakukan oleh banyak partai, dari partai besar sampai partai gurem sekalipun. Banyak kegiatan partai yang secara substantif sebetulnya sudah memulai kampanye meski dikemas dengan beragam kegiatan yang nampaknya seperti kegiatan sosial ataupun kegiatan akademik, misalnya dalam bentuk bakti sosial atau seminar, diskusi, dan dialog. Bahkan di beberapa tempat nampak bendera partai bertebaran di sepanjang jalan. Partai politik nampaknya meyakini bahwa itu tidak dikategorikan ‘mencuri’ start.
Rupanya yang ikut sibuk menjelang pemilu ini tidak hanya Partai Politik tetapi juga lembaga-lembaga lain di luar partai politik. Sebut saja misalnya sejumlah LSM ikut sibuk mengadakan survei mengenai Presiden dan kemungkinan partai yang akan menjadi pemenang Pemilu pada 2004 nanti. Denny JA (Media Indonesia, 29 Sept 2003) mencatat bahwa dalam enam bulan terakhir ini, ada beberapa survei yang dikerjakan oleh beberapa lembaga (IRI,IFES. LP3ES, LSI), namun dengan hasil yang kurang lebih sama. Bahwa partai Golkar dan orang-orang Golkar akan kembali naik ke panggung politik. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh lembaga lain, Denny JA kemudian mengemukakan bahwa LSI juga sampai pada konklusi yang sama. Partai Golkar akan kembali mendominasi parlemen, jika pemilu diselenggarakan hari itu (di hari survei, bulan Agustus 2003). Perkiraan perolehan Golkar sebanyak sekitar 30% dan mengalahkan PDIP yang anjlok. Persentase yang diperoleh Golkar memang berbeda-beda di antara lembaga survei. Namun menurut Denny JA urutannya tetap sama, bahwa Golkar nomor satu.
Sejumlah temuan survei diatas meskipun tingkat akurasinya tidak setajam Gallup Poll di Amerika atau SWS (Social Weather Station) di Filipina, sebagaimana disinyalir Denny JA (Republika,4 oktober 2003), nampaknya hasil polling diatas menurut hemat penulis perlu dicermati secara lebih prediktif dengan sebuah pengandaian. Ada pengandaian yang perlu didiskusikan dalam mencermati kemungkinan hasil pemilu 2004 dan efektifitas pemerintahan baru setelah pemilu dilaksanakan. Pengandaian itu memunculkan sebuah pertanyaan penting, yakni “ diandaikan Golkar menjadi pemenang Pemlilu pada 2004 nanti, bagaimanakah efektifitas pemerintahan bisa dijalankan?”. Pengandaian ini penting untuk paling tidak memberikan satu wacana yang sifatnya antisipatif atau prefentif.
Pengandaian dan Efektifitas Pemerintahanya
Andai Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu pada 2004 nanti, baik pemenang jumlah kursi di DPR maupun Presiden yang dijagokannya menang, ada beberapa argumentasi rasional untuk meyakinkan bahwa perjalanan pemerintahannya sulit menjadi efektif, atau yang berjalan adalah pemerintahan yang tidak efektif. Beberapa argumentasi tersebut bisa dicermati dari tiga hal. Pertama, Partai Golkar adalah partai yang tidak lepas dari stigma Orde Baru. Stigma ini tentu saja beralasan karena memang selama Orde Baru berkuasa, partai Golkar lah yang menguasai hampir seluruh proses politik. Sehingga sejumlah kesalahan besar Orde Baru tidak bisa lepas dari kesalahan Golkar. Terhadap kenyataan ini, menjadi mahfum kalau kemudian kelompok-kelompok penentang pada masa Orde Baru menjadi oposisi yang kuat dan massif melawan pemerintahan yang dikuasai Golkar, dengan sejumlah tuntutan atas dosa masa lalu Golkar. Tentu saja pemerintahan Golkar sangat sulit mensikapi protes-protes kelompok penentangnya, sehingga ketegangan politik akan terjadi dan menyita waktu yang amat panjang. Implikasinya jalannya pemerintahan baru menjadi terganggu atau akan tidak efektif.
Kedua, Partai Golkar pada beberapa tahun terakhir ini telah memproduksi dosa baru yang masih menjadi masalah. Sebut saja misalnya mengenai Buloggate II yang secara hukum dan opini publik masih menempatkan Akbar Tanjung sebagai terpidana korupsi dana Bulog yang diduga digunakan untuk kegiatan Partai. Masalah ini akan tetap mengemuka dan menjadi ganjalan politik partai Golkar jika memenangkan Pemilu pada 2004 nanti. Saat ini saja realitas tersebut sering menjadi dagelan politik yang menggelikan dan merendahkan kualitas politik bangsa, hanya gara-gara satu orang kemudian Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden yang diproduksi DPR masih membolehkan terdakwa mencalonkan diri menjadi Presiden. Dalam konteks masalah Akbar Tanjung ini, pada gilirannya akan mengganggu jalannya pemerintahan baru. Artinya pemerintahan Golkar akan menghadapi tuntutan publik mengenai masalah Akbar Tanjung yang nota bene adalah ketua umum partai Golkar. Sehingga jalannya pemerintahan setidaknya akan terganggu, dan jika masalah ini makin meruncing, maka dengan sendirinya pemerintahan akan berjalan tidak efektif.
Ketiga, kemenangan partai Golkar dengan sendirinya akan berimplikasi pada kuatnya bargaining position Golkar dalam berhadapan dengan partai-partai politik lainnya, baik di DPR maupun di kabinet bentukan Golkar. Hal ini berakibat pada terhambatnya penyelesaian agenda reformasi total yang digagas mahasiswa dan rakyat pada 1998, karena banyak agenda yang pada akhirnya bisa memperkarakan orang-orang Golkar. Sebut saja misalnya dalam agenda supremasi hukum dan penegakkan Hak Azasi Manusia, khususnya dalam kasus mantan Presiden Soeharto dan sejumlah tragedi kemanusiaan seperti tragedi Trisakti, Semanggi I dan II. Dengan masalah yang pada akhirnya bisa memperkarakan orang-orang Golkar ini, tentu saja Golkar sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara total. Implikasinya pemerintahan baru akan berhadapan dengan kelompok penentang seperti mahasiswa yang radikalisasinya makin menguat, sehingga bisa berakibat pada tidak efektifnya pemerintahan baru.
Sebetulnya, selain tiga argumentasi diatas yang mengakibatkan akan tidak efektifnya pemerintahan baru jika partai Golkar menang, ada argumentasi empirik yang sudah berjalan dan terjadi pada setelah pemilu 1999 yang lalu. Bahwa hasil pemilu 1999 menunjukkan partai Golkar memperoleh suara pada peringkat kedua setelah PDIP. Pada akhirnya partai Golkar masih kuat mengendalikan DPR dan bahkan pemerintahan, sehingga pemerintahan baru berjalan tidak efektif untuk menegakkan reformasi total hingga hari ini. Pada peringkat kedua saja pemerintahan baru berjalan tidak efektif, apalagi jika partai Golkar perolehan suaranya diatas partai-partai lainnya. Artinya memang sulit berharap pemerintahan akan berjalan efektif jika pemenang pemilu justru diraih partai yang menjadi sumber masalah, atau paling tidak partai yang memiliki dosa politik tak terbantahkan.
Tindakan Prefentif
Jika prediksi ketidakefektifan pemerintahan baru itu benar atau setidaknya mendekati kebenaran, maka terlalu banyak social cost yang mesti dibayar rakyat, dan kerugian pada akhirnya akan menimpa masa depan bangsa ini. Karena itu yang diperlukan saat ini adalah tindakan prefentif agar kerugian besar itu tidak terjadi. Beberapa tindakan prefentif bisa dilakukan antara lain dengan dua hal. Pertama, kekuatan-kekuatan politik reformis termasuk partai politik reformis yang bebas dari dosa politik dan memiliki etika politk yang baik, segeralah melakukan konsolidasi politik secara sungguh-sungguh. Ego politik sesama kaum reformis nampaknya perlu dihilangkan, sebab bisa jadi hal itu menjadi titik lemah yang memudahkan kekuatan politik maupun partai non reformis memperoleh kemenangan
Kedua, fungsi sosialisasi politik dari partai politik (meminjam istilah Gabriel A Almond, Comparative Politics Today,1974), nampaknya perlu dilakukan secara lebih serius ke arah sosialisasi politik yang sehat tanpa harus kehilangan spirit untuk mengakhiri hegemony politik Orde Baru yang penuh dosa politik itu. Apa yang dilakukan Tewas ORBA ( komite waspada Orde Baru) beberapa hari yang lalu tentang Calon Presiden yang harus bebas Orde Baru bisa menjadi contoh penting bagi sebuah sosialisasi politk yang sehat dan antisipatif. Untuk mendudukkan persoalan masa depan bangsa kepada masyarakat ketimbang memenuhi kepentingan ego elit politik tertentu.
Jika dua hal minimal tersebut tidak dilakukan kaum reformis, dan kemudian partai Golkar kembali memenangkan pemilu maka realitas itu akan mendorng kemungkinan radikalisasi yang menguat dikalangan mahasiswa maupun rakyat. Wallahu a’lam.
( Ubedilah Badrun, Mengajar Civics Education & Social Science di The Tokyo-Indonesian School – Jepang ).

PKS Menang Telak di Tokyo

2005-09-20T21:10:00.000+09:00

PKS Menang Telak DI Tokyo

Dimuat di http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0404/13/int5.htm dan

http://www.detik.com

Tokyo,Cyber News. Partai Keadilan Sejahrtera (PKS) tetap berjaya di Tokyo.Dalam perhitungan akhir, PKS menang telak dengan 1659 suara (37,46%) dari total suara sah berjumlah 4.428 suara.

“Perhitungan akhir di TPS Tokyo dari suara pemilih yang melalui Pos dan digabung dengan suara yang diperoleh pada saat perhitungan tanggal 5 April yang lalu diselesaikan dini hari tadi pkl.01.00 JST berakhir dengan kemenangan telak PKS dengan jumlah suara 1659 suara (37,46 %) dari total suara yang sah berjumlah 4.428 suara”, demikian siaran pers yang diterima SM Cyber News dari Ubedilah Badrun yang menjadi salah seorang saksi.

Dijelaskan urutan kedua ditempati oleh PDIP yang mampu mengumpulkan 495 suara (11,17 %), kemudian PAN 488 suara (11,02%), Golkar 365 suara(8,24%), PKB 305 suara(6,88%), PPP 244 suara(5,51%), PDS 236 suara(5,32%), PD 167 suara(3,77%), PBR 162 suara(3,65%), dan PBB 149 suara(3,36%). “Selebihnya diperoleh partai lain dan terdapat 141 suara tidak sah” ujar Ubedilah Badrun.

“Perhitungan suara sempat diwarnai perdebatan antara PPLN Tokyo, KPPS dengan sejumlah saksi dari partai politik (PKS dan PKB) dan saksi dari masyarakat yang kebetulan penulis sendiri sebagai saksi dari masyarakat Indonesia yang ada di Tokyo” ungkap Ubedilah Badrun.

Menurut Ubedilah Badrun, perdebatan tersebut menyangkut terdapatanya lebih dari 500 suara yang melalui Pos tidak disertai surat panggilan, namun kemudian PPLN Tokyo, KPPS, dan para saksi sepakat bahwa surat suara tersebut dinyatakan syah dengan alasan bisa jadi karena pemilih tidak mengerti keharusan surat panggilan juga di sertakan dalam amplop suara.

“Ini catatan penting bagi PPLN Tokyo agar pada saat Pemilu Presiden dan Wapres nanti perlu diintensifkan sosialisasinya” tandasnya. (Cn08).

Tamat VS Lulus

2005-09-20T21:07:00.000+09:00

TAMAT vs LULUS ?
Sebuah Catatan Untuk Dunia PendidikanKita
oleh : Ubedilah Badrun

“ Diperkirakan 4 -15 Persen Peserta Ujian Nasional tidak lulus !!” (Kompas, 22 Februari,2003) Berita ini bagi sebagian kalangan tidak begitu mengagetkan, tetapi cukup membuat risau disebagian kalangan yang lain. Terlepas dari adanya kalangan yang kaget maupun yang tidak, menurut hemat penulis, dunia pendidikan kembali mengghadapi masalah. Setidaknya, model Ujian Akhir Nasional yang nanti Mei 2003 ini akan diterapkan telah membongkar salah satu topeng dunia pendidikan, yakni topeng atas nama mutu pendidikan.
Ada apa dengan mutu pendidikan kita ? Hasil Ujian Akhir Nasional tahun lalu menurut laporan Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana di kutip Kompas menunjukkan bahwa angka mati pelajaran Bahasa Inggris di tingkat SLTP mencapai 14 persen dari total peserta. Sementara jumlah peserta yang mendapat angka mati untuk pelajaran matematika berkisar 7-10 persen, dan untuk pelajaran Bahasa Indonesia sekitar 4 persen. Di tingkat SMU, jumlah siswa yang mendapat angka mati untuk pelajaran Bahasa Inggris berkisar 5-15 persen, Matematika 6-10 persen, dan Bahasa Indonesia 5 persen. Dengan demikian kisaran prosentase siswa yang mendapat angka mati mencapai 4-15 persen dari total peserta. Inilah potret out put SLTP dan SMU pada Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun lalu. Bagaimana dengan UAN tahun ini ? Jika kisaran perolehan angka mati prosentasenya masih sama, maka dengan standar kelulusan yang baru, diperkirakan 4-15 persen peserta UAN tahun ini dinyatakan tidak lulus. Sebab untuk bisa dinyatakan lulus, rata-rata nilai UAN seorang siswa harus mencapai angka enam, dan tidak ada angka mati yaitu angka tiga atau lebih rendah.
Dengan kategori kelulusan seperti ini sangat dimungkinkan siswa yang tidak lulus justru melebihi 15 persen. Darimana datangnya perkiraan ini ? Nampaknya standarisasi kelulusan ini melupakan realitas sosiologis masyarakat Indonesia saat ini, yakni realitas masyarakat yang diwarnai dengan kecamuk social dan krisis ekonomi nasional yang masih belum sembuh . Anak-anak yang hidup di daerah konflik, seperti Aceh, Maluku, Poso, dan sebagainya pada dua tahun terakhir ini tidak mendapatkan suasana yang nyaman untuk belajar. Mereka harus mengungsi atau berpindah-pindah untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar. Sementara anak-anak yang hidup dibawah garis kemiskinan juga prosentasenya makin meningkat akibat krisis ekonomi nasional yang masih belum sembuh. Pada giliranya realitas social dan ekonomi yang mereka hadapi telah mengganggu proses belajar mereka. Dan siswa yang mengalami trauma sosiologis seperti ini jumlahnya tidak sedikit yang tahun ini akan mengikuti UAN. Mungkinkah realitas tersebut bisa berpengaruh pada prosentase kelulusan peserta UAN ? It’s possible man?!
Sementara, tentang niat baik pemerintah (Dirjen Dik Das Men Dik Nas : Indra Djati Sidi) yang mengatakan bahwa “ sekarang kami tidak mau main-main lagi dengan standar pendidikan untuk menentukan kelulusan siswa demi mutu pendidikan nasional?” (Kompas, 22 Feb 2003), ini menunjukkan niat yang cukup baik untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan. Dan, memang harus tidak main-main !!!. (Emangnya selama ini main main yahhhh? Pantesan banyak yang enggak beres ). Tapi…mengapa harus Diknas yang menentukan kelulusan siswa?
Mengapa kata “Tidak Lulus” itu harus dari pusat ?
Pertanyaan itu sengaja dimunculkan sebagai salah satu catatan untuk dunia pendidikan kita. “Ya, mengapa kata “tidak lulus” atau tepatnya “kelulusan siswa” harus ditetapkan oleh Departemen pendidikan nasional ?“. Hal ini bisa dicermati dari psal 3 Surat Keputusan Mendiknas Nomor 017/U/2003 pada point C yang menyatakan bahwa “Ujian Nasional berfungsi sebagai bahan untuk menentukan kelulusan siswa”. Nampaknya sentralisasi pendidikan sesungguhnya masih nampak..
Logika diatas sesungguhnya bertentangan dengan logika otonomi pendidikan yang dicanangkan pemerintah sendiri. Dimana otonomi pendidikan meniscayakan terbuka lebarnya kemungkinan sekolah untuk mengelola dan menentukan banyak hal, termasuk didalamnya tentang kelulusan siswa.. Selain itu, bukankah yang mengetahui banyak tentang siswa di suatu sekolah adalah sekolah itu sendiri? Karena itu sesungguhnya menjadi amat rasional jika Sekolah lah yang sesungguhnya berhak menentukan kelulusan seorang siswa. Pemerintah tidak perlu khawatir kalau seandaunya sekolah yang memutuskan tentang kelulusan siswa.
Lalu apakah dengan otoritas kelulusan yang dipegang sekolah itu sama artinya dengan meniadakan UAN tahun ini ? Tidak, sama sekali tidak! UAN tahun ini tetap saja berjalan. Namun, ada yang perlu menjadi catatan untuk UAN tahun ini bahwa dalam hasil akhir UAN tidak perlu menjadi alat untuk menentukan kelulusan siswa. Hasil UAN biarkan apa adanya, memang itulah out put pendidikan yang selama ini berjalan. Toh, bukankah UAN itu seharusnya hanya berfungsi untuk mengetahui hasil proses belajar mengajar tiap akhir tahun ? Bukan untuk meluluskan dan tidak meluluskan siswa. Kalau memang hasilnya angka mati yaa.. memang itulah hasil akhirnya. Jangan di justifikasi bahwa siswa yang mendapat angka mati dinyatakan tidak lulus. Biarkan sekolah saja yang menentukan kelulusan siswa. Tentu dengan criteria-kriteria kelulusan yang bias dipertanggungjawabkan secara akademik. Misalnya dengan melihat nilai akhir, dan sebagainya, termasuk mempertimbangkan kepribadian siswa bersangkutan.
Persoalan lain yang juga perlu menjadi catatan adalah mengenai siswa yang tidak lulus. Jika seorang siswa dinyatakan tidak lulus, itu artinya tahun berikutnya dia harus mengulang untuk UAN. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk Ujian ulang seorang siswa harus berapa bulan menunggu masa untuk ujian ulang? Masa menunggu justru bisa berbahaya buat siswa yang sudah dinyatakan tidak lulus. Ada efek psikologis yang patut diperhitungkan. Dan menjadi berbahaya bagi perkembangan jiwa anak usia SLTP dan SMU yang memang masih cukup labil. Apalagi jika pada Ujian ulang hasilnya juga tidak menggembirakan, atau bahkan lebih rendah dari hasil UAN yang pertama. Bukankah ini akan lebih membahayakan siswa ?. Dan ini artinya siswa dirugikan secara psikologis dan umur siswa pun kian bertambah bukan? Berarti ada waktu yang terbuang hanya untuk menunggu Ujian ulang. Tetapi jika rentang waktu menunggu UAN ulang nya tidak lama, misalnya hanya beberapa minggu setelah UAN, tetap saja terdapat masalah, khususnya yang menyangkut objektifikasi soal UAN dan optimalisasi hasil UAN. Objektifikasi yang dimaksud adalah mengenai model soal UAN, apakah masih menggunakan soal yang sama atau soal yang baru. Sementara optimalisasi hasil UAN pun akan dipertanyakan, bahkan mungkin diragukan, sekalipun menggunakan soal yang berbeda, apalagi jika menggunakan soal yang sama.
Lalu, jika tidak adanya justifikasi kelulusan dari hasil UAN, bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan, khususnya lulusan SLTP dan SMU ? Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sesungguhnya tidak perlu dengan cara menakut-nakuti siswa dengan kata “tidak lulus”, tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan sesungguhnya bisa dilakukan dengan memperbaiki proses belajar mengajar. Dukungan dari segala lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar perlu digalakkan, khususnya untuk kepentingan sarana dan prasarana pendidikan (buku-buku dan sarana laboratorium sekolah, dsb.), termasuk peningkatan kesejahteraan guru didalamnya. Sekolah bukan hanya tanggungjawab sekolah, tetapi sekolah juga seharusnya menjadi tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Sebab sekolah adalah institusi terpenting untuk membentuk manusia Indonesia masa depan.
Lulus Vs Tamat
Hal lain yang aneh menurut hemat penulis dari kebijakan UAN tahun ini adalah juga berkenaan dengan penggunaan dua istilah yang akan diberlakukan pada siswa, yakni istilah Lulus dan Tamat. Menurut SK Mendiknas nomor 017/U/2003 pasal 10 dinyatakan bahwa Siswa yang mengikuti Ujian Nasional berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan bagi yang lulus berhak memperoleh Surat Tanda Kelulusan (STK). Bisakah seorang siswa dinyatakan tamat walaupun dia sebetulnya belum lulus? Menurut SK tersebut bisa saja seorang siswa dinyatakan Tamat tetapi dia belum Lulus. Karena mata pelajaran yang di-UAN-kan mendapat angka mati.
Lalu, apa sih hakekat Tamat dan hakekat Lulus ? Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Depdiknas (1995) dinyatakan bahwa tamat diartikan sebagai berakhir, habis, selesai atau sudah selesai pelajarannya (hlm.997). Dari pengertian ini muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kalau pengertian tamat saja oleh Pusat Bahasa diartikan sebagai sudah selesai pelajarannya, tetapi Diknas juga yang kemudian menerapkan kata Tamat sekalipun belum lulus pelajarannya???? Sementara kata lulus menurut kamus yang sama diartikan sebagai berhasil dalam ujian, yang berarti juga selesai pelajarannya (hlm.606). Lho, jadi bedanya ? bedanya ya, ada di SK nomor 017 itu. Jadi Tamat versus Lulus sedang bertanding doong di SK 017 ? Iya, he..he..he.
(Ubedilah Badrun, tinggal di negeri Sakura)

Calon Presiden dan Peta Gerakan Mahasiswa

2005-09-20T21:03:00.000+09:00

Calon Presiden dan Peta Gerakan Mahasiswa
Oleh : Ubedilah Badrun

Apa hubungan antara calon presiden dan peta gerakan mahasiswa? Tidak mudah memang untuk menjawab pertanyaan tersebut, apalagi untuk melakukan generalisasi hubungan antara dua entitas tersebut. Tetapi jika ditelaah dalam perspektif historis bangsa ini, penulis sulit menafikan betapa Presiden dan mahasiswa sering menjadi agen politik penting bagi dinamika perubahan politik di tanah air. Bahkan seringkali antara keduanya berhadapan secara konfrontatif. Meski perlu diskusi lebih mendalam, tetapi secara kasat mata beberapa catatan sejarah bangsa ini menunjukkan hal itu, misalnya sejak tahun 1966 (mahasiswa vs presiden Soekarno), tahun1970-an (mahasiswa vs presiden Soeharto misalnya dalam peristiwa Malari thn ‘74, dan penolakan terhadap pencalonan kembali Soeharto thn ‘78), tahun 1998 (mahasiswa vs presiden Soeharto /menolak KKN dan menuntut Soeharto turun ), tahun 1999 ( mahasiswa vs presiden Habibie, pada waktu itu sebagian mahasiswa menolak Habibie) dan tahun 2001 ( mahasiswa vs presiden Abdurrahman Wahid, pada waktu itu sebagian mahasiswa juga meminta Abdurrahman Wahid untuk turun dari jabatannya, karena berbagai kasus). Realitas historis diatas setidaknya bisa menjadi parameter sederhana betapa antara Presiden dan mahasiswa seringkali terjadi benturan, yang bahkan berakhir dengan kematian mahasiswa dan jatuhnya kekuasaan seorang Presiden.
Calon Presiden
Kini setelah bangsa Indonesia menyelesaikan pemilu legislatif 5 april yang lalu, wacana dan hingar bingar kepolitikan Indonesia diwarnai dengan munculnya banyak calon presiden yang akan berkompetisi pada pemilu Presiden dan wapres pada 5 Juli nanti. Setidaknya hingga kini terdapat lima calon Presiden mereka adalah Wiranto, Megawati, Abdurrahman Wahid, Soesilo Bambang Yudoyono, dan Amien Rais .
Tentu selain kelima calon presiden tersebut memiliki kelebihan, kelimanya juga memiliki kelemahan, terutama berkenaan dengan masalah yang melekat pada diri calon presiden tersebut. Misalnya ada yang dinilai tersangkut masalah HAM, pernah bermesraan dengan Orde Baru dan juga kemudian menimbulkan perasaan traumatis rakyat atas kepemimpinan militer (kasus capres Wiranto dan Soesilo BY), ada yang digugat pemilihnya karena dinilai tidak lagi peduli wong cilik (kasus capres Megawati), ada juga karena masalah kesehatan dan masalah kepemimpinannya yang dinilai cukup sering membuat pernyataan yang mengejutkan dan menimbulkan masalah ( kasus capres Abdurrahman Wahid), ada juga karena masalah yang berkenaan dengan tingkah polah politiknya (kasus capres Amien Rais). Sejumlah masalah yang melekat pada calon presiden itulah yang akan memicu atau mendorong mahasiswa bergerak untuk menyikapi realitas calon presiden, apalagi momentum pemilu presiden kedepan ini akan melewati momentum penting 21 Mei yang hampir pasti akan diperingati oleh mahasiswa sebagai momentum perlawanan terhadap otoriterianisme dan KKN termasuk terhadap mesin-mesin politik Orde Baru yang menurut mahasiswa telah memberi noda hitam sejarah bangsa Indonesia. Dan karena beragamnya masalah yang melekat pada diri calon presiden, gerakan mahasiswa-pun akan terpetakan. Setidaknya keberadaan mahasiswa dalam menyikapi calon Presiden akan terpetakan dalam tiga kelompok besar. Pertama, menolak calon presiden. Kedua, menjadi onderbouw calon presiden. Ketiga, tidak menolak dan tidak menjadi onderbouw tetapi wait and see. Ketiga kelompok gerakan mahasiswa tersebut akan di urai di bawah ini.
Menolak Calon Presiden
Kelompok mahasiswa yang menolak calon presiden ini ( khususnya terhadap enam calon presiden diatas) bisa di bagi menjadi dua kelompok, yakni ada kelompok mahasiswa yang menolak seluruhnya dan ada juga yang menolak sebagian saja. Kelompok mahasiswa yang menolak seluruh calon presiden adalah mereka yang menilai bahwa keenam calon presiden tersebut telah memiliki masa lalu yang bermasalah dan bahkan dinilai telah gagal menegakkan reformasi yang digagasnya sendiri. Dan karenanya menurut kelompok ini track record keenam calon presiden tersebut nilainya merah. Ibarat ujian nasional keenam calon presiden tersebut tidak lulus ujian. Kelompok mahasiswa ini termasuk juga kelompok yang radikal sejak rezim orde baru berkuasa, dan menghendaki revolusi bukan reformasi. Kelompok mahasiswa ini hingga kini masih eksis karena perkaderannya juga masih terus berjalan. Kelompok ini sering menjadi barisan terdepan yang siap benturan fisik untuk melawan barisan militer yang menghadang laju demontrasi mahasiswa, termasuk ketika tahun 1998 yang lalu. Implikasinya kelompok ini akan melakukan demonstrasi menolak pemilu Presiden sebagaimana juga mereka menolak pemilu legislatif 5 April yang lalu.
Sementara kelompok mahasiswa yang menolak sebagian saja dari keenam calon presiden diatas menilai bahwa yang terpenting saat ini yang perlu di tolak adalah mereka calon presiden yang pernah bermesraan dengan Orde Baru, militeristik dan yang terindikasi KKN. Menurut kelompok mahasiswa ini Orde Baru adalah Orde yang menampilkan wajah otoriterian, menampilkan demokrasi yang semu dan diwarnai rezim yang korup, yang mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan yang akibatnya masih terasa hingga hari ini Karena itu calon presiden yang memiliki indikasi tersebut sangat penting untuk di tolak, sementara beberapa tokoh baru atau pemain baru yang menjadi calon Presiden dan dianggap bersih dari Orde Baru dan reformis diperbolehkan untuk ikut kompetisi dalam memperebutkan kursi presiden. Implikasinya kelompok ini akan melakukan gerakan demonstrasi menolak capres Orba, militer & yang terindikasi KKN.
Dua kelompok yang menolak calon presiden ini dimungkinkan pada bulan Mei hingga berlangsungnya pemilihan presiden pada Juli nanti akan turun ke jalan melakukan demonstrasi yang membawa massa mahasiswa yang cukup besar.
Onderbouw Calon Presiden
Selain kelompok mahasiswa yang menolak calon presiden, terdapat juga mahasiswa yang menjadi onderbouw calon presiden. Mereka ikut terlibat dalam menyukseskan calon presiden yang mereka kagumi agar benar-benar menjadi presiden. Menurut kelompok mahasiswa ini, kini sudah saatnya mahasiswa terlibat secara aktif mendukung calon presiden. Dan karenannya bagi kelompok ini adalah hal yang wajar jika mahasiswa ikut menjadi onderbouw nya calon presiden. Sebab menurut mereka hak politik mahasiswa harus diaplikasikan secara apa adanya sesuai pilihannya. Jadi bagi mereka tidak ada masalah kalau mahasiswa menjadi onderbouw nya calon presiden tertentu, toh pada akhirnya rakyatlah yang akan memilih. Mereka juga beranggapan bahwa dengan menjadi onderbouw calon presiden berarti sekaligus melakukan latihan politik yang paling nyata dan tidak sedikit yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu bagian dari meniti karir politik mereka di masa yang akan datang. Tidak sedikit dari mereka menjadi agen di kampusnya masing-masing bagi suksesnya calon presiden mereka. Kelompok mahasiswa ini akan lebih banyak bergerak secara diam-diam di kampus-kampus untuk mengajak mahasiswa lainya ikut memilih calon presidennya. Karena itu mereka nampaknya sulit untuk turun ke jalan melakukan demonstrasi, selain karena masih malu-malu takut dicap sebagai mahasiswa yang tidak independent juga kecenderungan mereka tidak memiliki massa yang massif dan radikal. Tetapi jika calon presiden mereka sering di hujat, tidak menutup kemungkinan mereka akan dijadikan alat oleh calon presidennya untuk turun ke jalan demonstrasi mendukung calon presidennnya.
Ini juga dimungkinkan terjadi dalam rentang waktu Mei hingga pemilu presiden pada juli nanti.
Wait and See
Sementara dikalangan mahasiswa juga terdapat kelompok mahasiswa yang bisa dikategorikan sebagai kelompok wait and see yang menempatkan dirinya menungggu dan melihat perkembangan. Karena itu kelompok ini kadang persis seperti pengamat saja atau bahkan ada yang melihat perkembangan hanya sekedar informasi saja sehingga nampak ‘cuek’ dengan perkembangan politik yang ada. Mungkin juga karena mereka sudah bosan dengan perkembangan politik yang ada. Dengan demikian ada dua kelompok mahasiswa wait and see yang bisa dicermati, yakni kelompok wait and see yang agak kritis (karena agak mengamati) dan ada kelompok wait and see yang pragmatis Bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa kuliah lancar dan menikmati masa mudanya. Kelompok ini cukup banyak tetapi tidak memberi warna bagi dinamika perkembangan politik, sehingga keberadaanya seperti sesuatu yang ada dalam ketiadaan.
Dari peta kelompok gerakan/mahasiswa diatas , khususnya kehadiran kelompok gerakan mahasiswa yang menolak calon presiden setidaknya bisa menjadi catatan penting bagi bangsa Indonesia dan khusunya bagi calon presiden bahwa dengan rasionalisasi yang mereka miliki mereka sesungguhnya menghendaki bahwa pemilu presiden bukanlah ajang untuk sekedar merebut kekuasaan dan kemudian bagi-bagi kekuasaan tetapi mereka menghendaki pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat pada nasib rakyat. Sekaligus sesungguhnya mereka juga mengingatkan bahwa tanpa tetesan keringat, darah, dan bahkan kematian teman-teman mereka pada 1998 mustahil anda para calon presiden bisa menikmati sepenggal kekuasaan saat ini ( -sudikah anda melupakan mereka yang telah mengorbankan segalanya termasuk nyawanya untuk kepentingan bangsa ?-). Jika peringatan mahasiswa melalui domonstrasi yang mereka lakukan tidak juga dipahami secara obyektif oleh para calon presiden maka tidak mustahil radikalisasi gerakan mahasiswa akan terus ada dan mungkin makin meluas.!?

Ubedilah Badrun, mantan Presidium FKSMJ 1995-1996, alumnus program pascasarjana Ilmu Politik UI dan kini mengajar Social Science & Civics Education di The Tokyo-Indonesian School Jepang.

Pemilu 2004: Sebuah Catatan Bagi Pemilih di Luar Negeri

2005-09-20T20:58:00.000+09:00

Pemilu 2004 :
Sebuah Catatan Bagi Pemilih di Luar Negeri
Oleh: Ubedilah Badrun

Tulisan ini dipresentasikan pada Diskusi Pemilu 2004 yang diadakan oleh Komunitas Masyarakat Pemantau Pemilu Independen Tokyo-Jepang

Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu memberikan gambaran cukup jelas sehingga bisa disimpulkan bahwa pemilu 2004 berbeda dengan 1999, termasuk dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jika diamati dari sistem yang dipilihnya nampak sebagai sistem yang relatif baru bagi bangsa Indonesia. Untuk itu menurut hemat penulis ada baiknya diulas secara singkat terlebih dahulu mengenai sistem baru untuk pemilu 2004 ini,sebelum penulis memberikan catatan bagi para pemilih di luar Negeri, khususnya di Jepang.
Hal Baru di Pemilu 2004
Ada beberapa hal baru dalam pemilu yang akan digelar awal April nanti (5 April). Hal baru yang perlu diketahui antara lain misalnya dalam hal penetapan anggota DPR, DPRD provinsi, kab./kota dilakukan dengan proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemilih mencoblos satu tanda gambar parpol dan satu calon di bawah tanda gambar parpol. Selain itu, dipilih pula anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dengan sistem distrik. Daerah pemilihan adalah provinsi yang setiap provinsi diwakili empat orang untuk diperebutkan. Pemilih mencoblos satu calon dalam tanda gambar, dan calon yang memperoleh suara terbanyak 1-4 ditetapkan sebagai calon terpilih DPD.
Selain itu, tugas pemilih adalah mencoblos calon presiden pada awal juli nanti (5 juli). Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3 % dari jumlah kursi di DPR atau 5 % dari perolehan suara sah secara nasional. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan merata terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Suara terbanyak dan merata yang dimaksud adalah: jumlahnya lebih dari 50 % dari total jumlah suara di tingkat nasional, serta tersebar merata ( di atas 20 %) di sekurangnya separo dari jumlah propinsi di Indonesia (16 propinsi). Apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 % lebih, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak hasil pemilihan lanjutan (tahap kedua, 20 september) ini dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Presiden dan wakil Presiden.
Catatan bagi Pemilih di Luar Negeri

Secara substansial pemilu 2004 yang diselenggarakan di luar negeri dengan di indonesia sesungguhnya sama saja, karena menggunakan undang-undang dan sistem yang sama. Yang membedakannya hanyalah hal-hal yang bersifat tehnis. Misalnya menyangkut kepanitiaan (PPLN), mekanisme pendaftaran pemilih ( tidak perlu pulang ke Indonesia), hingga saat pemungutan suara dan tentu saja suasana pemilu yang berbeda.
Satu hal yang menarik adalah berkenaan dengan jumlah pemilih di luar negeri. Menurut biro pengolahan data dan pengendalian informasi KPU, jumlah pemilih di luar negeri bisa mencapai sekitar 2,8 juta. Artinya jumlah tersebut cukup signifikan dan bahkan cukup strategis bagi perolehan suara partai. Apalagi dengan sistem baru, khususnya pada saat pemilihan Presiden dan wakil presiden. Betapa satu suara begitu penting artinya bagi kemenangan sang calon Presiden dan wapres. Bagaimana dengan jumlah pemilih di Jepang ? atau khususnya di Tokyo ? Menurut data dari PPLN (lihat www.marsinah.com), jumlah pemilih sementara yang terdata hingga tulisan ini dibuat mencapai 7080 pemilih. Angka sementara yang tidak sedikit. Artinya secara kuantitatif jumlah pemilih di Tokyo lumayan besar, menurut perkiraan penulis bisa mencapai antara 9.000 sampe 10.000 pemilih. Ini perlu kerja jujur dan kerja keras PPLN untuk proaktif memastikan jumlah pemilih yang sebenarnya. (meski jumlah pemilih pasti seharusnya sudah tercatat dan terdata di KPU hingga akhir desember 2003).Terlepas dari jumlah pemilih yang relatif banyak tersebut, sebagai sebuah catatan, pada sisi yang lain juga perlu di cermati, sisi lain tersebut misalnya berkenaan dengan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu nanti.
Dalam Keputusan KPU Nomor 11 tahun 2003 misalnya dijelaskan, klasifikasi pelanggaran berdasarkan tahap-tahap pelaksanaan pemilu. Klasifikasi tersebut bisa dicermati mulai dari Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), pendaftaran peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD, kampanye pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, dan pengucapan sumpah dan janji.
Dengan merujuk klasifikasi tersebut , pemilu di luar negeri juga memiliki potensi-potensi pelanggaran, khususnya berkenaan dengan mekanisme pendaftrana peserta pemilu, kampanye pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, hingga pengiriman suara ke KPU. Potensi ini bisa saja terjadi jika mekanisme pengawasan dan pemantauan pemilu tidak berjalan. Apalagi kalau tidak ada pemantau independent. Karena itu di luar negeri, khususnya di Jepang ini juga diperlukan semacam komite pemantau pemilu independen selain panwaslu atau sebuah komite yang sifatnya moral force. Sebab jika mencermati keberadaan Panwaslu (panitia pengawas pemilu) yang telah dibuat secara formal sesungguhnya memiliki kelemahan. Sejak awal, kedudukan panwaslu dalam UU adalah subordinasi KPU. Misalnya, pada saat yang sama ia harus mengawasi tahap-tahap pemilu yang dilakukan KPU yang membentuknya. Hal ini bisa saja muncul masalah sangat dilematis yang kemudian berdampak pada penyelesaian sengketa, perselisihan, atau pelanggaran mengenai pemilu. Bagaimana dengan keberadaan panwaslu di jepang ? penulis pikir inilah pertanyaan yang perlu diajukan pada PPLN di Jepang. Kalau mengenai Komite pemantau pemilu independent ? penulis pikir ini pertanyaan untuk warga negera indonesia yang ada di Jepang, khususnya di Tokyo. Perlukah komite pemantau tersebut?
Hal lain yang juga menjadi catatan penulis bagi para pemilih di Tokyo adalah bersumber dari pernyataan bahwa kualitas hasil pemilu di Tokyo sangat ditentukan oleh pemilih. Karena itu penulis mencoba untuk mencermati karakter pemilih. Setidaknya ada 4 karakter pemilih di Tokyo. Pertama, pemilih awam. Kedua, pemilih pemula terdidik. Ketiga, pemilih primordial subyektif. Keempat, pemilih kritis.
Pemilih awam adalah mereka yang tergolong warga negara yang minim informasi mengenal politik, khsusunya mengenai pemilu. Sehingga memiliki kecenderungan untuk memilih apa saja. Pemilih pemula terdidik adalah mereka yang tergolong tau informasi mengenai politik, khususnya pemilu, dan baru pertama kali ikut pemilu. Sehingga kegamangan pilihan bisa saja terjadi. Pemilih primordial subyektif adalah mereka yang tergolong anggota partai peserta pemilu atau simpatisan, sehingga secara subyektif pasti memilih partainya. Sedangkan pemilih kritis adalah mereka yang secara rasional sadar politik dan secara kritis bisa mencermati program partai, bahkan tau calon legislatif dari suatu partai, sehingga bisa berfikir rasional sebelum menjatuhkan pilihan. Dari keempat karakter tersebut, nampaknya karakter keempat adalah karakter pemilih yang perlu disosialisasikan.
Untuk itu ada panduan bagi pemilih kritis : (1)Mencari informasi yang lengkap dan benar mengenai Pemilu, (2) Mencari tau tentang latar belakang calon (DPR,DPRD,DPD, Presiden&wapres) pilihan anda,
(3)Mencari tau tentang dasar dan program partai yang sesuai kepentingan anda, (4)Tidak menentukan pilihan karena faktor artifisial. (5)Menentukan pilihan secara independen ( bukan karena paksaan atau hadiah tertentu). Dan ke (6) adalah melaporkan kejanggalan/pelanggaran pelaksanaan pemilu ke Panwaslu, pemantau pemilu, atau media massa.

Refleksi
Meski pemilu 2004 dibayangi keraguan akan adanya perubahan yang sistemik bagi perbaikan bangsa, tetapi setidaknya pemilu adalah jalan baik yang mesti kita tempuh tuk mewujudkan masyarakt demokratis sebagai tahapan penting terbentuknya masyarakat beradab dan maju. Tetapi persoalannya dimana kunci penting tuk mendorong perubahan itu menjadi kenyataan di negara yang masih transisional seperti Indonesia ?
Guillermo O’Donnel dan Philippe Schmitter, dalam Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986: 19, 48) memberikan wacana penting bahwa peran elit politik (para pemimpin) untuk menjalankan demokrasi dengan baik dan keberadaan civil society yang mampu bertindak otonom, independent dan mampu diorganisior untuk tindakan yang terarah, adalah kunci penting bagi suksesnya masa transisi menuju sejatinya demokrasi.
Karena itu, dalam konteks pemilu 2004 ini dua pemain kunci tersebut menjadi begitu berarti. Bahwa penyelenggara, termasuk partai peserta pemilu, calon DPD dan Calon Presiden & Wapres (sebagai elit politik) harus memiliki komitmen yang jelas bagi terwujudnya masyarakat demokratis. Sehingga kecurangan-kecurangan pemilu bisa dihindari. Dan disaat yang sama masyarakat pemilih ( bagian dari civil society) harus mampu bertindak otonom, independent, rasional dalam menjatuhkan pilihannya, sekaligus aktif melakukan pemantauan. Sehingga produk pemilu 2004 adalah elit politik yang cukup berkualitas. Amin.

Ubedilah Badrun,Msi.
( Alumnus program pascasarjana Ilmu Politik UI, kini mengajar di Tokyo Indonesian School ).

Memaknai Kebangkitan Nasional

2005-09-20T20:54:00.000+09:00

Memaknai Kebangkitan Nasional
Oleh : Ubedilah Badrun
Tulisan ini dipresentasikan pada peringatan Harkitnas yang diadakan Atdikbud KBRI Tokyo

Jika di hitung, sudah sembilan puluh tujuh tahun yang lalu peristiwa Kebangkitan Nasional berlangsung (1908-2005). Sebuah umur yang melebihi umur rata-rata manusia Indonesia. Sebuah umur yang melampaui usia kematangan seorang manusia. Artinya jika dianalisis secara kualitatif maka kesadaran berbangsa untuk maju pada saat ini seharusnya sudah memetik buahnya. Sebuah kenyataan bangsa yang maju tanpa kehilangan jati diri kebangsaannnya. Tetapi realitas Indonesia hari ini adalah sebuah realitas yang memang sulit untuk dikatakan maju, selain itu juga sulit untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki jati diri kebangsaan yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari ukuran kemajuan sebuah bangsa dan ukuran ketergantungan yang berlebihan terhadap bangsa lain, bahkan hingga nyaris kehilangan kedaulatannnya sebagai sebuah negara. Ini memang sebuah Ironi yang cukup menggelikan ?
Tetapi, mengeluh, bukanlah solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah bangsa yang saat ini masih merangkak kembali untuk bangun dari keterpurukannnya. Paling tidak momentum Kebangkitan nasional ini bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan analisis untuk kemudian menemukan gagasan sebagai sebuah urun rembuk dalam rangka membangkitkan kembali bangsa dan negara yang kita cintai dari sebuah keterpurukan yang saat ini sedang membelit bangsa Indonesia. Sejumlah masalah sedang kita hadapi, antara lain dari masalah ekonomi, disintegrasi, sampai masalah moralitas hidup berbangsa dan bernegara.
Harus diakui bahwa masalah-masalah tersebut adalah warisan dari sebuah rezim yang berkuasa cukup lama selama 32 tahun. Rezim Orde Baru. Sebagaimana diketahui bahwa Rezim Orde Baru atas nama pembangunan, menjalankan pemerintahannya secara otoriter. Ini terlihat dari praktek ekonomi maupun politik Orde baru yang jauh dari demokrasi. Namun demikian otoriterianisme Orde Baru itu bisa ditutupi dengan menampakkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bahkan pada tahun 1993 World Bank sempat menempatkan Indonesia diantara kelompok negara yang perekonomiannya berkinerja tinggi (“ The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy”, Washington,DC,1993) . Realitas ekonomi yang demikian itu dijadikan pembenaran oleh Orde Baru untuk menyatakan bahwa stabilitas politik sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekalipun upaya stabilisasi itu dilakukan dengan cara-cara yang represif (R.William Liddle, “ Rezim : Orde Baru”, dalam Indonesia Beyond Soeharto, editor Donald K.Emmerson, The Asia Society, 1999 ). Cara-cara inilah yang kemudian mampu memendam dendam yang kuat yang menjadi pemicu disintegrasi bangsa (kasus Tomor-Timur, Aceh, dan Papua). Selain itu, ketidak adilan dan berkembangnya budaya korupsi juga menjadi faktor cukup berpengaruh bagi makin ruetnya persoalan bangsa.
Persoalan Substansial
Lalu pertanyaannnya, “mengapa itu semua terjadi ?”. Barangkali sulit untuk memastikan jawabanya. Tetapi ada satu jawaban yang cukup mendekati kebenaran, yakni memudarnya moralitas hidup berbangsa dan bernegara. Rasa kebangsaan memudar hingga merusak sistem hukum, demokrasi, dan kepentingan nasional yang di cita-citakan oleh the founding fathers and mothers bangsa Indonesia. Inilah sesungguhnya persoalan substansial yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.

Jika kita mengingat ketika Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 digagas dan didirikan oleh Wahidin Soedirohusodo, Soetomo, dan teman-temannnya, maka kita diingatkan betapa awal kebangkitan nasional sesungguhnya berakar pada pentingnya rasa kebangsaan. Dengan semangat inilah proses sejarah nasionalisme menemukan bentuknya, hingga lahirnya Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Arnold Toynbee menamakan proses ini sebagai Nasionalisme Herodianisme. Sebuah semangat kebangsaan yang heroik dan mampu mewujudkan cita-citanya dengan caranya tersendiri ( Lihat I Wayan Badrika, Sejarah Nasional, hlm.131-136).
Dari penggalan sejarah diatas, nampak bahwa rasa kebangsaan menjadi faktor magnetik yang mampu menarik begitu sangat kuat seluruh komponen bangsa untuk mencapai idealitas yang diinginkannnya. Inilah pelajaran berharga dari Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia pada saat itu. Ketundukan rasional pada cita-cita luhur menjadi moralitas yang begitu kuat melekat pada diri pejuang pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketundukan rasional pada cita-cita luhur bangsa Indonesia atau sebuah komitmen idiologis yang begitu kuat telah mampu membawa bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan. Disinilah national character terbentuk begitu kuat.
Karena itu, untuk mengatasi sejumlah masalah yang sampai saat ini masih membelit bangsa Indonesia, hal penting yang perlu dilakukan adalah menata kembali sejauhmana pembangunan karakter kebangsaan ( national character building ) dilakukan. Disinilah sekali lagi kita perlu belajar dari gagasan Budi Utomo yang kedua, selain rasa kebangsaan, yakni pentingnya pendidikan. Kita ingat bahwa Dr.Wahidin Soedirohusodo pada awalnya mengajak Soetomo untuk menghimpun dana bagi nasib belajar anak-anak Indonesia. Pada saat itu sudah disadari betul bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Tentu saja pendidikan pada saat itu mampu membentuk karakter kebangsaan yang amat kuat. Hal ini selanjutnya menemukan bentuknya ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman siswa pada 1922. (lihat I Wayan Badrika, Sejarah, hlm.152-153). Sebuah pendidikan yang mampu membentuk karakter kebangsaan yang memiliki ketundukan rasional pada cita-cita luhur bangsa Indonesia atau sebuah komitmen idiologis yang kuat pada kemerdekaan sebuah bangsa..
Beberapa Catatan Penting
Lalu, jika kita mencermati persoalan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini, komitmen idiologis apa yang perlu dikembangkan? Beberapa catatan berikut ini bisa dijadikan pijakan untuk menata Indonesia ke depan:
Pertama, menjadikan pendidikan sebagai hal utama sebagai upaya untuk menata karakter kebangsaan manusia Indonesia masa depan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana juga digagas pada Kebangkitan Nasional thn 1908. Sebab pendidikan sesungguhnya merupakan institusi yang paling strategis untuk membangun masa depan bangsa. Persoalannya, seringkali tanggungjawab pendidikan dianggap hanya sebagai tanggungjawab pemerintah atau tanggungjawab sekolah, padahal pendidikan hakekatnya juga meliputi tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Alangkah indahnya jika seluruh komponen bangsa ikut bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia.
Selain itu, orientasi pendidikan juga perlu dikembangkan ke arah memanusiakan manusia , yakni tidak hanya mampu menjadikan siswa atau mahasiswa untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi tetapi juga memiliki moralitas yang kuat. Bukankah persoalan moralitas yang membuat bangsa Indonesia terperosok jauh ke lembah krisis yang berkepanjangan ?. Sebab moralitas sesungguhnya tidak hanya mampu membangkitkan etos untuk maju, tetapi juga mampu membendung perilaku yang merugikan bangsa & negara.
Kedua, mengoreksi total seluruh kesalahan-kesalan dalam menjalankan negara untuk kemudian menyatakan menolak terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk didalamnya menolak Korupsi, menolak kekerasan, menolak ketidakadilan, dan menolak otoriterisme. Ini dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Hal ini amat penting untuk membangun kepercayaan bangsa Indonesia maupun publik internasional. Sebab saat ini kita bangsa Indonesia memang sedang dihadapkan pada sebuah kenyataan Public Distrust yang amat memprihatinkan. Berkurangnya tingkat korupsi, tegaknya supremasi hukum, dan berjalannnya Demokrasi, sesungguhnya menjadi bagian penting bagi pemulihan kepercayaan publik, baik nasional maupun internasional.
Ketiga, diandaikan pemilu 2004 nanti mampu menghasilkan lembaga legislatif (DPR&DPD) dan Eksekutif (Presiden & Wapres) yang berkualitas dan representatif mewakili kepentingan nasional, maka komitmen pertama yang harus dijalankan adalah membuat “Garis Tegas” atau “Garis Pembeda” antara yang salah dan yang benar, antara yang korup dan tidak korup, antara rezim orba dan rezim reformasi total, antara nasionalisme dan neokolonialisme. Garis tegas ini yang selama ini tiada sekalipun rezim berganti. Sehingga kebijakan-kebijakan rezim baru sampai hari ini tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang sesungguhnya membutuhkan ketegasan. Jika garis tegas atau garis pembeda itu dimiliki rezim maka langkah -langkah implementasi jalannya negara akan berjalan sesuai agenda reformasi total sebagaimana juga cita – cita The founding Fathers and Mothers bangsa ini .
Ubedilah Badrun ( Alumnus Program pascasarjana Ilmu Politik UI, kini mengajar Civics Education & Social Science di Tokyo Indonesian School- Jepang)